PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

P U T U S A N NOMOR : 10/G/2012/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara : 1.

THAMLIHAN JA′AFAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri

Banjar

Nan Tigo

Kelurahan Kecamatan

Sipil,

beralamat

di

Rt. 007 Rw. 005

Banjar

Nan

Inuman

Tigo,

Kabupaten

Kuantan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai ...........PENGGUGAT I ; 2.

SUMARDI,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pasar

Negeri Baserah

Kecamatan selanjutnya

Sipil,

beralamat

RT/RW

di

003/003

Kuantan Hilir, untuk disebut

sebagai

...................................PENGGUGAT II ; 3.

ASRUL ALIMIN,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pasar

Negeri

Inuman,

Kabupaten

Sipil,

beralamat

Kecamatan

di

Inuman

Kuantan Singingi, untuk

Hal 1 dari 125 Hal. Put. No. 10/G/2012/PTUN-Pbr

selanjutnya

disebut

sebagai

..................................PENGGUGAT III ; 4.

HERIZON,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pulau

Negeri

Sipil,

Panjang

beralamat

Hilir,

di

Kecamatan

Inuman, untuk selanjutnya disebut sebagai .....................PENGGUGAT IV ; 5.

MARJAN,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri

Sipil,

Pasar

Inuman

beralamat

RT

01

RW

di 01

Kecamatan Inuman, untuk selanjutnya disebut sebagai ..........PENGGUGAT V ; 6.

ARNALIS,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Benai RT. 001 RW. 001 Kecamatan Benai,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai .....................PENGGUGAT VI ; 7.

MASRUM, S.Pd,


Negeri

Sipil,

Dusun

Sagiran

RT.

beralamat 004

RW.

di 02

Kecamagtan Benai, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII ; 8.

RATNAWILIS,


Negeri

Sipil,

beralamat

di

Dusun II RT. 004 RW. 02 Kecamatan Kuantan

Hilir,

untuk

selanjutnya

disebut sebagai ...... PENGGUGAT VIII ;


9.

AGUSTA,


Negeri

Sipil,

beralamat

di

Dusun II RT. 004 RW. 02 Kecamatan Kuantan

Hilir,

untuk

selanjutnya

disebut sebagai .........PENGGUGAT IX ; 10. M. SYUKUR,


Negeri

Sipil,

beralamat

di

Lumbok RT. 003 RW. 02 Kecamatan Kuantan

Hilir,

untuk

selanjutnya

disebut sebagai ..........PENGGUGAT X ; 11. AHMAD, S.Pd,


Negeri

Sipil,

beralamat

Dusun

Pasar

Desa

Pasar

Kecamatan

Pangean,

selanjutnya

disebut

di

Baru untuk sebagai

..................................PENGGUGAT XI ; 12. MARHENDI, S.Pd, MM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Air Mas RT. 008 RW. 003 Kecamatan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai ....................PENGGUGAT XII ; 13. SYAFRION, S.Pd,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Dusun

Negeri Tengah

Kecamatan selanjutnya

Sipil, RT.

beralamat 001

RW.

di 001

Kuantan Tengah, untuk disebut

sebagai

............................... PENGGUGAT XIII ;


14. ZULHERMAN,


Negeri

Sipil,

beralamat

di

Petapahan RT. 03 RW. 03 Kecamatan Gunung

Toar,

disebut 15. MAEDELIS, S.Pd,

untuk

selanjutnya

sebagai ... PENGGUGAT XIV ;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dsn Tobek

Ponjang

RT.

001

RW.

001

Kecamatan Kuantan Tengah, untuk selanjutnya

disebut

sebagai

................................PENGGUGAT XV ; 16. MUSTAFA ARIF,


Negeri

Kampung

Sipil,

beralamat

Baru RT. 001

Kecamatan

Gunung

selanjutnya

Toar,

disebut

di

RW. 001 untuk sebagai

.............................. PENGGUGAT XVI ; 17. KASMIATI, A.Ma.Pd,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dsn Pasar Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean, untuk selanjutnya disebut sebagai ................. PENGGUGAT XVII ;

18. MILADI,


Negeri

Sipil,

Dusun

Sagiran

RT.

beralamat 004

RW.

di 02

Kecamatan Benai, untuk selanjutnya disebut sebagai.... PENGGUGAT XVIII ;


19. HARNITA, S.Pd,


Negeri

Sipil,

Pulau Godang 003

di

Kari RT. 003 RW.

Kecamatan

untuk

beralamat

Kuantan

selanjutnya

Tengah,

disebut

sebagai

.............................. PENGGUGAT XIX ; 20. BAI INDRUS HASNUR, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai

beralamat RW.

01

Negeri

Sipil,

di Lingkungan I RT. 002 Kecamatan

selanjutnya

Benai,

disebut

untuk sebagai

................................PENGGUGAT XX ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ASEP RUHIAT, S.Ag, SH, MH, HASAN BASRI,

S.Ag,

SUVELTRA, FITRI

SH,

SH,

MH,

ARTION,

ANDRISON,

SH

SH

dan

semuanya

berkewarganegaraan pekerjaan Advokat

BENNO

Indonesia, pada Kantor

Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS berkantor

di

Jalan

Handayani

No. 36 A Lantai II Arengka Atas Kota

Pekanbaru,

berdasarkan

Surat

Kuasa Khusus tertanggal 08

Maret

2012,

selanjutnya

disebut

sebagai .............. PARA PENGGUGAT ; MELAWAN


BUPATI KUANTAN SINGINGI, berkedudukan di Kantor Bupati Kuantan Perkantoran Kuantan

Singingi

Komplek

Pemerintah

Kabupaten

Singingi

Teluk

Kuantan

Provinsi Riau ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. WIM JEFRIZAL, SH Kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian

Hukum

Tatalaksana

Organisasi

Setda

dan

Kabupaten

Kuantan

Singingi,

beralamat

Komplek

Perkantoran

di

Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi ; 2. SURIYANTO, SH Kewarganegaraan

Indonesia,

Kasubbag Bantuan Hukum, Dok dan Penyuluhan Kabupaten

Hukum Kuantan

Setda Singingi,

beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi ; 3. MUHARNIS. MS, SH Kewarganegaraan

Indonesia,

Pengacara/ Advokat, beralamat di Jalan

Hang

Tuah

Nomor

29

Pekanbaru ; 4. ROY RIYADI, SH


Kewarganegaraan

Indonesia,

Kasi

Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Teluk

Kuantan,

Komplek

beralamat

Perkantoran

di

Kejaksaan

Negeri Teluk Kuantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal

04 April 2012, selanjutnya disebut sebagai ................……. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2012 Register Nomor : 10/G/2012/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.10/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 10/PenPP/2012/PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 10/PenHS/2012/PTUN-Pbr tanggal 03 April 2012 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang

diterima

dan

didaftarkan

di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 03 April 2012 dengan


Register Nomor : 10/G/2012/PTUN-Pbr telah mengemukakan halhal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD02/204 Tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ; Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena

Tergugat

berdomisili

dalam

wilayah

hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang

telah

mengeluarkan

Surat

Keputusan

(Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat ; 2.

Bahwa

Penggugat

lingkungan dengan

I

adalah

Pemerintah

jabatan

Pegawai

Kabupaten

sebagai

Kepala

Negeri

Kuantan SMPN

1

Sipil

di

Singingi Inuman

berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 824/BKD-02/131 tanggal 20 Agustus 1991; 3.

Bahwa

Penggugat

lingkungan

II adalah

Pemerintah

Pegawai

Kabupaten

Negeri

Kuantan

Sipil

di

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 017 Pl. Kijang Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 824/BKD-02/131 tanggal 28 Oktober 2010;


4.

Bahwa Penggugat III adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 008 Banjar Nan Tigo Kec.

Inuman

berdasarkan

Petikan

Keputusan

Bupati

Kuantan Singingi Nomor : SK. 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008; 5.

Bahwa Penggugat IV adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 001 Pasar Inuman berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010; 6.

Bahwa Penggugat V adalah lingkungan

Pemerintah

Pegawai

Kabupaten

Negeri Sipil di

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 012 Lebuh Lurus Kec. Inuman berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 800/BKD-AMD/07 tanggal 27 Januari 2006; 7.

Bahwa Penggugat VI adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 002 Pasar Benai Kec. Benai berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008; 8.

Bahwa Penggugat VII adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SMPN 1 Kuantan Hilir berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 ;


9.

Bahwa Penggugat VIII adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 010 Pulau Deras Kec. Pangean berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 824/BKD/BKD-ADM/51 tanggal 30 November 2006; 10.

Bahwa Penggugat IX adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 20 Pl. Kulur Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006; 11.

Bahwa Penggugat X adalah Pegawai lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Negeri Sipil di

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 015 Pengalihan Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006; 12.

Bahwa Penggugat XI adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 019 Air Hitam Kec. Pangean berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010; 13.

Bahwa Penggugat XII adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 017 Pasir Emas Kec. Singingi berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan


Singingi Nomor SK.824/BKD-02/127 tanggal 12 Agustus 2009; 14.

Bahwa Penggugat XIII adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 028 Pl. Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

824/BKD-AMD/51

tanggal 30 November 2006; 15.

Bahwa Penggugat XIV adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 009 Petapahan Kec. Gunung Toar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006; 16.

Bahwa Penggugat XV adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SDN 011 Pl. Kudundung Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/42 tanggal 30 April 2007; 17.

Bahwa Penggugat XVI adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala SMAN 1 Gunung Toar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006; 18.

Bahwa Penggugat XVII adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Kepala TK Pembina Kec. Pangean


berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010; 19.

Bahwa Penggugat XVIII adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Pengawas TK/SD Kec. Benai berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 800/BKD-ADM/08 tanggal 27 Januari 2006; 20.

Bahwa Penggugat XIX adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Pengawas SMAN/SMKN Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010; 21.

Bahwa Penggugat XX adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

dengan jabatan sebagai Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/2008/51.a tanggal 30 Mei 2008; 22.

Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat I telah dipindahkan/ditempatkan

oleh Tergugat dari Jabatan

sebagai Kepala SMPN 1 Inuman menjadi Guru SMP Kecil Sikakak Kec. Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;


23.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat II telah dipindahkan/ditempatkan

oleh Tergugat dari Jabatan

sebagai Kepala SDN 017 Pl. Kijang Kec. Kuantan Hilir menjadi

Guru

SDN

012

Kuantan

Sako

Kec.

Logas

Kabupaten Kuantan Singingi; 24.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat III telah dipindahkan/ditempatkan

oleh Tergugat dari jabatan

sebagai Kepala SDN 008 Banjar Nan Tigo Kec. Inuman menjadi Guru SDN 006 Koto Inuman Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi; 25.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat IV telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 001 Pasar Inuman menjadi Guru SDN 020 Pulau Kulur Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi; 26.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat V telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 012 Lebuh Lurus Kec. Inuman menjadi Guru SDN 013 Simp. Sigaruntang Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi; 27.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat VI telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 002 Pasar Benai Kec. Benai menjadi Guru SDN 009 Sako Marga Sari Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi; 28.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat VII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SMPN 1 Kuantan Hilir menjadi Guru SMPN 4 Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi; 29.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan


Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat VIII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 010 Pulau Deras Kec. Pangean menjadi Guru SDN 004 Tanah Bekali Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi; 30.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat IX telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 020 Pl. Kulur Kec. Kuantan Hilir menjadi Guru SDN 013 Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi; 31.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat X telah dipindahkan/ditempatkan oleh oleh Tergugat dari jabatan sebagai Kepala SDN 015 Pengalihan Kec. Kuantan Hilir menjadi Guru SDN 019 Air Hitam Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi; 32.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XI telah


dipindahkan/ditempatkan oleh oleh Tergugat dari jabatan sebagai Kepala SDN 019 Air Hitam Kec. Pangean menjadi Guru SDN 018 Sungai Langsat Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi; 33.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 017 Pasir Emas Kec. Singingi menjadi Guru SDN 006 Pangkalan Indarung Kec. Singingi

Kab.

Kuantan Singingi; 34.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XIII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 028 Pl. Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah menjadi Guru SDN 008 Sukaraja Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi; 35.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XIV telah dipindahkan/ditempatkan



sebagai Kepala SDN 009 Petapahan Kec. Gunung Toar menjadi Guru SDN 028 Sungai Bengkuang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi; 36.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XV telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SDN 011 Pl. Kedundung Kec. Kuantan Tengah menjadi Guru SDN 034 Sungai Kuantan Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi; 37.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XVI telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala SMAN 1 Gunung Toar menjadi Guru SMAN 2 Singingi Kab. Kuantan Singingi; 38.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XVII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Kepala TK Pembina Kec. Pangean menjadi Guru


SDN 019 Air Hitam Pasar Baru Pangean Kab. Kuantan Singingi; 39.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XVIII telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Pengawas TK/SD Kec. Benai menjadi Guru SDN 015 Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi; 40.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XIX telah dipindahkan/ditempatkan


sebagai Pengawas SMAN/SMKN Kab. Kuantan Singingi menjadi Guru SMAN 1 Singingi Kab. Kuantan Singingi; 41.


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011, Penggugat XX telah dipindahkan/ditempatkan sebagai

Pengawas

Sekolah

oleh Tergugat dari jabatan Menengah

Kab.

Kuantan

Singingi menjadi Guru SMPN 1 Pangean Kab. Kuantan Singingi;


42.

Bahwa berdasarkan objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, Para Penggugat telah dipindahkan/ditempatkan hanya

berdasarkan

Petikan

Keputusan

Tergugat

sebagaimana tersebut diatas yang disampaikan kepada Para Penggugat tanpa adanya Surat Keputusan yang memuat

konsideran/pertimbangan

hukum

dari

Surat

Keputusan tersebut; 43.

Bahwa Pemindahan/penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa ada alasan yang jelas dan kalaulah ada pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat tidak ada tindakan administratif yang dilakukan Tergugat berupa peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan;

44.

Bahwa pemindahan/penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah;

45.

Bahwa pemindahan/penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang Mutasi dan Pemberhentian tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang tidak ada satu pun alasan

yang

dapat

menjadi

dasar

Tergugat

untuk


memberhentikan Para Penggugat dari penugasan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 46.

Bahwa Obyek Sengketa a quo adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat

konkrit,

individual

dan

final

serta

telah

menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 47.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengakibatkan kepentingan Para

Penggugat

Penempatan

dirugikan

Penggugat

I

s/d

berupa

Pemindahan/

Penggugat

XVII

yang

diberhentikan dari Kepala Sekolah dan Penggugat XVIII s/d Penggugat

XX

yang

diberhentikan

sebagai

Pengawas

Sekolah menjadi Guru biasa yang sangat tidak sesuai dengan Azas kepatutan dan Azas Kecermatan karena berdasarkan penilaian/prestasi Para Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang setiap tahunnya selalu berkinerja bagus baik untuk kesetiaan dan penilaian prestasi sekolah dan jabatan Para Penggugat sesuai dengan obyek sengketa a quo Para Penggugat merasakan sebagai hal yang menimbulkan ketidak-nyamanan

Para

Penggugat

dalam

melakukan

pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pemindahan Para Penggugat tersebut tidak atas dasar permintaan Para


Penggugat

dan

tindakan

Tergugat

tersebut

bersifat

sewenang-wenang karena tanpa ada alasan yang jelas dan pasti

menurut

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku ; 48.

Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 November 2011 yang Para Penggugat terima pada tanggal 14 Desember 2011 berupa petikannya, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

49.

Bahwa

tindakan

Tergugat

dalam

menerbitkan

obyek

sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kepatutan, Azas Proporsionalitas

dan

Azas

Profesionalitas

karena

diterbitkannya Obyek Sengketa a quo oleh

Tergugat

merupakan tindakan emosi dan keegoisan Tergugat sebagai Bupati Kuantan Singingi dan sangat bermuatan politis yang berhubungan dengan proses Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, mereka-mereka (PNS) yang tidak sejalan dengan keinginan politik Bupati Kuantan Singingi didepak dari jabatannya. Sebaliknya mereka yang tetap loyal dipertahankan;


50.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut

diatas tindakan

Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a-quo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan : a. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum“; b. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 28 D

ayat (3)

yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; c. UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN, Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan

prinsip

profesionalisme

sesuai

dengan

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan; d. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 20 yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Penyelengaraan Negara antara lain : a.

Asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan


perundang-undangan,

kepatutan,

dan

keadilan

dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; b.

Asas

proporsionalitas

mengutamakan

yakni

keseimbangan

asas

antara

yang

hak

dan

kewajiban Penyelenggara Negara ; c.

Asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian

yang

ketentuan

berlandaskan

peraturan

kode

etik

dan

perundang-undangan

yang

berlaku; e. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 28 yang berbunyi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilarang

membuat

Keputusan

yang

secara

khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga,

kroni,

politiknya

yang

golongan

tertentu, atau

bertentangan

dengan

kelompok peraturan

perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan

meresahkan

sekelompok

masyarakat,

atau

mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang Mutasi dan Pemberhentian tugas guru

sebagai

Kepala

Sekolah/Madrasah

Pasal

14

menyatakan bahwa : “Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari Penugasan karena : 1.

Permohonan sendiri;

2.

Masa Penugasannya berakhir;


3.

Telah

mencapai

batas

usia

pensiun

jabatan

fungsional guru; 4.

Diangkat pada jabatan lain;

5.

dikenakan

hukuman

disiplin

sedang

dan/atau

berat; 6.

Dinilai

berkinerja

kurang

dalam

melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12; 7.

Berhalangan tetap;

8.

Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau

9.

Meninggal dunia;

Dari uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan : a.

Bertentangan

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; b.

Telah

bertentangan

dengan

Azas

umum

pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar

Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:


SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan

Para

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa dimaksud. Berdasarkan

alasan-alasan

PENGGUGAT mohon

agar

yang

diuraikan

Pengadilan

Tata

di

atas,

Usaha

PARA Negara

Pekanbaru memutuskan : DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya: 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; 3. Memerintahkan Kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; 4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat dalam Jabatan Semula sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara menurut hukum; Bahwa jika Mejelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama ASEP RUHIAT, S.Ag. SH., MH, dan ARTION, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2012 dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama WIM JEFRIZAL, SH., MUHARNIS. MS, SH., ROY RIYADI, SH dan SURIYANTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2012 ; Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 April 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI : GUGATAN ABSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 44 halaman 13 menyatakan bahwa pemindahan/penempatan Para Penggugat sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah. Dalil tersebut tidak jelas dasar hukumnya apabila dalam keputusan sengketa a quo ini dengan alasan sebagai berikut : 1.

Bahwa keputusan a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/204 Tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai


Negeri

Sipil

Kuantan

di

Lingkungan

Singingi

Pemerintah

tertanggal

16

Kabupaten

November

2011

(Bukti T-1) ; 2.

Bahwa bunyi Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala

Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah melaksanakan

yaitu

dapat

masa

“Kepala

dimutasikan

tugas

dalam

setelah 1

(satu)

sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun” ; 3.

Bahwa Dalil Para Penggugat angka 2 halaman 4 sampai dengan

angka

21

halaman

8 menyatakan

sebelum

sengketa a quo terbit Para Penggugat menjabat sebagai berikut : c.

Bahwa

Penggugat

Pegawai

Negeri

I

(Thamlihan

Sipil

Ja′afar)

adalah

di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SMPN 1 Inuman berdasar Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD02/131 tanggal 20 Agustus 1991; sehingga masa Jabatan Penggugat I telah melaksanakan masa tugas selama 20 (dua puluh) tahun; d.

Bahwa Penggugat II (Sumardi) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 017 Pl. Kijang

Kec.

Keputusan

Kuantan Bupati

Kuantan

SK.824/BKD-02/131 sehingga

masa

Hilir

tanggal

jabatan

berdasarkan Singingi 28

Nomor

Oktober

Peggugat

Surat

II

:

2010, telah


melaksanakan masa tugas selama hampir 2 (dua) tahun; e.

Bahwa Penggugat III (Asnul Alimin) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 008 Banjar Nan Tigo Kec. Inuman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008, sehingga masa jabatan Penggugat III telah melaksanakan masa tugas selama 4 (empat) tahun;

f.

Bahwa Penggugat IV (Herizon) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 001 Pasar Inuman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/131

tanggal 20 Oktober 2010, sehingga masa jabatan Penggugat IV telah melaksanakan masa tugas selama hampir 2 (dua) tahun; g.

Bahwa Penggugat V (Marjan) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan Kepala SDN 012 Lebuh Lurus Kec. Inuman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.800/BKDAMD/07 tanggal 27 Januari 2006, sehingga masa jabatan Penggugat V telah melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun;

h.

Bahwa Penggugat VI (Arnalis) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan


Singingi dengan Jabatan sebagai kepala SDN 002 Pasar

Benai

Keputusan

Kec.

Bupati

Benai Kuantan

berdasarkan Singingi

Surat

Nomor

:

SK.824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008, sehingga masa jabatan Penggugat VI telah melaksanakan masa tugas selama 4 (empat) tahun; i.

Bahwa Pegawai

Penggugat Negeri

VII

Sipil

(Masrum,

S.Pd.I)

adalah


Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SMPN 1 Kuantan Hilir berdasarkan Surat Keputusan

Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008, sehingga masa jabatan Penggugat VII telah melaksanakan masa tugas selama 4 (empat) tahun; j.

Bahwa Penggugat VIII (Ratnawilis) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 010 Pulau Deras Kec. Pangean berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006, sehingga

masa

jabatan

Penggugat

VIII

telah

melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; k.

Bahwa Penggugat IX (Agusta) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 20 Pl. Kulur Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.800/BKDAMD/51 tanggal 30 November 2006, sehingga masa


jabatan Penggugat IX telah melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; l.

Bahwa Penggugat X (M. Syukur) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 15 Pengalihan Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Keputusan

Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006, sehingga

masa

jabatan

Penggugat

X

telah

melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; m.

Bahwa Penggugat XI (Ahmad, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 019 Air Hitam Kec. Pangean berdasarkan Keputusan

Bupati

Kuantan


masa

tanggal

jabatan

Singingi 20

Nomor

Oktober

Penggugat

XI

:

2010, telah

melaksanakan masa tugas selama 2 (dua) tahun; n.

Bahwa Penggugat XII (Marhendi, S.Pd. MM) adalah Pegawai

Negeri

Sipil


Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala

SDN

017

Pasir

Emas

Kec.

Singingi

berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/127 tanggal 12 Agustus 2009, sehingga masa jabatan Penggugat XII telah melaksanakan masa tugas selama 3 (tiga) tahun; o.

Bahwa Penggugat XIII (Syafrion, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten


Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 028 Pl. Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006, sehingga masa jabatan Penggugat XIII telah melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; p.

Bahwa Penggugat XIV (Zulherman) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 009 Petapahan Kec. Gunung Toar berdasarkan Keputusan

Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006, sehingga

masa

jabatan

Penggugat

XIV

telah

melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; q.

Bahwa Penggugat XV (Mardelis, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 011 Pl. Kedundung Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/42 tanggal 30 April 2007, sehingga

masa

jabatan

Penggugat

XV

telah

melaksanakan masa tugas selama 4 (empat) tahun; r.

Bahwa Penggugat XVI (Mustafa Arif) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SMAN I Gunung Toar Kec. Gunung Toar berdasarkan Keputusan

Bupati

Kuantan

Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006,


sehingga

masa

jabatan

Penggugat

XVI

telah

melaksanakan masa tugas selama 6 (enam) tahun; s.

Bahwa Penggugat XVII (Kasmiati. A.Ma.Pd) adalah Pegawai

Negeri

Sipil


Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala

TK

Keputusan

Pembina Bupati

Kec.

Kuantan


masa

Pangean

tanggal

jabatan

berdasarkan

Singingi 20

Nomor

Oktober

Penggugat

XVII

:

2010, telah

melaksanakan masa tugas selama 2 (dua) tahun; t.

Bahwa Penggugat XIX (Hernita) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Pengawas SMA/SMKN

Kabupaten

Kuantan

Singingi

berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010, sehingga masa jabatan Penggugat XIX telah melaksanakan masa tugas selama 2 (dua) tahun; u.

Bahwa Penggugat XX (Bai Indrus, S.Pd) adalah Pegawai

Negeri

Sipil


Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Kuantan Singingi

berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan

Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/51.a tanggal 30 Mei 2008, sehingga masa jabatan Penggugat XX telah melaksanakan masa tugas selama 4 (empat) tahun; 4.

Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat VIII adalah Pegawai Negeri


Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Pengawas TK/SD Kec. Benai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 800/BKD-ADM/08 tanggal 27 Januari 2006

sedangkan

Penggugat

VIII

(Ratnawilis)

adalah

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan sebagai Kepala SDN 010

Pulau

Keputusan

Deras

Kec.

Bupati

Pangean

Kuantan

SK.824/BKD-AMD/51

tanggal

berdasarkan Singingi

30

Surat

Nomor

November

:

2006

sehingga kami Tergugat tidak mengerti Dalil Penggugat angka 19 halaman 7 tersebut ; Oleh karena Para Penggugat mendalilkan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah yaitu “Kepala sekolah

/

madrasah

dapat

dimutasikan

setelah

melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah / madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”, sehingga Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur) atau tidak jelas dasar

hukumnya

karena

berdasarkan

faktual

Para

Penggugat sendiri masa tugasnya kebanyakan lebih dari 2 (dua) tahun bahkan Penggugat I masa tugasnya telah 20 (dua puluh) tahun menjabat Kepala Sekolah, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar MENERIMA EKSEPSI INI;


GUGATAN PREMATUR Bahwa dalil Para Penggugat angka 43 halaman 13 yang mengatakan keputusan a quo tanpa ada alasan yang jelas dan kalaulah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak ada tindakan administratif yang dilakukan Tergugat berupa peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan menunjukkan bahwa keputusan a quo ini merupakan keputusan tentang kepegawaian dalam ketentuan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : (1) dalam hal suatu badan/pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya

administratif

yang

tersedia.

(2)

pengadilan

baru

berwenang memeriksa, memutus, atau menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dalam ayat (1) jika seluruhnya administratif telah digunakan. Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan juga tentang upaya administrasi baik itu pengajuan suatu keberatan (Bezwaarscriff beroep) maupun pengajuan Banding Administratif (Adminitratif Beroup). Bahwa upaya administratif sebagai kontrol/pengawasan yang bersifat netral dan reprensif dilingkungan tun. Keputusan

a

administrasi,

quo

ini

apabila

dapat Para

diselesaikan

Penggugat

melalui

tidak

puas

upaya dapat

mengajukan keberatan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun


2010

tentang

Penugasan

Guru

sebagai

Kepala

Sekolah/Madrasah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 mengatakan

“Dinas

Kabupaten/Kota

adalah

Dinas

yang

bertanggung jawab dibidang Pendidikan di Kabupaten/Kota”, Tergugat hanyalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Bagian Kedua yaitu Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “urusan

pemerintah

pemerintah

daerah

yang propinsi

wajib dan

diselenggarakan pemerintah

oleh daerah

kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar”, ayat (2) “pendidikan” yang merupakan urusan wajib pertama yang merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, secara teknis keputusan a quo itu, sudah melalui tahapan yaitu masuknya daftar usul mutasi guru dan pengawas

TK, SD, SMP, SMA, SMK dilingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 800/Disdik-UM/499 tanggal 7 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan yang diberikan kepada Tergugat untuk diambil kebijakan sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah kabupaten kuantan singingi; II.

DALAM POKOK PERKARA Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini; Dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa :


A.

Bahwa keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 1.

Bahwa

pemindahan/penempatan

Para

Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa adanhya surat keputusan yang memuat konsideran/pertimbangan hukum dari surat keputusan itu; 2.

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : a.

Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah;

b.

Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah yang tidak ada satu alasan yang dapat menjadi dasar Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dari penugasan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

c.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang

berbunyi

:

“setiap

orang

berhak

atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; d.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi : “setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan

yang

sama

dalam

pemerintahan” ;


e.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan

prinsip

profesionalisme

sesuai

dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan; f.

Undang-undang

RI

Nomor

32

Tahun

2004

tentang Pemerinrahan Daerah, Pasal 20 yang berbunyi

“Penyelenggaraan

pemerintahan

berpedoman pada asas umum penyelenggara negara antara lain : asas kepastian hukum, asas proposonalitas dan asas profesionalitas”; g.

Undang-undang

RI

Nomor

32

Tahun

2004

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 yang berbunyi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus

memberikan

keuntungan

bagi

diri,

anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan,

merugikan

kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat

atau

mendiskriminasikan

warga

negara dan/atau golongan masyarakat lain;


B.

Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : a.

Azas Kepastian Hukum

b.

Azas Kepatutan

c.

Azas Kepatutan

d.

Azas Proposonalitas dan

e.

Azas Profesionalitas

Bahwa

penerbitan

sengketa

a

quo

dianggap

bersifat

sewenang-wenang tanpa ada alasan yang jelas dan pasti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan emosi dan keegoisan Tergugat sebagai Bupati Kuantan Singingi dan sangat bermuatan Politis yang berhubungan

dengan

proses

Pemilukada

Kabupaten

Kuantan Singingi Tahun 2011, mereka-mereka (PNS) yang tidak sejalan dengan keinginan politik Bupati Kuantan Singingi didepak dari jabatannya sebaliknya yang loyal dipertahankan jabatannya; Majelis

Hakim

yang

Mulia..............Pihak

Para

Penggugat yang kami hormati.......... Sebelum kami pihak Tergugat menjawab dalil Para Penggugat,

tidak

berlebihan

kami

pihak

Tergugat

mengungkapkan bahwa “Guru” merupakan tenaga profesi yang dimuliakan, dan definisi guru itu sendiri dalam Permendiknas Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah adalah “Pendidik Profesional

dengan

membimbing,

tugas

utama

mengarahkan,

mendidik,

melatih,

mengajar,

menilai,

dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini


jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; Bahwa jabatan “Kepala Sekolah/Madrasah” adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dalam organisasi/sekolahnya; Bahwa terhadap 2 (dua) pengetian hal tersebut di atas kami akan Menjawab bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalildalil Para Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan : A.

