PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

P U T U S A N NOMOR : 1/G/2014/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa

antara :

1. HAMKA S. PANE,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin Angkasa,

Kec.

RT. 001, RW. 002, Desa Bandar

Petalangan,

Kab.

Pelalawan, Provinsi Riau ; 2. YEYEH HERLINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin Angkasa,

Kec.


Petalangan,

Kab.

Pelalawan, Provinsi Riau ; 3. HADZAMI FADILAH, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin Angkasa,

Kec.


Petalangan,

Kab.

Pelalawan, Provinsi Riau ; 4. HERVIZA WULANDARY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin

RT. 002, RW. 001, Desa

Hal 1 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Angkasa,

Kec.

Bandar

Petalangan,

Kab.

Pelalawan, Provinsi Riau ; 5. SANIAH PANE,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin

RT. 001, RW. 002,

Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau ; 6. HERVINA AULIA,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin RT. 001, RW. 002, Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau ; 7. EPON,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ikut Anak, bertempat tinggal di Jalan Datuk Maksodin RT. 001, RW. 002, Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau ;

8. ARDIANSYAH,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT. 013, RW. 007 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi ; 9. TAUFIK NUGROHO,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma

No.

71

LKVII-A,

Kel.

Pangkalan

Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ; 10. H. SUYONO,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan


Karya Darma No. 71 LKXIII, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ; 11. AHMAD REEZKY ANANDA, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma No. 71 LKXIII, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ; 12. RUSLAN HASIBUAN, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Komp. Tasbi I Blok-UU No. 24, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Kelayang, Kota Medan ; 13. Hj. RAHMI FITRI, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma No. 71 LKVII-A, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec.Medan Johor, Kota Medan ; 14. Hj. ASRA NURSERY, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Komp. Tasbi I Blok-UU No. 24, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Kelayang, Kota Medan ; 15. H. BALAMAN TARIGAN,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini No. 15, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan ; 16. KURNIA PARLAGUTAN,


Pegawai

Swasta,

bertempat

tinggal

di

Kompleks Villa Asoka Blok-A No. 28, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;


17. SYAHRENI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pegawai

bertempat

Swasta,

Pekerjaan tinggal

di

Kompleks Villa Asoka Blok-A No. 28, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ; 18. Hj. JULI ISMAWATI, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini No. 15, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan ; 19. Hj. TITIK MURYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,

bertempat

tinggal

di

Kompleks Buah Batu Regency D-I No. 6, RT. 003, RW. 004, Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 20. H. SETYO WARDOYO,


Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Buah Batu Regency D-I No. 6, RT. 003, RW. 004, Kel. Kujangsari, Ke. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 21. ANISA KUSUMAWATI,


Mahasiswa, bertempat tinggal di Kompleks Buah Batu Regency D-I No. 6, RT. 003, RW. 004, Kel. Kujangsari, Ke. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 22. AISYAH NINDITYASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kompleks Buah Batu Regency D-I No. 6, RT. 003, RW.


004, Kel. Kujangsari, Ke. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 23. JULIANSYAH HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT.013, RW.007 Kel. Jatirasa, Ke. Jatiasih, Kota Bekasi ; 24. NURUL HUDA HARAHAP,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT.013, RW.007 Kel. Jatirasa, Ke. Jatiasih, Kota Bekasi ; 25. WIWIN KUSHANDA YANI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT.013, RW.007 Kel. Jatirasa, Ke. Jatiasih, Kota Bekasi ; 26. RIA ANDRIYANI HARAHAP,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT.013, RW.007 Kel. Jatirasa, Ke. Jatiasih, Kota Bekasi ; 27. RIZKI RINALDO HARAHAP,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kemang Ifi Graha F10/6, RT.013, RW.007 Kel. Jatirasa, Ke. Jatiasih, Kota Bekasi ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : DAHLIAN, S.IP, SH., MH, NUR HERLINA, SH.,MH dan WANTI FITRIANI, SH. ketiganya


berkewarganegaraan Advokat

Indonesia,

pada

pekerjaan

“Kantor

Advokat

“DAHLIAN,S.IP., SH., MH & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Imam Munandar (Harapan Raya) No. 325 A/30 Pekanbaru, 28282. HP.

0811

751

Pekanbaru, Khusus

berdasarkan

Nomor

tertanggal

4705-0852

07

:

7801

Surat

7245 Kuasa

001/SK-TUN/DHL/I/14

Januari

2014,

selanjutnya

disebut sebagai ............ PARA PENGGUGAT ; MELAWAN KEPALA

DESA

TERANTANG Desa

MANUK,

Tempat

Terantang

Pangkalan

Kuras,

Kedudukan

di

Manuk,

Kecamatan

Kabupaten

Pelalawan,

Provinsi Riau; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya : 1.

DEVITSON, SH,MH. Kepala

Bagian

Hukum

Sekretariat

Daerah Kabupaten Pelalawan ; 2.

HERRY SASTRA WIJAYA, SH. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pelalawan ; 3.

HENDRI, SH. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.


Masing-masing

Pegawai

Negeri

Sipil

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Pelalawan,

beralamat

di

Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jl.

Said

Hasyim

berdasarkan Nomor

:

Pangkalan

Surat

Kuasa

Kerinci, Khusus

140/PEM.TRT/III/2014/01

tertanggal 19 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2014 Register Nomor : 1/G/2014/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 1/PEN.MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 1/PenPP/2014/PTUN-Pbr tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 1/PenHS/2014/PTUN-Pbr tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Januari 2014 yang

diterima

dan

didaftarkan

di Kepaniteraan


Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Pebruari 2014 dengan Register Nomor : 1/G/2014/PTUN-Pbr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : A. OBJEK GUGATAN : “Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

bersifat

FIKTIF

NEGATIF berupa PENOLAKAN TERGUGAT (Kepala Desa Terantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan) untuk

menerbitkan

dan

atau

menandatangani

Surat

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT yang telah diajukan permohonannya secara lisan pada akhir Mei 2012, yakni : 1)

3

Terhadap

(tiga)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 94.SKRKT-III.12 tanggal 2203-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

275/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012 dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2010 berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama HAMKA S. PANE yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

EDWARD;


 Register Desa Nomor : 29/SKRKT/II/11 tanggal 2802-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

179/SKRKT/III/2012 tanggal 12-03-2012 dengan luas tanah 20.000 m2, berasal dari garapan sendiri; atas nama HAMKA S. PANE yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : OLIVIA;  Register Desa Nomor : 80.SKRKT.II.12 tanggal 2702-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : EDWARD; 2)

Terhadap

3

(tiga)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 93.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 274/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2010 berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk Hal 9 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

SUDARSO LUKMAN.  Register Desa Nomor : 83.SKRKT.II.12 tanggal 2702-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

236/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

SUDARSO LUKMAN.  Register Desa Nomor : 28/SKRKT/II/2012 tanggal 23-02-2012 dan atau Register 178/SKRKT/III/2012

tanggal

Camat Nomor : 12-03-2012dengan

luas tanah 20.000 m2 berasal dari garapan sendiri; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : MARIA FANSIATI; 3)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 92.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 273/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2010 Hal 10 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

berasal

dari

Pernyataan

Sdr. tanggal

Makmur 31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HADZAMI FADILLAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH;  Register Desa Nomor : 82.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 237/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HADZAMI FADILLAH

yang

Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

diterbitkan Kec.

oleh

Kepala

Desa

Kuras

Kab.

