PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

P U T U S A N NOMOR : 07/G/2012/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara : A N A S R U N,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mantan Kepala Desa Baru, bertempat tinggal di Dusun III Pasir Putih RT. 001

RW. 002

Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : 1.

ANTON SITOMPUL, SH.MH,

2.

KHAIRUL AZWAR ANAS, SH

masing-masing Advokat, kewarganegaraan Indonesia, dari Kantor Advokat “ANTON SITOMPUL,

SH.MH

&

ASSOCIATES”,

beralamat di Jalan Durian Nomor 52 B Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai .. PENGGUGAT ; MELAWAN

Hal 1 dari 71 Hal. Put. No. 07/G/2012/PTUN-Pbr

BUPATI KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas, Bangkinang ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : 1. TARMIZI, SH,MH, Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kampar,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang. 2. AHMAD

SYUKRI,

SH,

Kasubbag

Setda

Kabupaten

kewarganegaraan

Indonesia,

Perundang-undangan Kempar,

beralamat di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang. 3. KHAIRUMAN, Hukum

SH,

Setda

Kasubbag

Bantuan

Kabupaten

Kampar,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang. 4. SIRAJUL MUNIR, SH, Advokat/Penasehat Hukum,

pada

Munir,

SH,

Kantor MH

Hukum &

Sirajul

Associates,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.

Kaharuddin

Pekanbaru-Riau,

Nasution

No.

berdasarkan

265 Surat

Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/29 tanggal

29

Maret

2012

selanjutnya

disebut sebagai ...............…. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;


Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 05 Maret 2012 Register Nomor : 07/G/2012/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.07/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 07/PenPP/2012/PTUN-Pbr tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 07/PenHS/2012/PTUN-Pbr tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 Maret 2012

yang

diterima

dan

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 05 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2012 dengan

Register

Nomor

:

07/G/2012/PTUN-Pbr

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor : 141/ PEMDES/30/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu” ; Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat adalah :


I.

DALAM POSITA/POKOK PERKARA : Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah : 1.

Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Desa Baru diangkat

dan

berdasarkan

dilantik Keputusan

sebagai

Kepala

Bupati

Kampar

Desa

Baru

Nomor

:

141/Pem/342/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baru Kecamatan Siak

Hulu,

Kabupaten

Kampar

oleh

Bupati

Kampar

BURHANUDDIN HUSIN mulai tanggal ditetapkan yakni tanggal 10 Agustus 2008 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun ; 2.

Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Baru berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk menggantikan Pejabat Kepala Desa Baru EDI RAHMAT yang telah habis masa jabatannya yang didahului dengan : a.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor : Kpts. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Baru ;

b.

Surat

Camat

Siak

Hulu

Nomor

:

141/Pem/SH/2008/280 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Baru. 3.

Bahwa diangkatnya Penggugat sebagai Kepala Desa Baru tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam


Pasal 201 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa

Warga

Negara

Republik

Indonesia

yang

syarat

selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman Kepada Peraturan Pemerintah” ; 4.

Bahwa adapun tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa Baru Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar

diatur

tersendiri

dengan

PERDA

Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 4 tentang Tata

Cara

Pencalonan,

Pemilihan,

Pelantikan,

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 5.

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Penggugat menerima Surat

Keputusan

Bupati

141/PEMDES/2012,

Tentang

Kampar

Nomor

Pemberhentian

: dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar JEFRY NOER sebagai Pengganti Bupati Kampar BURHANUDDIN HUSIN yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-852 tanggal

8

Pemberhentian

Desember dan

2012

Pengesahan

tentang

Pengesahan

Pengangkatan

Bupati

Kampar Propinsi Riau ; 6.

Bahwa

oleh

karena

Penggugat

mengajukan

gugatan

terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara


Pekanbaru

karena

Tergugat

disamping

berdomisili

di

wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yakni

selaku

Bupati

Kampar

yang

telah

mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan Penggugat, karenanya Pengajuan gugatan a quo masih dalam

tenggang

waktu

90

(sembilan

puluh)

hari

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; 7.

Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa adalah merupakan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;


8.

Bahwa

tindakan

hukum/perbuatan

administrasi

yang

dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/PEMDES/

/2012, adalah tidak

sah dan tidak berkekuatan hukum karena keputusan yang diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku apalagi keputusan tersebut diterbitkan syarat dengan administrasi yang cacat hukum yakni dikeluarkan dengan tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun, sehingga keputusan tersebut sangat merugikan kepentingan/hak Penggugat dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;yang berbunyi : a.

“Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” yaitu

Pasal

17

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; b.

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang

baik”,

yaitu

Kepastian

Hukum,

Tertib

Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, profosionalitas dan akuntabilitas ; 9.

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat banyak mengandung unsur cacat hukum yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa tanpa didasarkan atas penelitian yang cermat


sehingga

melanggar

ketentuan

dan

azas-azas

umum

pemerintahan yang baik, dan atau juga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal mana dapat dilihat dari

tidak

ada

alasan

yang

seyogyanya

dapat

mengakibatkan fatalnya suatu kesalahan dari Pejabat Kepala Desa Desa Baru ANASRUN secara nyata yang serta merta

dikeluarkan

surat

pemberhentiannya

secara

permanen dan digantikan langsung oleh M. HARIS, CH sebagai Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa Perangkat Desa yakni seorang Kepala Dusun di Desa Baru (sebagaimana tertera dalam poin kesatu (1) alenia Memutuskan, menetapkan) ; 10. Bahwa cacatnya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/

/2012

Tentang

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terlihat jelas Surat Keputusan itu dikeluarkan dengan tanpa nomor apalagi ditetapkan tanpa memuat tanggal, bulan maupun tahun, sehingga dapatlah dinyatakan Putusan Bupati Kampar ini adalah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum ; 11. Bahwa unsur tergesa-gesa dibuatnya Surat Keputusan tersebut dapat dibuktikan Penggugat pada Alinia mengingat angka 7 (tujuh) menyangkut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-632 tanggal 6 Desember 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi

Riau

atas

Pengesahan

Pengangkatan

Bupati


Kampar terpilih BURHANUDDIN HUSIN yang seharusnya tidak berlaku lagi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Surat Keputusan, namun yang benar adalah seyogyanya alinia menimbang pada poin angka 7 (tujuh) tersebut harus menjadikan dasar pertimbangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-14852

tanggal

Pengangkatan cukuplah

8

Desember

Bupati

terpilih

membuktikan

dikeluarkan

oleh

2011 JEFRY

bahwa

Bupati

141/PEMDES/..../2012

atas

tentang

pengesahan

NOER.

Hal

Keputusan

Kampar

ini

yang

Nomor

Pemberhentian

: dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikeluarkan dengan tidak cermat, tidak

hati-hati,

tidak

professional,

tidak

memberikan

kepastian hukum sebagaimana telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ; 12. Bahwa ketidak hati-hatian dan terkesan adanya unsur politik atas pemberhentian dengan hormat Penggugat secara permanen apabila berpedoman pada Pasal 17 ayat (1) s/d Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa mestinya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/....../2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut harus pula disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang konkrit, apalagi Surat Keputusan tersebut

diterima

oleh

Penggugat satu

hari

sebelum

dilantiknya Pejabat pelaksana tugas Desa Baru yang baru


pada tanggal 24 Pebruari 2012 M. HARIS, CH yang diwakili oleh Camat Siak Hulu atas nama Bupati Kampar. Hal ini telah

pula

Penggugat mengeluarkan

cukup oleh

membuktikan karena

suatu

bahwa

perbuatan

kewenangannya

Keputusan

mengandung

untuk unsur

sewenang-wenang tanpa mempedomani Pasal 28 ayat (1) s/d ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 13. Bahwa

Penggugat

baru

mengetahui

adanya

Surat

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/30/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, tertanggal 22 Pebruari 2012

pada

saat

Sidang

Persiapan

Gugatan

(Proses

Dismisal) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 3 April 2012 ; 14. Bahwa

Tergugat

mengetahui

Surat

Keputusan

yang

diterbitkan sebelumnya banyak mengandung unsur cacat hukum

yang

dikeluarkan

dengan

tergesa-gesa

tanpa

didasarkan atas penelitian yang cermat sehingga melanggar ketentuan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan selanjutnya menerbitkan kembali Surat Keputusan Nomor : 141/PEMDES/30/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 22 Pebruari 2012 dan tanpa cap dan stempel ;


15. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah menerima Surat

Keputusan

Bupati

141/PEMDES/30/2012

Kampar

tentang

Nomor

Pemberhentian

: dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu,

tertanggal

22

memberhentikan

Pebruari

dengan

2012

hormat

yang

isinya

Penggugat

dan

mengangkat Saudara M. HARIS, CH sebagai Pejabat Kepala Desa Baru kecuali yang diterima oleh Penggugat Surat Keputusan

Bupati

Kampar

141/PEMDES/...../2012

tentang

Nomor

:

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tanpa nomor tanpa tanggal, bulan dan tahun namun ada cap/stempel Bupati Kampar ; Berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat beralasan hukum

Surat

Keputusan

Bupati

Kampar

Nomor

:

141/PEMDES/30/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 22 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah berikut segala akibat hukumnya.

Karena

tidak

sesuai

dengan

Pasal

17

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 4 Tahun 2007

tentang

Tata

Cara

Pencalonan,

Pemilihan,

Pelantikan,

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; II.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK PERKARA a.

Bahwa karena Penggugat adalah selaku yang masih berhak atas

jabatannya

sebagai

Kepala

Desa

Baru,

dimana


Tergugat telah terlanjur mengeluarkan Keputusan Nomor : 141/PEMDES/30/2012,

tentang

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 22 Pebruari 2012, maka menurut hukum hak Penggugat harus dilindungi menurut hukum berikut segala akibat hukumnya ; b.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat

yang

menyebabkan

Penggugat

diberhentikan

dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Desa Baru untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 10 Agustus

2008,

menerbitkan

sehingga Surat

141/PEMDES/30/2012,

tindakan

Tergugat

yang

Keputusan tentang

Nomor

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 22 Pebruari 2012 adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat ; c.