Bahwa Keputusan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 1.

Bahwa Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bukanlah tanpa adanya Surat Keputusan yang memuat konsideran/pertimbangan Keputsan Tergugat

itu

hukum

melainkan

mempunyai

dari

secara

wewenang

Surat

Substansial sesuai

yang

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38

Tahun

Pemerintah,

2007

Tentang

Pemerintah

Pembagian

Daerah

Urusan

Propinsi,

dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Bagian Kedua yaitu

Urusan

Pemerintah

yang

menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi


dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar”, ayat (2) “pendidikan” yang merupakan urusan wajib pertama yang merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota; 2.

Bahwa keputusan a quo tersebut merupakan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berkewajiban melaksanakan amanat

dalam

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Norma, Standar,

Prosedur

dan

Kriteria

di

bidang

Pendidikan di daerahnya termasuk pengangkatan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 3.

Bahwa posisi Tergugat hanya sebagai pengambil kebijakan atau menfasilitasi dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah/Madrasah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 mengatakan “Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di kabupaten/kota;

4.

Bahwa

Pasal

3

ayat

(2)

Peraturan

menteri

Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah/madrasah mengatakan Kepala Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama/ Kantor Agama Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya

menyiapkan

calon

kepala


sekolah/madrasah

berdasarkan

daftar

usulan

calon kepala sekolah Nomor 800/disdik-UM/498 tanggal

7

September

ditandatangani

oleh

2011

yang

Kepala

dibuat

Dinas

dan

Pendidikan

Kabupaten Kuantan Singingi; 5.

Bahwa keputusan a quo ini berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan

Singingi

Nomor

800/Disdik-UM/499

tanggal 7 September 2011 tentang daftar usul mutasi guru dan pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011; 6.

Bahwa

dalil

beralasan

Para

Penggugat

apabila

sangatlah

Keputusan

a

quo

tidak yang

diterbitkan oleh tergugat melanggar Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah

/

Madrasah

Madrasah

dapat

yaitu

“Kepala

dimutasikan

Sekolah/ setelah

melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah / madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”, apabila dilihat dari masa tugas para Penggugat sendiri masa tugasnya kebanyakan lebih dari 2 (dua) tahun bahkan Penggugat I masa tugasnya telah 20 (dua puluh) tahun menjabat Kepala Sekolah; 7.

Bahwa

Pasal

14

ayat

(1)

Peraturan

menteri

Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 BAB VIII


yang berbunyi “Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena : b.1

permohonan sendiri

b.2

masa penugasan berakhir

b.3

telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru

b.4

diangkat pada jabatan lain

b.5

dikenakan

hukuman

disiplin

sedang

dan/atau berat b.6

dinilai

berkinerja

kurang

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 b.7

berhalangan tetap

b.8

tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan/atau

b.9

meninggal dunia

c. Bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat tidaklah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 di atas karena ketentuan itu bersifat alternatif, apabila didasarkan dari salah satu dari 9 (sembilan) syarat tersebut maka obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. Bahwa

Tergugat

sebagai

Pejabat

Pembina

Kepegawaian di Daerah menerbitkan Keputusan a quo

tersebut

dilakukan

oleh

berdasarkan Tim

penilaian

Pertimbangan

yang

melibatkan


unsur pengawas sekolah/madrasah yang menilai kinerja

Para

Penggugat

kurang

baik

dan

kurangnya harmonisasi dengan sebagian guruguru dan penilaian pengganti para Penggugat telah memiliki kriteria dan kompetensi yang layak untuk dicalonkan sebagai pengganti; e. Bahwa

dalam

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,

dan

05/X/PB/2011,

Menteri Nomor

Agama :

Nomor

:

SPB/03/M.PAN-

RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011,

Nomor

:

11

Tahun

2011

Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ini di susun sebagai acuan bagi Tergugat (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) dalam hal Penataan dan Pemerataan Guru PNS TK/TKLB, SD/SLB, SMP/SMALB dan SMK dengan mendapat masukan dari penilaian-penilaian dari yang melibatkan unsur-unsur yang ada di dinas pendidikan terhadap Calon Kepala Sekolah yang akan

diberi

tugas

tambahan

sebagai

Kepala

Sekolah; f.

Bahwa

Keputusan

a

quo

tidak

bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian


hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum”,

karena

dengan

adanya

keputusan a quo ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi semua guru sebagai tenaga profesional yang tugas pokoknya sebagai pengajar dan pendidik untuk memberikan pengakuan yang sama dalam hal memberikan

tugas

sekolah/madrasah,

tambahan para

sebagai

kepala

Penggugatlah

yang

melihat dari kepentingan pribadinya; g. Bahwa

Keputusan

a

quo

tidak

bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan

pemerintahan”

karena

yang

sama

pejabat/kepala

dalam sekolah

yang menggantikan Para Penggugat juga harus kita lihat

bahwa

kesempatan

mereka yang

mempunyai

sama

dalam

hak

dan

pemerintahan

bukan hanya dari kepentingan Para Penggugat saja; h. Bahwa

Keputusan

a

quo

tidak

bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Perubahan

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal

17

ayat

2

yang

menyatakan

bahwa

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan

dilaksanakan

profesionalisme

sesuai

berdasarkan dengan

prinsip

kompetensi,


prestasi

kerja,

dan

jenjang

pangkat

yang

ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, karena Tergugat dalam membuat Keputusan a quo dengan profesional dengan waktu dan pertimbangan yang ada berupa masukan masukan dari Tim Penilai di Dinas Pendidikan

terhadap

Calon

Kepala

Sekolah/

Madrasah dalam diberikan Tugas Tambahan dari tugas pokoknya adalah sebagai Guru atau tenaga pendidik/pengajar; i.

Bahwa

Keputusan

a

quo

tidak

bertentangan

dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 yang berbunyi

“Penyelenggaraan

Pemerintahan

berpedoman

pada

penyelenggara

azas

umum

negara antara lain : azas kepastian hukum, azas proposonalitas dan azas profesionalitas” karena Keputusan

a

quo

ini

sudah

sesuai

dengan

kewenangan Tergugat juga di dalam UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 44 ayat (1) mengatakan “Pemerintah

dan

Pemda

Wajib

membina

dan

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; j.

Bahwa

Keputusan

a

quo

tidak

bertentangan

dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004


Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 berbunyi : Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dilarang membuat

keputusan

memberikan

yang

keuntungan

secara

khusus

diri,

anggota

bagi

keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

merugikan

kepentingan

umum, dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan

masyarakat

lain,

karena

dalil

Para

Penggugat lah yang penuh kebencian terhadap pemerintahan daerah yang sah/letigimasi dengan menuduh

keputusan

a

quo

ini

diterbitkan

berdasarkan emosi dan ke egoisan Bupati yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan politik Bupati dalam proses Pemilukada; Bahwa Tergugat heran dan sedih Para Penggugat seharusnya sebagai “guru” yang mempunyai tugas pokok sebagai pengajar dan pendidik bagi masa depan anak bangsa menaruh kebencian terhadap pemerintah yang sah dan letigimasi, kalaulah Para Penggugat

sadar

sekolah/madrasah”

bahwa itu

“jabatan merupakan

kepala tugas

tambahan yang dipercayakan untuk di emban, sehingga

kami

Tergugat

menanyakan

dan

memohon Majelis Hakim Yang Mulia menilai, mengapa

Para

Penggugat

masalah

politik/pemilukada

sampai ?

berpikiran

apakah

Para


Penggugat

ikut

politik

praktis

?

Sedangkan

keputusan a quo ini diterbitkan berdasarkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan dengan menurut Tergugat pertimbangan yang wajar karena Para Penggugat sudah lama menduduki jabatan bahkan ada yang sudah 20 (dua puluh) tahun menjabat, ini demi organisasi dan penyegaran; k. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Keempat Pasal 10 mengatur Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berbunyi “Pemerintah

dan

mengarahkan, mengawasi dengan

Pemerintah

membimbing,

berhak

membantu,

penyelenggaraan

peraturan

Daerah

pendidikan

dan sesuai

perundang-undangan

yang

berlaku; l.

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Urusan Pemerintahan Daerah

antara

Propinsi,

Kabupaten/Kota

Pemerintah,

dan

pada

Pemerintah

Pemerintah bagian

Daerah

kedua

urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pasal 17 ayat (1) mengatakan “Urusan Pemerintah

yang

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

wajib

diselenggarakan

propinsi

berkaitan

dan

dengan

oleh

Pemerintah pelayanan

dasar”, dan ayat (2) mengatakan pada intinya “Pendidikan” ditempatkan pertama urusan wajib


kewenangan

Pemerintah

Daerah

Propinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. B.

Obyek Keputusan aquo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik 1.

Bahwa Keputusan a quo tersebut diterbitkan dengan

profesional

dengan

waktu

dan

pertimbangan yang ada berupa masukan dari Tim penilai di Dinas Pendidikan terhadap Calon Kepala Sekolah/Madrasah

dalam

diberikan

Tugas

Tambahan dari tugas pokoknya adalah sebagai Guru atau tenaga pendidik/pengajar; 2.

Bahwa Keputusan a quo ini merupakan bentuk penataan

guru

sebagai

bentuk

penyegaran,

pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi; 3.

Bahwa Keputusan a quo ini merupakan bentuk keadilan bagi semua guru yang diberi kesempatan yang sama dan bukan dilihat hanya kepentingan Para Penggugat sedangkan Para Penggugat sendiri sebelumnya

menjabat

sebagai

Kepala

Sekolah/Madrasah/Jabatan lainnya kebanyakan lebih dari 2 (dua) tahun bahkan ada yang menjabat selama 20 (dua puluh) tahun; 4.

Bahwa Keputusan a quo ini Tergugat tidak melihat Azas Kepastian Hukum seperti apa yang ditiadakan oleh Para Penggugat, bahkan Keputusan a quo ini jelas nyata memiliki aspek Kepastian Hukum bagi


semua pihak khususnya bagi kepentingan Guru, Sekolah dan Dinas Pendidikan; Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat utarakan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan : MEMUTUS DALAM SEKSPSI 1.

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3.

Membebankan

biaya

perkara

kepada

Para

Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak

gugatan

Para

Penggugat

untuk

seluruhnya; 2.

Menyatakan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/204 tanggal 16 November 2011

tentang

Penggugat


sebagai

Lingkungan

Pegawai

Pemerintah

Negeri

Kabupaten

Sipil

Para di

Kuantan

Singingi adalah sah menurut hukum; 3.

Membebankan

biaya

perkara

kepada

Para

Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Mei 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Mei 2012 ;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P.1-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut : 1.

Bukti P.1-1

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember

2008

di

buat

Pejabat

Penilai

TARMIZI ALI tanggal 31 Desember 2008 diterima Atasan Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si tanggal 5 Januari 2009 (sesuai dengan aslinya) ; 2.

Bukti P.1-2

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2009

di

buat

Pejabat

Penilai

TARMIZI ALI tanggal 31 Desember 2009 diterima Atasan Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si tanggal 5 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 3.

Bukti P.1-3

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2010

di

buat

Pejabat

Penilai

TARMIZI ALI tanggal 31 Desember 2010 diterima Atasan Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si tanggal 5 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ;


4.

Bukti P.1-4

:

foto copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor

:

SK.824/BKD-02/131

Tentang

Pengangkatan Kepala TK/SD, SMP,

SMA,

Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Kuantan

Singingi

tanggal

20

Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 5.

Bukti P.1-5

:


:

SK.824/BKD-02/204

Tentang

Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti P.2-1

:

foto copy Sertifikat Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 050802702348.Rektor/Ketua

Rayon

05

tanggal 30 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya) ; 7.

Bukti P.2-2

:

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/131

tentang Pengangkatan Kepala TK, SD, SMP, SMA,

Pengawas

Pemerintah

Sekolah

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

tanggal 20 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 8.

Bukti P.2-3

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Dilingkungan

Pegawai

Pemerintah


Kabupaten

Kuantan

Singingi

tanggal

16

Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 9.

Bukti P.3-1

:

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP,

SMA,

SMK

dan

Pengawas

Sekolah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 29 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti P.3-2

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Dilingkungan

Pegawai

Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi 16 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 11. Bukti P.3-3

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari31 Desember 2011 di buat Pejabat Penilai H. Tamlihan, S.Pd tanggal 31 Desember 2011 diterima Atasan Pejabat Penilai Zamri, S.Pdi tanggal 4 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya tanpa stempel basah) ; 12. Bukti P.4-1

:

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/131 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP, SMA, SMK, dan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan


Singingi tanggal 20 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 13. Bukti P.4-2

:

foto

copy

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan Nomor : 821/SPMJ/DISDIK-UM/028 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya/Legalisir) ; 14. Bukti P.4-3

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16

Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 15. Bukti P.4-4

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2010

di

buat

Pejabat

Penilai

Tamlihan, S.Pd tanggal 31 Desember 2010 diterima Atasan Pejabat Penilai Zulkarnain, S.Pd tanggal 6 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 16. Bukti P.4-5

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2010

di

buat

Pejabat

Penilai

Zulkarnain, S.Pd tanggal 31 Desember 2011 diterima Atasan Pejabat Penilai Zamri, S.Pdi tanggal 04 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;


17. Bukti P.5-1

:

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 800/BKD-ADM/07 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 Januari 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P.5-2

:


Nomor

:

SK.823/BKD-02/122

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 Nopember 2008 (sesuai dengan aslinya) ; 19. Bukti P.5-3

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2011

di

buat

Pejabat

Penilai

Zulkarnain, S.Pd tanggal 31 Desember 2011 diterima Atasan Pejabat Penilai Zamri, S.Pdi tanggal 04 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; 21. Bukti P.6-1

:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2011

di

buat

Pejabat

Penilai

Zulkarnain, S.Pd tanggal 31 Desember 2011


diterima Atasan Pejabat Penilai Zamri, S.Pdi tanggal 04 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; 22. Bukti P.6-2

:

foto copy Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Kepala Sekolah

berprestasi

Peringkat

I

Tingkat

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya) ; 23. Bukti P.6-3

:

foto

copy

Piagam

Penghargaan

861/DPK/10.2/871/2009

atas

Nomor

:

prestasinya

sehingga dinyatakan sebagai peringkat II oleh Gubernur Riau tanggal 16 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya) ; 24. Bukti P.6-4

:

foto

copy

Piagam

Penghargaan

Nomor

:

861/DPK/10.2/3328/2009 atas prestasinya sebagai peserta oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tanggal 16 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya) ; 25. Bukti P.6-5

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2011 di buat tanggal 31 Desember 2011 Pejabat Penilai Miladi, A.Ma.Pd diterima