Pangkalan

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH; 4)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 91.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 272/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2010 berasal

dari

Pernyataan

Sdr. tanggal

Makmur 31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HERVIZA WULANDARY yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT


KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;  Register Desa Nomor : 81.SKRKT-II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 238/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HERVIZA WULANDARY

yang

Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

diterbitkan Kec.

oleh

Kepala

Desa

Pangkalan

Kuras

Kab.

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 5)

Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH

(SKRKT)

Register

Desa

Nomor

:

90.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 271/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak

tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama SANIAH PANE yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : NADIA; 6)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 89.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : Hal 12 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

270/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2010 berasal

dari

Pernyataan

Sdr.

Makmur

tanggal

31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HERVINA AULIA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : EDWARD;  Register Desa Nomor : 84.SKRKT.II-12 tanggal 27Pebruari-2012 dan atau Register Camat Nomor : 239/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HERVINA AULIA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN; 7)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama EPON yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Hal 13 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab.

SURAT

Pelalawan,

untuk

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN  Register Desa Nomor : 27/SKRKT/II/11 tanggal 2302-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

177/SKRKT/III/2012 tanggal 12-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, berasal dari garapan sendiri; atas nama

EPON

yang

Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

diterbitkan Kec.

oleh

Kepala

Desa

Pangkalan

Kuras

Kab.

diterbitkan

menjadi

SURAT



Register

(SKRKT)

Desa

Nomor

:


tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama ARDIANSYAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH 9)


(SKRKT)

84.SKRKT.III.12

Register tanggal

Desa

22-03-2012

Nomor dan

: atau


Register Camat Nomor : 267/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak

tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama TAUFIK NUGROHO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab.

Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 10) Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama H. SUYONO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : NADIA;  Register Desa Nomor : 79.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 240/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. SUYONO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

untuk


diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 11) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 78.SKRKT.II.12 tanggal 27-02-2012 dan atau Register Camat Nomor : 242/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,

yang

dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri atas nama AR. ANANDA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN; 12) SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT)

Register

Desa

Nomor

:

76.SKRKT.II.12

tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 243/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama RUSLAN HASIBUAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 13) SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT)

Register

Desa

Nomor

:

75.SKRKT.II.12

tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 244/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. ASRA


NURSERY yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 14) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 74.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 241/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri atas nama Hj. RAHMI FITRI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 15) Terhadap 5

(lima) SURAT KETERANGAN RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 73.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 245/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 70.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : Hal 17 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

248/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 5.647 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 69.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 249/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 67.SKRKT-II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 251/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; Hal 18 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

 Register Desa Nomor : 64.SKRKT-II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 229/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 16) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 72-SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 246/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama KURNIA PARLAGUTAN

yang

diterbitkan

oleh

Kepala

Desa

Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 17) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 71.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 247/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama SYAHRENI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan


menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 18) Terhadap 3

(Tiga)

SURAT KETERANGAN RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 68.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 250/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. JULI ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI;  Register Desa Nomor : 66.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 252/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. JULI ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 63.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 253/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 Hal 20 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

atas nama Hj. JULI

berasal dari garapan sendiri;

ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 2

19) Terhadap

(dua)

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) yaitu :  Register Desa Nomor : 40/SKGR/II/11 tanggal 2302-2011

dan

atau

190/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan

luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 28/SKRKT/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama Hj. TUTIK MURYANI, untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada satu surat atas nama : DENI DEWI;  Register Desa Nomor : 31.SKGR.II.11 tanggal 23-022011

dan

atau

181/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan


diterbitkan

menjadi

SURAT

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

KETERANGAN atas

nama

:

EDWARD; Hal 21 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

2

20) Terhadap

(dua)

SURAT

KETERANGAN

GANTI


dan

atau

Register

189/SKGR/III/2012

tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan

luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 27/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Waheni Indah P; atas nama H. SETYO WARDOYO;

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;  Register Desa Nomor : 32/SKGR/II/11 tanggal 2302-2011

dan

atau

182/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan

luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 30/SKRKT/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama H. SETYO WARDOYO; untuk GANTI

diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

KATERIN LUKMAN; 21) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 38/SKGR/II/11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

188/SKGR/III/2012 tanggal 12-03-2012 dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.


25/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama ANISA KUSUMA WATI, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN; 22) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

187/SKGR/III/2012 tanggal 12-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

31/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari

Sdr.

Waheni

NINDITYASARI,

Indah

untuk

P;

atas

diterbitkan

nama

AISYAH

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : MARIA FANSIATI; 23) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

26/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Wahida; atas nama JULIANSYAH HARAHAP, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN;


24) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 34.SKGR,II,11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

22/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Waheni Indah P; atas nama NURUL HUDA HARAHAP,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : EDWARD; 25) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 33,SKGR,II,11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

23/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Wahida; atas nama WIWIN KUSHANDAYANI, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : NADIA; 26) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 30.SKGR/II/11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

24/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal


dari

Sdr.

Wahida;

HARAHAP,

atas

untuk

nama

diterbitkan

RITA

ANDRIYANI

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH; 27) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

21/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama RIZKI RONALDO HARAHAP,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SYLVIA B. DASAR HUKUM GUGATAN 1. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diatur dan terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal dan Angka tersebut dinyatakan bahwa “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”. Bahwa

adapun

yang

menjadi

alasan-alasan

atau

dasar

Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah


dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: Pasal 53 ayat (2) :“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mengajukan alasan/dasar hukum Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara quad non adalah Kepala Desa Terantang Manuk (Tergugat) karena telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat FIKTIF NEGATIF berupa PENOLAKAN TERGUGAT (Kepala Desa Terantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan) untuk menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT yang telah diajukan permohonannya secara lisan pada akhir Mei

2012

sebagaimana

yang

dimaksud

dengan

OBJEK

GUGATAN; Berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:


Ayat (1): “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan,

sedangkan

kewajibannya,

maka

tersebut

hal

hal

itu

menjadi

disamakan

dengan

Keputusan Tata Usaha Negara” ; Ayat (2): “ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka

waktu

sebagaimana

ditentukan

data

peraturan

perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; C. KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF Keputusan TUN yang bersifat Fiktif Negatif (yang dianggap sama dengan KTUN) Bahwa disamping KTUN, terdapat satu lagi objek gugatan yang dapat digugat pada

Pengadilan Tata Usaha Negara

yaitu KTUN yang bersifat FIKTIF NEGATIF yakni tidak ada wujudnya atau abstrak. Bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan abstrak adalah objek gugatan tidak berbentuk Surat KTUN, hal mana terjadi apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan SK yang dimohonkan kepadanya oleh PARA PENGGUGAT, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut dianggap sama dengan KTUN. KTUN ini dikenal dengan istilah Fiktif Negatif yang juga merupakan Objek gugatan yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.