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1986

tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Penggugat dapat

mengajukan

Permohonan

agar

pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”; Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan


Bupati

Kampar

Nomor

141/PEMDES/30/2012,

tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 22 Pebruari 2012 ; Agar obyek perkara a quo tidak dipergunakan oleh pemegang Penjabat

Pelaksana

Tugas

Kepala

Desa

Baru

selama

berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pegadilan Tata Usaha negara Pekanbaru untuk menunjuk Hakim Majelis guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : III.

PETITUM Dalam Penundaan : •

Mengabulkan Penundaan pelaksanaan Putusan atas Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/30/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal

22

Pebruari

2012

hingga

putusan

a

quo

mempunyai kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara : 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kampar

Nomor

141/PEMDES/30/2012

tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 22 Pebruari 2012 ;


3.

Mewajibkan

kepada

Tergugat

untuk

mencabut

Surat

Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/30/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 22 Pebruari 2012 ; 4.

Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi Penggugat ke Jabatan semula sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama ANTON SITOMPUL, SH.MH, dan KHAIRUL AZWAR ANAS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2012 dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama KHAIRUMAN, SH dan SIRAJUL MUNIR, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/29 tertanggal 29 Maret 2012 ; Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 April 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : 1.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;


2.

Bahwa

pemberhentian

Anasrun

(Penggugat)

sudah

berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan Pasal 17 ayat (2) c,d,e,f dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 28 ayat (1) huruf c (2) c,d,e,f dan ayat (4, 5) jo Pasal 29 ayat (3) jo Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 3.

Bahwa

usul

pemberhentian

(Anasrun/Penggugat)

Kepala

sudah

Desa

diajukan

Desa oleh

Baru Badan

Permusyawaratan Desa Baru sejak Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Baru Nomor 02/BPD/DB/VI/2010 Keputusan

Badan

tanggal

25

Juni

Permusyawaratan

2010

Desa

dan

Baru

Surat Nomor

03/BPD/DB/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Badan

Permusyawaratan

022/BPD/DB/I/2012,

tanggal

Desa 03

Baru

Januari

2012

Nomor tentang

Usulan Pemberhentian Sdr. Anasrun (Penggugat) sebagai Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu ; 4.

Bahwa alasan pemberhentian yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru antara lain : 1.

Tidak

adanya

harmonisasi

hubungan

antara

Badan

Permusyawaratan Desa Baru dengan Kepala Desa Baru (Penggugat) yang sudah berlangsung sejak lama yang dapat mengganggu ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;


2.

Melakukan

pemerasan

terhadap

masyarakat

yang

mengurus surat menyurat terutama yang berhubungan surat kepemilikan tanah (menyalahgunakan jabatan), bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; 3.

Melanggar Peraturan Desa terutama yang berhubungan dengan pungutan dan sumber Pendapatan Asli Daerah dan melakukan pungutan liar tanpa musyawarah terlebih dahulu

dengan

perangkat

desa

lainnya

hal

ini

bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf i, l, n Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; 5.

Negeri Enam Tanjung sebagaimana surat Nomor Khusus/NMNBC/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010 dengan alasan : 1.

Bahwa Anasrun telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Kepala Desa Baru ;

2.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Sdr. Anasrun tidak bisa dan tidak mau menjalin hubungan dengan kerjasama yang baik dengan BPD (sebagai Lembaga Perwakilan seluruh masyarakat Desa Baru, LPM, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Dusun, Ketua RW dan RT serta dengan berbagai komponen dan elemen masyarakat Desa Baru untuk membangun Desa Baru yang lebih baik ke depan ;

3.

Bahwa Sdr. Anasrun banyak memunculkan berbagai polemic social di tengah-tengah masyarakat Desa Baru yang penduduknya terdiri dari berbagai suku adat dan agama, yang tentunya adalah muaranya adalah cepat


atau lambat akan timbulnya perpecahan yang lebih besar ; 4.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Sdr. Anasrun benarbenar tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai

Kepala

Desa

dalam

memimpin,

membangun dan menyelamatkan wilayah Pemerintah Desa Baru (tidak mau mengurus tapal batas Desa) yang telah

diamanahkan

Penghulu

Kenagarian

Bulucina

menjadi wilayah Pemerintahan Desa Baru ; 5.

Bahwa

berdasarkan

bukti-bukti

melakukan

tindakan

jabatannya

selaku

Sdr.

Anasrun

penyalahgunaan Kepala

Desa,

telah

wewenang dan

telah

mempermalukan Desa Baru yang masih beradat dan berbudaya, serta secara hakikatnya dia telah mencoreng arang di muka kami Penghulu Negeri Bulucina, hanya demi kepentingan dirinya sendiri dengan merugikan orang lain (contoh kecilnya ia memaksa meminta uang puluhan juta rupiah). 6.

Bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Desa Baru tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Baru (Anasrun/Penggugat tersebut dilanjutkan oleh Camat Siak Hulu kepada Bupati Kampar sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian

Kepala

Desa

dan

Perangkat

Desa

yang

menyatakan “Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf (d) dan huruf (e) dan


huruf (f) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ; 7.

Bahwa Surat Camat Siak Hulu Nomor 140/PEM/SH/134 tanggal 06 Pebruari 2012 dan Surat Nomor 140/PEM/SH/35 tanggal 14 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan : 1.

Kemelut antara Kepala Desa Desa Baru dengan BPD Desa Baru telah bertahun-tahun tidak ada penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak dan hal ini sangat mengganggu

kelancaran

kegiatan

kemasyarakatan,

pemerintahan dan pembangunan di Desa Baru ; 2.

Pada prinsipnya kami setuju usul BPD Desa Baru Nomor 02/BPD/DB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Baru Nomor 03/BPD/DB/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang usul pemberhentian Sdr. Anasrun sebagai Kepala Desa Baru dapat ditinjau kembali, sesuai dengan Surat Badan Permusyawaratan Desa Baru Nomor 02/BPD/DB/I/2012, tanggal 03 Januari 2012 ;

8.

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian Anasrun (Penggugat) sebagai Kepala Desa Desa Baru telah pula dilakukan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kampar tentang Dugaan kurangnya kepercayaan

masyarakat

terhadap

kinerja

Sdr.

Anasrun

sebagai Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

sebagaimana

14/INSP/LKHP/X/2010

tercantum tanggal

10

dalam

LKHP

Oktober

2010,

Nomor yang

hasilnya disampaikan kepada Tergugat sebagaimana Surat


Nomor 700/INSP/375 tanggal 08 Desember 2010 dimana DIJUMPAI

BEBERAPA

TEMUAN

sehingga

Inspektorat

Kabupaten Kampar memberikan rekomendasi kepada Bupati Kampar yaitu : a.

Adanya

teguran

tertulis

dari

Pemerintah

Kabupaten

Kampar kepada Kepala Desa Desa Baru Sdr. Anasrun, tembusan DPRD Kabupaten Kampar dan Camat Siak Hulu

agar

Kepala

Desa

Desa

Baru

Sdr.

Anasrun

memperbaiki kinerjanya dan tidak mengulang kembali perihal yang sama ; b.

Pemerintah Kabupaten Kampar memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekda Kabupaten Kampar melakukan panggilan guna dilakukan pembinaan dan pengawasan ;

c.

Pemerintah Kabupaten Kampar memerintahkan Camat Siak Hulu secara tertulis Sdr. Syahial Abdi NIP. 19751001 199503

1

001

agar

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap kinerja seluruh Kepala Desa yang ada di wilayahnya serta turun secara langsung melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka netralisasi sedini mungkin setiap permasalahan yang timbul di lapangan ; d.

Karena Sdr. Anasrun sebagai Kepala Desa Desa Baru hasil Pilkades dan memegang jabatan ± 2 (dua) tahun belum banyak

memiliki

pengalaman,

sebaiknya

diberikan

kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dan tidak mengulangi

hal

yang

sama

atau

hal-hal

yang

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Sdr. Anasrun masih mengulangi perbuatan yang sama


atau melakukan perbuatan lain yang meresahkan dan menimbulkan dilakukan

ketidakpercayaan

peninjauan

kembali

masyarakat, terhadap

perlu

SK

Bupati

Kampar Nomor 141/PEM/342/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Sdr. Anasrun ; 9.

Bahwa mekanisme di atas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan,

Pemberhentian

Kepala

Desa

dan

Perangkat Desa terutama ketentuan Pasal 29 ayat (3) yang menyebutkan “Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan

negara,

daerah

dan

masyarakat

desa

atau

melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan

tindakan

pemberhentian

administrasi

setelah

melalui

berupa

teguran

pemeriksaan

hingga

oleh

Tim

Pemeriksa Kasus-kasus Pemerintah Desa Kabupaten ; 10.

Bahwa

kesempatan

yang

diberikan

kepada

Anasrun

(Penggugat) selaku Kepala Desa Desa Baru selama ± 2 (dua) tahun tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik dimana tidak terciptanya keharmonisan hubungan antara aparat serta tidak terciptanya kenyamanan dan ketertiban administrasi di Desa Baru malahan cendrung memicu konflik internal

yang

berkepanjangan

menjurus

kepada

SARA,

sehingga dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar

Nomor

141/PEMDES/30/2012

tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tertanggal 22 Pebruari 2012 sesuai


dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian tidak benar dalil Penggugat point 8-12 ; 11.

Bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat

sebagai

memperdomani tentang

Kepala

Desa

Undang-Undang

Pembentukan

Peraturan

Desa

Nomor

12

Baru

telah

Tahun

2011

Perundang-undangan

jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah ; 12.

Bahwa format Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Desa Baru telah memperdomani format Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

13.

Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan ;

14.

Bahwa menurut Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan “Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk keputusan kepala daerah” ;

15.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :


(1)

Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai dengan tugas dan fungsi ;

(2)

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum Provinsi atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota ;

(3)

Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Kepala Daerah untuk mendapatkan Penetapan ;

16.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa : (1)

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala Daerah ;

(2)

Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :

17.

a.

Wakil Kepala Daerah ;

b.

Sekretaris Daerah dan

c.

Kepala SKPD.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa : (1)

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;


(2)

Pendokumentasian

naskah

asli

Keputusan

Kepala

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh : a.

Sekretaris Daerah ;

b.

Biro

Hukum

Provinsi

atau

Bagian

Hukum

Kabupaten/Kota berupa minute dan c. 18.

