PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

P U T U S A N NOMOR : 31/G/2012/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa

antara :

SONDANG PANJAITAN,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah IV No. 6 Rt. 01/Rw. 07 Pekanbaru ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : 1.

SYAHRIAL, SH.

2.

YALID, SH.,MH.

3.

H.S. HARDI, SH

masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, kewarganegaraan

Indonesia, dari Kantor

Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Propinsi Riau, beralamat

di

Jalan Riau Ujung Nomor 85 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor :

018/SKH/BPKH-MKGR/R/V/2012 tanggal 2 Mei

2012,

selanjutnya

disebut

sebagai .................................. PENGGUGAT ;

Hal 1 dari 43 Hal. Put. No. 31/G/2012/PTUN-Pbr

MELAWAN KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

KAMPAR,

berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : 1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, SH,MH, Kepala

Seksi

Sengketa

Konflik

dan

Perkara; 2. AHMAD LUTFI Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara; Keduanya

kewarganegaraan

Indonesia,

beralamat di Jl. Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,

pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 635/Sk-14.01/VII/2012 tanggal 25

Juli

2012

selanjutnya

disebut

sebagai ...........................…. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2012 Register Nomor : 31/G/2012/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.31/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 17 Juli 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;


Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PenPP/2012/PTUN-Pbr tanggal 18 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PenHS/2012/PTUN-Pbr tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Juli 2012 yang

diterima

dan

didaftarkan

di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2012 dengan Register Nomor : 31/G/2012/PTUN-Pbr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : “SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 1569 Tanggal 15 Januari 2005, LETAK TANAH DI DESA KARYA INDAH, LUAS : 19.040 M2, SURAT UKUR NOMOR : 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005, atas nama H. DALIMI” ; Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat adalah : 1.

Bahwa sekitar tahun 1983 Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar atau 20.000 M2 dari Sdr. Mhd. Yusuf/Sidar, yang terletak dahulu di RT. II/RK V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan sekarang dikenal dengan RT 12/RW 03 Dusun I


Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut : -

Sebelah

Utara

berbatasan

dengan

tanah

S.

Panjaitan

.................................................................................. 160 Mtr -

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah O. Napitupulu .................................................................................. 160 Mtr

-

Sebelah

Barat

berbatasan

dengan

tanah

Abdul

Malik

.................................................................................. 125 Mtr -

Sebelah

Timur

berbatasan

dengan

tanah

Jalan/Gang

.................................................................................. 125 Mtr Jual beli tersebut dibuktikan dengan Akta Jual-Beli Nomor : 22/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 yang ditanda tangani oleh Ketua RT V Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar ; 2.

Bahwa sekira tanggal 6 Desember 1984 datanglah Ny. Sinurtua Panjaitan kepada Penggugat dengan mengatakan, bahwa tanah milik

Penggugat

ada

yang

ingin

membelinya

dan

untuk

mempermudah jual beli tersebut, maka Ny. Sinurtua Panjaitan minta kepada Penggugat untuk menandatangani blanko Surat Jual-Beli kosong diatas segel, dimana Penggugat di dalam Surat Jual-Beli ini adalah sebagai Pihak Pertama/Penjual, dan Pihak Kedua/Pembeli dikosongkan, dengan catatan nanti setelah terjadi jual beli barulah ditanda tangani oleh pembelinya, demikian menurut penjelasan Ny. Sinurtua Panjaitan ; 3.

Bahwa setelah Penggugat menunggu beberapa tahun, tidak ada berita apapun dari Ny. Sinurtua Panjaitan tentang jual beli tersebut, dan Penggugat tidak pula bertanya kepada Ny. Sinurtua

Panjaitan.

Namun

sekitar

pertengahan

bulan


September, tahun 2000 Penggugat mendapat informasi, bahwa tanah miliknya telah beralih nama menjadi atas nama Ny. Sinurtua Panjaitan, dengan cara blanko Surat Jual Beli diatas segel kosong tersebut, diisi oleh Ny. Sinurtua Panjaitan dengan menuliskan namanya sebagai pembeli dari tanah tersebut ; 4.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2000 Penggugat segera mengirim surat kepada Ketua RT 12/RW 007 (Sdr. Asman Kurniadi)

untuk

dikhawatirkan

memblokir

akan

segel

tersebut

disalahgunakan

oleh

diatas, Ny.

karena

Sinurtua

Panjaitan ; 5.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir (2) dan butir (3) diatas, Akta Jual Beli Nomor : 22/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari

1983

milik

Penggugat

(S.

Panjaitan

atau

kepanjangannya adalah Sondang Panjaitan), telah beralih nama menjadi

milik

S.

Panjaitan

(atau

kepanjangannya

adalah

Sinurtua Panjaitan), dengan dasar blanko kosong segel Surat Jual Beli, maka Ny. Sinurtua Panjaitan mengurus surat baru atas namanya sendiri (Ny. Sinurtua Panjaitan), dan kemudian terbit

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

(SKGR)

Nomor

:

595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemerintahan setempat, mulai dari Ketua RT 12, Ketua RW 03, Kepala Dusun I dan Kepala Desa Karya Indah ; 6.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2004 Ny. Sinurtua Panjaitan atas dasar Surat Tanah Baru itu menjual tanah tersebut kepada Sdr. H. Dalimi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Kepala Desa Karya Indah dengan Nomor : 595/502/Ki/2004 tertanggal 22 April 2004, dimana dalam SKGR tersebut juga ikut ditanda tangani dan


diberi cap/stempel oleh Ketua RT 12 (Sdr. Sutopo), RW 03 (Sdr. Sukar) serta Kepala Dusun I (Sdr. H. Adnan) namun tidak ditanda tangani oleh Camat Tapung (pada waktu itu adalah Sdr. Drs. Ranayus) ; 7.