Atasan Pejabat Penilai Syafriadi, S.Pdi (sesuai dengan aslinya) ; 27. Bukti P.7-1

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


:


Nomor

:

SK.824/BKD-ADM/51

Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP, SMA, SMK, Pengawas Sekolah dan

Kepala

Cabang

Dinas

Dikpora

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 30. Bukti P.9-2

:

foto

copy

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan Nomor : 821/BKD-ADM/1207 tanggal 14 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 31. Bukti P.9-3

:

foto copy Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/BKD-ADM/1206 tanggal 14 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya) ;


32. Bukti P.9-4

:

foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Nomor

:

821/BKD-ADM/1208

Sekretaris Daerah Drs. H. Zulkifli (sesuai dengan aslinya) ; 33. Bukti P.9-5

:


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


:

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2011 di buat Pejabat Penilai Eddy Asmara, tanggal 31 Desember 2011 diterima Atasan Pejabat Penilai H. Mardiyus, S.Pdi 04 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; 35. Bukti P.10-1 :


Nomor

:

SK.824/BKD-ADM/51

Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP, SMA, SMK, Pengawas Sekolah Dan

Kepala

Cabang

Dinas

Dikpora

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 36. Bukti P.10-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Dilingkungan

Pegawai

Pemerintah


Kabupaten

Kuantan

Singingi

tanggal

16

Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 37. Bukti P.11-1 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/131

Tentang Pengangkatan Kepala TK/SD, SMP, SMA,

Pengawas

Pemerintah

Sekolah

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

tanggal 20 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 38. Bukti P.11-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan


2009

di

Buat

Pejabat

Penilai

Nefriadi, S.Pd tanggal 31 Desember 2009 di terima Atasan Pejabat Penilai Maharani, S.Pd 04

Januari

2010

(sesuai

dengan

aslinya/tanpa stempel basah) ; 40. Bukti P.12-1 :


Nomor

:

SK.823.4/IX/2008/68

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Riau tanggal 26 September 2008

Kepala

Badan

Administrasi

dan

Pendidikan Latihan Pegawai Propinsi Riau


oleh Wan ABD Razak, SH, MH (sesuai dengan aslinya) ; 41. Bukti P.12-2 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2008 dibuat tanggal 31 Desember 2008

Pejabat

Penilai

Sabaruddin,

S.Pd

diterima tanggal 06 Januari 2008 atasan

42. Bukti P.12-3 :

Pejabat

Penilai

Nurkaswan,

dengan

aslinya) ;

S.Pd

(sesuai


Nomor

:

SK.824/BKD-02/127

Tentang Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMA, Pengawas

Sekolah

Pendidikan, Kabupaten

dan

Kepala

dilingkungan Kuantan

Singingi

UPTD

Pemerintah tanggal

20

Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 43. Bukti P.12-4 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16



Nomor

:

SK.824/BKD-ADM/51


Kepala

Cabang

Dinas

Dikpora

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan


Singingi tanggal 30 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 45. Bukti P.13-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2011 dibuat tanggal 31 Desember 2011 Pejabat Penilai Marwilis, S.Pd diterima tanggal 05 Januari 2012 atasan Pejabat Penilai

Syafliwardi,

S.Pd

(sesuai

dengan

aslinya) ; 47. Bukti P.14-1 :


Nomor

:

SK.824/BKD-ADM/51


Kepala

Cabang

Dinas

Dikpora

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 48. Bukti P.14-2 :

foto copy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kenaikan

:

SK.8234/IV/2007/19 Pangkat

Pegawai

Tentang

Negeri

Sipil

Gubernur Riau tanggal 10 April 2007 (sesuai dengan aslinya) ;


49. Bukti P.14-3 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari s/d

Desember

2010

dibuat

tanggal

31

Desember 2010 Pejabat Penilai Basri yunus, A.Ma. Pd diterima tanggal 06 Januari 2011 atas Pejabat Penilai Lukman, S.Pd (sesuai dengan aslinya) ; 50. Bukti P.14-4 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/42 Tentang Pengangkatan

Kepala

Sekolah

Dasar

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 April 2007 (sesuai dengan aslinya/ada Legalisir) ; 52. Bukti P.15-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2011 dibuat tanggal 31 Desember


2011

Pejabat

Penilai

Arsauri,

A,Ma.Pd

diterima tanggal 05 Januari 2012 atasan Pejabat

Penilai

Syafliwardi,

S.Pd

(sesuai

dengan aslinya) ; 54. Bukti P.16-1 :


:

SK.824/BKD-ADM/51

Tentang

Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP, SMA, SMK, Pengawas Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Dikpora Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 30 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 55. Bukti P.16-2 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan JanuariDesember 2009 dibuat tanggal

Desember

2009 Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si, A.Ma.Pd diterima tanggal Januari 2010 atasan Pejabat Penilai Drs. H. Zulkifli, M.Si (sesuai dengan aslinya/tanpa stempel basah) ; 56. Bukti P.16-3 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16



Nomor

:

SK.824/BKD-02/131

Tentang Pengangkatan Kepala TK/SD, SMP, SMA,

Pengawas

Sekolah

Dilingkungan


Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

tanggal 20 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 58. Bukti P.17-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto

copy

Pekerjaan

Daftar

Penilaian

Pegawai

Januari s/d

Negeri

Pelaksanaan

Sipil

Bulan

Desember 2011 dibuat tanggal

31 Desember 2011 Pejabat Penilai Syafriadi, S.Pd diterima tanggal 5 Januari 2012 atasan Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si (sesuai dengan aslinya) ; 60. Bukti P.18-2 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Kabupaten

Dilingkungan

Kuantan

Singingi

Pegawai

Pemerintah tanggal

16


foto copy Pemerintah Provinsi Riau Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Guru Sertipikat Nomor : 349/PDK/10.2/2003 Kepala Balai Pelatihan Guru tanggal 3 Oktober 2003 oleh Zainal Abidin, S.Sos (sesuai dengan aslinya) ;


62. Bukti P.19-2 :

foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan

(STTPP)

1316/C10/PP.a/2004 Pelatihan Daerah

Guru yang

Inti

Nomor

:

Pendidikan

dan

Matematika

diselenggarakan

SMA

oleh

di

Pusat

Pengembangan Penataran Guru Matematika Yogyakarta di LPMP Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2004 oleh Drs. Mashari Subagijono, M.Pd (sesuai dengan aslinya) ; 63. Bukti P.19-3 :

foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor : 136/KPTS/DEP/2006 Tentang

Penetapan

Pembinaan

Team

Profesionalisme

Instruktur Guru

Mata

Pelajaran Ujian Akhir Nasional SMP/MTS Dan SMU/MA/SMK Sepropinsi Riau Tahun 2006 Kepala

Dinas

Pendidikan

Propinsi

Riau

tanggal 24 Pebruari 2006 (sesuai dengan aslinya) ; 64. Bukti P.19-4 :

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/51 Tentang Pengangkatan

Kepala

Sekolah

TK/SD/MI,

SMP, SMA, SMK, dan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 29 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya) ; 65. Bukti P.19-5 :

foto

copy

Surat

Keterangan

Nomor

:

890/Disdik/2009 telah berperan aktif sebagai Fasilitator pada Diklat/Bimtek KTSP SMA


Tahun 2009 selama 4 (empat) hari mulai tanggal 8 s.d 11 Juni 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau oleh Kepala Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Kuantan

Singingi tanggal 11 Juni 2009 (sesuai dengan aslinya) ; 66. Bukti P.19-6 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan : 01-012009

s/d

31-12-2009

dibuat tanggal

31

Desember 2009 Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si diterima tanggal 5 Januari 2012 atasan Pejabat Penilai Drs. H. Zulkifli, M.Si (sesuai dengan aslinya/tanpa stempel basah) ; 67. Bukti P.19-7 :

foto copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 178 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Penilaian seleksi Gusu, Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

68. Bukti P.19-8 :

foto copy Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Kepala Sekolah

Berprestasi

Peringkat

I

Tingkat

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 oleh Bupati Kuantan Singingi tanggal 10 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 69. Bukti P.19-9 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan : 01-012010

s/d

31-12-2010

dibuat tanggal

31


Desember 2010 Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si diterima tanggal 8 Januari 2011 atasan Pejabat Penilai Drs. H. Zulkifli, M.Si (sesuai dengan aslinya) ; 70. Bukti P.19-10

: foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Nomor

Tentang TK/SD,

:

SK.

Pengangkatan SMP,

SMA,

824/BKD-02/131 Kepala

Sekolah

Pengawas

Sekolah

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; 71. Bukti P.19-11

: foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Dilingkungan

Pegawai

Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi Bupati Kuantan Singingi tanggal 16 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 72. Bukti P.20-1 :

foto copy Sertifikat dan Piagam Penghargaan dari Tahun 1980-2011 terdiri sebagai berikut : •

Piagam

Pembina

Pendaftaran

Tingkat

Kabupaten Daerah Tingkat II Daerah Hulu No. 05/PEN/1980, Bupati Kepala Daerah Tingkat penetapan

II

Indragiri Tingkat

Hulu

Kabupaten

Pembina Daerah

Tingkat II Indragiri Hulu ;


•

Surat Penghargaan Biro Pusat Statistik No. 14.00.311, Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 15 Januari 1981 ;

•

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau Sertifikat No. 129/DPP/1982 ;

•

Surat Penghargaan Biro Pusat Statistik No. 0442 Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 15 Januari 1983 ;

•

Piagam

Badan

Pembinaan

Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila

Tingkat

I

Riau

Kepala

Badan

Pelaksanaan Pengamalan

No.

(BP-7)

Daerah

47/BP-7/PS/1983

Pembinaan Pedoman

Pancasila

Pendidikan Penghayatan

(BP-7)

Daerah

Tingkat I Riau tanggal 20 juli 1983 ; •

Surat Penghargaan Biro Pusat Statistik No. 0334 Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 1 Nopember 1984 ;

•

Surat

Penghargaan

Biro

Statistik

No.

140.11.126 Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 15 Juli 1986 ; •

Piagam Pendidikan

Penghargaan dan

Departemen

Kebudayaan

Kantor

Wilayah Propinsi Riau Pekanbaru Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan


dan Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 10 Nopember 1986 ; •

Surat Keterangan Departemen Pendidikan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau Unit

Pelaksanaan

Pendidikan

Kependudukan No. 030/UPPK-RIAU/1987 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau

Unit

Pelaksana

Ketua/Penanggung

Kependudukan

Jawab

tanggal

23

Maret 1987 ; •

Surat Penghargaan Biro Pusat Statistik No. 040/SP/1990-Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 1 Nopember 1990 ;

•

Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau

dan

Badan

Pendidikan Penghayatan Daerah

Pembinaan

dan

Pelaksanaan

Pedoman

Pengamalan

Pancasila

Tingkat

I

Riau

No.

021/P4/PCP/P.V-3/1991 Kepala Kantor Wilayah

Departemen

dan

Kebudayaan

Propinsi Riau, Kepala BP7 Daerah Tingkat I

Riau

dan

Pemimpin

Bagian

Proyek

Penataran P$ bagi siswa SLTP dan SLTA Riau Tahun 1991/1992 tanggal 12 Juni 1992 ; •

Sertifikat Seminar Lokakarya Pendidikan “Gerbangsari”

Berdasarkan

SK

Bupati


KDH. Tk. II Inhu No. 380/SK/XII/1993 Ketua dan Sekretaris Semlok Pendidikan Gerbangsari Kab. Inhu tanggal 20 Januari 1994 ; •

Surat

Keterangan

Pendidikan

dan

Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau dan

Badan

pembinaan

Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I Riau

No.

037/PCP/PB4/P.VI-I/1994

Kepala BP7 Daerah Tingkat I Riau dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau tanggal 27 Juni 1994 ; •

Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan

Kantor

Wilayah

Republik

Indonesia

Propinsi

6498/109.F5/C5-95

Riau

Kepala

No.

Kantor

Wilayah Depdikbud Propinsi Riau tanggal 25 September 1995 ; •

Sertifikat

Pelatihan

Peningkatan

Keterampilan dalam Pengelolaan Supervisi Administrasi Pendidikan dengan hasil baik No. 101/Bag.Pro.Wajar SLTP/1995/1996 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau tanggal 1 Nopember 1995 ; •

Sertifikat

Mengikuti

Pelaksanaan Pendidikan

On-Service/Praktek

Supervisi dengan

Administrasi hasil

Baik


No.102/Bag.Pro.Wajar

SLTP/1995/1996

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau dan Pemimpin Bagian Proyek PMPWB SLTP Riau Tahun 1995/1996 tanggal 1 Nopember 1995 ; •

Piagam

Penghargaan

Pendidikan Wilayah

dan

Departemen

Kebudayaan

Propinsi

Riau

Kantor

Pekanbaru

No.1063/109.3.4/T5/NTJP/95

Kepala

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 10 Nopember 1995 ; •

Piagam

lomba

kebudayaan

P-4

Pemasyarakatan Tingkat

dan

Kabupaten

Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Badan Pembinaan

Pendidikan

Pelaksanaan

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(BP-7)

sebagai

No.121/LCTP-4/VIII/1996

PENGAMAT Kepala

BP-7

Kab. Dati II Indragiri Hulu tanggal 21 Agustus 1996 ; •

Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Riau dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I Riau

Hulu

dengan

hasil

023/P2R/PCP/VI-4/1997

baik

Kepala

No. BP-7


Daerah Tingkat I Riau dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Riau tanggal 13 Juni 1997 ; •

Piagam

Lomba

Pembudayaan

Pemasyarakatan

P4

Tingkat

dan

Kabupaten

Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Badan pembinaan

Pendidikan

Pelaksanaan

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) sebagai Pendamping No. 94/LCP4/1997 Kepala BP-7 Kab. Dati II Indragiri Hulu tanggal 30 September 1997 ; •

Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan

Pendidikan

Direktorat

Dasar

dan

Jenderal menengah

Direktorat Pendidikan Menengah Umum dengan hasil baik No. 916/C3/LL/97 a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Menengah Umum ; •

Petikan

Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia No.007/TK/Tahun 1998 a.n. Sekretaris Militer Presiden Kepala Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan tanggal 28 Januari 1998 ; •

Piagam

Tanda

Republik

Kehormatan

Indonesia

Presiden

Menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

20

Tahun

No.1925/4-22/1998


Kepres

RI

No.

007/TK/Tahun

1998

Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1998 ; •

Sertifikat Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan hasil amat baik Kepala Dinas Propinsi Riau tanggal 30 Desember 2004 ;

•

Sertifikat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten

Kuantan

Singingi

No.890/DIK-KP/1753

Kepala

Dinas

Pendidikan

dan

Pemuda

Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 08 Nopember 2006 ; •

Piagam Penghargaan dari Bupati Kuantan Singingi

sebagai

Berprestasi.