SKPD Pemrakarsa ;

Bahwa menurut Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa : (1)

Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau Kepala

Bagian Hukum

Kabupaten/Kota ; (2)

Penomoran dimaksud

produk pada

ayat

hukum (1)

daerah

yang

sebagaimana

bersifat

pengaturan

menggunakan nomor bulat ; (3)

Penomoran dimaksud

produk pada

ayat

hukum (1)

daerah

yang

sebagaimana

bersifat

penetapan

menggunakan nomor kode klasifikasi ; 19.

Bahwa sebelum Surat Keputusan tersebut sampai tahap akhir yaitu penomoran dan penyampaian kepada yang bersangkutan terlebih dahulu melalui tahap-tahap sebagaimana disebutkan diatas, baik melalui pembahasan di tingkat SKPD maupun pemarafan atau pendokumentasian naskah asli berupa minute dan pada tahap-tahap tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan terhadap produk hukum tersebut baik redaksi maupun hal-hal lain yang dianggap perlu ;

20.

Bahwa dengan demikian apabila terjadi perbedaan atau keberatan dari pihak lain atau pihak yang bersangkutan baik


mengenai tanggal maupun penomoran dan lain sebagainya tentang produk hukum tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 53 jo Pasal 54 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka sebagai perdoman adalah dokumen asli yang ada di Bagian Hukum Sekretaris Daerah kabupaten Kampar karena penomorran

produk

hukum

Daerah

kabupaten

Kampar

sebagaimana objek gugatan yang telah tergugat sampaikan pada sidang persiapan dalam perkara a quo ; 21.

Bahwa perlu Penggugat ketahui pada hari dan tanggal yang sama dan nomor yang berurutan (nomor 30 dan 31) dengan Surat

Keputusan

Pemberhentian

Penggugat

yaitu

Surat

Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/30/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Petapahan Jaya Nomor

141/PEMDES/31/2012

tentang

Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung ; 22.

Bahwa dari kedua Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, apalagi dari minute yang Tergugat perlihatkan di persidangan persiapan (akan dijadikan bukti) jelas sekali terdapat nomor yang berurutan dan quadnon ada perubahan atau kekeliruan sebagaimana dalil Penggugat tentunya nomor pada minute tertera dengan kode a, b, (misalnya 30 a atau 31 a atau 31 b) karena penomoran tersebut berurutan secara kontiniu ;


23.

Bahwa patut diduga Penggugat telah merekayasa objek gugatan

untuk

mencari-cari

alasan

untuk

gugatan

yang

menyatakan

bahwa

Surat

mengajukan Keputusan

Pemberhentian Penggugat tersebut belum ada nomor, bulan dan tahun, tidak ada cap/stempel serta mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-632 tanggal

06

Desember

2006,

dengan

menafikan

atau

menyatakan tidak pernah menerima (padahal Penggugat sudah menerima) Surat Keputusan yang sebenarnya yaitu berupa Surat

Keputusan

Bupati

141/PEMDES/30/2012

tentang

Kampar

Nomor

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tertanggal 22 Pebruari 2012, sehingga terjadi perbedaan tentang objek sengketa, maka untuk itulah Pasal 62 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kewenangan

kepada

Hakim

untuk

melakukan

sidang

persiapan, dengan demikian tidaklah benar dalil Penggugat point 13-15 halaman 5 ; 24.

Bahwa berbeda dengan pemeriksaan di Pengadilan negeri, yang memeriksa perkara perdata, maka pemeriksaan Pengadilan Tata

Usaha

Negara

mempunyai

sifat

khusus.

Sebelum

pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa, diawali dengan Rapat Permusyawaratan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan pemeriksaan persiapan (Pasal 63 Undang-


Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Baik pemeriksaan persiapan, termasuk bagian dari fungsi peradilan (justitiele functie) ; 25.

Bahwa dalam kesempatan sidang persiapan tersebut Hakim dapat meminta penjelasan atau informasi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan tata usaha negara yang disengketakan, serta meminta data-data yang diperlukan oleh Penggugat baik mengenai objek gugatan maupun data-data lainnya guna kelengkapan gugatan ;

26.

Bahwa oleh karena objek perkara a quo telah memenuhi azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan azas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

27.

Bahwa azas kepastian hukum tersebut adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa azas tersebut telah tercermin dalam lahirnya Keputusan a quo yang menjadi objek perkara ; III.

DALAM PENUNDAAN 1.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun


2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; 2.

Bahwa

terbitnya

Surat

Keputusan

Nomor

141/PEMDES/30/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan jika Surat Keputusan tersebut dilaksanakan ; Bahwa

berdasarkan

alasan-alasan

yang

telah

Tergugat

uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN •

Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA •

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;


•

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 Mei 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 08 Mei 2012 ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut : 1.

Bukti P-1

:

foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor

:

Oktober

141/PEM/342/2008 2008

tentang

tanggal

14

Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu an. ANASRUN (sesuai dengan aslinya) ; 2.

Bukti P-2

:

foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/ ............

tentang

Pengangkatan

Pejabat

/2012 tanggal

Pemberhentian Kepala

Desa

dan Baru

Kecamatan Siak Hulu an. ANASRUN (sesuai dengan aslinya) ;


3.

Bukti P-3

:

foto

copy

Surat

Kabupaten tersebut

Tim

Kampar

nama

Jeffry

Noer

tanggal

KADES

DESA

Centre

23-05-2011, BARU

M.

HARRIS. CH sebagai TIM SUKSESNYA (foto copy) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

:

foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang

Pembentukan

Perundang-undangan

Peraturan

(sesuai

dengan

PERPU) ; 2.

Bukti T-2

:

foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas

di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

(sesuai dengan PERMEN) ; 3.

Bukti T-3

:

foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk

Hukum

Daerah

(sesuai

dengan

PERMEN) ; 4.

Bukti T-4

:

foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk

Hukum

Daerah

(sesuai

dengan

PERMEN) ;


5.

Bukti T-5

:

foto copy Berita Acara hasil pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kampar tentang

Draf

Keputusan

Bupati

Kampar

tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kades

Desa

Baru

Kecamatan

Siak

Hulu

tertanggal 13 Pebruari 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti T-6

:

foto copy Naskah Asli Keputusan Bupati Kampar

Nomor : 141/PEMDES/30/2012

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang merupakan Obyek Perkara (sesuai dengan aslinya) ; 7.

Bukti T-7

:

foto

copy

Keputusan

Buku

Register

Bupati

Kampar

penomoran Tahun

2012

(sesuai dengan aslinya) ; 8.

Bukti T-08

:

foto

copy

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (sesuai dengan aslinya) ; 9.

Bukti T-09

:

foto

copy

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pencalonan,

Pemilihan,

Pelantikan,

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti T-10

:

foto

copy

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan

Desa

(sesuai

dengan

aslinya) ;


11. Bukti T-11

:

foto copy Surat Camat Siak Hulu Nomor : 140/Pem/SH/35 tanggal 14 Februari 2005 (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12

:

foto copy Surat Camat Siak Hulu Nomor : 140/Pem/SH/34 tanggal 6 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-13

:

foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa BPD

Desa

Baru

Nomor

:

022/BPD/DD/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 (foto copy) ; 14. Bukti T-14

:

foto copy Surat BPD Desa Baru Nomor : 021/BPD/DD/1/2011

tanggal

21

Januari

2011 (sesuai dengan aslinya) ; 15. Bukti T-15

:

foto

copy

Kecamatan

Keputusan Siak

Desa

Hulu

002/BPD/DD/VI/2010 usul

BPD

Pemberhentian

Nomor

tentang Sdr.

Baru :

Pengajuan

Anasrun

dari

Jabatannya sebagai Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya) ; 16. Bukti T-16

:

foto copy Surat dari Penghulu Adat Negeri 6 Tanjung Wilayah Buluh Cina tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-17

:

foto copy Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan tentang

dugaan

kurangnya

kepercayaan

Masyarakat terhadap Kinerja Sdr. Anasrun sebagai Kepala Desa Baru Kecamatan Siak


Hulu

Kabupaten

Kampar

(sesuai

dengan

aslinya) ; 18. Bukti T-18

:

foto copy Resume Hasil Pemeriksaan Khusus dari Kasus Sdr. Anasrun selaku Kepala Desa Desa Baru (sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T-19

:

foto copy Surat Bupati Kampar Nomor : 700/ORG-LKHP/345 tanggal 31 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T-20

:

foto copy Surat BPD Desa Baru Nomor : 023/BPD/DB/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 perihal rekomendasi nama pengganti Pjs.

Kepala

Desa

Baru

(sesuai

dengan

aslinya) ; 21. Bukti T-21

:

foto copy Surat Pernyataan Zaimah tertanggal 20 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T-22

:

foto copy Surat Pernyataan dari M. Haris, CH tertanggal 13 Pebruari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : 1.