Bahwa

pengaturan

mengenai

Fiktif

Negatif

tersebut

sebagaiamana dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut : (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,

maka

hal

tersebut

disamakan

dengan

Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang

dimaksud.

(3)

Dalam

hal

peraturan

perundang-

undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat

jangka

waktu

empat

bulan

sejak

diterimanya

permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan

dianggap

telah

mengeluarkan

keputusan

penolakan. Bahwa

perbuatan

sebagaimana dalam

TERGUGAT

dimaksud

perkara

aquo

dengan telah

sehubungan OBJEK

atau

GUGATAN

merugikan

PARA

PENGGUGAT. Bahwa “Objek Gugatan” tersebut sangat merugikan Para Pengugat, karena menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana mestinya, baik hak-hak yang bersifat ekonomi maupun bersifat hukum yakni melakukan jual beli atau pemindahan hak kepada


pihak lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : ”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

dapat

mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: Ayat

(3): “ dalam hal peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) , maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.


Bahwa Pengajuan Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat mengenai “Tenggang waktu” bagi pengajuan gugatan. -

Bahwa

Para

Penggugat

mengetahui

adanya

”Objek

Gugatan” tersebut pada pertengahan tahun 2013 atau setidak-tidaknya diketahui secara pasti pada tanggal

07

Oktober 2013 (bersamaan dengan itu telah diajukan surat tertulis kepada Tergugat melalui surat No. : 0135/Klf/DhlAdv/X/13, perihal : Klarifikasi dan Teguran Hukum, surat

tersebut

telah

diterima

oleh

Tergugat

melalui

Sekretaris Desa bernama ABASRIANTO pada tanggal 08-102013; Selanjutnya disusul dengan surat tertulis berikutnya tanggal 16 Oktober 2013 yakni surat No. : 0138/Klf/DhlAdv/X/13, perihal : Teguran Hukum Ke-2 yang terima TERGUGAT melalui staff Kantor Desa bernama RATNA SARI pada tanggal 16-10-2013; -

Bahwa

sedangkan

Permohonan

yang

diajukan

PARA

PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dengan OBJEK GUGATAN adalah sejak akhir bulan MEI 2012, sehingga dalam

perkara

a

quo,

maka

tenggang

waktu

yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu telah lewat waktu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada TERGUGAT yakni pada akhir bulan Mei tahun 2012 terhitung setelah lewat

waktu

4

(empat)

bulan

sejak

permohonan

PENGGUGAT diajukan kepada TERGUGAT Dan masih


dalam jangka waktu ”90 hari” setelah lewat jangka waktu empat bulan”. Bahwa

Gugatan

Tata

Usaha

Negara

diajukan

Para

Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2014, dengan demikian gugatan in casu telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 Junto Pasal 55 UU No. 5 tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. E. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAN

ASAS-ASAS

UMUM

sebagaimana

dimaksud

PEMERINTAHAN YANG BAIK a. Bahwa

Keputusan

TERGUGAT

dengan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. TERGUGAT beralasan tidak diterbitkannya SKGR-SKGR yang dimohonkan PARA PENGGUGAT dikarenakan ada tuntutan / klaim dari pihak


ketiga (masyarakat) atas tanah-tanah yang dimohonkan alas haknya tersebut. Namun alasan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan kebenaran informasinya dan TERGUGAT juga tidak ada memberikan alasan tersebut secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT. Bahwa selain itu, keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dengan OBJEK GUGATAN dalam perkara aquo, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf h dan huruf j, Peraturan Pemerintah (PP) No. : 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa : (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban: h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; Bahwa perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Terantang Manuk telah tidak melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa yakni tidak melaksanakan permohonan yang diajukan PENGGUGAT yakni menerbitkan dan atau menandatangani SKGR-SKGR yang dimohonkan adalah telah BERTENTANGAN dengan PP No. 72/2005 dimaksud karena tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa

dan

tidak

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan desa. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU. No. 5 tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara


sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. b. Bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU. No. 5 tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah, yang berbunyi sebagai berikut: (Ayat 2) : ”Alasanalasan

yang

dapat

digunakan

dalam

gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : b. Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

itu


bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ”. Bahwa

“Objek

bertentangan

Gugatan”

dengan

dalam

Asas-Asas

perkara Umum

aquo

telah

Pemerintahan

yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang

berbunyi

sebagai

berikut

:

“Azas-azas

umum

penyelenggaraan negara meliputi: 1. Azas Kepastian Hukum; 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Azas Kepentingan Umum; 4. Azas Keterbukaan; 5. Azas Proporsionalitas; 6. Azas Profesionalitas; 7. Azas Akuntabilitas.” a) Bahwa

TERGUGAT

telah

melanggar

5

(lima)

Azas,

diantaranya yaitu AZAS KEPASTIAN HUKUM, dimana Tergugat dengan tidak mengeluarkan / menerbitkan Surat Ketarangan Ganti Kerugian. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan ketentuan dibidang keagrariaan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Hal itu sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran


Tanah yang menyatakan bahwa : ”Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum”. selain itu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam menerbitkan

Objek

Gugatan.

sehingga

dengan

tidak

dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh TERGUGAT yakni enggan atau tidak bersedianya TERGUGAT menerbitkan SKGR-SKGR yang dimohonkan PARA PENGGUGAT, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal

3

Angka

1

UU

No.

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Peyelenggara Negara”. b) Bahwa

TERGUGAT

telah

melanggar

AZAS

TERTIB

PENYELENGGARAAN NEGARA. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar AZAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, dimana Tergugat dalam mengambil keputusan terhadap Objek Gugatan, Tergugat telah berbuat dengan


tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya pada Pasal 3 huruf (c) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: ”Pendaftaran tanah bertujuan

untuk

terselenggaranya

tertib

administrasi

pemerintahan”. Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal

3

Angka

2

UU

No.