Bupati

Kepala

Sekolah

Kuantan

Singingi

tanggal 10 Juli 2007 ; •

Sertifikat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten

Kuantan

No.0661/DIKPORA/2007 Pendidikan

Pemuda

Singingi

Kepala dan

Dinas

Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Nopember 2007 ; •

Sertifikat

Pendidikan

Departemen

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.050781002269. Rektor Ketua Rayon 05 tanggal 29 Maret 2008 ; •

Sertifikat Badan Musyawarah Pengawas Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

Nasional


No.48/BMPSM-Nas/XII/2008

Pengurus

BMPSM Nasional tanggal 10 Desember 2008 ; •

Sertifikat

Diklatnas

dan

Pengawas/Madrasah

Musyawarah

(BMPSM)

No.49/BMPSM-Nas/XII/2008,

Nasional Pengurus


Surat

Keterangan

Badan

Musyawarah

Pengawas

Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

Nasional

No.50/BMPSM-Nas/XII/2008,

Pengurus BMPSM Nasional tanggal 12 Desember 2008 ; •

Surat

Keterangan

Pengawas Nasional

Badan

Musyawarah

Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

No.51/BMPSM-Nas/12/2008,


Sertifikat

Panitia

Seminar

Nasional

Pendidikan yang diadakan oleh Badan Musyawarah Pengawas Sekolah/Madrasah (BMPSM)

Nasional

No.64/BMPSM-

Nas/III/2009, Panitia Seminar Nasional Pendidikan tanggal 09 Maret 2009 ; •

Sertifikat

Panitia

Seminar

Nasional

Pendidikan yang diadakan oleh Badan Musyawarah Pengawas Sekolah/Madrasah (BMPSM)

Nasional

No.77/BMPSM-


Nas/IV/2009, Panitia Seminar Nasional Pendidikan tanggal 04 April 2009 ; •

Sertifikat Mainstreaming Goog Pratices In Basic

Education

dari

Unicef,

Kepala

Bidang Pendidikan Unicef di Indonesia dan Skeretasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah selaku Manajer Program tanggal 15 April 2009 ; •

Sertifikat

Pendidikan

dan

Penelitian

Tindakan Kelas (BPK) Tingkat Nasional No. 365/PTK-PKU.YAI/V/09, Alumni

Pascasarjana

Ketua

Ikatan

UNPAD,

Ketua

Yayasan Amal Insani dan Ketua Panitia, Ketua Panitia Diklat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tingkat Nasional tanggal 03 Juni 2009 ; •

Sertifikat

Pendidikan

dan

Penelitian

Tindakan Kelas (BPK) Tingkat Nasional No. 355/LS-PKU.YAI/VIII/09, Alumni

Pascasarjana

Ketua

Ikatan

UNPAD,

Ketua

Yayasan Amal Insani dan Ketua Panitia, Ketua Panitia Diklat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tingkat Nasional tanggal 05 Agustus 2009 ; •

Piagam Penghargaan dari Bupati Kuantan Singingi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 01 Juli 2009 ;


•

Surat

Tanda

Pelatihan

Tamat

(STTPP)

Pendidikan dari

dan

Departemen

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP)

Propinsi

Riau

No.

519/F12/PP/2009. Kepala LPLP Propinsi Riau tanggal 12 September 2009 ; •

Sertifikat

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Kuantan Singingi No.2352/Disdik/2009. Kepala

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Kuantan Singingi tanggal 14 Nopember 2009 ; •

Surat

Keterangan

Badan

Musyawarah

Pengawas

Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

Nasional

No.112/BMPSM-Nas/12/2009.


Sertifikat Badan Musyawarah Pengawas Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

Nasional

No.113/BMPSM-Nas/XII/2009.

Pengurus


Sertifikat Diklatnas Badan Musyawarah Pengawas

Sekolah/Madrasah

(BMPSM)

Nasional

No.114/BMPSM-Nas/12/2009.

Pengurus BMPSM Nasional tanggal 22-24 Desember 2009 ;


•

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Pendidikan Nasional Badan Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan pusat

Penjaminan

Mutu

1745/J15/MN/2011.

A.n.

Pendidikan Kepala

No.

Badan

PSDMP dan PMP Kepala Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik tanggal 30 September 2001 ; 73. Bukti P.20-2 :

foto copy Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia

Sertifikat

Pendidik

Nomor : 050781002269 Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional Bidang Studi Bimbingan Konseling Rektor/Ketua Rayon 05 oleh Prof. Ashaluddin Jalil, MS tanggal 29 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya) ; 74. Bukti P.20-3 :

foto

copy

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari s/d

Desember

2008

dibuat

tanggal

31

Desember 2008 Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si diterima tanggal 07 Januari 2009 atasan Pejabat Penilai Drs. H. Zulkifli, M.Si (sesuai dengan aslinya/tanpa stempel basah) ; 75. Bukti P.20-4 :

foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/2008/51.a Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD dan


Pengawas Sekolah Menengah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

Bupati Kuantan Singingi tanggal 30 Mei 2008 (seuai dengan aslinya) ; 76.

Bukti P.20-5 :

foto

copy

Piagam

Penghargaan

sebagai

Pengawas Berprestasi Peringkat III Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 dari Bupati Kuantan Singingi an. BAI IDRUS HASNUR, S.Pd (foto copy tidak ada aslinya) ; 77. Bukti P.20-6 :


Nomor

:

SK.824/BKD-02/204

Tentang


Negeri

Sipil

Dilingkungan

Pegawai

Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi Bupati Kuantan Singingi tanggal 16 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 78. Bukti P-21

:

foto copy Perihal Hasil Pemeriksaan Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dari

Kementerian

Indonesia

No.

Dalam

Negeri

X.350/04/11

Menteri Dalam Negeri

Republik

SUS/FJ

Inspektur

an.

Jenderal

Maliki Heru Santosa (foto copy tidak ada aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai


bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

:

foto copy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi No. : SK.824/BKD-02/204 Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan Singingi tanggal 16 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 2.

Bukti T-2

:

foto

copy

Sekolah

Daftar TK/SD,

Usulan SMP,

Mutasi SMA,

Kepala

SMK

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor : 800/DISDIKUM/498 Tanggal 7 September 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 3.

Bukti T-3

:

foto copy Daftar Usul Mutasi Guru dan Pengawas

TK/SD,

SMP,

SMA,

SMK

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor : 800/DISDIKUM/499 tanggal 7 September 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 4.

Bukti T-4

:

foto copy Petikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 An.

Asnul

Alimin,

A.Ma.Pd

Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (sesuai dengan aslinya) ; 5.

Bukti T-5

:

foto copy Petikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 An. Amalis (sesuai dengan aslinya) ;


6.

Bukti T-6

:

foto copy Petikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 An. Masrum, S.Pd.i (sesuai dengan aslinya) ;

7.

Bukti T-7

:

foto copy Petikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/127 tanggal 12 Agustus 2009 An. Marhendi, S.Pd, MM (sesuai dengan aslinya) ;

8.

Bukti T-8

:

foto copy Petikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/BKD-02/2008/51.a tanggal 30 Mei 2008 An. Bay Idrus Hasnur (sesuai dengan aslinya) ;

9.

Bukti T-9

:

foto copy Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10

:

foto copy Pasal 20 dan Pasal 25 huruf g Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang Pemerintah Daerah (sesuai dengan aslinya) ; 11. Bukti T-11

:

foto copy Pasal 10 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (sesuai dengan aslinya) ; 12. Bukti T-12

:

foto copy Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (sesuai dengan aslinya) ;


13. Bukti T-13

:

foto copy Pasal 3 ayat (8) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Nasional,

Bersama Menteri

Menteri

Negara

Pendidikan

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri

Agama

tentang

Penataan

dan

Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : SYAMSUDDIN, S.Pd Tempat dan tanggal lahir/Pangean, 17-07-

1.

1968,

jenis

kelamin

kewarganegaraan

laki-laki,

Indonesia,

tempat

tinggal di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru,

Kecamatan

Kuantan Negeri

Singingi, Sipil,

Pangean,

Kabupaten

pekerjaan

agama

Islam

Pegawai (dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ; -

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru bahasa Inggris di SMA 1 Pangenan sejak bulan Agustus 2002 sampai sekarang ;


-

Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai negeri Sipil sejak Maret 1993 ;

-

Bahwa

saksi

dihadirkan

dipersidangan

ini

untuk

memberikan keterangan permasalahan Guru yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa yang saksi ketahui ada pemutasian ;

-

Bahwa saksi dengar-dengar dari masyarakat Guru-Guru di mutasikan dengan alasan yang tidak jelas ;

-

Bahwa saksi pernah dimutasikan ke SMA 1 Pangean ;

-

Bahwa setahu saksi alasan-alasan mutasi yang dipakai adanya permohonan sendiri, dimutasikan karena adanya kekurangan guru dan promosi ke Sekolah lain ;

-

Bahwa pada waktu saksi dimutasikan karena saksi mohon dengan surat permohonan sendiri ;

-

Bahwa setahu saksi ada pemutasian dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah yaitu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di pindah menjadi Guru biasa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu alasan penurunan jabatan ;

-

Bahwa setahu saksi selain 20 orang yang menggugat masih ada Guru lain yang dimutasikan ;

-

Bahwa setahu saksi ada yang dimutasikan dengan masalah politis, contohnya Panitia Dialog Pendidikan yang katanya banyak yang tidak berpihak kepada Penguasa sekarang ;

-

Bahwa

setahu

saksi

pemutasian

berhubungan

dengan

Pilkada ; -

Bahwa setahu saksi Dialog Pendidikan izinnya dari PGRI karena Guru bukan dari Pemda ;


-

Bahwa setahu saksi pada waktu Dialog Pendidikan tersebut Pemda di Undang tapi tidak hadir ;

-

Bahwa

setahu

saksi

tema

Dialog

tersebut

adalah

menciptakan Pendidikan yang bermarwah dan bermartabat ; -

Bahwa

setahu

saksi

Nara

Sumber

pada

saat

Dialog

Pendidikan tersebut Isjoni Ketua PGRI Riau dan Ketua PGRI Kuansing ; -

Bahwa setahu saksi dari Panitia Dialog ada 3 (tiga) orang yang dimutasi ;

-

Bahwa saksi tidak tidak ikut kena mutasi ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi yang dilakukan di Kuansing selama saksi menjadi Pegawai negeri Sipil ada dimutasikan kepada jabatan yang lebih rendah, namanya Mustafa Wakil Kepala Sekolah dipindahkan ke Logas Singingi yang sampai sekarang sekolahnya belum ada ;

-

Bahwa selama saksi menjadi Guru di Kuansing tidak ada pemutasian dari Jabatan Kepala Sekolah menjadi Wakil Kepala Sekolah, selama ini tetap tapi dipindahkan ke Sekolah lain ;

-

Bahwa setahu saksi tidak semua Guru yang dipindahkan harus ada permohonan, ada yang mohon sendiri dan ada yang dipanggil ;

-

Bahwa setahu saksi pemutasian harus ada permohonan, saksi tahu karena ada yang mengasih tahu ;

-

Bahwa setahu saksi guru-guru yang dipindahkan ada 2 (dua) unsur, ada yang mohon dan dimutasi dan ada yang tidak mohon dipindahkan, tapi ada unsur-unsur lain ;


-

Bahwa saksi tidak tahu yang mengadu ke PTUN semuanya korban Politik ;

-

Bahwa setahu saksi Panitia Dialog Guru-Guru di Teluk Kuantan ada SK Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog GuruGuru tersebut ;

-

Bahwa

setahu

saksi

dari

Kepanitiaan

Dialog

yang

dipindahkan ada 3 (tiga) orang ; -

Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak semua Panitia Dialog yang dipindahkan ;

-

Bahwa

menurut

saksi

unsur

Politik

tersebut

ketidak

berpihakan Guru pada Pemilukada tempo hari ; -

Bahwa saksi tidak tahu apa tidak keberpihakan kepada Penguasa ;

-

Bahwa

saksi

hampir

seluruhnya

kenal

dengan

Para

Penggugat ; -

Bahwa masalah mutasi saksi mendengar dari masyarakat, saksi Guru inti dan saksi mendengar pembicaraan dari masyarakat ;

-

Bahwa setahu saksi masyarakat ada yang mengerti dan ada yang tidak dengan mutasi ini, saksi mengerti sedikit tentang mutasi tersebut sesuai dengan aturan yang ada karena saksi memakai pola pikir saksi sendiri ;

-

Bahwa

setahu

saksi

Jabatan

Guru

adalah

Jabatan

Fungsional ; -

Bahwa setahu saksi Tupoksi Guru mengajar dan mendidik ;

-

Bahwa

saksi

tidak

pernah

melihat

surat

pernyataan

tersebut ;


-

Bahwa

setahu

saksi

Jabatan

Guru

bukan

Jabatan

Struktural, tapi Guru Jabatan Fungsional ; -

Bahwa saksi pernah diperiksa dengan masalah hukum di Kuansing karena saksi dilaporkan ke Polisi dan sekarang sedang di sidang di Pengadilan Negeri karena pencemaran nama baik Bupati, namun saya tidak ada niat mencemarkan nama orang lain ;

-

Bahwa setahu saksi ke 3 (tiga) orang yang dimutasi itu adalah kewenangan Pemerintah (Bupati) ;

-

Bahwa setahu saksi kalau tidak ada permohonan pribadi Pemerintah tidak bisa memindahkan seorang Guru, dasarnya karena dia tidak mohon ;

-

Bahwa setahu saksi seorang PNS tidak dibenarkan berpolitik praktis ;

-

Bahwa setahu saksi ada seorang Guru dipindahkan ke Sekolah yang belum ada sampai sekarang dan dia tidak bertugas karena sekolahnya tidak ada ;

-

Bahwa setahu saksi setelah ia tahu tidak ada Sekolahnya tidak ada upaya Guru tersebut dimana sekolah yang sebenarnya ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa tindakan PGRI terhadap Guru yang dipindahkan tidak ada sekolahnya, tapi tidak ada peran aktif PGRI Kuantan Singingi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah Guru tersebut ada upaya menanyakan Sekolah yang tidak ada tersebut ;

-

Bahwa saksi tidak tahu bedanya SK Petikan dan SK Asli, saksi tidak pernah melihat SK tersebut ;


-

Bahwa setahu saksi Ketua PGRI Drs. Isjoni, tapi sekarang sudah tidak lagi karena sudah habis priodenya ;

-

Bahwa saksi tidak pernah berpolitik, saksi adalah Guru ;

-

Bahwa saksi ada yang mengasih tahu ada Guru yang dipindahkan tidak ada Sekolahnya yaitu Mustafa ;

-

Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Mustafa yang mengatakan Sekolahnya tidak ada bulan januari 2012 ;

-

Bahwa saksi tidak tahu pemutasian ini adanya unsur Politik, dan saksi tidak tahu dalam Pilkada tempo hari ada ajakan dari Tergugat kepada Guru-Guru ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu Pilkada Guru-Guru tersebut tidak ada berpolitik praktis ;

-

Bahwa sampai sekarang saksi belum dipindahkan ;

-

Bahwa saksi sebagai Guru ke Persidangan ini tidak ada izin dari atasan ;

-

Bahwa setahu saksi Pegawai Negeri Sipil dilarang berpolitik praktis ;

-

Bahwa selama mengabdi menjadi Guru saksi dimutasi 1 (satu) kali ;

-

Bahwa setahu saksi sejak menjadi PNS tahun 1993, mutasi yang dari Dinas Pendidikan tidak setiap tahun ada mutasi ;

-

Bahwa

saksi

tidak

tahu

apakah

Guru-Guru

harus

dimutasikan ; -

Bahwa saksi tidak tahu setiap mutasi harus diberitahu atau tiba-tiba dimutasi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi akan dimutasikan ;


SYAFRIADI, S.Pd, Tempat dan tanggal lahir/Luai, 20-06-1972,

2.

jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Desa Toar Rt. 001/Rw.