H. SAIRIN. K, S.Sos Tempat dan tanggal lahir/Pangkalan Baru, 31-12-1953,

jenis

kewarganegaraan

kelamin Indonesia,

laki-laki, tempat

tinggal di Dusun I Desa Baru Rt. 002/Rw. 002 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pekerjaan Pegawai


Negeri

Sipil,

agama

Islam

(dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ; -

Bahwa saksi tahu dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh penggugat mengenai pengajuan surat oleh BPD Desa Baru ke Bupati Kampar ;

-

Bahwa saksi adalah sebagai Anggota BPD Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

-

Bahwa saksi menjadi Anggota BPD Desa Baru sejak Tahun 2008, sebelumnya menjadi Ketua BPD Desa Baru dan sejak Tahun 2008 sampai sekarang menjadi Anggota BPD Desa Baru ;

-

Bahwa saksi menjadi Ketua BPD Desa Baru sejak tahun 1998 sampai dengan Tahun 2008, dari Tahun 2008 sampai sekarang

menjadi

Anggota

BPD

Desa

Baru

yang

beranggotakan 11 orang -

Bahwa saksi menjadi Anggota BPD Desa Baru sampai Tahun 2013 ;

-

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebetulnya tidak ada permasalahan, hanya ada 1 (satu) orang yang tidak senang, di Desa Baru tidak ada gangguan dan tidak ada huru hara, pelayanan kepada masyarakat bagus, dan ada yang diinginkan

oleh

seseorang,

permasalahan

bukan

dari

masyarakat dan di Desa Baru aman-aman saja, urusan lancar, pelayanan bagus dan pembangunan dilaksanakan


oleh

Kepala

Desa

dan

masyarakat

tidak

ada

yang

menggugat ; -

Bahwa setahu saksi dalam Bukti T-15 adanya Keputusan BPD

saksi

tanda

tangan

karena

semua

komponen

masyarakat hadir ; -

Bahwa saksi menyetujui Keputusan BPD karena pada waktu itu semua komponen masyarakat hadir dan sifatnya adalah pembinaan ;

-

Bahwa setahu saksi setelah keluarnya surat BPD tersebut kinerja Kepala Desa Baru normal ;

-

Bahwa setahu saksi Bukti T-13 tidak pernah rapat BPD dan surat

tersebut

ditanda

tangani

oleh

Ketua

BPD

tapi

mengatasnamakan BPD ; -

Bahwa setahu saksi Bukti T-20 surat tersebut tidak pernah dirapatkan

dan

dikonsultasikan

di

BPD,

perlu

saksi

tambahkan bahwa sebelum Pak Rustam menjabat Ketua BPD, ianya sering konsultasi kerumah saksi, sekarang sejak dia diangkat Pjs. Kepala Desa tidak pernah lagi konsultasi kepada saksi ; -

Bahwa dari bukti-bukti yang ada dan ditanda tangani oleh saksi tahun 2010, saksi tahu isi surat tersebut yaitu tujuannya adalah pembinaan kepada Kepala Desa ;

-

Bahwa alasan saksi pemberhentian Kepala Desa tersebut disetujui karena pada waktu itu semua komponen hadir dan saksi setujui, tapi pribadi saksi tidak setuju ;

-

Bahwa setahu saksi surat tersebut dirapatkan ;

-

Bahwa usul pemberhentian Kepala Desa Anasrun yang saksi tahu hanya 1 (satu) kali ;


-

Bahwa setahu saksi tidak ada dalam Tahun 2011 pengusulan pemberhentian Kepala Desa ;

-

Bahwa saksi tahu surat tanggal 18 januari 2011 yang tujuannya penegasan surat Tahun 2010 ;

-

Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali surat BPD yang tidak melalui

musyawarah

yaitu

mengenai

penggantian

Pjs.

Sekretaris Desa Zaimah digantikan oleh M. Haris CH dan kedua mengenai digantinya Zaimah, tidak dimusyawarahkan dan ditanda tangani oleh Ketua BPD ; -

Bahwa saksi tidak tahu Pernyataan Zaimah bahwa ia tidak mampu menjalankan tugas ;

-

Bahwa

setahu

saksi

kalau

ada kesalahan

harus

ada

komunikasi, disatu pihak pendapatnya bagaimana dan dilain pihak pendapatnya bagaimana, ini dikarenakan ada suatu kepentingan dari Ketua BPD ; -

Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan Pidana atau perdata yang

dilakukan

oleh

Kepala

Desa,

tapi

hal

itu

mengatasnamakan BPD ; -

Bahwa intinya usul pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa tahun 2010 dan tahun 2011 saksi setuju, tapi batin saksi tidak menerima Kepala Desa diberhentikan ditengah jalan ;

-

Bahwa rekomendasi surat BPD nama calon Pengganti dari BPD saksi tahunya di Koran dan hal ini tidak ada rapat BPD ;

-

Bahwa saksi kenal begitu saja dengan M. Haris CH karena satu Desa ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada Rapat BPD dalam rekomendasi BPD tersebut ;


-

Bahwa terkait dengan Bukti T-15, ada terima uang 20 juta rupiah

berdasarkan

laporan

masyarakat

untuk

memberhentikan Kepala Desa menurut perundang-undangan yang berlaku menurut saksi tidak diperkenankan ; -

Bahwa saksi tahu peraturan perundang-undangan tentang BPD yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2009 ;

-

Bahwa

setahu

saksi

terkait

Bukti

T-15

yang

saksi

tandatangani memang ada rapat ; -

Bahwa surat tersebut tidak disampaikan kepada Anggota BPD ;

-

Bahwa seingat saksi pada saat itu tidak ada ditanyakan pengutipan pembuatan SHM yang dilakukan oleh Kepala Desa ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat itu M. Haris CH sebagai Kepala Dusun ;

-

Bahwa

menurut

Inspektorat

Kepala

Desa

melakukan

Pelanggaran Hukum, memungut uang uang untuk MTQ di Kampar, saksi tidak ingat ada ditanyakan dalam rapat apa tidak ; -

Bahwa untuk pengurusan SKGR apa ada Kepala Desa terima uang saksi tidak ingat ;

-

Bahwa seingat saksi pada waktu itu Rustam ada hadir ;

-

Bahwa alasan pemberhentian Kepala

Desa Baru yang

dilakukan oleh Inspektorat saksi tidak tahu ; -

Bahwa

saksi

tidak

pernah

melihat

surat

pernyataan

tersebut ; -

Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa surat yang dikeluarkan oleh BPD karena semua ditekel oleh Ketua BPD ;


-

Bahwa setahu saksi fungsi Anggota BPD tidak ada, kalau ada rapat baru dipanggil, selama tahun 2012 ini belum ada rapat BPD ;

-

Bahwa saksi tidak pernah lihat mengenai rekomendasi pengganti Pjs. Kepala Desa ;

-

Bahwa mengenai surat tahun 2012 baik itu yang dari BPD dan jawaban dari Camat, kalau surat dari Camat saksi tahu ;

-

Bahwa

pada

saat

Kepala

Desa

diusulkan

untuk

diberhentikan saksi setuju karena sudah rapat resmi ; -

Bahwa

sekarang

saksi

tidak

setuju

Kepala

Desa

diberhentikan karena tidak sesuai dengan batin saksi untuk memberhentikan Kepala Desa ; -

Bahwa

setahu

saksi

tidak

ada

Anasrun

melakukan

perbuatan tercela ; -

Bahwa setahu saksi tidak ada gejolak di masyarakat, justru yang bergejolak BPD Person ;

-

Bahwa saksi sebagai Anggota BPD tidak pernah turun ke lokasi terhadap tapal batas dan kerusakan hutan Desa Baru;

2.

-

Bahwa dalam rapat BPD saksi ada tanda tangan absen hadir;

-

Bahwa saksi tidak keberatan Rapat BPD ; IR. NURHADI,

Tempat dan tanggal lahir/Trenggalek, 19-071966,

jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Pasir Putih Desa

Baru,

Kabupaten

Rt. 001/Rw. 001

Kecamatan

Kampar,

Siak

pekerjaan

Hulu,

Peternak,

agama Islam (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) :


-

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada



-

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa saksi ditunjukkan oleh Pak Anasrun SK Pemberhentiannya sebagai Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Bupati Jefry Noer ;

-

Bahwa saksi Anggota BPD Desa Baru ;

-

Bahwa setahu saksi BPD Desa Baru tidak pernah melibatkan Anggota ;

-

Bahwa saksi tahu SK Pemberhentian Kepala Desa setelah ditunjukkan SK-nya dan setahu saksi tidak ada musyawarah dalam tubuh BPD Desa Baru, saksi ditelpon oleh Ketua BPD yang

menyatakan

belum

tanda

tangan

surat

usul

pemberhentian Kepala Desa ; -

Bahwa yang menelpon saksi adalah Pak Rustam Ketua BPD ;

-

Bahwa setahu saksi sejak itu tidak ada Rapat BPD ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah tapi sudah ada Keputusan ;

-

Bahwa saksi menjadi Anggota BPD sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 ;

-

Bahwa SK Pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa Baru saksi lihat setelah ditunjukkan oleh Pak Anasrun tanggal 23 Pebaruari 2012 ;

-

Bahwa SK tersebut saksi lihat sendiri dari Pak Anasrun ;

-

Bahwa sesuai Bukti P-2 benar SK tersebut yang saksi lihat ;

-

Bahwa pada surat BPD Nomor 002 saksi tidak pernah tanda tangan ;


-

Bahwa mengenai Bukti T-12, Bukti T-13 dan Bukti T-20 saksi tidak tahu ;

-

Bahwa Undangan Rapat dari BPD tanggal 23 Juni 2010 saksi tidak berada di tempat ;

-

Bahwa saksi tahu ada Rapat BPD, tapi tidak dilakukan di Kantor Desa tapi di rumah Pribadi ;

-

Bahwa dalam Rapat BPD tersebut saksi di undang, tapi saksi tidak hadir ;

-

Bahwa dalam Rapat ke-2 Tahun 2011 saksi tidak di undang ;

-

Bahwa saksi tahu Bukti T-13 mengenai pemberhentian Kepala Desa ;

-

Bahwa sesuai Bukti T-6 saksi tidak pernah melihat Bukti tersebut karena ini sudah ada nomornya dan sudah ada tanggalnya ;

-

Bahwa Anasrun memperlihatkan SK tersebut kepada saksi karena saksi sebagai Anggota BPD ;

-

Bahwa sesuai Bukti T-14 saksi tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut ;

-

Bahwa

fungsi

pemerintahan,

Anggota tapi

malah

BPD

membantu

menghambat,

jalannya

permasalahan

bukan dari Anggota BPD tapi dari Ketua BPD ; -

Bahwa selama saksi menjadi Anggota BPD tidak ada lagi musyawarah ;

-

Bahwa selama ini musyawarah BPD dilakukan dengan Undangan ;

-

Bahwa rapat BPD tanggal 23 Juni 2010 saksi tidak ikut rapat ;


-

Bahwa setahu saksi Anggota BPD berjumlah 13 orang termasuk Ketua BPD ;

-

Bahwa pada saat Inspektorat datang saksi tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan ;

-

Bahwa setahu saksi turunnya Inspektorat hal itu hanya pembinaan saja, karena kurang harmonis ;

-

Bahwa setahu saksi setelah seluruh Anggota BPD hadir dipanggil oleh Inspektorat di tahun 2010 dan ditanya satu persatu baru Inspektorat datang ke Desa ;

-

Bahwa sebagai Anggota BPD kalau Rapat di Kantor Desa saksi hadir, tapi kalau Rapatnya di Rumah saksi tidak akan hadir ;

-

Bahwa setahu saksi ada pernah Rapat di rumah Ketua BPD ;

-

Bahwa saksi tidak hadir dalam Rapat masalah Kepala Desa karena Kepala Desa tidak ada masalah ;

-

Bahwa banyak Anggota BPD menanda tangani tentang usul pemberhentian Penggugat, tapi saksi tidak itu tergantung penilaian masing-masing ;

-

Bahwa tahun 2010 surat pertama rekomendasi kepada Penggugat dan tahun 2011 setelah Inspektorat turun setahu saksi karena Kepala Desa tidak ada permasalahan makanya perlu di bina oleh masyarakat, hal itu karena Ketua BPD ;

-

Bahwa setahu saksi selama tahun 2012 BPD tidak pernah mengadakan Rapat ;

-

Bahwa saksi sebagai Anggota BPD tidak pernah bertanya kepada Ketua BPD ;


-

Bahwa saksi tidak tahu mengenai rekomendasi memakai Kop Surat BPD tentang Pemberhentian Kepala Desa oleh M. Haris ;

-

Bahwa

setahu

saksi

hal

tersebut

tidak

pernah

dimusyawarahkan ; SINTONG O SIANTURI, Tempat/tanggal lahir, Tapanuli Utara,

3.