Bahwa dikarenakan tanah milik Penggugat telah dijual-belikan Ny. Sinurtua Panjaitan kepada H. Dalimi Abdullah tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat, maka perbuatan Ny. Sinurtua Panjaitan sebagaimana tersebut pada butir (6) gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

8.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2004 Penggugat melalui anak kandungnya (Sdr. Timbul Chandra) mengirim surat kepada Bapak Sutopo, Ketua RT 12 Dusun I Sei Sibam untuk membatalkan surat jual-beli tersebut, karena surat dasar yang menimbulkan Surat Jual Beli yang telah diterbitkan oleh Bapak Sutopo tersebut adalah rekayasa dari Ny. Sinurtua Panjaitan dan AT. Napitupulu (suaminya) ;

9.

Bahwa sampai dengan awal bulan Juni 2004 ternyata surat Pengghgat diatas tidak mendapat tanggapan dari Pihak RT 12 maupun dari Pihak Ny. Sinurtua Panjaitan, sehingga pada tanggal 9 Juni 2004 Penggugat melaporkan masalah ini kepada Pihak

Kepolisian

Penerimaan namun

Resor

Laporan

perkara

No. ini

Kampar, Pol.

melalui

STPL.

sampai

Surat

Tanda

224/K/VI/2004/Res,

sekarang

tidak

ada

perkembangannya ; 10. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2004 terdengar khabar, bahwa Sdr. H. Dalimi Abdullah yang membeli tanah dari Ny. Sinurtua Panjaitan tersebut akan meningkatkan status surat tanah terperkara menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kantor


Pertanahan Kabupaten Kampar, maka pada tanggal 15 Juli 2004 Penggugat melalui anak kandungnya (Sdr. Timbul Chandra) mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang isinya antara lain memohon agar Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Kampar

tidak

memproses

surat

permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten kampar atas tanah terperkara ; 11. Bahwa dikarenakan berlarut-larutnya masalah ini, maka pihak Kepala Desa Karya Indah, memanggil seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini ke Kantornya, melalui Surat Undangan tertanggal 9 Agustus 2004, namun tidak dihadiri oleh Sdr. H. Dalimi Abdullah dan Ny. Sinurtua Panjaitan, sehingga kembali permasalahan ini tidak dapat diselesaikan ; 12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004 oleh Ketua RT 12 (Sdr. Sutopo pengganti Sdr. Asman Kurniadi), dan Ketua RW 03 (Sdr. Sukar) serta Kepala Dusun I yang telah menjadi Sekretaris Desa (H. Adnan), yang diketahui oleh Kepala Desa Karya Indah dibuatlah SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi

Nomor :

595/501/Ki/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas, hal ini dikarenakan Aparat Desa Karya Indah merasa telah tertipu dan dibohongi

oleh

Ny.

Sinurtua

Panjaitan.

Dan

tembusan

diangkatnya Penggugat sebasurat tersebut disampaikan kepada Camat

Tapung,

H.

Sulaiman,

H.

Dalimi

Abdullah

serta

Ny. Sinurtua Panjaitan ; 13. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Camat Tapung yang pada

waktu

itu

dijabat

oleh

Sdr.

Drs.

Ranayus

juga

mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENVABUTAN TANDA


TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 595/501/Kl/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas (SKGR antara Sinurtua Panjaitan sebagai Pihak I dengan H. Dalimi sebagai Pihak II yang dibuat dengan menggunakan dasar AJB Nomor : 23/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983), dimana hal ini disebabkan

Ny.

Sinurtua

Panjaitan

telah

memberikan

keterangan palsu kepada Camat Tapung, sehingga terbitlah surat keterangan yang mencabut tanda tangannya tersebut ; 14. Bahwa dalam SKGR Nomor : 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 diatas ada tertera tanda tangan sempadan, Sd. Abdul Malik, yaitu sempadan bagian Barat dengan ukuran 108,70 meter, tetapi ternyata Sdr. Abdul Malik tidak pernah menanda tangani surat diatas sebagai saksi sempadan tanah sesuai dengan pernyataannya yang ditulis tangan tanggal 7 Agustus 2004,

dan

ini

membuktikan

bahwa

SKGR

Nomor

:

595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Ny.

Sinurtua

Panjaitan

adalah

surat

palsu

dan

sudah

sewajarnya seluruh Aparat Desa Karya Indah mencabut kembali tanda tangan mereka ; 15. Bahwa SKGR Nomor : 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004an. Sinurtua Panjaitan yang diterbitkan oleh Aparat Desa Karya Indah telah dibatalkan, maka Akta Jual-Beli Nomor : 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 yang ditanda tangani oleh Ketua RK V Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar secara yuridis berlaku kembali ; 16. Bahwa dikarenakan surat Ny. Sinurtua Panjaitan sudah jelas pemalsuannya, maka Penggugat melalui anak kandungnya (Sdr.

Timbul

Chandra),

kemudian

melaporkan

masalah


pemalsuan ini kepada Pihak Kepolisian Resor Kampar, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/350/K/IX/2007/Res tanggal 14 September 2007 dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ny. Sinurtua Panjaitan sekaligus dilakukan penahanan selama lebih kurang 21 (dua pupul satu) hari, namun sampai sekarang tindak lanjut proses perkara tersebut juga tidak jelas ; 17. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Sdr. Asman Kurniadi (mantan Ketua RT 12/Rw 03 Dusun I Desa Karya Indah) periode tahun 2000-2003 memberikan pernyataan dihadapan H. Riyanto, SH.Mkn, Notaris di Pekanbaru sesuai dengan Aktanya Nomor : 7 tanggal 07 Juli 2008, yang isinya antara lain menyebutkan, bahwa sekitar tahun 2001 sekira pukul 20.00 Wib (malam) datang kepadanya Ny. Sinurtua Panjaitan yang kemudian menyodorkan 2 (dua) lembar dokumen surat jual-beli bermeterai cukup (segel tahun 1984) tertanggal 6 Desember 1984, dimana turut pula dilampirkan Akta Jual-Beli Nomor 22/PPAT/1983 tercatat atas nama Penggugat, dimana Ny. Sinurtua Panjaitan memohon kepada Sdr. Asman Kurniadi untuk dapat memproses jual beli tanah atas AJB Nomor 22/PPAT/1983 diatas, karena sudah ada pembelinya dan terlihat diatas kedua nama (salah satu nama adalah Penggugat) yang telah dibubuhi tanda tangan dan pada pihak pembeli masih dalam keadaan kosong/belum diisi namanya dan oleh karenanya Sdr. Asman Kurniadi menolak untuk memprosesnya karena menurut pengetahuan Sdr. Asman Kurniadi tanah tersebut adalah milik Penggugat secara sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;


18. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Penggugat beserta Sdr. Haris ED Siahaan, dan Sdr. Surya Hadi berkunjung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat), dan dalam hal ini Penggugat sangat terkejut karena atas surat Ny. Sinurtua Panjaitan

yang

telah

dibatalkan

dan

Aparat

Pemerintah

setempat telah mencabut tanda tangannya, namun ternyata telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1569 tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi, pada hal sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah meminta kepada pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) untuk tidak memproses permohonan yang diajukan atas tanah yang sedang dalam masalah ini ; 19. Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata terbukti “SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 1569 tanggal 15 Januari 2005 LETAK TANAH

DI

DESA

KARYA

INDAH,

Surat

Ukur

Nomor

:

1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005, Luas 19.040 M2, atas nama H. DALIMI”, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan azasazasgai Kepala Desa Baru tentunya berpedoman pada U umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain berbunyi sebagai berikut : a.

Azas Kecermatan Karena tidak adanya ketelitian dan kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569 tanggal 15 januari 2005 tersebut diatas, padahal secara jelas dan nyata terhadap dasar surat untuk penerbitan


Sertipikat

Hak

Milik

(SHM),

yaitu

SKGR

Nomor

595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 diatas (SKGR antara Ny. Sinurtua Panjaitan sebagai Pihak I dengan Sdr. H.

Dalimi

Abdullah

sebagai

Pihak

II)

telah

dibatalkan/dicabut tanda tangannya oleh seluruh aparat Desa sesuai dengan : 1.

Surat Aparat Desa Karya Indah tertanggal 24 Oktober 2004 tentang SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 diatas;

2.

Surat

Keterangan

Desember

2004

Camat

Tapung

tertanggal

17

tentang

SURAT

KETERANGAN

PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 diatas (SKGR antara Sinurtua Panjaitan sebagai Pihak I dengan H. Dalimi Abdullah sebagai Pihak II); 3.

Sehingga dengan surat pencabutan/pembatalan tanda tangan ini, maka surat dasar untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569 tanggal 15 Januari 2005 menjadi tidak sah dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik tanggal 15 januari 2005 sebagai turunan dari SKGR Nomor 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004

juga

menjadi

tidak

sah

dan

harus

pula

dibatalkan ; b.

Azas Menanggapi Yang Wajar Tergugat tidak menanggapi sanggahan Penggugat secara wajar tetapi hanya bersifat kehendak hati bukan kehendak


Undang-Undang ataupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang mengatur tentang tata cara penerbitan suatu Sertipikat Hak Milik (SHM) yang benar ; c.

Azas Kebijaksanaan Tergugat tidak bijaksana dalam menimbang penerbitan suatu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1569 tanggal 15 Januari 2005, Letak di desa Karya Indah, Luas 19.040 M2, Surat Ukur Nomor : 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 an.

H.

Dalimi

dengan

dasar

SKGR

Nomor

:

595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 yang tidak sah menurut hukum, karena seluruh tanda tangan Aparat Desa termasuk saksi sempadannya telah dicabut dan atau dibatalkan ; 20. Bahwa Penggugat mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1569 tanggal 15 Januari 2005, Letak di desa Karya Indah, Luas 19.040 M2, Surat Ukur Nomor : 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 an. H. Dalimi adalah tanggal 4 Mei 2012 pada saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (lihat butir 18 gugatan ini), dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2012 ; Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung semenjak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;


Berdasarkan hal-hal seperti terurai diatas, Penggugat mohon kepada

Bapak

ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan batal atau tidak sah “SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 1569 tanggal 15 Januari 2005, LETAK TANAH DI DESA KARYA INDAH, Surat Ukur Nomor : 1493/18.22/R/2005

tanggal

10

Januari

2005,

LUAS

19.040 M2, atas nama H. DALIMI ; 3.

Memerintahkan

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Kampar untuk mencabut SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 1569 tanggal 15 Januari 2005, LETAK TANAHG DI DESA KARYA INDAH, Surat Ukur Nomor : 1493/18.22/R/2005

tanggal

10

Januari

2005,

LUAS

19.040 M2, atas nama H. DALIMI ; 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama SYAHRIAL, SH, dan H.S. HARDI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKH/BPKH-KGR/R/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama AHMAD LUTFI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 635/SK-14.01/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;


Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ; Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Agustus 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.

Tentang Lewat tenggang Waktu ; Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari

2005

luas

19.040

M2

atas

nama

H.

DALIMI

ABDULLAH diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 15 Januari 2005, berarti saat didaftarkannya gugatan ini pada tanggal 16 Juli 2012, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penerbitannya. Walaupun PENGGUGAT bukan pihak yang dituju secara langsung namun berdasarkan bukti-bukti penguasaan di lapangan, PENGGUGAT secara langsung atau tidak langsung mengetahui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; 2.

Tentang Kewenangan Absolut ; Bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah di RT 12 RW 03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tanpa adanya suatu bukti hak yang ditegaskan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional RI atau suatu putusan pengadilan yang mempunyai membuktikan

kekuatan

hukum

kebenaran

dan

tetap,

karena

keabsahan

itu

untuk

kepemilikan


Penggugat atas lahan objek perkara sepenuhnya merupakan kewenangan

Pengadilan

negeri

untuk

mengadilinya

(kewenangan absolut). Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis

Hakim

yang

terhormat

untuk

menolak

gugatan

Penggugat atau menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa

Tergugat

menyangkal

seluruh

dalil-dalil

gugatan

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; 2.

Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti hubungan hukum antara Penggugat (SONDANG PANJAITAN) dengan Sdr. SINURTUA

PANJAITAN

namun

dalam

suatu

pertemuan

fasilitasi penyelesaian permasalahan pada bulan September 2006 yang diprakarsai oleh TERGUGAT diperoleh keterangan dari Sdr. SINURTUA PANJAITAN bahwa pada tahun 1982 Sdr. SONDANG PANJAITAN meminjam uang kepada Sdr. SINURTUA PANJAITAN, perjanjiannya secara lisan dalam 2 (dua) bulan akan dikembalikan, namun hingga bertahun-tahun belum juga dilunasi

maka

pelunasannya,

diberikan

surat

tanah

diterangkan

juga

bahwa

sebagai hal

ganti

tersebut

merupakan kesepakatan antara Sdr. SONDANG PANJAITAN dan Sdr. SINURTUA PANJAITAN ; 3.

Bahwa permintaan pemendingan yang diajukan oleh Ahli Waris Alm. O. Napitupulu pada tahun 2005 adalah terhadap permohonan hak atas tanah atas nama H. SULAIMAN, permintaan tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT dengan tidak melanjutkan proses atau mengembalikan permohonan


hak atas tanah atas nama H. SULAIMAN dengan bukti penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (Reg. Camat) No. 595/SKGR/TP/2004 tanggal 21 April 2004 seluas 19.800 M2 ; 4.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 luas 19.04 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (Reg. Camat) Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004/Reg. Desa Nomor 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004, yang menjadi alas hak atau surat dasar pada bukti penguasaan tersebut adalah Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 sementara yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Akta Jual Beli No. 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983. Dari fakta tersebut jelas gugatan Penggugat tidak berdasar atau Penggugat tidak punya kepentingan terhadap objek perkara ;

5.

Bahwa setahu Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak pernah menerima Surat Keterangan Pencabutan Tanda Tangan dari Aparat Desa Karya Indah dan Camat Tapung terhadap Surat Keterangan Ganti kerugian (Reg. Camat) Nomor : 960/SKGR/TP/2004 tanggal 24 April 2004/Reg. Desa Nomor 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 ;

6.

Bahwa untuk menentukan suatu dokumen sebagai dokumen palsu haruslah melalui pengujian pada instansi resmi yaitu PUSLABFOR POLRI, jika belum ada suatu keterangan dari instansi tersebut maks Surat Keterangan Ganti kerugian (Reg. Camat) Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004/Reg.


Desa Nomor 595/501/Kl/2004 tanggal 22 April 2004 belum dapat dikategorikan sebagai dokumen palsu ; 7.

Bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005

Desa

Karya

Indah

Surat

Ukur

Nomor

1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH hingga gugatan ini diajukan

tidak

pernah

sanggahan/keberatan

ke

Penggugat

Kantor

menyampaikan

Pertanahan

Kabupaten

Kampar, oleh karena itu Keputusan Tata usaha Negara dimaksud

telah

bersifat

devrivatif

(mempunyai

kekuatan

hukum tetap) sebagaimana diatur pada, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

tersebut

dengan

itikad

baik

dan

secara

nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila

dalam

waktu

5

(lima)

tahun

sejak

diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” ; 8.

Bahwa

TERGUGAT

adalah

instansi

yang

melaksanakan

pendelegasian wewenang hak menguasai negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengelola administrasi


pertanahan

di

Republik

merupakan

tugas

dan

Indonesia

ini,

kewenangan

oleh

karena

TERGUGAT

itu

untuk

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH. Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut : a.

Pengajuan

permohonan

oleh

Pemohon

tanggal

28

Juni 2004. b.

Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik.

c.

Penerbitan Peta Bidang Tanah Tanggal 13 Agustus 2004.

d.

Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) tanggal 28 Desember 2004.

e.

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama H. DALIMI ABDULLAH tanggal 07 Januari 2005 Nomor : 19.520.1.05.2005.

f.

Penerbitan Surat Ukur tanggal 10 januari 2005 Nomor 1493/18.22/R/2005.

g.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005.

Karena itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005 seluas 19.040 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH tidak benar telah sewenang-wenang atau telah


melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti yang dituduhkan Penggugat dalam Gugatannya; Berdasarkan

fakta-fakta

yang

dikemukakan

TERGUGAT

tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menerima

Eksepsi

TERGUGAT

atau

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005

Desa

Karya

Indah

Surat

Ukur

Nomor

1493/18.22/R/2005 tanggal 10 januari 2005 seluas 19.040 M2 atas nama H. DALIMI ABDULLAH telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/2005 Desa Karya Indah Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 januari

2005

seluas

19.040

M2

atas

nama

H.

DALIMI

ABDULLAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 4.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Agustus 2012 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 September 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak


mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap pada jawaban semula ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut : 1.

Bukti P-1

:

foto copy Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama O. Napitupulu Luas 30.000 M2 (sesuai dengan aslinya) ;

2.

Bukti P-2

:

foto copy Akta Jual Beli No. 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama S. Panjaitan Luas 20.000 M2 (sesuai dengan aslinya) ;

3.

Bukti P-3

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Pencabutan

Tanda Tangan Perangkat Desa Karya Indah dan Camat Tapung tanggal 17 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya) ; 4.

Bukti P-4

:

foto

copy

Surat

Pernyataan

dan

Pemberitahuan dari Ny. Sondang Panjaitan melalui

anak

kandungnya

Sdr.

Timbul

Chandra Napitupulu (ahli waris) tanggal 4 Mei 2004 (sesuai dengan aslinya) ; 5.

Bukti P-5

:

foto

copy

Surat

Sdr.

Timbul

Chandra

Napitupulu (ahli waris) tanggal 6 Mei 2004 yang ditujukan kepada Bapak Sutopo Ketua


RT 12 Dusun I Sei Sibam (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti P-6

:

foto copy Surat Jual Beli (Blanko Kosong), (foto copy) ;

7.

Bukti P-7

:

foto copy Surat Jual Beli yang sudah diisi oleh

Sinurtua

Panjaitan

tertanggal

6

Desember 1984 (sesuai dengan aslinya) ; 8.

Bukti P-8

: foto

copy

Laporan

Polisi

Nomor

:

LP/350/K/IX/2007 tanggal 14 September 2007 (sesuai dengan aslinya) ; 9.