001

Kecamatan

Gunung

Toar,

agama Islam (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ; -


-

Bahwa saksi menjadi PNS sudah 15,5 tahun dan menjadi Guru di SMPN 2 Kuantan Bukit ;

-

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi gugatan Guru dan PS ;

-

Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah tentang mutasi ini sehingga mengajukan gugatan ke PTUN karena tidak sesuai dengan prosedur ;

-

Bahwa saksi pernah melihat SK mutasi ini ;

-

Bahwa SK mutasi tersebut saksi baca, tapi tidak semuanya ;

-

Bahwa setahu saksi tidak sesuai prosedur itu biasanya mutasi adanya teguran karena ada masalah, tapi baru 1 (satu) tahun sudah dimutasi ;

-

Bahwa setelah ditunjukkan Bukti T-1, SK seperti ini yang saksi baca Petikannya ;

-

Bahwa setahu saksi 1 (satu) tahun sudah dimutasi, tapi yang 3 (tiga) bulan mutasi lagi tidak ada ;


-

Bahwa setahu saksi yang 1 (satu) tahun sudah mutasi ada Kepala Sekolah ;

-

Bahwa setahu saksi dari tidak sesuai prosedur, mutasi ini ada unsur politik, misalnya pada waktu berdialog dengan Pemda besoknya sudah ada yang dimutasikan ;

-

Bahwa setahu saksi dialog tersebut Dialog Guru-Guru di Pendopo Kantor Bupati ;

-

Bahwa

setahu

saksi

ada

unsur

Pilkada

tempo

hari,

contohnya yang tidak memberikan konstribusi dimutasi, misalnya dari Mobil Sewa, kalau tidak ikut akan dimutasi ; -

Bahwa setahu saksi kalau nampak pergi Kampanye akan mendapat ancaman ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada diajak, kalau ikut ke pihak lain akan diancam ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi penurunan Jabatan dari Kepala Sekolah, PS, menjadi Guru biasa sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada ;

-

Bahwa setahu saksi tugas pokok guru mendidik siswa ;

-

Bahwa menurut saksi Jabatan Kepala Sekolah dan PS adalah Jabatan wajib diberikan kepada seorang Guru ;

-

Bahwa setahu saksi Guru adalah Jabatan Fungsional ;

-

Bahwa

setahu

saksi

hari

ini

diadakan

dialog

besok

dimutasikan yang pertama Rusli, Junaidi dan Rizal ; -

Bahwa setahu saksi Panitia Dialog ada 20 orang ;

-

Bahwa setahu saksi Bupati adalah Jabatan Politik ;

-

Bahwa

setahu

saksi

Bupati

punya

kewenangan

memindahkan Guru ;


-

Bahwa setahu saksi mutasi semestinya melibatkan Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa saksi tidak tahu bahwa mutasi tersebut sudah ada usul dari Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa setahu saksi pemutasian ini banyak dipengaruhi unsur Politik ;

-

Bahwa setahu saksi Guru tidak bepolitik praktis ;

-

Bahwa setahu saksi yang dipindahkan ini terlibat Politik, contohnya

yang

ada

Mobil

tidak

mau

meminjamkan

Mobilnya, diancam ; -

Bahwa bukan tugas saksi untuk merincinya ;

-

Bahwa setahu saksi Para Penggugat tersebut terlibat tidak memberikan konstribusi kepada Pemerintah ;

-

Bahwa yang lain saksi tidak tahu ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Tim Tergugat ;

-

Bahwa setahu saksi sebagian ikut kampanye dan sebagian bincang-bincang ;

-

Bahwa setahu saksi pada Pilkada ada 2 (dua) Kubu ;

-

Bahwa setahu saksi tidak semua Guru-Guru dipindahkan, tapi Kepala-Kepala Sekolah saja, contohnya Para Penggugat ;

-

Bahwa

setahu

saksi

Guru-Guru

yang

dipindahkan

menyebar ; -

Bahwa saksi tidak tahu ada yang terlibat kampanye ;

-

Bahwa setahu saksi Kubu Pertama pasangan Mursini orang Kampung Baru ;

-

Bahwa setahu saksi apakah Guru/PNS boleh ikut Kampanye, melihat/mendengar

boleh,

yang

tidak

boleh

berpolitik

praktis ;


-

Bahwa

saksi

sebagai

Guru

saksi

pernah

dimutasi

tahun 2010 ; -

Bahwa setahu saksi mutasi pada umumnya yang terjadi di Kuansing tidak terprogram ;

-

Bahwa setelah saksi dimutasi saksi datang ke SMPN 2 Hulu Kuantan yang kelasnya hanya ada 3 orang ;

-

Bahwa pada saat saksi dimutasikan ke SMPN 2 saksi berkeluh kesah ke BKD yang sekarang Sekda ;

-

Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dimutasi dan menurut saksi belum waktunya dimutasi, maksudnya di SMPN 1 saksi dibutuhkan, tapi di SMPN 2 saksi sudah sebutkan ;

-

Bahwa menurut saksi sewaktu-waktu Guru-Guru ada yang dimutasi, jangka waktunya tidak, tapi analisisnya sesuai dengan kebutuhan ;

-

Bahwa menurut saksi kalau dimutasi tidak sesuai, ada tempat mengadukan hal tersebut yaitu di Dinas Pendidikan, karena Guru dibawah Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa setahu saksi tidak setiap tahun Guru-Guru ada dimutasi ;

-

Bahwa setahu saksi Kepala BKD dulunya pak Muharman, M.Pd yang sekarang Sekda ;

-

Bahwa alasan saksi dimutasi karena saksi ada bilang Sukarmis bodoh ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada terhadap Kepala Sekolah dimutasikan menjadi Guru biasa ;

-

Bahwa setahu saksi Kepala Sekolah SMPN 2 kena mutasi menjadi Guru biasa di SMPN 1 dan mengajar Matematika ;


-

Bahwa menurut saksi Guru Matematika masih dibutuhkan ;

-

Bahwa setahu saksi Muharman ikut Kampanye ;

-

Bahwa setahu saksi pemindahan Guru sesuai dengan analisis, yang berhak menilai adalah Dinas dan Pengawas ;

-

Bahwa setahu saksi pemutasian harus terlebih dahulu ada usul dari Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa saksi tahu Muharman ikut kampanye, saksi tidak ikut sidang di MK ;

-

Bahwa Muharman menjadi saksi di MK saksi tahu dari Internet ;

-

Bahwa setahu saksi yang dipindah itu tidak memenuhi ketentuan Permen 12 Tahun 2008, Kepala Sekolah boleh dimutasi setelah 2 (dua) tahun menjabat ;

-

Bahwa setahu saksi persoalan lain yang tidak layak dalam mutasi ini mestinya yang menjadi Kepala Sekolah harus sudah ada Sertifikasi ;

-

Bahwa setahu saksi Kepala SDN Petapahan belum ada Sertifikasi ;

-

Bahwa setahu saksi yang dipindahkan Kepala Sekolah ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada dari Kelompok lain yang dipindahkan ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi itu proses pindah tempat tugas seseorang ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi dari Kepala Sekolah menjadi Guru biasa namanya mutasi juga ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi berdasarkan Permen 28 Tahun 2010 ada 2 macam, yang pertama karena Promosi dan kedua


mutasi Penurunan Jabatan, itu karena beberapa sebab dan mungkin tidak bisa dibina lagi ; -

Bahwa setahu saksi Para Penggugat dimutasi dari Kepala Sekolah menjadi Guru biasa tidak termasuk mendapat teguran ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat Pilkada biasanya pasangan Calon

disebut

Kubu,

Kubu

Pertama

Pasangan

Bupati

Sekarang (Sukarmis) dan Kubu Kedua Pasangan Mursini ; -

Bahwa setahu saksi kbu-kubu tersebut menunjuk Calon Bupati pada waktu itu ;

-

Bahwa saksi mengerti Putusan MK, yaitu Gugatan Pasangan Nomor 2 ke Pasangan Nomor 1 ; Menimbang,

bahwa

Tergugat

dalam

perkara

ini

selain

mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : DRS. LINSKAR,

1.

Tempat dan tanggal lahir/Kari, 17-07-1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Rumbio Rt. 002/Rw. 002 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan

Tengah,

Kabupaten

Kuantan

Singingi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;


-


-

Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai

Kepala

Bidang

Pengawasan

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2009 ; -

Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan yang saksi tahu Para Guru-Guru menggugat dan saksi kesini untuk memberikan keterangan yang saksi tahu ;

-

Bahwa mekanisme pemindahan Guru/Kepala sekolah di Dinas Pendidikan yang saksi tahu telah melalui mekanisme yang benar dan dilihat dari kinerjanya Para Guru tersebut, sehingga instansi yang menangani Para Guru setiap tahun melakukan penilaian-penilaian pada awal tahun dengan Kepala Dinas termasuk mengenai mutasi dan dibentuk Tim dan dibahas secara intern ;

-

Bahwa setahu saksi rapat tersebut dibahas dulu di Dinas Pendidikan karena setiap tahun ada evaluasi di awal tahun dan dibicarakan dengan Kepala-Kepala Bidang, dan GuruGuru yang punya potensi kita pindahkan dan yang tidak akan dibina ;

-

Bahwa setahu saksi pemindahan Guru-Guru diusulkan ke Bupati ;

-

Bahwa

menurut

saksi

tidak

benar

Para

Penggugat

dimutasikan karena habis mengikuti Dialog Guru-Guru 6 Oktober 2010, karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan Rapat PGRI ;


-

Bahwa setahu saksi dalam mengajukan usulan para Guru tidak ada intervensi dari atasan, karena sudah ada Tim yang membahas hal tersebut, betul-betul karena kemampuan mereka ;

-

Bahwa setahu saksi pemutasian Guru ada Tim, setiap Bidang ada hak untuk mengusulkan Para Guru, yang menjadi Tim Kepala Bidangnya bukan orangnya ;

-

Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 6 (enam) bulan ;

-

Bahwa dari tahun 2009 saksi ikut rapat ;

-

Bahwa setahu saksi selama saksi di Disdik dari Tahun 2009 ada dari Jabatan Kepala Sekolah dipindahkan menjadi Guru biasa, Kepala Sekolah itu tugas tambahan dan kalau dipindahkan ke Guru biasa tidak apa-apa karena Kepala Sekolah merupakan Tugas Tambahan dan Guru itu sebagai Tugas Pokok ;

-

Bahwa setahu saksi kalau Pengawas Sekolah sama saja ;

-

Bahwa setahu saksi untuk pemutasian Guru disamping penilaian

dari

DP3

ada

penilaian

yang

lain,

sekolah

berwawasan lingkungan dan setiap tahun kita memberikan penilaian di sekolah dan berkerja sama dengan instansi lain, kalau tidak ada peningkatan maka diadakan rapat dan dibahas di Disdik ; -

Bahwa setahu saksi bahwa DP3 sebagai data awal penilaian dan ditambah dengan penilaian yang lain ;

-

Bahwa setahu saksi ketika penilaian DP3 dan nilai lainnya tidak meningkat sudah pasti mereka diberikan teguran,


sudah dijelaskan DP3 bukan harga mati untuk penilaian, laporan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ; -

Bahwa setahu saksi kalau Laporan tidak tertulis Disdik menyikapinya sebagai bahan masukan ;

-

Bahwa selama saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan, saksi sudah membuat program agar Guru membuat laporan ke Disdik sebagai penilian kinerja Para Guru ;

-

Bahwa setahu saksi Baperjakat yang saksi ketahui ada di Sekretariat Pemda, anggotanya Asisten III yang menangani masalah Kepegawaian dan di Disdik hanya untuk bahan usul ke Bupati ;

-

Bahwa setahu saksi terlibat atau tidak Disdik dalam Baperjakat

di

Pemda

tergantung

persoalannya,

kalau

menyangkut Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Disdik diminta masukannya ; -

Bahwa setahu saksi kalau mutasi Para Penggugat itu usulnya dari Disdik, masalah kewenangan ada di BKD dan Bupati ;

-

Bahwa setahu saksi Disdik tidak pernah memutasikan Guru tapi hanya usul ;

-

Bahwa setahu saksi Penilaian kinerja ada laporan semester, tengah tahun dan awal tahun, mutasi bisa saja diusulkan ;

-

Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan lebih kurang 6 bulan, sebelumnya saksi sebagai Pengawas SMA selama 6 bulan juga yang sebelumnya sebagai Kasie Pengawasan di Disdik Kabupaten Kuantan Singingi ;


-

Bahwa saksi kurang tahu dalam satu tahun dalam tahun 2011 berapa kali usulan diberikan Tergugat ;

-

Bahwa setahu saksi usulan yang diajukan Disdik dalam sengketa ini telah dilakukan rapat koordinasi setiap awal tahun diadakan rapat penilaian ;

-

Bahwa sebelum menjabat Kabid Pengawasan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SMA ;

-

Bahwa saksi kurang tahu SK obyek sengketa ditanda tangani oleh Tergugat 6 Nopember 2011, ketika diadakan mutasi kapan rapat koordinasi diadakan ;

-

Bahwa setahu saksi ada Notulen rapat ;

-

Bahwa setahu saksi yang ikut Rapat Para pejabat Eselon III dan IV, Kasie, Sekretaris Disdik dan 4 Kepala Bidang ;

-

Bahwa saksi tidak ingat persis waktunya kapan ;

-

Bahwa saksi sering mutasi ;

-

Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1992 sampai sekarang, tugas pertama saksi sebagai Guru juga di Bengkalis lebih kurang 3 tahun dan setelah itu pindah ke Kuansing tahun 2011 di Dikbud selama 3 tahun ;

-

Bahwa setahu saksi fungsi mutasi sepanjang tidak ada promosi dan kalau ia punya kemampuan, kalau tidak ada kemampuan bisa saja ia dimutasikan ke Jabatan awalnya sebagai

Guru,

karena

Kepala

Sekolah

sebagai

tugas

tambahan ; -

Bahwa

setahu

saksi

setelah

dinilai,

kurang

nilainya

dikembalikan ke fungsinya, orang-orang yang tidak punya kemampuan sebagai Kepala Sekolah ukurannya indikator


kinerjanya, masalah pekerjaan yang menilai itu adalah Pimpinan ; -

Bahwa setahu saksi ketika obyek sengketa dikeluarkan indikatornya karena kita punya Pengawas di Lapangan ;

-

Bahwa setahu saksi indikatornya apa absensi, apa sertfikasi atau pengetahuan itu bagian dari penilaian, komponennya ada di DP3, dan yang lebih penting kinerjanya ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Masrum ;

-

Bahwa apakah Sdr. Masrum kalau dilihat DP3nya mengalami peningkatan atau penurunan saksi tidak ingat ;

-

Bahwa saksi kurang tahu siapa nilai DP3nya menurun, karena banyak orangnya ;

-

Bahwa saksi belum pernah lihat Lampiran obyek sengketa, ini yang sudah di tanda tangani oleh Bupati dan bukan wewenang Disdik lagi, Disdik hanya mengusulkan saja ;

-

Bahwa dalam obyek sengketa ada 56 orang, pada saat diusulkan dari Kepala Sekolah berubah menjadi Guru biasa dan dari Pengawas menjadi Guru biasa, apa usulannya memang begini saksi tidak tahu karena usulan tersebut banyak, bukan hanya itu saja ;

-

Bahwa apakah nama-nama dari 56 orang dalam SK obyek sengketa apa khusus membahas hal tersebut saksi tidak tahu karena Rapat Disdik menhyeluruh, bukan hanya Para Penggugat ;

-

Bahwa saksi baru lihat SK obyek sengketa tersebut disidang ini ;


-

Bahwa saksi tahu SK obyek sengketa, tapi SK tersebut berada di Sekretaris ;

-

Bahwa setahu saksi dari 56 orang termasuk Para Penggugat yang tidak punya kemampuan dikembalikan sebagai Guru, Kepala Sekolah/Pengawas bukan Jabatan Depinitif ;

-

Bahwa setahu saksi selain Promosi apa ada Demosi, kalau memang dia tidak punya kemampuan, karena setiap tahun diadakan penilaian ;

-

Bahwa

setahu

saksi

di

jawaban

Tergugat

ada

satu

pernyataan, menurut saksi benar dan dasarnya memang itu; H A S N U L, Tempat dan tanggal lahir/Teluk Kuantan, 15-03-

2.