16-07-1967, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun III Pasir Putih Rt. 005/Rw. 002 Desa Baru, Kecamatan

Siak

Hulu

Kabupaten

pekerjaan

Petani/Berkebun,

(dibawah

sumpah

Kampar,

agama

memberikan

Kristen

keterangan

sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada


Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa alasan saksi datang ke Pengadilan ini diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi, apa yang ditanya saya jawab saja ;

-

Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Tahun 2011, jadi saat ini saksi adalah mantan Anggota BPD ;

-

Bahwa saksi tahu masalahnya di Pengadilan ini mantan Kepala Desa Baru menggugat Bupati Kampar ;

-

Bahwa setahu saksi kenapa Penggugat menggugat Bupati Kampar karena SK Pemberhentiannya tidak benar ;

-

Bahwa saksi menjadi Anggota BPD tahun 2009 ;


-

Bahwa saksi tidak tahu tahun 2010 BPD Rapat tentang Pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa ;

-

Bahwa pada waktu Rapat BPD tersebut saksi tidak mendapat Undangan ;

-

Bahwa kalau bulan Juni 2011 saksi lupa apakah masih Anggota BPD karena suratnya tidak saksi bawa ;

-

Bahwa selama saksi menjadi Anggota BPD tidak pernah rapat mengenai Kepala Desa ;

-

Bahwa pada waktu Inspektorat datang ke Desa Baru saksi tahu karena pada waktu itu saksi ditanya ;

-

Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak menjadi Anggota BPD ;

-

Bahwa bahwa pertanyaan Inspektorat kepada saksi ada permasalahan BPD dan BPD yang melaporkan Kepala Desa ke Bupati ;

-

Bahwa pada waktu itu saksi di SMS oleh isteri Kepala Desa bahwa Kepala Desa sudah diberhentikan oleh Bupati, besoknya saksi buka surat tersebut SK tidak ada tanggal ;

-

Bahwa saksi tidak tahu kenapa SK tersebut tanpa tanggal dan nomor ;

-

Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Baru tahun 2011 ;

-

Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Baru tepatnya saksi lupa, tapi pada saat itu karena ada Pemilihan RT RW ;

-

Bahwa saksi lupa kapan saksi diperiksa oleh Inspektorat ;


-

Bahwa

dari

hasil

laporan

Inspektorat

saksi

diundang

rapat mengenai Kepala Desa minta uang 20 juta dan Proposal MTQ ; -

Bahwa mengenai pemerasan uang 20 juta setahu saksi hal itu bukan pemerasan, pada waktu rapat di Desa yang saksi hadir, waktu itu ada H. Upar yang menyatakan surat itu bukan pungli, tapi dia keberatan karena terlalu banyak untuk pengurusan surat sampai ke Agraria ;

-

Bahwa mengenai pemerasan uang 5 juta saksi tidak tahu ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu rapat di Desa banyak masyarakat yang hadir ;

-

Bahwa saksi hadir dalam rapat yaitu undangan klarifikasi antara BPD dengan Kepala Desa ;

-

Bahwa sesuai Bukti T-14 saksi tidak hadir, pada waktu itu daftar hadir ada disebutkan 2 (dua) kelompok, ada yang dari desa dan dari BPD, jadi tidak tahu di absen mana yang saksi isi ;

-

Bahwa tahun 2010 saksi hadir sebagai Tokoh Masyarakat ;

-

Bahwa

setahu

saksi

Rapat

BPD

mengenai

usul

pemberhentian Anasrun saksi tidak hadir ; -

Bahwa saksi dikasih tahu oleh isteri Anasrun mengenai SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa karena saksi sudah lama kenal dengan Anasrun dan keluarganya ;

-

Bahwa setelah saksi buka Sknya setelah lama baru saksi tahu kalau SK tersebut tidak ada tanggal dan tidak ada nomor suratnya ;


-

Bahwa sebelum turun SK pemberhentian Anasrun bisa dijadikan panutan karena kalau ada orang sakit dan ada yang mencari, dia hadir, jadi dapat menjadi panutan ;

-

Bahwa saksi kenal dengan M. Haris CH, dia adalah Pengusaha ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah antara M. Haris CH dengan Anasrun ada selisih ;

-

Bahwa pada waktu Rapat di Aula saksi hadir, tapi kenapa tidak ada daftar hadirnya ;

-

Bahwa mengenai keterangan H. Upar, setahu saksi karena disuruh oleh Ketua BPD ;

-

Bahwa setahu saksi mengenai Proposal MTQ atas suruhan pihak Kecamatan ;

-

Bahwa setahu saksi ketika Rapat ada dicatat dan saksi tidak tahu siapa notulennya ;

-

Bahwa setahu saksi Pimpinan Rapat Ketua BPD, dari Kecamatan dan dari LPM ; FIRDAUS,

4.

Tempat/tanggal lahir, Pekanbaru, 25-08-1979, Kewarganegaraan

Indonesia,

jenis

kelamin

Laki-laki, tempat tinggal di Dusun I Desa Baru Kecamatan pekerjaan sumpah

Siak

Hulu

Swasta,

Kabupaten

agama

memberikan

Islam

Kampar, (dibawah

keterangan

sebagai

berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada




-

Bahwa saksi datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengenai penonaktifan Kepala Desa Baru ;

-

Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi ditelpon oleh Anasrun katanya ianya sudah diberhentikan sebagai Kepala Desa ;

-

Bahwa

saksi

bertugas

sebagai

Linmas

yaitu

Lembaga

Masyarakat ; -

Bahwa saksi bertugas sebagai Linmas baru beberapa lama yaitu tahun 2011 ;

-

Bahwa saksi diberitahu Kepala Desa pada waktu itu hari Kamis saksi ditelpon oleh Kepala Desa katanya dia sudah sebagai Kepala Desa lagi ;

-

Bahwa saksi bertemu dengan Anasrun pada hari Kamis itu juga ;

-

Bahwa saksi lihat SK Pemberhentian Kepala Desanya ;

-

Bahwa saksi lihat dalam SK Pemberhentian tersebut tidak ada nomor dan tanggalnya ;

-

Bahwa SK Pemberhentian Kepala Desa tersebut saksi lihat pada siang hari ;

-

Bahwa mengenai Bukti T-15, tidak pernah saksi ketahui ;

-

Bahwa

saksi

tahu

apa

permasalahan

Kepala

Desa

diberhentikan dari BPD ; -

Bahwa setahu saksi pemberhentian Anasrun ada gejolak antara BPD dengan Kepala Desa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tentang pemerasan ;

-

Bahwa saksi tidak tahu mengenai tapal batas ;

-

Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota LPM ;

-

Bahwa saksi pernah menerima SK dari Kepala Desa yang maksudnya saksi tidak tahu ;


-

Bahwa saksi ada masuk Anggota LPM dan Ketuanya di Desa Baru adalah Pak Arifin ;

-

Bahwa saksi bukan Anggota LPM ;

-

Bahwa setahu saksi tugas Linmas menjaga ketertiban dalam masyarakat Desa ;

-

Bahwa

selama

saksi

bertugas

tidak

ada

masalah,

masalahnya hanya pemberhentian Kepala Desa saja ; -

Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya pemberhentian Kepala Desa tersebut ;

-

Bahwa waktu pengangkatan Kepala Desa yang baru saksi tidak tahu ;

-

Bahwa saksi 2 (dua) minggu yang lalu mengundurkan diri dari Anggota Linmas ; Menimbang,

bahwa

Tergugat

dalam

perkara

ini

selain

mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : SUSILAWATI, SH, Tempat dan tanggal lahir/Tandun, 06-02-

1.

1980,

jenis

kelamin

Perempuan,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan

Melati

Desa/Kelurahan

Rt.

001/Rw.