Bukti P-9

:

foto copy Akta Nomor : 07 tanggal 7 Juli 2008 Notaris H. Riyanto, SH, M.Kn di Pekanbaru (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-10

:

foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1569 tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi (foto copy) ;

11. Bukti P-11

:

foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1569 tanggal

15

Januari

2005

atas

nama

H. Dalimi (foto copy) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

:

foto copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 28-06-2004 an. H. Dalimi Abdullah (sesuai dengan aslinya) ;


2.

Bukti T-2

:

foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg-Camat Tapung No. 960/SKGR/TP/204 tanggal 10-04-2004 atas nama H. Dalimi Abdullah (sesuai dengan

3.

Bukti T-3

:

aslinya) ;

foto copy Surat Pernyataan Pemohon dan Berita Acara Penunjukan Kesaksian Batas (sesuai dengan aslinya) ;

4.

Bukti T-4

:

foto

copy

Peta

1616/R/2004

Bidang

tanggal

Tanah

13

Nomor

Agustus

:

2004

(sesuai dengan aslinya) ; 5.

Bukti T-5

:

foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

Nomor : 4012/RSL/KR/2004 tanggal 28

Desember 2004 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti T-6

:

foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Kampar

Tentang

Pemberian Hak Milik An. H. Dalimi Abdullah Atas Tanah di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Nomor : 19.520.1.05.2005 tanggal 7 Januari 2005 (sesuai dengan aslinya) ; 7.

Bukti T-7

:

foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1569 Desa Karya Indah, tanggal 15 Januari 2005 tercatat atas nama H. Dalimi Abdullah (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :


HARIS ED SIAHAAN, Tempat dan tanggal lahir/Rantau Prapat,

1.

24-03-1960,

jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bumi Rezeki Permai Blok G No. 9 Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Tuah Karya,

Kecamatan

Tampan,

Kota

Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam

(dibawah

sumpah

memberikan

keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ; -

Bahwa saksi tahu dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat karena saksi dipanggil oleh Penggugat Sondang Panjaitan bahwa tanahnya belum pernah dijual dan ternyata diatas tanah tersebut ada SHM orang lain, bulan Mei 2012 saksi pergi ke Kantor Pertanahan Kampar menanyakan SHM atas tanah tersebut ;

-

Bahwa saksi ikut dengan Sondang Panjaitan dan anaknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang ternyata sudah ada SHM di atas tanah itu atas nama H. Dalimi Abdullah ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Dalimi Abdullah ;

-

Bahwa saksi pergi ke BPN Kampar diajak Sondang Panjaitan mengurus SHM ke BPN Kampar atas nama suaminya dan ternyata diatas tanah tersebut sudah ada SHM atas nama H. Dalimi Abdullah ;


-

Bahwa saksi tidak mengambil SHM di BPN Kampar, tapi hanya menemani saja, seingat saksi diambil SHM obyek sengketanya di BPN Kampar ;

-

Bahwa saksi membenarkan Bukti P-10 yang saksi lihat ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu terima SHM di BPN Kampar bersama-sama dengan Penggugat orang BPN Kampar yang memberitahukan bahwa diatas tanah itu ada SHM atas nama orang lain ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu melihat SHM di BPN Kampar yang memberitahukan kalau tidak salah orangnya bernama Bambang ;

-

Bahwa setahu saksi yang memperlihatkan SHM itu Bambang tersebut ;

-

Bahwa pada waktu itu setahu saksi tidak pernah menghadap Kepala Kantor ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu pergi ke BPN Kampar tidak bersama

suami

Penggugat

karena

suaminya

sudah

meninggal ; -

Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Bambang, tapi Sondang Panjaitan memperkenalkan saksi dengan Bambang tersebut ;

2.

Bahwa saksi kenal dengan H.S. Hardi ; ASMAN KUSNIADI, Tempat dan tanggal lahir/Medan, 21-051954,

jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudi Makmur KM. 7 Rt. 012/Rw. 003 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, pekerjaan Wiraswasta,


agama Islam (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada



-

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa pada waktu itu tahun 2001 saksi Ketua RT ;

-

Bahwa setahu saksi masalah tanah Ibu Sondang Panjaitan kebetulan tahun 2001 saksi Ketua RT dan Ibu Sondang Panjaitan datang kerumah saksi menyatakan bahwa itu tanahnya, dan saksi kasih tahu agar tanah itu dikerjakan dan apabila ada yang datang beritahukan ke RT ;

-

Bahwa setahu saksi benar Ibu Sondang Panjaitan mempunyai tanah yang didapat dari Pak Usman ;

-

Bahwa setahu saksi Pak Usman mempunyai tanah luasnya 5 Hektar ;

-

Bahwa setahu saksi sekarang tanah tanah tersebut sudah bersih ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada yang dijual belikan, tahun 2001 tanah itu dikerjakan oleh Pak Usman, yang datang ke rumah saksi membawa surat jual beli kosong Sinurtua Panjaitan, didalam blanko kosong tersebut tidak ada nama Sinurtua Panjaitan, saksi katakan ini tolong hadirkan pak Usman, dan sampai saat itulah pak Usman tidak pernah di ganggu, saksi berhenti menjadi Ketua RT tahun 2003 dan


diganti oleh Pak Sutopo dan terjadilah jual beli tahun 2004 dan setelah itu ada Undangan sempadan di Kantor Desa ; -

Bahwa saksi tidak mengenal H. Dalimi Abdullah ;

-

Bahwa pada saat saksi diperlihatkan Segel Kosong tersebut yang saksi lakukan saksi bilang tolong hadirkan Pak Usman, soalnya pada Segel itu tidak ditanda tangani oleh Pak Usman ;

-

Bahwa saksi ada membuat pernyataan di hadapan Notaris ;

-

Bahwa sesuai Bukti P-9 benar pernyataan saksi dengan Ibu Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa yang saksi jelaskan di Notaris tersebut mengenai Segel Kosong dan Segel tersebut belum ada isinya dan ditanda tangani oleh Ibu Sinurtua Panjaitan ;

-

Bahwa saksi lihat sendiri blanko kosong tersebut ;

-

Bahwa sesuai dengan Bukti P-6 benar Segel kosong pada waktu itu dan

ini yang saksi dapatkan dan saksi berikan

kepada Pak Usman pada tahun 2001 ; -

Bahwa pada waktu itu Segel Kosong tersebut saksi tolak, setelah itu saksi tidak tahu kejadian apa lagi karena pada waktu itu pak Usman masih