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Tertib Penyelenggaraaan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan

dan

keseimbangan

dalam

Pengendalian

Penyelenggara Negara”. c) Bahwa TERGUGAT telah melanggar AZAS KETERBUKAAN. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

yakni

melanggar

ASAS

KETERBUKAAN,

dimana

Tergugat tidak dapat dan tidak bersedia memberikan penjelasan secara tertulis, terbuka dan argumentatif kepada PARA PENGGUGAT tentang dasar dan alasan hukum yang sesuai dan diperkenankan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku meski hal itu telah jelas-jelas dimintakan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui surat No. : 0135/Klf/Dhl-Adv/X/13, perihal : Klarifikasi dan Teguran Hukum, surat tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Sekretaris Desa bernama


ABASRIANTO pada tanggal 08-10-2013; Selanjutnya disusul dengan surat tertulis berikutnya tanggal 16 Oktober 2013 yakni

surat

No.

:

0138/Klf/Dhl-Adv/X/13,

perihal

:

Teguran Hukum Ke-2 yang terima TERGUGAT melalui staf kantor desa bernama RATNA SARI pada tanggal 16-10-2013; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal

3

Angka

4

UU

No.

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut: ”Yang dimaksud asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”. d) Bahwa

TERGUGAT

telah

AZAS

melanggar

PROFESIONALITAS. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar AZAS PROFESIONALITAS, dimana Tergugat tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional yakni tidak mampu membedakan hal-hal yang patut, boleh dan benar menurut hukum dengan yang tidak patut, tidak boleh dan tidak benar menurut hukum. TERGUGAT

dalam

merespon

permohonan

PARA

PENGGUGAT telah menunjukkan sikap dan perilaku yang


tidak profesional yakni tidak melayani dan menanggapi permohonan itu secara positif dengan alasan terdapat klaim atau tuntutan dari pihak lain, padahal tuntutan atau klaim tersebut sama sekali tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk didengar dan diperhatikan. Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal

3

Angka

6

UU

No.

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah

asas

yang

mengutamakan

keahlian

yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”. e) Bahwa

TERGUGAT

telah

AZAS

melanggar

AKUNTABILITAS. Bahwa

TERGUGAT

dalam

mengeluarkan

keputusan

sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Gugatan yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar AZAS AKUNTABILITAS, dimana Tergugat telah mengabaikan tanggung

jawabnya sebagai

penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan proses peningkatan alas hak berupa SKRKT menjadi SKGR atau pemindahan hak dari SKGR kepada SKGR lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sikap TERGUGAT yang tidak bersedia

menerbitkan

SKGR

yang

dimohonkan

PARA


PENGGUGAT

dan

hanya

”MENDIAMKAN”

permohonan

PARA PENGGUGAT sehingga tidak ada hasil akhir yang yang

dapat

PENGGUGAT

dipertanggungjawabkan selaku

masyarakat

kepada

yang

PARA

membutuhkan

pelayanan hukum adalah cerminan sikap yang tidak AKUNTABEL yang telah ditunjukkan oleh TERGUGAT; Bahwa dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal

3

Angka

7

UU

No.

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme,yang

berbunyi

sebagai

berikut : ”Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang

kedaulatan

tertinggi

negara

sesuai

dengan ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. F. POSITA GUGATAN 1. Bahwa Para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah / lahan dengan luas± 88 Ha, yang terletak satu hamparan di WILAYAH HUKUM Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. 2. Bahwa Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan berdasarkan beberapa

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

Tanah

(SKRKT) dan beberapa SKGR. Pemilik tanah bermaksud untuk meningkatkan status alas hak atas tanahnya itu kepada salah satu Penggugat yang telah

mewakili

untuk mengajukan

permohonan surat dari SKRKT dan atau SKGR menjadi SURAT


KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama beberapa pihak pembeli dan alas hak dari SKGR kepada SKGR atas nama beberapa pihak pembeli. Hal itu dikarenakan PARA PENGGUGAT telah melakukan perikatan jual beli dengan pihak ketiga yang bernama Sdr. HAIDIR, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat

dihadapan

Notaris

Fransiskus

Djoenardi,

SH

di

Pekanbaru; 3. Bahwa salah satu Penggugat telah menjalankan kuasa yakni mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras dalam rangka mengurus surat alas hak atas tanah tersebut di Desa Terantang Manuk, yang pada saat itu masih dijabat oleh Kepala Desa Sdr. ALAMSYAH, dan pada masa kepemimpinannya pengurusan pelayanan administrasi tersebut tidak mengalami masalah atau hambatan sehingga pengurusan SKGR dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun dikarenakan sewaktu proses pengurusan dari SKRKT-SKRKT itu menjadi SKGR-SKGR dimaksud belum sempat rampung diselesaikan

semuanya, maka telah terjadi

perubahan dan perpindahan kepemimpinan Kepala Desa Terantang Manuk dari Sdr. ALAMSYAH kepada penggantinya Sdr. BAKRI pada tanggal 19 Maret 2013 yang disebabkan telah berakhirnya periode kepemimpinan Sdr. Alamsyah selaku Kades Terantang Manuk sehingga dilakukan proses pemilihan kepala desa yang akhirnya dimenangkan oleh Sdr. BAKRI. 4. Bahwa

adapun

jumlah

SKGR

yang

baru

diselesaikan

pengurusannya adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) SKGR, sehingga masih terdapat sisanya sebanyak 44 (empat


puluh empat) SKGR yang belum diselesaikan prosesnya (diterbitkan dan atau ditandatangani). Akan tetapi terhadap sisa ke 44 (empat puluh empat) SKGR yang belum sempat diselesaikan penerbitan dan penandatangannya oleh Kades Terantang Manuk yang yang lama (Sdr. Alamsyah), Kades Terantang Manuk yang baru sebagai penggantinya yakni Sdr. BAKRI, tanpa alasan yang jelas dan pijakan dasar hukum yang tepat telah tidak bersedia untuk menerbitkan dan atau menandatangani ke 44 (empat puluh empat) SKGR dimaksud, sehingga pengurusan surat-surat dalam rangka pelayanan administrasi publik yakni bagi peningkatan alas hak dari Surat Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

tanah

(SKRKT)

menjadi

SKGR, serta perubahan alas hak dari SKGR atas nama PARA PENGGUGAT untuk diterbitkan SKGR-SKGR kepada atas nama

beberapa

terhambat

pembeli

prosesnya

(pihak

dan

belum

ketiga)

lainnya

menjadi

ada

kepastian

hukum

penyelesaiannya hingga saat ini; 5. Bahwa

PARA

PENGGUGAT

telah

berusaha

menanyakan

tentang hal itu secara baik-baik dalam kerangka musyawarah mufakat dan pendekatan kekeluargaan, namun tidak juga diperoleh jalan keluar bagi penyelesaiannya. Kemudian PARA PENGGUGAT berusaha menempuh jalan lain yakni melaporkan hal

tersebut

berdasarkan

kepada Surat

bapak

Kapolsek

Pangkalan

Laporan/Pengaduan

Kuras

tertanggal

17

September 2013 guna minta dilakukan mediasi atau upaya hukum yang kiranya dapat ditempuh, namun pihak Kapolsek belum

ada

melakukan

tindakan

lebih

lanjut

guna

menyelesaikan laporan tersebut sampai saat ini;


6. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah menempuh upaya selanjutnya

yakni

menyampaikan

TERGUGAT melalui

surat

No.