Bangkinang,

005

Kecamatan

Bangkinang, Kabupaten Kampar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam (dibawah sumpah

memberikan

keterangan

sebagai

berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ;


-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Tergugat mengenai penomoran Surat Keputusan Bupati Kampar ;

-

Bahwa setahu saksi kalau SK Bupati belum diberi nomor, belum dapat di keluarkan ;

-

Bahwa saksi bekerja di kantor Bupati Kampar di Bagian Hukum ;

-

Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2006 di staf Bagian Hukum sampai April 2012, setelah itu saksi diangkat sebagai Kasubbag Arsip dan Dokumentasi dibawah Kepala Bagian Hukum ;

-

Bahwa yang dapat saksi jelaskan masalah perkara ini yaitu yang digugat adalah SK obyek sengketa, kalau penomoran dibagian Hukum baru ditanda tangani oleh Bupati Kampar dan setelah itu kembali lagi ke Bagian Hukum ;

-

Bahwa kenapa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi dibagian Hukum dan SK yang digugat belum ada nomornya ;

-

Bahwa prosedur pembentukan SK Bupati dibuat di SKPD Pemakarsa dan dikonsultasikan ke Bagian Hukum setelah itu diparaf dan diajukan ke Bupati ;

-

Bahwa setahu saksi dalam pengambilan/pembuatan SK dibuat Berita Acara dan setelah diparaf dibagian Hukum baru ditanda tangani oleh Bupati ;

-

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2012 ada 5 SK Bupati salah satunya SK Kepala Desa Baru ;


-

Bahwa setahu saksi setelah penomoran SK bagian Hukum menyampaikan kepada SKPD Pemakarsa ;

-

Bahwa setahu saksi SK dibuat rangkap 3 (tiga), satu rangkap diparaf dibagian hukum, yang lainnya tidak diparaf dan dikembalikan kepada SKPD Pemakarsa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa SK yang tidak ada nomor dan tanggalnya yang disampaikan kepada Penggugat ;

-

Bahwa setahu saksi SK yang diparaf 1 dan 2 tidak diparaf ;

-

Bahwa setahu saksi membedakan naskah aslinya dari SK yang diparaf, apabila SKPD Pemakarsa mengeluarkan SK itu tanggung jawab yang bersangkutan ;

-

Bahwa setahu saksi yang memberikan Cap/Stempel dibagian Umum atau di SKPD yang bersangkutan ;

-

Bahwa setelah penomoran yang 1 diparaf tetap dibagian Hukum, 2 yang tidak diparaf dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan ;

-

Bahwa setelah ditanda tangani Bupati wajib dikembalikan ke Bagian Hukum karena satu-satunya

yang memberikan

nomor adalah di Bagian Hukum ; -

Bahwa ditunjukkan Bukti P-2, SK belum ada nomor dan tanggal, SK ini pernah sampai ke Bagian Hukum tapi saksi tidak tahu persis, tapi yang aslinya tetap pegangan di bagian Hukum dan yang lainnya ke SKPD ;

-

Bahwa setahu saksi untuk mencocokkan SK yang asli adalah naskah yang diparaf ;

-

Bahwa kalau terjadi penggandaan setahu saksi tetap yang diakui yang dibagian Hukum ;


-

Bahwa setahu saksi SK ini memang tidak dicap, dan tidak boleh di cap berdasarkan Undang-Undang ;

-

Bahwa setahu saksi kalau ada tanda tangannya sah, walaupun tidak ada nomor dan tanggalnya ;

-

Bahwa setahu saksi yang menanda tangani SK tersebut Bupati Jefry Noer dan bukan ditanda tangani oleh Bupati Burhanuddin Husin ;

-

Bahwa setahu saksi mengenai penomoran SK sudah sering di cek ;

-

Bahwa

setahu

saksi

angka

romawi

dalam

penomoran

menyebutkan bulan pembuatannya angka 141 tersebut indeks nomor untuk Kepala Desa, angka 30 menunjukkan nomor Sknya ; -

Bahwa SKPD Pemakarsa maksudnya asal surat tersebut, disitu terlihat Pemdes, kita kembalikan lagi ke Pemdes ;

-

Bahwa setahu saksi kalau Camat mutasi langsung dibawah Bupati ;

-

Bahwa

semestinya

surat

itu

melalui

Instansi

terkait,

Penggugat menerima SK tanpa nomor dan tanggal dari Camat, setahu saksi yang asli ada naskahnya dan SK obyek sengketa saksi tidak tahu ; -

Bahwa saksi tidak tahu apa kewenangan Camat memberikan SK kepada Kepala Desa ;

-

Bahwa setahu saksi SK obyek sengketa di persidangan ada 2 (dua) dengan tulisan tangan, disitu tertera paraf Asisten, paraf Sekda dan Paraf Kabag Pemdes ;

-

Bahwa setahu saksi kalau SK tanggal 22 Pebruari 2012 diparaf oleh Kabag Pemdes ;


-

Bahwa setahu saksi seandainya ada SK Bupati (Draf), konsep tersebut dari SKPD Pemakarsa yang menyampaikannya kepada Bupati adalah bagian Hukum ;

-

Bahwa

setahu

saksi

setelah

itu

kalau

ada

catatan

dikembalikan lagi ke Pemdes untuk diperbaiki ; -

Bahwa saksi tidak tahu yang mengeluarkan/membuat SK Pemberhentian Kepala Desa apa ada dicatat/disposisi dari Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa ;

-

Bahwa setahu saksi kalau disposisi Bupati tidak sampai ke Bagian Hukum ;

-

Bahwa setahu saksi kesimpulannya Bupati tanda tangan setelah melalui proses ; RUSTAM

2.

DT.

JELO

SUTAN,

Tempat

/Desa jenis

dan

tanggal

Baru,

lahir

01-01-1965,

kelamin

laki

kewarganegaraan

-

laki,

Indonesia,

tempat tinggal di Dusun I Desa Baru Rt. 004/Rw. 001 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pekerjaan Wiraswasta,

agama

Islam

(dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;


-

Bahwa

saksi

dihadirkan

dipersidangan

saksi

mendapat

informasi kalau Anasrun menggugat Bupati Kampar ke PTUN karena dia diberhentikan sebagai Kepala Desa ; -

Bahwa selaku Ketua BPD ada membuat Keputusan 2 (dua) kali untuk pemberhentian Anasrun selaku Kepala Desa, setahu saksi masalahnya awalnya kami mendapat surat dari LPM isinya menerima laporan dari Pak H. Ibrahim ianya dimintai uang 30 juta dilampiri Surat Pernyataan H. Ibrahim dan melakukan pungutan ke masyarakat seperti Proposal MTQ, sesuai kewenangan kami sebagai Ketua BPD dan H. Ibrahim untuk mengklarifikasi tanggal 23 Oktober 2010 di Aula Desa Baru. Kenapa dibuat rapat tersebut karena yang akan menggelar Demo dan diadakan rapat terlebih dahulu dan kami mengundang Polsek Siak Hulu, dari analisa kami bahwa surat pernyataan H. Ibrahim tersebut benar dia yang membuat dan Anasrun mengakui ada minta uang untuk pembuatan Surat Tanah yang sudah ada pemiliknya, dan proposal MTQ ditanyakan kepada Anasrun tersebut yang dijawabnya itu adalah kewenangan dia selaku Kepala Desa, prosesnya

dari

awal

kami

tidak

ada

niat

untuk

memberhentikan Kepala Desa, tapi Sdr Anasrun mengundang masyarakat yang lain, sehingga hampir terjadi keributan, untung ada Polisi dari polsek Siak Hulu. Pada tanggal 25 Oktober 2010 BPD Desa Baru mengadakan rapat untuk membahas segala sesuatu tentang tingkah laku Kepala Desa dan

BPD

berkesimpulan

sudah

tidak

mungkin

mempertahankan Anasrun sebagai Kepala Desa, disitu kami


menandatangani surat usulan pemberhentian Kepala Desa Anasrun ; -

Bahwa setahu saksi Kepala Desa Anasrun ada melakukan pungutan-pungutan dari masyarakat, Peraturan Desa dalam Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, dia melanggar Undang-Undang dan Perda dan disetujui BPD dan disetujui oleh Bupati Kampar ;

-

Bahwa

pada

tahun

2011

pemberhentian

Kepala

Desa,

BPD

mengusulkan

BPD telah

lagi

melaporkannya

kepada Bupati sehingga Inspektorat datang ke Desa Baru dan BPD tidak menghadiri Inspektorat dan esok harinya seluruh Anggota BPD datang ke Bangkinang untuk mendatangi Inspektorat untuk

diperiksa termasuk H.

Ibrahim dan

beberapa hari kemudian BPD diundang oleh Asisten I tapi hadir di Kantor Camat, yang disampaikan bahwa Bupati akan membina terlebih dahulu kepada Kepala Desa Anasrun ; -

Bahwa

setahu

saksi

didalam

penerbitan

SK

tentang

Pemberhentian Kepala Desa ada masuk 2 (dua) laporan, dari Hj. Zubaidah tanahnya diterbitkan Anasrun atas nama orang lain, kedua Pak Ernit juga tanahnya dibuatkan SKT dan dibatalkan, kemudian diterbitkan atas nama orang lain ; -

Bahwa setahu saksi Kepala Desa Anasrun mengulangi perbuatannya lagi ;

-

Bahwa setahu saksi tugas pokok BPD sebagai mitra Desa, membuat Peraturan Desa jika Kepala Desa tidak mampu, melaksanakan sistem kontrol Desa dan mengamankan Desa ;

-

Bahwa setahu saksi usul Pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa termasuk tugas BPD ;


-

Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD tanggal 11 Maret 2008 dan dilantik tanggal 27 Maret 2008 ;

-

Bahwa setahu saksi Anggota BPD Desa Baru awalnya 13 (tiga belas) orang, Sintong mengundurkan diri karena ingin mengikuti Pemilihan RW dan Pak Asep Subari mengundurkan diri karena pindah ke Indragiri Hulu ;

-

Bahwa setahu saksi semua Keputusan BPD ditanda tangani oleh semua Anggota BPD kecuali oleh Anggota BPD atas nama Ir. Nurhadi ;

-

Bahwa setahu saksi Anggota BPD Ir. Nurhadi diundang rapat 2 (dua) hari sebelumnya ;

-

Bahwa setahu saksi Ir. Nurhadi tinggalnya di Dusun II ;

-

Bahwa

saksi

sudah

lupa

tanggal

berapa

Sintong

mengundurkan diri sebagai Anggota BPD ; -

Bahwa saksi masih ingat tanggal berapa mengusulkan pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa yaitu tanggal 25 Juni 2010 dan tanggal 25 Juni 2011 ;

-

Bahwa setahu saksi setiap BPD mengadakan Rapat dibuat Notulen dan Berita Acara Rapat ;

-

Bahwa setahu saksi BPD ada pernah membuat surat ke Camat yang tembusannya disampaikan kepada Bupati ;

-

Bahwa setahu saksi tehnis pembuatan surat BPD harus diketahui oleh semua Anggota BPD, dan mengenai usulan kewenangan Pimpinan dan diberitahukan kepada Anggota ;

-

Bahwa selain itu ada lagi surat yang dikirimkan melalui Camat, surat BPD disetujui lebih kurang 2 tahun berjalan, setelah itu Bupati menyetujui surat tersebut karena Zaimah tidak mampu sebagai Kepala Desa ;