-

hidup ;

Bahwa pada waktu perubahan Segel sudah diisi saksi tidak tahu ;

-

Bahwa diperlihatkan Bukti P-7, ini saksi tidak tahu ;

-

Bahwa setelah pengisian Segel tersebut, saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual Sinurtua Panjaitan ;

-

Bahwa pada waktu sidang di Kantor Desa saksi tanyakan kepada Pak Malik apa ada menandatangani saksi sempadan ;


-

Bahwa setahu saksi pada waktu sidang di Kantor Desa ikut juga dibicarakan tanda tangan, tapi H. Dalimi Abdullah tidak datang, yang datang Pak Malik ;

-

Bahwa pada waktu itu di Segel sudah ditanda tangani, setahu sakski disitu dibahas juga pencabutan tanda tangan ;

-

Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktunya dibahas pencabutan tanda tangan tersebut tapi kalau tidak salah tahun 2004 ;

-

Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa pencabutan tanda tangan di Kantor Kecamatan karena saksi sudah tidak Ketua RT lagi, yang saksi tahu tanah itu tanah Pak usman dan Pak Malik tidak mau tanda tangan sempadan ;

-

Bahwa saksi tahu letak tanah itu, pada waktu itu Sinurtua Panjaitan

yang

mencarikan

tanah

untuk

Ibu

Sondang

Panjaitan ; -

Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ;

-

Bahwa setahu saksi tanah itu tanah Pak Usman dan tanah itu di pasang plang oleh Pak. H. Sulaiman ;

-

Bahwa setahu saksi tanah pak H. Sulaiman ada, tapi ada timbul masalah ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulkifli ;

-

Bahwa setahu saksi Zulkifli tidak ada mempunyai tanah ;

-

Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah itu lebih kurang 3 KM ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran di tanah obyek sengketa, yang saksi tahu Ibu Sondang Panjaitan mencari rumah Pak Abdul Malik ;

-



H. ADNAN,

3.

Tempat/tanggal lahir, Tj. Belit, 03-05-1959, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Lakilaki, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM. 6

Rt.

015/Rw.

Kecamatan

004

Tapung,

Desa

Karya

Kabupaten

Indah, Kampar,

pekerjaan Wiraswasta, agama Islam (dibawah sumpah

memberikan

keterangan

sebagai

berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada


Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa alasan saksi datang ke Pengadilan ini diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi masalah tanah Ibu Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa setahu saksi benar Ibu Sondang Panjaitan mempunyai tanah luasnya persisnya saksi tidak tahu, lebih kurang 4 Hektar ;

-

Bahwa pada saat ini ditanah Ibu Sondang Panjaitan ada apa diatas tanahnya saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah ke lapangan, yang tahu RT nya ;

-

Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun dan mantan Ketua RW ;

-

Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Dusun I ;

-

Bahwa pada waktu saksi Kepala Dusun saksi pernah menandatangani

SKGR

kepunyaan

S.

Panjaitan

sama

namanya tapi beda orangnya ;


-

Bahwa

pada

waktu

SKGR

yang

saksi

tanda

tangani

kepunyaan Sondang Panjaitan ; -

Bahwa saksi tidak ingat yang datang kepada saksi pada waktu itu ;

-


-

Bahwa SKGR yang ditandatangani oleh Kepala Dusun, RT dan RW pada waktu itu Kepala Desa belum tanda tangan ;

-

Bahwa pada saat itu seingat saksi tahun 2004 ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat ditanda tangani hari itu, surat tersebut langsung dibawa pergi ;

-

Bahwa

beberapa

hari

kemudian

saksi

ada

membuat

pernyataan pencabutan tanda tangan ; -

Bahwa diperlihatkan Bukti P-3, benar tanda tangan saksi surat Sinurtua Panjaitan saksi cabut dan saksi Sempadan dihadirkan ;

-

Bahwa saksi tidak tahu yang dibawa ke BPN surat itu apa bukan ;

-

Bahwa saksi lupa Nomor SKGR tersebut ;

-

Bahwa sebagian alasan dalam surat pernyataan menurut saksi tidak cocok namanya dan alamatnya juga tidak cocok ;

-

Bahwa dalam surat pernyataan

ada

kata-kata tertipu,

maksudnya karena sempadan tidak tanda tangan ; -

Bahwa saksi mencabut tanda tangan dasarnya alamat S. Panjaitan

ternyata

bukan

Ibu

Sondang

Panjaitan

tapi

Sinurtua Panjaitan ; -

Bahwa setahu saksi, saksi sempadan yang menyatakan tidak pernah tanda tangan adalah Pak Abdul Malik ;


-

Bahwa setahu saksi pada waktu rapat di Desa yang hadir RT, RW, saksi dan Sondang Panjaitan, Sinurtua Panjaitan juga ada termasuk H. Sulaiman ada hadir ;

-

Bahwa saksi kurang tahu apakah Zulkifi ada hadir dalam rapat tersebut ;

-

Bahwa setahu saksi hasil Rapat tersebut tanda tangan dicabut, karena tanah Ibu Sondang Panjaiatn belum pernah dijual ;

-

Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut diadakan kira-kira tahun 2004 dan Sinurtua Panjaitan tahu tanda tangan di cabut ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat Rapat di Desa ada ketegangan saksi tidak jelas, karena pakai Bahasa Daerah ;

-

Bahwa setahu saksi tanah itu menurut sejarah belum pernah dijual ;

-

Bahwa pada saat tanah itu diukur saksi tidak tahu, yang tahu RT/RW ;

-

Bahwa pada saat saksi tanda tangan tempatnya dirumah saksi ;

-

Bahwa saksi tidak tahu orang yang menandatangankan surat tersebut kepada saksi ;

-

Bahwa setahu saksi meterai 6000 pada saat itu sudah ada ;

-

Bahwa pada saat BPN mengukur tanah saksi tidak tahu ;

-

Bahwa hasil pengukuran BPN saksi belum pernah tanda tangan ;

-

Bahwa setahu saksi Camat juga ikut mencabut tanda tangan ;


-

Bahwa waktu pencabutan tanda tangan diberikan ke BPN saksi kurang tahu ;

-

Bahwa setahu saksi benar SKGR yang dicabut tanda tangannya itu SKGR yang menjadi dasar untuk penerbitan SHM ; SUKAR,

4.