1968, jenis kelamin laki - laki, kewarganegaraan Indonesia,

tempat

tinggal

di

Koto

Taluk

Rt. 003/Rw. 002 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam (dibawah

sumpah

memberikan

keterangan

sebagai berikut) : -

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga ;

-


-

Bahwa saksi PNS di BKD Kabupaten Kuantan Singingi sejak bulan Januari 2011 ;

-

Bahwa sebelumnya saksi di Kantor Pelayanan Perizinan ;

-

Bahwa saksi tahu dihadirkan ke Pengadilan Tata usaha Negara karena ada gugatan Para Penggugat terhadap Bupati dalam hal penempatan tugas ;


-

Bahwa saksi pernah lihat SK obyek sengketa dan saksi pernah baca ;

-

Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris BKD tugasnya membantu Kepala BKD dalam urusan BKD itu sendiri ;

-

Bahwa sehubungan dengan obyek sengketa, tupoksi BKD membuat SK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa setahu saksi BKD tidak ada Rapat dan BKD hanya membuat SK ;

-

Bahwa setahu saksi BKD menerima bahan jadi, dan tidak ada rapat-rapat, mekanismenya memang begitu ;

-

Bahwa setahu saksi kalau yang dibahas di Baperjakat Jabatan Struktural oleh Kasie-Kasie dan lain-lain ;

-

Bahwa setahu saksi kalau Guru-Guru tidak ada Baperjakat ;

-

Bahwa setahu saksi BKD hanya memproses usul dari Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa setahu saksi mutasi itu tergantung itu hukuman, kalau turun pangkat itu hukuman, kalau diberikan Jabatan itu Amanah ;

-

Bahwa setahu saksi fungsi BKD hanya membuat SK, usul dari Dinas Pendidikan sudah matang ;

-

Bahwa setahu saksi semua usulan dibuatkan Sknya ;

-

Bahwa terhadap hal ini kapan Disdik menyampaikan usulan saksi tidak ingat, tapi Dinas yang menyampaikannya ;

-

Bahwa dalam bukti ada 2 usul, usulan mana yang dibuatkan Sknya oleh BKD saksi tidak ingat ;

-

Bahwa saksi pernah lihat usul dari Disdik, kalau keduaduanya tanggal dan nomornya sama, berarti sama ;


-

Bahwa saksi ada lihat tapi saksi tidak tahu ;

-

Bahwa terhadap usulan dari Disdik kemudian dibuatkan Sknya oleh BKD, usulannya saksi tidak ingat ;

-

Bahwa setahu saksi kalau Guru-Guru Golongan IV/a bisa dipindah tergantung dia Pegawai Fungsional apa Struktural, kalau Fungsional bisa saja dipindah tanpa Jabatan Kepala Sekolah ;

-

Bahwa

apa

ada

aturan

khusus

prosedur

pemutasian

Golongan IV/a ke atas saksi tidak tahu ; -

Bahwa setahu saksi sebagai pembuat SK setelah diusulkan Disdik,

BKD

membuat

SK,

apabila

belum

lengkap

dikembalikan ke dinas untuk perbaikan ; -

Bahwa setahu saksi terhadap sebuah usulan, BKD tidak melakukan pembahasan kelengkapan administarsi, Disdik dan Kesehatan ada perbedaannya ;

-

Bahwa setahu saksi perbedaannya kompetensi di kedua Dinas tersebut berbeda dan perlakuannya juga berbeda ;

-

Bahwa setahu saksi dengan perbedaan tersebut BKD tidak punya kewenangan, karena fungsi dan kondisi riilnya ada di Disdik ;

-

Bahwa semua proses ada di Dinas Pendidikan, prosedur pemutasian Disdik dan Dinas Kesehatan aturannya ada di Dinas Pendidikan ;

-

Bahwa setahu saksi diatur dalam per-Undang-Undangan ;

-

Bahwa setahu saksi itu kewenangan Dinas Pendidikan ; Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

menyampaikan

Kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2012 ;


Menimbang,

bahwa

Tergugat

tidak

menyampaikan

Kesimpulannya secara tertulis dan tetap pada jawaban dan bukti surat serta bukti saksi yang telah diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Para

Penggugat adalah sebagaimana dalam tentang duduknya sengketa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 April 2012 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; Menimbang,

bahwa

sebelum

mempertimbangkan

pokok

sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi atas gugatan Para Penggugat ; I. Dalam Eksepsi -

Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur) Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 Bab VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah sehingga gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur) atau tidak jelas dasar hukumnya karena berdasarkan faktual Para Penggugat sendiri masa

tugasnya

kebanyakan

lebih

dari

yang

ditentukan


peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menerima eksepsi ini ; -

Gugatan Prematur Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan keputusan a quo tanpa ada alasan yang jelas dan kalaulah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak ada tindakan administratif

yang

dilakukan

Tergugat

berupa

peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan menunjukkan bahwa keputusan a quo ini merupakan keputusan tentang kepegawaian dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986. Keputusan a quo ini dapat diselesaikan melalui upaya administrasi, apabila para penggugat tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada dinas pendidikan ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Prematur tersebut, Para Penggugat menyatakan dalam repliknya tertanggal 10 Mei 2012 yang pada intinya tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana antara lain ditentukan bahwa tugas pokok badan Pertimbangan Kepegawaian adalah memeriksa dan mengambil

keputusan

mengenai

banding

administrative

yang

diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri


sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

oleh

Pejabat

Pembina

Kepegawaian atau Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 artinya Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan/menyelesaikan

secara

administrative

berdasarkan

peraturan tersebut diatas karena yang Para Penggugat ajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tentang proses pemindahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Tergugat dalam Duplik tertanggal 22 Mei 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keberatan atau banding administratif yang diatur dalam Pasal 48 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 jis UU No. 9 tahun 2004 jis UU No. 51 tahun 2009 adalah keberatan yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 48 tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa “Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan secara teknis di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur” Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa apabila Para Penggugat tidak puas seharusnya penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur ;


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Pasal

48

UU

No.

5

tahun

1986

menyatakan : (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang

oleh

atau

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan, untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; (2)

Pengadilan

baru

menyelesaikan

berwenang

sengketa

tata

memeriksa, usaha

memutus

negara

dan

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; Menimbang,

bahwa

karena

tersedia

tidaknya

upaya

administratif terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka berarti keberatan yang hanya bersifat suatu proses atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan seperti yang sering terjadi sehari-hari diajukan oleh sekelompok orang kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (dengan tembusan kemana-mana) bukanlah suatu upaya administratif

menurut

pengertian

undang-undang

ini.

“Keberatan/protes/pengaduan” demikian itu tidak ada pengaruhnya pada cara pengajuan gugatan ke Pengadilan ( Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 53);


Menimbang, bahwa dalam hal upaya administratif yang tersedia hanya berupa keberatan, sengketa administrasi dapat langsung diajukan ke Pengadilan Administrasi tingkat pertama (Dr. S.F. Marbun, SH., Mhum. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Hukum Administratif di Indonesia, hal 95). Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 35 ayat (1) “Sengketa Kepegawaian

diselesaikan

melalui

Peradilan

Tata

Usaha

Negara” ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hal-hal

yang

telah

dipertimbangkan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang lainnya, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; II. Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD02/204 tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 November 2011 (vide bukti T-1); Menimbang, bahwa Para Penggugat menerima obyek gugatan pada tanggal 14 Desember 2011 berupa petikannya dan Gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 13 Maret 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ;


Bahwa

berdasarkan

obyek

sengketa

yang

dikeluarkan

Tergugat, Para Penggugat telah dipindahkan/ditempatkan hanya berdasarkan petikan Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang disampaikan kepada Para Penggugat tanpa adanya surat keputusan yang memuat konsideran/pertimbangan hukum dari surat keputusan tersebut ; Bahwa


Para

Penggugat

sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa ada alasan yang jelas dan kalaulah ada pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat tidak ada tindakan administratif yang dilakukan Tergugat berupa peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan ; Bahwa


Para

Penggugat

sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 BAB VIII tentang masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah ; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada

Tergugat

karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan berupa Pemindahan/Penempatan Penggugat I s/d Penggugat XVII yang diberhentikan dari Kepala Sekolah dan Penggugat XVIII s/d XX yang diberhentikan sebagai Pengawas Sekolah menjadi guru biasa yang sangat tidak sesuai dengan asas kepatutan dan asas kecermatan karena berdasarkan penilaian/prestasi Para Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang setiap tahunnya selalu bernilai baik untuk kesetiaan dan penilaian prestasi


lainnya dan jabatan Para Penggugat sesuai dengan obyek sengketa a quo Para Penggugat merasakan sebagai hal yang menimbulkan ketidaknyamanan Para Penggugat dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil serta pemindahan Para Penggugat tersebut tidak atas permintaan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut bersifat sewenang-wenang karena tanpa ada alasan yang jelas dan pasti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta 2 orang saksi yang bernama : 1. SYAMSUDDIN, S.Pd. 2. SYAFRIADI, S.Pd. Dan yang kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ; Menimbang, Penggugat menyingkat

tersebut uraian

bahwa telah dalam

terhadap

dalil-dalil

dibantah oleh putusan,

gugatan

Tergugat

bantahan

dan

tersebut

Para untuk tidak

dicantumkan dalam pertimbangan hukum, namun sudah tercantum dalam hal duduknya perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-13 dan Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama : 1. Drs. LINSKAR (mewakili Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan); 2. HASNUL (mewakili BKD Kuansing) ;


Dan yang kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang

harus

dibuktikan,

beban

pembuktian

beserta

penilaian

pembuktian dan untuk sah-nya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” ; Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan obyek gugatan a quo majelis hakim akan mempertimbangkan : Apakah Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan (Keputusan in litis) ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? Dari Segi Kewenangan : Menimbang, bahwa Tergugat in casu Bupati sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Bagian Kedua yaitu Urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, pada

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan pemerintah

oleh

pemerintah

kabupaten/kota

daerah

berkaitan

propinsi

dengan

dan

pelayanan

dasar”, ayat (2) “pendidikan” yang merupakan urusan wajib pertama yang merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota” ;


Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 berbunyi

“Pemerintah

mengarahkan,

dan

membimbing,

penyelenggaraan

Pemerintah membantu

pendidikan

sesuai

Daerah dan

dengan

berhak

mengawasi peraturan

perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Pasal 15 menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

penilaian

pertimbangan

kinerja

pengangkatan

dan

masukan

kepala

dari

tim

sekolah/madrasah

menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah”. Menimbang, undangan

dan

bahwa

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Peraturan

tersebut

di

Perundangatas

maka

perpindahan atau mutasi kepala sekolah merupakan kewenangan Tergugat in casu Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berkewajiban melaksanakan amanat yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ; Dari Segi Prosedural dan Substansial : Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada intinya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pemindahan/mutasi Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa ada alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan No. 28 tahun 2010 dan kalaulah ada pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat


tidak ada tindakan administratif yang dilakukan Tergugat berupa peringatan/teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan ; 2. Bahwa pemindahan/mutasi Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri

Sipil

tidak

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan No. 28 tahun 2010 tentang Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah ; Menimbang bahwa di antara Para Penggugat terdapat beberapa Pengawas Sekolah yang juga terkena mutasi atau perpindahan yaitu : 1. Penggugat XVIII atas nama Miladi yang telah dipindahkan dari jabatan sebagai Pengawas TK/SD Kec. Benai menjadi Guru SDN 015 Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Sengingi ; 2. Penggugat

XIX

atas

nama

Harnita.

S.Pd

yang

telah

dipindahkan dari jabatan sebagai Pengawas SMAN/SMKN Kab. Kuantan Singingi menjadi Guru SMAN 1 Sengingi Kab. Kuantan Singingi ; 3. Penggugat XX atas nama Bai Indrus Hasnur, S.Pd yang telah dipindahkan

dari

jabatan

sebagai

Pengawas

Sekolah

Menengah Kab. Kuantan Singingi menjadi Guru SMPN 1 Pangean Kab. Kuantan Sengingi ; Menimbang, bahwa pengertian dari Pengawas Sekolah seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 tahun 2010 disebutkan bahwa Pengawas Sekolah adalah

guru

yang

diangkat

dalam

jabatan

Pengawas

sekolah/madrasah ;


Menimbang, bahwa oleh karena Pengawas Sekolah juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 28 tahun 2010, maka kepada Para Penggugat yang menjabat sebagai Pengawas Sekolah, Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama dengan pengaturan mutasi kepada Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah ; Menimbang,

bahwa

bunyi

Pasal

13

Peraturan

Menteri

Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 Bab VIII tentang masa tugas Kepala

Sekolah/Madrasah

menyatakan

bahwa

“Kepala

sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa

tugas

dalam

1

(satu)

sekolah/madrasah

sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun”; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai mengenai berdasar atau tidaknya gugatan in casu akan dilakukan secara Ex Tunc yaitu dengan mengingat dan memperhatikan keadaan faktafakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu yaitu dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang bahwa di dalam persidangan terdapat fakta hukum mengenai masa tugas masing-masing Para Penggugat yang ternyata terhitung sejak dikeluarkannya obyek sengketa tertanggal 16 November 2011, belum mencapai masa tugas 2 tahun, Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat 1 atas nama Thamlihan Ja’afar adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Inuman berdasar Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor : SK.824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010 ;


2.