:

surat

tertulis

kepada

0135/Klf/Dhl-Adv/X/13,

perihal : Klarifikasi dan Teguran Hukum. Surat tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Sekretaris Desa bernama ABASRIANTO pada tanggal 08-10-2013; Selanjutnya karena tidak ditanggapi, PARA PENGGUGAT menyampaikan surat berikutnya yakni urat tertanggal 16 Oktober 2013 yakni surat No. : 0138/Klf/Dhl-Adv/X/13, perihal : Teguran Hukum Ke-2 yang terima TERGUGAT melalui staff Kantor Desa bernama RATNA SARI pada tanggal 16-10-2013, namun juga tidak diberikan tanggapan sebagaimana mestinya; 7. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya/diterbitkannya SKGR sebagaimana

yang

telah

dimohonkan

oleh

salah

PENGGUGAT selaku Kuasa dari PARA PENGGUGAT

satu untuk

diajukan pemohonan kepada Tergugat, tanpa disertai alasan yang sesuai dan dibenarkan menurut hukum, jelas merupakan suatu

bentuk

pengurusan

keengganan

administrasi

Tergugat

publik

kepada

dalam

melayani

masyarakatnya.

Dengan demikian, selaku Kepala Desa jelas telah melanggar tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan kepada Tergugat yang

berarti

undangan,

melanggar

sehingga

ketentuan

telah

peraturan

menimbulkan

perundang-

akibat

hukum

terhadap Penggugat, karena tidak dapat dilanjutkannya proses administrasi pendaftaran

dan peningkatan alas hak atas

tanah, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat lagi menjalankan fungsi dan tugasnya


sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam kuasa dalam menuntut dan mempertahankan HAK sebagai Warga Negara Indonesia; 8. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya / diterbitkannya SKGR sebanyak 44 SKGR dalam objek sengketa, maka perbuatan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif, yang telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

sehingga

menyebabkan

diajukannya gugatan Tata Usaha Negara, sangat jelas dan terang keputusan TERGUGAT yang bersifat Fiktif negatif tersebut

telah

mengandung

cacat

hukum

dan

haruslah

dinyatakan batal atau tidak sah; G. PETITUM/PERMOHONAN Bahwa

berdasarkan

PENGGUGAT

diatas,

dalil-dalil

yang

mohon

kepada

telah

diuraikan

Ketua/Majelis

PARA Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat FIKTIF NEGATIF berupa PENOLAKAN TERGUGAT (Kepala Desa Terantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan) untuk menerbitkan 44 (empat puluh empat) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimohonkan oleh Para Penggugat atau sebagaimana dimaksud dengan OBJEK GUGATAN adalah batal atau tidak sah;


3. Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan

44 (empat puluh

empat) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang telah dimohonkan Para Penggugat atas tanah-tanah yang terletak di Desa

Terantang

Manuk,

Kec.

Bandar

Petalangan,

Kab.

Pelalawan yakni : 1) Terhadap

3

(tiga)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 94.SKRKT-III.12 tanggal 2203-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

275/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012 dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2010 berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama HAMKA S. PANE yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

EDWARD;  Register Desa Nomor : 29/SKRKT/II/11 tanggal 2802-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : OLIVIA;


 Register Desa Nomor : 80.SKRKT.II.12 tanggal 2702-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : EDWARD; 2) Terhadap

3

(tiga)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

SUDARSO LUKMAN.  Register Desa Nomor : 83.SKRKT.II.12 tanggal 2702-2012

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

236/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Hal 45 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT KETERANGAN GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

SUDARSO LUKMAN.  Register Desa Nomor : 28/SKRKT/II/2012 tanggal 23-02-2012 dan atau Register 178/SKRKT/III/2012

Camat Nomor :

tanggal

12-03-2012dengan

luas tanah 20.000 m2 berasal dari garapan sendiri; atas nama YEYEH HERLINA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan alas haknya menjadi SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada atas nama : MARIA FANSIATI; 3)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Pernyataan

Sdr. tanggal

Makmur 31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HADZAMI FADILLAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH;  Register Desa Nomor : 82.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : Hal 46 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

237/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HADZAMI FADILLAH

yang

Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

diterbitkan Kec.

oleh

Kepala

Desa

Kuras

Kab.

Pangkalan

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH; 4)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Pernyataan

Sdr. tanggal

Makmur 31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HERVIZA WULANDARY yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;  Register Desa Nomor : 81.SKRKT-II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 238/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HERVIZA WULANDARY Terantang

yang

Manuk

diterbitkan Kec.

oleh

Kepala

Desa

Pangkalan

Kuras

Kab.


Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 5)


Register

(SKRKT)

Desa

Nomor

:


tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama SANIAH PANE yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT


Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Pernyataan

Sdr. tanggal

Makmur 31

Maret

berdasarkan

Surat

2010;

nama

atas

HERVINA AULIA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : EDWARD;


 Register Desa Nomor : 84.SKRKT.II-12 tanggal 27Pebruari-2012 dan atau Register Camat Nomor : 239/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama HERVINA AULIA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN; 7)

Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama EPON yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab.

SURAT

Pelalawan,

untuk

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN  Register Desa Nomor : 27/SKRKT/II/11 tanggal 2302-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

177/SKRKT/III/2012 tanggal 12-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2, berasal dari garapan sendiri; atas nama

EPON

yang

diterbitkan

oleh

Kepala

Desa


Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT



Register

(SKRKT)

Desa

Nomor

:


tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama ARDIANSYAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH 9)


Register

(SKRKT)

84.SKRKT.III.12

tanggal

Desa

Nomor

22-03-2012

dan

: atau

Register Camat Nomor : 267/SKRKT/III/2012 tanggal 27-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak

tahun

2010

berasal

dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama TAUFIK NUGROHO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab.

Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;


10) Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

RIWAYAT


dari

Sdr.

Makmur

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas nama H. SUYONO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : NADIA;  Register Desa Nomor : 79.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 240/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. SUYONO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab.