Tempat/tanggal lahir, Lumajang, 13-07-1962, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Lakilaki, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 7

Rt.

013/Rw.

Kecamatan pekerjaan (dibawah

003

Tapung,

Desa

Kabupaten

Petani/Pekebun, sumpah

Karya

Indah, Kampar,

agama

memberikan

Islam

keterangan

sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada



-

Bahwa saksi datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengenai tanah Ibu Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa saksi tahu tanah Ibu Sondang Panjaitan dari Pak Napitupulu ;

-

Bahwa saksi disitu sejak tahun 1988 sampai sekarang ;

-

Bahwa setahu saksi saat ini tanah Ibu Sondang dikerjakan oleh Anton ;

-

Bahwa setahu saksi ditanah itu dulu ditanami dengan Pisang ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ditanah itu ditanami Sawit ;

-

Bahwa saksi mantan Ketua RW 03 ;


-

Bahwa setahu saksi pak Sulaiman tidak ada mempunyai tanah, belakangan ini ada muncul masalah di tanah Ibu Sondang ;

-

Bahwa setahu saksi pak Sulaiman tidak tinggal disitu ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulkifli ;

-

Bahwa saksi dengan Abdul Malik kenal sepintas, waktu itu jumpa di Kantor Desa ;

-

Bahwa setahu saksi Abdul Malik ada mempunyai tanah disitu ;

-

Bahwa setahu saksi tanah Ibu Sondang Panjaitan sempadan dengan tanah Abdul Malik ;

-

Bahwa setahu saksi dalam pertemuan di Kantor Desa Abdul Malik menyatakan tidak pernah menandatangani sempadan dengan Sinurtua Panjaitan ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu itu H. Sulaiman hadir dan saksi tidak tahu apa yang H. Sulaiman sampaikan ;

-

Bahwa saksi juga mencabut tanda tangan dengan alasan karena dari aparat mencabut tanda tangan ;

-

Bahwa saksi lupa siapa yang mengantarkan surat tersebut kepada saksi ;

-

Bahwa setahu saksi surat tersebut sudah ditandatangani RT ;

-

Bahwa setahu saksi pak Sutopo mencabut tanda tangannya juga ;

-

Bahwa saksi sebagai Ketua RW 03 sejak tahun 2003 sampai tahun 2010 ;


-

Bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2010 saksi tidak tahu diatas tanah obyek sengketa ada diukur BPN, biasanya kalau BPN mengukur ada memberitahukan ke RT atau RW ;

-

Bahwa

saksi

tahu

persis

dengan

tanah

Ibu

Sondang

belakangan ini ; -

Bahwa tahan 2004 tanah Ibu Sondang setahu saksi tanahnya atas nama S. Napitupulu ;

-

Bahwa dalam Lampiran SKGR, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Gambar Situasi benar saksi tanda tangan ;

-

Bahwa saksi lupa siapa yang membawa blanko SKGR kepada saksi ;

-

Bahwa

waktu

sebelum

saksi

menandatangani

Surat

Pernyataan tidak Bersengketa dan Gambar Situasi tanah, saksi tidak tahu tanah mana yang akan dijual, saksi tandatangan saja ; -

Bahwa pada waktu ada pertemuan di Desa membahas tanah Ibu Sondang Panjaitan dan Sinurtua Panjaitan saksi tahu yang dijual itu tanahnya Ibu Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa jarak tanah tersebut dengan tempat tinggal saksi jauh ;

-

Bahwa saksi pernah ke tanah itu ;

-

Bahwa setahu saksi setelah sepakat untuk mencabut tanda tangan, hari itu juga dicabut tanda tangan ;

-

Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan soal tanah itu lagi ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang melaporkan Sinurtua Panjaitan ke Polisi ;

-



-

Bahwa setahu saksi kalau jual beli tanah RT yang tahu dan RW hanya pemberitahuan saja ;

-

Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama H. Dalimi Abdullah ;

-

Bahwa terakhir saksi ke tanah itu tahun 2007 ;

-

Bahwa setahu saksi yang hadir dilapangan pada waktu itu Kepala Desa, RT dan RW yang bertujuan menunjukkan lokasi tanah ;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu itu Sinurtua Panjaitan atau anaknya tidak ada yang hadir ;

-

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu ;

-

Bahwa saksi lupa batas-batas tanah Ibu Sondang Panjaitan ;

-

Bahwa setahu saksi Ranayus dulunya Camat ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Ranayus ;

-

Bahwa saksi kenal sepintas saja dengan Sinurtua Panjaitan, tapi dengan Sondang Panjaitan saksi pernah bertemu ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Sutopo, dulu sebagai RT ;

-

Bahwa saksi kenal dengan H. Sulaiman ;

-

Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan luasnya 5 Hektar yang bermasalah kalau tidak salah 2 Hektar ;

-

Bahwa setahu saksi Camat juga mencabut tanda tangannya ; Menimbang,

bahwa

Tergugat

dalam

perkara

ini

tidak

mengajukan bukti berupa saksi dan Tergugat tetap pada Jawaban dan bukti berupa surat yang telah disampaikan dalam persidangan ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masingmasing pada tanggal 18 Oktober 2012 ;


Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik

Nomor

:

1569/Desa

Karya

Indah,

Kabupaten

Kampar,

tertanggal 15 Januari 2005, Surat Ukur Nomor : 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005, Luas 19.040 M2, atas nama H. DALIMI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat), yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas menurut

perkara hemat

berdasarkan Majelis

hasil

Hakim

pemeriksaan

sebelum

persidangan,

mempertimbangkan

mengenai eksepsi maupun pokok perkaranya lebih jauh, terlebih dahulu perlu untuk dipertimbangkan dasar kepentingan/kedudukan hukum atau hak menggugat dari Penggugat (legal standing) untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang


menjadi obyek sengketa a quo, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan

dengan

hal

tersebut

adalah

apakah

benar

bahwa

Penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak atau pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo ? ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk diketahui terlebih dahulu, mengingat surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang dipersoalkan penerbitannya oleh Penggugat adalah merupakan suatu surat tanda bukti hak kepemilikan atas bidang tanah, sehingga sebelumnya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Penggugat adalah satusatunya Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan tidak ada satu buktipun yang dapat membantah bukti kepemilikan Penggugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau bukti lain yang bertentangan atau membantah bukti kepemilikan dari Penggugat, maka Penggugat selama itu tidak ada mempunyai kedudukan atau hak hukum untuk menggugat