Bahwa Penggugat II atas nama Sumardi adalah kepala Sekolah SDN 017 Pl. Kijang Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD02/131 tanggal 28 Oktober 2010 ;

3.

Bahwa Penggugat IV atas nama Herizon adalah Kepala Sekolah SDN 001 Pasar Inuman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010 ;

4.

Bahwa Penggugat XI atas nama Ahmad, S.pd adalah Kepala Sekolah SDN 019 Air Hitam Kec. Pangean berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD02/131 tanggal 20 Oktober 2010 ;

5.

Bahwa Penggugat XVII atas nama Kasmiati, A.ma.Pd adalah Kepala TK Pembina Kec. Pangean berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010 ;

6.

Bahwa Penggugat XIX atas nama Harnita adalah Pengawas SMAN/SMKN Kab. Sengingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/131 tanggal 20 Oktober 2010 ; Menimbang, bahwa oleh karena masa tugas Para Penggugat

diatas belum mencapai 2 tahun terhitung sejak dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat in casu Bupati telah melanggar ketentuan bunyi Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 Bab VIII tentang masa tugas Kepala

Sekolah/Madrasah

yang

menyatakan

bahwa

“Kepala

sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan


masa

tugas

dalam

1

(satu)

sekolah/madrasah

sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun”; Menimbang bahwa terhadap Para Penggugat yang lainnya yang memiliki masa tugas lebih dari 2 tahun yaitu yang nama-namanya tersebut dibawah ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 7.

Bahwa Penggugat III atas nama Asrul Alimin adalah Kepala Sekolah Surat

SDN 008 Banjar Nan Tigo Kec. Inuman berdasarkan

Keputusan

Bupati

Kuantan

Sengingi

Nomor

SK

:

824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 ; 8.

Bahwa Penggugat V atas nama Marjan adalah kepala Sekolah SDN

012

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan

Sengingi Nomor SK : 800/BKD-AMD/07 tanggal 27 Januari 2006 ; 9.

Bahwa Penggugat VI atas nama Arnalis adalah Kepala Sekolah SDN 002 Pasar Benai Kecamatan Benai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD02/51 tanggal 29 Mei 2008 ;

10. Bahwa Penggugat VII atas nama Masrum, S.Pd.I adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Kuantan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/51 tanggal 29 Mei 2008 ; 11. Bahwa Penggugat VIII atas nama Ratnawilis adalah Kepala Sekolah SDN 010 Pulau Deras Kec. Pangean berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKDAMD/51 tanggal 30 November 2006 ;


12. Bahwa Penggugat IX atas nama Agusta adalah Kepala Sekolah SDN 20 Pl. Kulur Kec. Kuantan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 800/BKDAMD/51 tanggal 30 November 2006 ; 13. Bahwa Penggugat X atas nama M. Syukur adalah Kepala Sekolah

SDN

015

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006 ; 14. Bahwa Penggugat XII atas nama Marhendi, S.pd. MM adalah Kepala Sekolah SDN 017 Pasir Emas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD02/127 tanggal 12 Agustus 2009 ; 15. Bahwa Penggugat XIII atas nama Syafrion, S.Pd adalah Kepala Sekolah SDN 028 Pl. Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006 ; 16. Bahwa Penggugat XIV atas nama Zulherman adalah Kepala Sekolah

SDN

009

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006 ; 17. Bahwa Penggugat XV atas nama Mardelis, S.pd adalah Kepala Sekolah SDN 011 Pl. Kudundung

Kec. Kuantan

Tengah

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/42 tanggal 30 April 2007 ; 18. Bahwa Penggugat XVI atas nama Mustafa Arif adalah Kepala Sekolah SMAN I Gunung Toar Kec. Gunung Toar berdasarkan Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan

Sengingi

Nomor

SK

:

824/BKD-AMD/51 tanggal 30 November 2006 ;


19. Bahwa Penggugat XVIII atas nama Miladi adalah Pengawas TK/SD

Kec.

Benai

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Kuantan Sengingi Nomor SK : 800/BKD-AMD/08 tanggal 27 Januari 2006 ; 20. Bahwa Penggugat XX atas nama Bai Indrus, S.pd adalah Pengawas Sekolah Menengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor SK : 824/BKD-02/2008/51.a tanggal 30 Mei 2008; Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat menyatakan bahwa

posisinya

hanya

sebagai

pengambil

kebijakan

atau

memfasilitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010, Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa “Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di kabupaten/kota”; Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor 800/Disdik-UM/499 tanggal 7 September 2011 tentang Daftar usul Mutasi guru dan pengawas TK, SD, SMP, SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2011 (vide bukti T-2) ; Menimbang

bahwa

bunyi

Pasal

14

Peraturan

Menteri

Pendidikan nomor 28 tahun 2010 menyatakan bahwa : (1)

Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena : a. Permohonan sendiri ; b. Masa Penugasan berakhir ;


c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; d. Diangkat pada jabatan lain ; e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ; f. Dinilai

berkinerja

kurang

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ; g. Berhalangan tetap ; h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 bulan ; i.

Meninggal Dunia ;

(2) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ; Menimbang, bahwa fakta di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi dari Pihak Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat ketika mengambil keputusan untuk melakukan mutasi kepada Para Penggugat tidak menyebutkan salah satu dasar atau ketentuan dari 9 syarat alasan pemberhentian menjadi kepala sekolah seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) diatas ; Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah dalam penerbitan obyek sengketa a quo juga terjadi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang bahwa untuk menguji Surat Keputusan tersebut apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

maupun

bertentangan

dengan

Azas-asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;


Menimbang, bahwa Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah salah satu dasar pengujian untuk membatalkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha yang digugat, oleh karena itu dalam pengujian sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ini terdapat beberapa Azas yang salah satunya adalah Azas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan salah satu azas formal mengenai pembentukan Keputusan ; Menimbang, bahwa mengenai asas kecermatan ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II hal 179 yang menyebutkan “yang dimaksud dalam hal ini adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan tersebut” ; Menimbang, bahwa Azas kecermatan merupakan salah satu azas formal di dalam Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Azas Kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga ; Azas

Kecermatan

mensyaratkan

bahwa

pihak

yang

berkepentingan, di dengar (kewajiban mendengar), sebelum Pejabat yang berwenang dihadapkan pada suatu penerbitan surat keputusan yang merugikan, tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar


keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut (Asas Audi et Alteram Partem), dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Adapun azas kecermatan material esensinya adalah menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara ; Menimbang bahwa memperhatikan proses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut, Majelis hakim menilai dalam persidangan para pihak yang bersengketa diakui oleh pihak Tergugat dalam persidangan

bahwa

Para

Penggugat

tidak

ada

yang

dijatuhi

hukuman disiplin atau demosi melainkan hanya dikenai mutasi biasa dalam hal ini dikembalikan kepada fungsi guru ; Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah menerbitkan keputusan obyek in litis tersebut berdasarkan Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan yang melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah yang menilai kinerja Para Penggugat kurang baik dan kurangnya harmonisasi dengan sebagian guru-guru dan penilaian pengganti Para Penggugat telah memiliki kriteria dan kompetensi yang layak untuk dicalonkan sebagai pengganti ; Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar saksi Drs Linskar yang menyatakan -

Bahwa saksi mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Kabupaten Kuantan Sengingi sejak tahun 2009 ;

-

Bahwa aturan mutasi untuk Pengawas Sekolah sama saja mekanisme peraturan dengan Kepala Sekolah ;


-

Bahwa untuk pemutasian Guru melihat atau merujuk pada penilaian DP3 serta penilaian dari sekolah dan kemampuan dalam bekerja sama ;

-

Bahwa jika penilaian DP3 tidak mengalami peningkatan maka sudah pasti diberi teguran ;

-

Bahwa saksi tidak tahu mengenai DP3 dari Para Penggugat, apakah mengalami penurunan atau sebaliknya ;

-

Bahwa saksi tidak dapat membuktikan kapan rapat koordinasi dilakukan

mengenai

pembahasan

pemindahan/mutasi

Para

Penggugat in casu obyek sengketa ; -

Bahwa pemindahan/mutasi dilakukan karena Para Penggugat dinilai kurang dalam hal kinerja dan kemampuan sebagai kepala sekolah sehingga dikembalikan kepada fungsi sebagai guru ; Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-

fakta hukum berupa : -

Bukti T-2 berupa usulan Mutasi Kepala Sekolah TK/SD, SMP, SMA,

SMK

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan

Sengingi tahun 2011 Nomor : 800/DISDIK/UM/498 tanggal 7 September 2011 bukti ini menunjukkan bahwa usulan mutasi berjumlah 167 orang ; -

Bukti T-3 berupa usulan mutasi guru dan Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2011 Nomor 800/DISDIK/UM/499 tanggal 7 September 2011, bukti ini menunjukkan di hari yang sama Dinas Pendidikan kembali mengusulkan mutasi berjumlah 542 orang. Dinas Pendidikan dalam satu hari telah mengajukan usul mutasi kepada 709 orang ;


-

Saksi

Hasnul

sebagai

sekretaris

BKD

menyatakan

bahwa

TUPOKSI BKD adalah membuat SK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Usulan tersebut merupakan usulan yang telah matang

dan

tidak

perlu

lagi

dilakukan

proses-proses

pemeriksaan; -

Bukti T-1 berupa Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi No. 824/BKD-02/204

Tentang


Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tanggal 16 November 2011 berjumlah 56 orang ; -

Surat Keputusan obyek sengketa berisi perpindahan/mutasi yang berjumlah 56 orang dan kesemuanya dipindahkan dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa atau Pengawas Sekolah menjadi guru biasa ;

-

Bukti P-19.7 Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor 178 Tahun 2010 Tentang Penetapan hasil Penilaian Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2010 ;

-

Bukti

P-19.8

Piagam

Penghargaan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan Sengingi sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Peringkat I Tingkat Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2010 ; -

Bukti P-20.1 Sertifikat Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan hasil AMAT BAIK Kepala Dinas Propinsi Riau tanggal 30 Desember 2004 ;

-

Piagam Penghargaan dari Bupati Kuantan Sengingi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi

-

Bukti

P-20.5

Piagam

Penghargaan

Pemerintah

Kabupaten

Kuantan Sengingi sebagai Pengawas Berprestasi Peringkat III Tingkat Kabupaten Kuantan Sengingi ;


Menimbang,

bahwa

dari

fakta-fakta

hukum

diatas

menunjukkan jika Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa posisi Tergugat hanya sebagai pengambil kebijakan atau memfasilitasi maka mengapa dari jumlah usulan dari Dinas Pendidikan tanggal 7 September 2011 yang berjumlah 709 orang (vide bukti T-2 dan T-3) atau setidak-tidaknya sesuai dengan jawaban Tergugat yang mendasarkan pada bukti T-3 yang berupa usulan mutasi yang berjumlah 167 orang kemudian menghasilkan keputusan Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-1) yang hanya berjumlah 56 orang dan yang kesemuanya dipindahkan dari Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah menjadi Guru biasa ; Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS menyatakan bahwa : Ayat

2

Bupati/Walikota

bertanggung

jawab

dan

wajib

melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan

yang

diselenggarakan

oleh

pemerintah

kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS ; Ayat 4 Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan

di

wilayah

kerjanya

sesuai

dengan

kewenangannya ; Menimbang bahwa Tergugat in casu Bupati berdasarkan aturan di atas memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemerataan guru PNS berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru.


Menimbang bahwa di persidangan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dan menghadirkan bukti mengenai : -

Peta analisa kebutuhan dan persediaan guru di Kabupaten Kuantan Sengingi ;

-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/DP 3 Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, untuk membuktikan kinerja dari masing-masing Penggugat ;

-

Berita Acara Rapat atau Notulensi mengenai perpindahan atau mutasi tidak dapat dihadirkan Tergugat sebagai bukti walaupun telah diminta oleh Majelis Hakim ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam pengambilan

keputusan

yang

berkaitan

dengan

obyek

sengketa

yaitu

Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil tanpa memperhatikan jangka waktu bertugas, prestasi-prestasi yang telah dimiliki Para Penggugat yang menyebabkan pihak Para Penggugat kehilangan jabatan sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek

sengketa

a

quo

telah

melanggar

asas-asas

Umum

Pemerintahan yang baik ; Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat ; Menimbang,

bahwa

segala

dalil-dalil,

surat-surat,

bukti

maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti dan seksama oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum


sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini sedangkan terhadap dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksisaksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan

Penggugat

dikabulkan, maka berdasarkana Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 biaya perkara ini dibebankan kepada

Tergugat yang

besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa tersebut ; MENGADILI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor

: SK.824/BKD-02/204 tanggal 16 November 2011

Tentang


Para

Penggugat

sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi atas nama Thamlihan Ja’afar, Sumardi, Asrul Alimin, Herizon, Marjan, Arnalis, Masrum, Spd, Ratnawilis, Agusta, M. Syukur, Ahmad, S.Pd., Marhendi, S.Pd., MM, Syafrion, S.Pd., Zulherman, Maedelis, SPd., Mustafa Arif., Kasmiati, A.Ma.Pd., Miladi., Harnita, S.Pd., Bai Indrus Hasnur, S.Pd.;


3.

Mewajibkan Tergugat in casu Bupati Kuantan Sengingi untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi Nomor : SK.824/BKD-02/204

tanggal


Para

16

November

Penggugat

2011

Tentang

sebagai

Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi atas nama Thamlihan Ja’afar, Sumardi, Asrul Alimin, Herizon, Marjan, Arnalis, Masrum, Spd, Ratnawilis, Agusta, M. Syukur, Ahmad, S.Pd., Marhendi, S.Pd., MM, Syafrion, S.Pd., Zulherman, Maedelis, SPd., Mustafa Arif., Kasmiati, A.Ma.Pd., Miladi., Harnita, S.Pd., Bai Indrus Hasnur, S.Pd.: 4.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi : Mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada Jabatan semula;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari SELASA tanggal 14 AGUSTUS 2012, oleh kami HUSEIN EFFENDI, SH sebagai Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, SH dan PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 AGUSTUS 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH sebagai Panitera


Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

DEWI ASIMAH, SH.

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

Hakim Anggota II, ttd

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH.

Panitera Pengganti, ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran Gugatan ............................... :

Rp. 30.000,-

2.

Alat Tulis Kantor ....................................... :

Rp. 50.000,-

2.

Surat-surat Panggilan ................................ :

Rp. 30.000,-

3.

Meterai ...................................................... :

Rp.

6.000,-

4.

Redaksi Putusan ....................................... :

Rp.

5.000,-

J u m l a h .................................................. :

Rp. 121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

Recommend Documents