SURAT

Pelalawan,

untuk

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 11) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 78.SKRKT.II.12 tanggal 27-02-2012 dan atau Register Camat Nomor : 242/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,

yang

dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri atas nama AR. ANANDA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Hal 51 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Pelalawan,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN; 12) SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT)

Register

Desa

Nomor

:

76.SKRKT.II.12

tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 243/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama RUSLAN HASIBUAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 13) SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT)

Register

Desa

Nomor

:

75.SKRKT.II.12

tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 244/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. ASRA NURSERY yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 14) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 74.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 241/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun


2007 berasal dari garapan sendiri atas nama Hj. RAHMI FITRI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 15) Terhadap 5

(lima) SURAT KETERANGAN RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 73.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 245/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 70.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 248/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 5.647 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;


 Register Desa Nomor : 69.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 249/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 67.SKRKT-II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 251/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;  Register Desa Nomor : 64.SKRKT-II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 229/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama H. BALAMAN TARIGAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk

Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan,

diterbitkan dan atau ditandatangani menjadi SURAT Hal 54 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 16) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 72-SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 246/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama KURNIA PARLAGUTAN

yang

diterbitkan

oleh

Kepala

Desa

Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR; 17) Terhadap SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) Register Desa Nomor : 71.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 247/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama SYAHRENI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI; 18) Terhadap 3

(Tiga)

SURAT KETERANGAN RIWAYAT

KEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :  Register Desa Nomor : 68.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 250/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007


berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. JULI ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : DENI DEWI;  Register Desa Nomor : 66.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 252/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri; atas nama Hj. JULI ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;  Register Desa Nomor : 63.SKRKT.II.12 tanggal 27 Februari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 253/SKRKT/III/2012 tanggal 26-03-2012, dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasai sejak tahun 2007 berasal dari garapan sendiri;

atas nama Hj. JULI

ISMAWATY. S yang diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang

Manuk

Pelalawan,

untuk

Kec.

Pangkalan

diterbitkan

Kuras

menjadi

Kab. SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;


2

19) Terhadap

(dua)

SURAT

KETERANGAN

GANTI


dan

atau

190/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan


diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN

GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada satu surat atas nama : DENI DEWI;  Register Desa Nomor : 31.SKGR.II.11 tanggal 23-022011

dan

atau

181/SKGR/III/2012

Register

Camat

tanggal

Nomor

12-03-2012,

:

dengan


diterbitkan

menjadi

SURAT

GANTI

KERUGIAN

(SKGR)

kepada

KETERANGAN atas

nama

:

EDWARD; 20) Terhadap

2

(dua)

SURAT

KETERANGAN

GANTI


dan

atau

189/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan

luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Hal 57 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 27/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Waheni Indah P; atas nama H. SETYO WARDOYO;

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : HAIDIR;  Register Desa Nomor : 32/SKGR/II/11 tanggal 2302-2011

dan

atau

182/SKGR/III/2012

Register tanggal

Camat

Nomor

12-03-2012,

:

dengan

luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 30/SKRKT/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama H. SETYO WARDOYO; untuk GANTI

diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN KERUGIAN

(SKGR)

kepada

atas

nama

:

KATERIN LUKMAN; 21) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

188/SKGR/III/2012 tanggal 12-03-2012 dengan luas tanah 20.000 m2 yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan

Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

25/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama ANISA KUSUMA WATI, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : JUSTIN;


22) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.


Sdr.

Waheni

NINDITYASARI,

Indah

untuk

P;

atas

diterbitkan

nama

AISYAH

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : MARIA FANSIATI; 23) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

26/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Wahida; atas nama JULIANSYAH HARAHAP, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SUDARSO LUKMAN; 24) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 34.SKGR,II,11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.


22/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Waheni Indah P; atas nama NURUL HUDA HARAHAP,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : EDWARD; 25) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 33,SKGR,II,11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

23/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Wahida; atas nama WIWIN KUSHANDAYANI, untuk diterbitkan menjadi SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : NADIA; 26) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN

(SKGR) Register Desa Nomor : 30.SKGR/II/11 tanggal 23-02-2011

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.


Sdr.

HARAHAP,

Wahida; untuk

atas

nama

diterbitkan

RITA

ANDRIYANI

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : KARTINI NINGSIH;


27) Terhadap

SURAT

KETERANGAN

GANTI

KERUGIAN


dan

atau

Register

Camat

Nomor

:


Riwayat

Kepemilikan

Tanah

No.

21/SKRKT/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang berasal dari Sdr. Ruzensyah; atas nama RIZKI RONALDO HARAHAP,

untuk

diterbitkan

menjadi

SURAT

KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atas nama : SYLVIA 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 02 April 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat,

kecuali

yang

diakui

secara

tegas

kebenarannya oleh Tergugat ; 2.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur Kibel) karena sampai saat ini Tergugat belum pernah menerima permohonan penerbitan SKGR dari Penggugat secara tertulis, Penggugat hanya menyampaikan secara lisan kepada Tergugat pada bulan Mei 2012 untuk menerbitkan SKGR Penggugat ;


3.

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

mengajukan

klarifikasi

dan

teguran

kepada

Tergugat, selanjutnya disusul dengan teguran hukum kedua pada tanggal 16 Oktober 2013, tidak merupakan permohonan ; 4.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian teguran hukum dan pengertian permohonan adalah : -

Teguran/Somasi

Hukum

pengertiannya

adalah

suatu

bentuk surat peringatan kepada pihak lawan dalam perkara hukum ; -

Permohonan pengertiannya adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan terang

bahwa

perbedaan

antara

teguran/somasi

hukum

dengan permohonan. 5.

Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang merupakan Pejabat Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara, oleh sebab itu pengajuan permohonan Surat

Keterangan

permohonan

Ganti

tertulis

tidak

Rugi

(SKGR)

hanya

secara

harus lisan

bersifat karena

permohonan tersebut merupakan kelengkapan administrasi pemerintahan dan sebagai dasar untuk menerbitkan SKGR ; DALAM POKOK PERKARA : I.

Bahwa Tergugat tidak melayani permohonan lisan dan teguran hukum Penggugat karena alasan dan fakta sebagai berikut :


1.

Bahwa permohonan Penggugat untuk diterbitkan SKGR melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang tertuang dalam Pasal 16 huruf a kriteria sempadan sungai yang berbunyi sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada diluar pemukiman. Bahwa permohonan penerbitan SKGR oleh Penggugat berada di area pinggiran sungai Nilo ;

2.

Bahwa dipinggiran sungai hanya dapat ditanami tanaman penyanggah sungai untuk menghindari agar tidak terjadi abrasi pada sungai sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 15 yang berbunyi perlindungan terhadap sepadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai ;

3.

Bahwa

pada

tanggal

20

Desember

2006

telah

dilaksanakan kesepakatan bersama antara PT. Safari Riau dengan

Masyarakat

Desa

Terantang

Manuk

tentang

penyerahan lahan seluas ± 2.848 hektar baik berupa tanaman tumbuh, pondok, jalan, parit, dan lain-lain yang pernah dikelola oleh pemilik lahan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan bentuk KKPA ; 4.

Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara musyawarah mufakat antara PT. Safari Riau dengan warga masyarakat Desa Terantang Manuk Kecamatan


Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Tokoh Masyarakat, tim pendataan, Pihak PT. Safari Riau, Tokoh adat, dan diketahui oleh Camat Pangkalan Kuras ; Bahwa kesepakatan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dirubah atau dicabut. 5.

Bahwa permohonan SKGR Penggugat termasuk dalam area perjanjian kerjasama masyarakat dengan PT. Safari Riau diatas lahan seluas ± 2.848 hektar ;

6.

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut masyarakat mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2012, berbunyi sebagai berikut : 1.

Apabila hutan rawa atau tanah tersebut dikelola, harus mengadakan musyawarah atau mufakat oleh pihak

Desa

dengan

Masyarakat

setempat

(Desa

Terantang Manuk) ; 2.

Hutan

rawa

atau

tanah

tersebut

adalah

milik

masyarakat Desa Terantang Manuk bukan milik segelintir orang dengan cara pembabatan hutan dan dijadikan

lahan

olahan

untuk

diperjual

belikan

kepada pihak lain ; 3.

Pengolahan penebangan hutan rawa atau tanah yang terdapat dikawasan pangkalan papan diluar HGU PT. Bratasena yang sudah ditumbang dan diolah dengan cara diblok dan diakui sebagai peladangan atau belukar dan bahkan pada saat sekarang ini sudah dibikin SKT atau SKGR, kami sebagai masyarakat


Desa Terantang Manuk menyatakan tidak mengakui itu adalah hak mereka ; 4.

Hutan

rawa

masyarakat

atau Desa

tanah

tersebut

Terantang

adalah

Manuk

dan

milik bukan

belukar atau peladangan milik masyarakat lain yang diluar Desa Terantang Manuk ; 5.

Sebagai bukti pengolahan hutan rawa atau tanah di area pangkalan papan dikawasan Desa Terantang Manuk foto dilampirkan.

II.

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila Tergugat tetap menerbitkan

SKGR

sesuai

dengan

permohonan

yang

disampaikan Penggugat, maka Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa : 1.

Pelanggaran Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 15 yang berbunyi

perlindungan

terhadap

sepadan

sungai

dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai dan Pasal 16 huruf a kriteria sempadan sungai yang berbunyi sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada diluar pemukiman ; 2.

Melanggar kesepakatan bersama antara PT. Safari Riau dengan

Masyarakat

Desa

Terantang

Manuk

tentang

penyerahan lahan seluas ± 2.848 hektar baik berupa tanaman tumbuh, pondok, jalan, parit, dan lain-lain yang


pernah dikelola oleh pemilik lahan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan bentuk pola KKPA ; 3.

Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana yang tertuang pada Pasal 15 ayat (1) huruf h yaitu menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan Pasal 16 huruf e Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.

III.

Bahwa Penggugat pada gugatannya diposita angka 1 yang menyebutkan memiliki bidang tanah atau lahan dengan luas 88 hektar yang terletak di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tidak dapat dibenarkan karena kepemilikan lahan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dan kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Safari Riau sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada point II angka 1 dan 2 diatas ;

IV.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Penggugat dalam gugatannya pada Posita gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pijakan dasar

hukum

yang

tepat

telah

tidak

bersedia

untuk

menerbitkan dan atau menandatangani sebanyak 44 buah SKGR Penggugat, sehingga pengurusan surat-surat dalam rangka pelayanan administrasi publik menjadi terhambat prosesnya

dan

belum

ada

kepastian

hukumnya

karena

penerbitan dan atau penandatanganan 44 buah SKGR tidak pernah

dimohonkan

secara

tertulis

oleh

Penggugat

dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu


Keputusan Presiden RI Nomor 32 Pengelolaan

Kawasan

perlindungan melindungi

terhadap sungai

Lindung sepadan

dari

Tahun 1990 tentang

Pasal

15

sungai

kegiatan

yang

berbunyi

dilakukan

manusia

yang

untuk dapat

mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai dan Pasal 16 huruf a kriteria sempadan sungai yang berbunyi sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada diluar pemukiman ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat diatas jelas dan terang bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang menerbitkan dan menandatangani SKGR sebagaimana yang dimohonkan Penggugat ; Oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

agar

memberikan

keputusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat ;

-

Menyatakan Tergugat tidak dapat menerbitkan SKGR ;

-

Membatalkan dan menyatakan SKRKT dan SKGR yang dikuasai Penggugat tidak sah atau tidak berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-

Membatalkan dan menyatakan SKRKT dan SKGR yang dikuasai Penggugat tidak sah atau tidak berlaku ;


-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 April 2014 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 April 2014 ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60, sebagai berikut : 1.

Bukti P-1

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 94.SKRKT-III.12 tanggal 22-03-2012 dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

275/SKKRT/III/2012

tanggal

27-03-2012

dengan

20.000

M2

Luas

tanah

(sesuai

dengan aslinya) ; 2.

Bukti P-2

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 29/SKRKT/II/11 tanggal 25-022011 dan atau Register Camat Nomor : 179/SKKRT/III/2012

tanggal

12-03-2012

dengan

20.000

M2

Luas

tanah

(sesuai


Bukti P-3

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 80.SKRKT.II.12 tanggal 27-02-2012 Hal 68 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

dan

atau

Register

Camat

Nomor

:

235/SKKRT/III/2012

tanggal

26-03-2012

dengan

20.000

M2

Luas

tanah

(sesuai


Bukti P-4

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 93.SKRKT-III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 274/SKKRT/III/2012

tanggal

27-03-2012

dengan

20.000

M2

Luas

tanah

(sesuai


Bukti P-5

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Rergister Desa Nomor : 83.SKRKT.II.12 tanggal 27-02-2012 dan

atau

Register

236/SKRKT/III/2012

Camat tanggal

Nomor

:

26-03-2012,

dengan luas 20.000 M2 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti P-6

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Rergister Desa Nomor : 28/SKRKT/II/2012 tanggal 23-022012 dan atau Register Camat Nomor : 178/SKRKT/III/2012

tanggal

12-03-2012,


Bukti P-7

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Rergister Desa Nomor : 92.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret


2012 dan atau Register Camat Nomor : 273/SKRKT/III/2012

tanggal

27-03-2012,


Bukti P-8

: foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Rergister Desa Nomor : 82.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 237/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,

dengan luas 20.000 M2 (sesuai

dengan

aslinya) ; 9.