-

Bahwa setahu saksi M. Haris CH sebelumnya adalah sebagai Kepala Dusun ;

-

Bahwa setahu aksi M. Haris CH dilantik tanggal 24 Pebruari 2012 di Aula Kantor Camat Siak Hulu ;

-

Bahwa peran saksi dalam pelantikan M. Haris CH saksi diberitahu oleh Camat ada Pelantikan M. Haris CH ;

-

Bahwa setahu saksi kelau Pengganti Kepala Desa sudah dilantik, dengan sendirinya Kepala Desa lama diberhentikan ;

-

Bahwa

saksi

mendapatkan

SK

Pemberhentian

Anasrun

mendapat foto copynya dari M. Haris CH ; -

Bahwa saksi mendapat SK dari Hanafi Kasie Pemerintahan Kantor Camat Siak Hulu ;

-

Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh Anasrun kalau dia diberhentikan ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat rapat BPD tanggal 25 Oktober 2010 mengundang Anasrun dan pada waktu itu Anasrun datang ;

-

Bahwa setahu saksi M. Haris Kepala Dusun I ;

-

Bahwa saksi tidak tahu Kadus I ditempati oleh siapa ;

-

Bahwa

setahu

saksi

tahun

2012

BPD

belum

pernah

mengadakan Rapat ; -

Bahwa setahu saksi cara BPD mengundang 2 (dua) hari sebelum Rapat wajib menyampaikan Undangan ;

-

Bahwa tanda tangan saksi ada 2 (dua), kedua-duanya tanda tangan saksi resmi ;

-

Bahwa setahu saksi tidak rapat di Kantor Desa karena ada yang mengundang Rapat di rumah H. Ibrahim ;


-

Bahwa

setelah

dibuat

surat

terlebih

dahulu

tidak

disosialisasikan kepada Anggota itu kewenangan Pimpinan ; -

Bahwa yang menjadi rujukan surat tahun 2010 dasar pengusulan Anasrun ;

-

Bahwa rujukan surat tahun 2010 yang dijadikan dasar BPD untuk memberhentikan Kepala Desa disampaikan kepada DPR ;

-

Bahwa pada saat laporan itu saksi sebagai Ketua BPD ;

-

Bahwa saksi ada menelpon Ir. Nurhadi, saksi tidak menyuruh tanda tangan, saksi tanyakan dia dimana memberitahukan untuk Rapat ;

-

Bahwa benar tanda tangan saksi tahun 2010 dan tahun 2011 berbeda ;

-

Bahwa masalah surat menyurat di

BPD yang berhak

menandatangani adalah Pimpinan BPD, Wakil Ketua dan Notulen ; -

Bahwa setahu saksi cukup banyak surat BPD yang keluar, ada ke Bupati, Camat dan Masyarakat ;

-

Bahwa saksi lupa berapa surat yang keluar ;

-

Bahwa setahu saksi tahun 2011 ada 2 (dua) surat yang keluar, pertama surat pengusulan dan kedua surat untuk penggantian nama ;

-

Bahwa setahu saksi tahun 2012 surat keluar ada lebih kurang 10 (sepuluh) buah ;

-

Bahwa setahu saksi surat penggantian Zaimah kepada M. Haris CH bulan Pebruari ;

-

Bahwa setahu saksi surat pengusulan kedua Kepala Desa bulan januari 2011 ;


-

Bahwa setahu saksi bulan Januari 2011 ada surat keluar ;

-

Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu hasil temuan Inspektorat ;

-

Bahwa usul pemberhentian Anasrun ada dari usul yang lain yaitu dari Penghulu Adat ;

-

Bahwa Penghulu Adat ada mengusulkan Pemberhentian Penggugat ;

-

Bahwa setahu saksi BPD tidak pernah melaporkan ke Polisi tentang Laporan Masyarakat atas perbuatan Kepala Desa ; TIMBUL A. K. PARDEDE,

3.

Tempat/tanggal 03-07-1970,

lahir,

Medan,

Kewarganegaraan

Indonesia, jenis kelamin Lakilaki,

tempat

tinggal

di

Jalan

Anggun II No. 28 Rt. 004/Rw. 002 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten

Kampar,

pekerjaan

Wiraswasta,

Kristen

(dibawah

agama sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada


Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa alasan saksi datang ke Pengadilan saksi diminta jadi saksi oleh BPD ;

-

Bahwa

saksi

memberikan

kesaksian

permasalahan

Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa ;


-

Bahwa kenapa Bupati mengeluarkan SK Pemberhentian tersebut setahu saksi Bupati membalas surat dari BPD ;

-

Bahwa setahu saksi BPD ada mengeluarkan surat yang menurut kabar surat usulan Pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa ;

-

Bahwa setahu saksi surat BPD tersebut tahun 2011 dan seingat saksi hanya yang itu saja ;

-

Bahwa jabatan saksi Wakil Ketua BPD Desa Baru sejak tahun 2008 ;

-

Bahwa

saksi

menjadi

Wakil

Ketua

BPD

berdasarkan

pemilihan oleh masyarakat ; -

Bahwa setahu saksi tugas BPD mengawasi Pemerintahan Desa ;

-

Bahwa setahu saksi mengusulkan pemberhentian Kepala Desa tugas BPD ;

-

Bahwa setahu saksi pengusulan pemberhentian Anasrun sebagai Kepala Desa ada dirapatkan ;

-

Bahwa setahu saksi penyebab Anasrun diusulkan untuk diberhentikan berdasarkan pengaduan masyarakat ke BPD, BPD menindaklanjutinya dan BPD berkesimpulan Kepala Desa Anasrun tidak cakap menjabat Kepala Desa ;

-

Bahwa setahu saksi dalam Rapat BPD dilakukan di Balai Desa dan ada juga dilakukan di rumah ;

-

Bahwa setahu saksi dari kedua rapat BPD tersebut yang dibahas

disepakati

untuk

mengusulkan

pemberhentian

Anasrun ; -

Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang disampaikan Bupati melalui Camat ;


-

Bahwa setahu saksi Bukti T-14 mengenai laporan masyarakat terhadap

Kepala

berdasarkan

Desa

usul

dan

rapat

masyarakat

BPD minta

dan

Anasrun,

mengusulkan

pemberhentian Anasrun ; -

Bahwa setahu saksi rapat BPD di Balai Desa dan rapat BPD dengan masyarakat ;

-

Bahwa saksi tahu tentang usulan pemberhentian tentang tindaklanjutnya karena diberitahu ;

-

Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi diberitahu ;

-

Bahwa saksi tidak tahu penggantian Zaimah, tapi saksi ditelpon oleh Zaimah bahwa dia diganti oleh M. Haris CH ;

-

Bahwa saksi setuju M. Haris CH sebagai Pejabat kepala Desa yang baru ;

-

Bahwa setahu saksi sebelumnya jabatan M. Haris CH sebagai Kepala Dusun ;

-

Bahwa saksi tahu kalau M. Haris CH dilantik sebagai kepala Desa ;

-

Bahwa

saksi

tidak

pernah

melihat

SK

Pemberhentian

Anasrun ; -

Bahwa setahu saksi tahun 2012 belum ada Rapat BPD ;

-

Bahwa setahu saksi di Desa Baru ada 3 (tiga) Dusun ;

-

Bahwa setahu saksi Kepala Dusun I masih kosong ;

-

Bahwa saksi tidak ada Rapat berdua dengan Ketua BPD ;

-

Bahwa saksi tahu Zaimah membuat surat pernyataan tidak mampu sebagai Kepala Desa ;

-

Bahwa saksi tahu Zaimah digantikan oleh M. Haris CH ;

-

Bahwa saksi tahu M. Haris CH menjabat Kepala Desa setelah ditelpon oleh Ketua BPD ;


-

Bahwa sebagai Wakil Ketua BPD saksi masuk sebagai unsur Pimpinan di BPD ;

-

Bahwa setelah ditunjukkan bukti T-14, saksi tidak tahu kalau ada revisi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa tahun 2010 apa tahun 2011 pengusulan pemberhentian Penggugat ;

-

Bahwa setahu saksi usulan tahun 2010 dan usulan tahun 2011 tidak ada bedanya, karena surat yang kedua menyusul surat yang pertama ;

-

Bahwa

setahu

saksi

surat

yang

pertama

belum

ditindaklanjuti, makanya dibuat surat kedua ; -

Bahwa saksi ada memberikan kesaksian di Inspektorat ;

-

Bahwa setahu saksi hasilnya ada bahasa Pembinaan ;

-

Bahwa

selama

Anasrun

menjabat

Kepala

Desa

ada

Pembangunan yang tidak jalan yaitu seperti Rehab Kantor Desa, Penyaluran Anggaran untuk Kamar Mandi Masjid ; -

Bahwa setahu saksi Ir. Nurhadi sudah dikasih Undangan tapi dia tidak hadir ;

-

Bahwa terkait masalah ini saksi tanda tangan ;

-

Bahwa setahu saksi lebih kurang 8 (delapan) orang Anggota BPD yang hadir Rapat ;

-

Bahwa setahu saksi Rapat BPD karena rapatnya malam diadakan di rumah yang bersedia ;

-

Bahwa setahu saksi tahun 2012 belum ada rapat BPD ;

-

Bahwa setahu saksi dengan Kepala Desa yang baru dengan BPD ada Rapat ;

-

Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah Pemkab Kampar menyalurkan bantuan ;


-

Bahwa setahu saksi bahwa BPD rapat dan mengusulkan keputusan BPD tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Anasrun ;

-

Bahwa setahu saksi terakhir kali sejak pengusulan yang pertama sudah tidak ada lagi rapat koordinasi dengan Kepala Desa ;

-

Bahwa

saksi

tidak

pernah

melihat

hasil

Pemeriksaan

Inspektorat ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan

Kesimpulan

dalam

perkara

ini

secara

tertulis

masing-masing pada tanggal 21 Juni 2012 ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/30/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu ; Menimbang,

bahwa

gugatan

Penggugat

pada

pokoknya

didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Baru diangkat dan dilantik sebagai kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati


Nomor 141/Pem/342/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar oleh Bupati Kampar (vide bukti P-1) ; -