(legal

standing)

dalam

mempersoalkan

penerbitan

Sertipikat Hak Miliknya, kecuali persoalan hak kepemilikan tersebut telah terlebih dahulu diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum yang berwenang (Pengadilan Negeri setempat), hal ini sesuai dengan norma atau kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI

dalam

Putusan

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa meskipun suatu sengketa terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut masih ada


menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanahnya, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu ke peradilan

umum

kepemilikannya,

(Pengadilan dan

untuk

Negeri) itu

setempat

Majelis

mengenai

Hakim

akan

mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi selama persidangan, diketahui bahwa bidang tanah obyek sengketa a quo yang diklaim atau diakui sebagai miliknya Penggugat adalah didasarkan dari adanya bukti alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama Penggugat S. Panjaitan yang dibeli Penggugat dari Sdr. MHD. YUSUF/SIDAR, yang dibuat oleh Drs. RACHIEMI, MS. (Camat Kampar saat itu) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide dalil gugatan angka 1 hal. 2 jo. Bukti P.2) ; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah berperkara atau tanah obyek sengketa a quo adalah milik dari Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dengan menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo atas nama Pihak Ketiga Sdr. H. DALIMI, selaku Pemilik dan Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo, telah diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Tapung Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 atas nama H. Dalimi atas tanah seluas 20.001 M2 (bukti T-2), dimana dari surat bukti tersebut diketahui bahwa yang menjadi alas hak atau surat dasar penguasaan tanahnya adalah


berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 (vide bukti T-2), dan dalam pemeriksaan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat kepemilikan pihak ketiga Sdr. H. DALIMI tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. DALIMI (SKGR) Reg. Camat Tapung Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 (bukti T-2) dan Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo (Pembukuan Sertipikat tertanggal 13 Januari 2005 dan Penerbitan Sertipikat tertanggal 15 Januari 2005) (vide bukti T-7) ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

alat bukti

surat

yang

diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat di atas, telah ditemukan adanya fakta hukum bahwa antara bukti Penggugat berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 (bukti P-2) dengan bukti Tergugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Tapung Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 atas nama H. Dalimi (bukti T-2) yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 21/PPAT/1983

tanggal

24

Januari

1983,

antara

keduanya

menunjukkan adanya perbedaan Nomor Akta Jual Beli (AJB)-nya yang menjadi surat dasar atau alas hak kepemilikan dari tanahnya masing-masing ; Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan Nomor surat dari kedua Akta Jual Beli (AJB) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat harus memastikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah obyek sengketa a quo adalah benarbenar bidang tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama


Penggugat (bukti P-2) yang telah dimiliki Penggugat secara sah di hadapan hukum, atau dengan pengertian lain bahwa sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak ketiga Sdr. H. DALIMI selaku pemegang hak dari obyek sengketa a quo adalah benar-benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah obyek sengketa a quo, yaitu dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 atas nama H. DALIMI (bukti T-2) maupun surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 yang menjadi dasar penerbitan SKGR tersebut adalah tidak benar kepemilikannya atau palsu

atau

telah

dipalsukan

atau

telah

diterbitkan

dengan

menggunakan tipu daya dan melanggar peraturan perundangundangan

yang

berlaku,

dan/atau

setidak-tidaknya

dengan

membuktikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo, bukanlah bidang tanah yang berasal atau dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 atas nama H. DALIMI (bukti T-2) maupun dalam surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 ; Menimbang, bahwa terhadap perihal-perihal tersebut di atas yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal tersebut adalah terkait dengan sengketa kepemilikan (keperdataan) ataupun permasalahan pidana, dan untuk dapat membuktikan atau menyelesaikan persoalanpersoalan tersebut, bukanlah menjadi kewenangan atau kompetensi


dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya, melainkan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk menilai dan mempertimbangkannya ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

uraian-uaraian

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara incasu masih terdapat persoalan hukum menyangkut sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah yang bersifat keperdataan maupun persoalan hukum menyangkut tindak pidana yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Pihak Penggugat melalui

Peradilan

Umum

(Pengadilan

Negeri

setempat)

yang

berwenang, mengingat dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya belum dapat dipastikan adanya pembuktian bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah tanah yang sah kepunyaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama Penggugat (bukti P-2), dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidak-tidaknya belum dapat membuktikan bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo didasarkan dari surat dasar atau alas hak (SKGR) yang tidak sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat untuk saat ini tidak mempunyai hak hukum atau kewenangan untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo yang diterbitkan atas nama pihak lain ; Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kedudukan atau hak hukum (legal standing) atau kewenangan dari Penggugat untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa

a quo,

maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru


tidak

dapat

mempertimbangkan

lebih

lanjut

eksepsi

Tergugat

maupun Gugatan Penggugat mengenai pokok perkaranya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap

alat

bukti

yang

tidak

relevan

Majelis

Hakim

mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;


Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, oleh kami, DEWI ASIMAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, SH dan PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 01 NOPEMBER 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AGUS EFFENDI, SH.

DEWI ASIMAH, SH.

HAKIM ANGGOTA II, ttd

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH.

Panitera Pengganti, ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran Gugatan …............................. :

Rp. 30.000,-

2.

Alat Tulis Kantor ........................................ :

Rp. 50.000,-

3.

Surat-surat Panggilan …............................. :

Rp. 135.000,-

4.

Meterai ….................................................... :

Rp.

6.000,-

5.

Redaksi Putusan …..................................... :

Rp.

5.000,-

J u m l a h …................................................ :

Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

Recommend Documents