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/ /2012 tanggal ….. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dikeluarkan Bupati Kampar (vide bukti P-2) ;

-

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat banyak mengandung unsur cacat hukum yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa tanpa didasarkan atas penelitian yang cermat sehingga

melanggar

ketentuan

dan

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik, hal mana dapat dilihat dari tidak ada alasan yang seyogyanya dapat mengakibatkan fatalnya suatu kesalahan dari pejabat kepala Desa Baru ANASRUN secara nyata yang serta merta dikeluarkan surat pemberhentiannya secara permanen dan digantikan langsung oleh M. HARIS CH sebagai Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa yakni seorang Kepala Dusun di desa Baru ; -

Bahwa

cacatnya

surat

141/PEMDES/……/2012

Keputusan tentang

Bupati

Kampar

Nomor

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terlihat jelas surat keputusan itu dikeluarkan dengan tanpa nomor apalagi ditetapkan tanpa memuat tanggal, bulan maupun tahun sehingga dapatlah dinyatakan Putusan Bupati Kampar ini suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum ;


Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan untuk menyingkat uraian dalam putusan, bantahan tersebut tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum, namun sudah tercantum dalam hal tentang duduknya perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Menimbang, menyatakan

bahwa

bahwa Surat

mengenai

dalil

Keputusan

obyek

Penggugat

yang

sengketa

tidak

memenuhi ketentuan yang berlaku karena tidak ada nomor, tanggal dan sebagainya ternyata telah dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat berupa : -

T-6 Surat Keputusan obyek sengketa yang telah diberi nomor, tanggal dan cap ;

-

T-1 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

-

T-2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

-

T-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

-

T-5 Berita Acara Hasil Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kampar ;

-

T-7 Buku Register Penomoran Keputusan Bupati Kampar tahun 2012 ;

Dan di depan persidangan telah didengar keterangan saksi Ibu Susilawati, SH., Kasubbag Arsip dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Kantor Bupati Kampar yang diajukan oleh Tergugat yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :


-

Bahwa Surat Keputusan Bupati hanya dapat dikeluarkan jika telah diberi nomor dan tanggal ;

-

Bahwa Tanggal dan Penomoran Surat Keputusan Tergugat dilakukan oleh Kabag Hukum ;

-

Bahwa Surat Keputusan Bupati yang asli selalu berada pada bagian hukum ;

-

Bahwa Prosedur pembentukan SK Bupati dibuat di SKPD Pemprakarsa setelah itu dikonsultasikan ke bagian Hukum dan diparaf lalu diajukan ke Bupati. Setelah ditandatangani oleh Bupati dikembalikan ke bagian Hukum untuk diberi nomor ;

-

Bahwa baik SK Bupati yang didalilkan Penggugat (vide bukti P-2) maupun Tergugat (vide bukti T-6) sama-sama ditandatangani oleh Bupati ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

berdasarkan

fakta-fakta

hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang telah diberi nomor, tanggal serta paraf yaitu SK Nomor 141/PEMDES/30/2012 (vide bukti T-6) tanggal 22 Februari 2012 ; Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan obyek gugatan a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan : Apakah Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan (Keputusan in litis) ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

tidak

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ? ; Dari segi kewenangan : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa jo Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 tahun 2007


tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 28 ayat (5) “Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima” ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 tahun 2007 Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat” ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

peraturan

tersebut Tergugat in casu Bupati Kampar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan obyek sengketa ; Dari segi Prosedural dan Substansi Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa usul pemberhentian Kepala Desa baru in casu Penggugat sudah diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 02/BPD/DB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa baru Nomor 03/BPD/DB/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Baru Nomor 022/BPD/DB/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Anasrun in casu Penggugat sebagai Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Surat

keputusan

BPD

pertama tanggal 25 Juni 2010, fakta di persidangan menunjukkan telah

ditindaklanjuti

oleh

Tergugat

dengan

diturunkannya

INSPEKTORAT dan hasil dari pemeriksaan telah dituangkan dalam Laporan

Khusus

Hasil

Pemeriksaan

Nomor

:

14/INSP/LKHP/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 (vide bukti T-17)


dan ditegaskan dengan bukti T-19 berupa surat Bupati Kampar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kampar tanggal 30 Desember 2010, Perihal Tindak Lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kab. Kampar tahun 2010 ; Menimbang, bahwa tanggal 17 Januari 2011 Camat Siak Hulu

juga telah mengadakan musyawarah di Kantor Camat Siak

Hulu yang dihadiri Kabag Pemerintahan Desa dan Kasubbag Perangkat Desa serta BPD Desa Baru beserta anggota dan Kepala Desa namun hasilnya tidak dapat diterima oleh BPD Desa Baru sebagai perwakilan masyarakat ; Menimbang, bahwa tanggal 21 Januari 2011 kemudian BPD kembali mengusulkan kepada Bupati melalui Camat tentang usulan Pemberhentian Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap usulan ini sampai akhir tahun 2011 tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat ; Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tergugat boleh mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan usulan BPD yang lama ? ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 jo Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 Pasal 28 ayat 5 dijelaskan bahwa “Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana ayat 3

dan 4 ditetapkan dengan

Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak usul diterima”. Artinya ketika melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan

maka

usul

tersebut

telah

kadaluarsa/lewat waktu ; Menimbang, bahwa Surat BPD Nomor 022/BPD/DB/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 (vide bukti T-13) disebutkan bahwa Perihal


surat tersebut adalah : Menyusul tindak lanjut Keputusan BPD Desa Baru No. 02/BPD/DB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa ; Menimbang, bahwa terhadap surat ini, terdapat fakta di persidangan bahwa Perihal Surat yaitu Tindak lanjut Keputusan BPD Desa Baru No. 02/BPD/DB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 telah Tergugat proses dengan diturunkannya INSPEKTORAT dan hasil dari pemeriksaan

telah

dituangkan

dalam

Laporan

Khusus

Hasil

Pemeriksaan

Nomor : 14/INSP/LKHP/X/2010 tanggal 10 Oktober

2010 (vide bukti T-17) dan ditegaskan dengan bukti T-19 berupa surat Bupati Kampar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kampar tanggal 30 Desember 2010, Perihal Tindak Lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kab. Kampar tahun 2010 ; Menimbang, bahwa di dalam Duplik Tergugat disampaikan bahwa usulan pemberhentian Kepala Desa Baru tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyatakan “Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD”; Menimbang, bahwa jika Tergugat mendasarkan pada usulan BPD Nomor 022/BPD/DD/I/2012 yang diajukan tanggal 3 Januari


2012,

pertanyaannya

adalah

apakah

usulan

tersebut

telah

memenuhi ketentuan seperti yang diuraikan di atas ?; Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut : -

Bahwa terhadap usulan BPD Nomor 022/BPD/DD/I/2012, Saksi Timbul Pardede sebagai wakil BPD, H. Sairin. K, S.Sos dan Ir. Nurhadi sebagai anggota BPD menyatakan bahwa BPD tidak pernah melakukan rapat atau konsultasi sebelumnya terhadap usulan BPD tersebut ;

-

Bahwa selama tahun 2012, BPD tidak pernah mengadakan rapat ; Hal ini ditegaskan oleh saksi Rustam Dt. Jelo Sutan sebagai Ketua BPD, Timbul A.K. Pardede sebagai Wakil BPD, H. Sairin. K, S.Sos sebagai anggota dan Ir. Nurhadi sebagai anggota BPD ;

-

Bahwa usulan BPD tanggal 3 Januari 2012, hanya ditandatangani dan diketahui oleh Ketua BPD ; Hal ini ditegaskan oleh saksi Rustam Dt. Jelo Sutan sebagai Ketua BPD, Timbul A.K. Pardede sebagai Wakil BPD, H. Sairin. K, S.Sos dan Ir. Nurhadi sebagai anggota BPD ;

-

Bahwa bukti T-20 berupa Surat BPD Desa Baru Nomor : 023/BPD/DB/II/2012

tanggal

13

Februari

2012

perihal

rekomendasi nama pengganti Pjs.

Kepala Desa Baru dari

Sekretaris

M.

Desa

Zaimah

kepada

Haris,

CH.

hanya

ditandatangani dan diketahui oleh Ketua BPD, wakil dan anggota lain tidak mengetahui. Hal ini ditegaskan oleh saksi Rustam Dt. Jelo Sutan sebagai Ketua BPD, Timbul A.K. Pardede sebagai Wakil BPD, H. Sairin. K, S.So dan Ir. Nurhadi sebagai anggota BPD ;


Menimbang, memperlihatkan

bahwa

bahwa

berdasarkan

prosedur

Pasal

fakta 17

ayat

dipersidangan 4

Peraturan

Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 jo Pasal 28 ayat 4 Perda No 4 tahun 2007, tidak atau belum dilakukan oleh BPD ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditinjau dari segi prosedural dan substansial dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan ; Menimbang, bahwa segala dalil-dalil, surat-surat, bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti dan seksama oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan terhadap dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksisaksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan

Penggugat

dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; Memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan Undangundang

No.

Kabupaten

51

tahun

Kampar

2009,

Nomor.

4

Peraturan tahun

Pemerintah

2007

tentang

Daerah Tatacara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa tersebut ;


MENGADILI: -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/30/2012

tanggal

22

Februari

2012

tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -

Mewajibkan

Tergugat

untuk

mencabut

Surat

Keputusan

No. 141/PEMDES/30/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari RABU tanggal 27 JUNI 2012, oleh kami, DEWI ASIMAH, SH sebagai Ketua Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH dan YUDI RINALDI SURACHMAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

SELASA tanggal 3 JULI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut

diatas, dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH, sebagai Panitera


Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH.

DEWI ASIMAH, SH.

HAKIM ANGGOTA II, ttd

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.

Panitera Pengganti, ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Administrasi/HHK .................................... :

Rp. 30.000,-

2.

Alat Tulis Kantor ....................................... :

Rp. 50.000,-

3.

Surat-surat Panggilan ................................ :

Rp. 40.000,-

4.

Meterai ...................................................... :

Rp.

6.000,-

5.

Redaksi Putusan ....................................... :

Rp.

5.000,-

J u m l a h .................................................. :

Rp. 131.000,-

(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

Recommend Documents