Bukti P-9

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 91.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor : 272/SKRKT/III/2012

tanggal

27-03-2012,

dengan luas tanah 20.000 M2 (sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti P-10

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tnah (SKRKT) Register Desa Nomor : 81.SKRKT-II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau Register Camat Nomor : 238/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 90.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret


2012 dan atau register Camat Nomor : 271/SKRKT/III/2012

tanggal

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 89.SKRKT.III.12 tanggal 22 Maret 2012 dan atau register Camat Nomor : 270/SKRKT/III/2012

tanggal

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 84.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau register Camat Nomor : 239/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 27/SKRKT/II/11 tanggal 22-02-



tanggal

12-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 86.SKRKT.III.12 tanggal 22-03-2012 dan

atau

register

267/SKRKT/III/2012

Camat tanggal

Nomor

:

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

27-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 79.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari



tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 78.SKRKT.II.12 tanggal 27-02-2012 dan

atau

register

242/SKRKT/III/2012

Camat tanggal

Nomor

:

26-03-2012

(sesuai dengan aslinya) ; 21. Bukti P-21

:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat

Kepemilikan Tanah (SKRKT) Register Desa Nomor : 74.SKRKT.II.12 tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau register Camat Nomor :


241/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat



251/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat



250/SKRKT/III/2012

tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto

copy

Surat

Keterangan

Riwayat


tanggal

26-03-2012,


:

foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Register

40/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

190/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

31/SKGR/II/11 atau

register

Desa

tanggal

Nomor

23-02-2011

Camat

Nomor

: dan :


181/SKGR/III/2012

tanggal

12-03-2012,


:


Register

39/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-03-2011

Camat

189/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

32/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

182/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

38/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

188/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

37/SKGR/II/11 atau

register

Desa

tanggal

Nomor

23-02-2011

Camat

Nomor

: dan :


187/SKGR/III/2012

tanggal

12-03-2012,


:


Register

35/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

185/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

34/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

184/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

33/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

23-02-2011

Camat

183/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

Nomor

: dan :

12-03-2012,


:


Register

30/SKGR/II/11 atau

register

Desa

tanggal

Nomor

23-02-2011

Camat

Nomor

: dan :


180/SKGR/III/2012

tanggal

12-03-2012,


:


Register

26/SKGR/II/11 atau

Desa

tanggal

register

Nomor

23-02-2011

Camat

186/SKGR/III/2012

Nomor

tanggal

: dan :

12-03-2012,


:

Asli

Tanda

Terima

Surat

0135/Klf/Dhl-Adv/X/2013 2013

perihal

Klarifikasi

Nomor

tanggal dan

:

07-10Teguran

Hukum ; 46. Bukti P-46

:

Asli

Tanda

Terima

Surat

0138/Klf/Dhl-Adv/X/2013

Nomor

tanggal

:

16-10-

2013 perihal Teguran Hukum Ke-2 ; 47. Bukti P-47

:

foto copy Perjanjian Jual Beli antara Hamka S. Pane (Penggugat) dengan Haidir tanggal 08 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P-48

:


Register

Desa

Nomor

:

179.SKGR.VII.12 tanggal 02 Juli 2012 dan atau

Register

678/SKGR/VII/2012

Camat tanggal

Nomor

:

25-07-2012

atas nama Justin yang diterbitkan oleh Kades Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras (Alamsyah) dengan luas tanah 20.000


M2, terletak di Jalan Lingkungan Kebun Rt. 01 Rw. 02 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, tanah tersebut dibeli dari Sdr. Yusniar (sesuai dengan aslinya) ; 49. Bukti P-49

:


Register

Desa

Nomor

:


Register

675/SKGR/VII/2012

Camat tanggal

Nomor

:

25-07-2012

atas nama Deni Dewi yang diterbitkan oleh Kades Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras (Alamsyah) dengan luas tanah 20.000 M2, terletak di Jalan Lingkungan Kebun Rt. 01 Rw. 02 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, tanah tersebut dibeli dari Sdr. Suryani (sesuai dengan aslinya) ; 50. Bukti P-50

:


Register

Desa

Nomor

:


Register

675/SKGR/VII/2012

Camat tanggal

Nomor

:

25-07-2012

atas nama Haidir yang diterbitkan oleh Kades Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras (Alamsyah) dengan luas tanah 20.000 M2, terletak di Jalan Lingkungan Kebun Rt. 01 Rw. 02 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa


Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, tanah tersebut dibeli dari Sdr. Ilyas (sesuai dengan aslinya) ; 51. Bukti P-51

:

foto copy Surat Keterangan tertanggal 22-042014 yang dikeluarkan oleh Ketua Team Realisasi Pola KKPA Desa Terantang Manuk Kec.

Pangkalan

Kuras

Kab.

Pelalawan

dengan PT. Safari Riau (Bp. Jamaludin) yang menerangkan

lahan/tanah

yang

dikelola

atau digarap oleh Penggugat tidak termasuk dalam areal pola KKPA masyarakat Desa Terantang Manuk dengan PT. Safari Riau (sesuai dengan aslinya) ; 52. Bukti P-52

:

foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Batin Pematan

(Masli.

T)

yang

menyatakan

Lahan/tanah yang terletak di Pangkalan Papan/Lubuk

Kawah

digarap

Penggugat

oleh

yang

diolah

tidak

atau

termasuk

dalam areal Pola KKPA masyarakat Desa Terantang Manuk dengan PT. Safari Riau (sesuai dengan aslinya) ; 53. Bukti P-53

:

foto copy Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Petalangan Monti Raja Desa Betung Kec. Pangkalan

Kuras

(A.

Munir.

BS)

yang

menyatakan lahan/tanah yang terletak di RT.

01

RW.

02

Dusun

I

Lubuk


Kawah/Pangkalan garapan/bekas

Papan

adalah

perladangan

tanah

masyarakat

sehingga tidak termasuk dalam areal Pola KKPA masyarakat Desa Terantang Manuk dengan

PT.

Safari

Riau

(sesuai

dengan

aslinya) ; 54. Bukti P-54

:

foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus Pesukuan Manuk

Anak (Bp.

Pelabi

Ilyas)

Desa

yang

Terantang menyatakan

lahan/tanah yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Lubuk Kawah/Pangkalan Papan adalah tanah garapan/bekas perladangan masyarakat sehingga tidak termasuk dalam areal Pola KKPA masyarakat Desa Terantang Manuk

dengan

PT.

Safari

Riau

(sesuai

dengan aslinya) ; 55. Bukti P-55

:

foto copy Surat Keterangan tertanggal 05 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Petalangan Monti Raja Dplantations (sesuai dengan aslinya) ;

56. Bukti P-56

:

foto copy Surat Keterangan tertanggal 19-052014 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Safari Riau (Evi Zulvian) yang menerangkan bahwa

lahan

bersempadan

seluas

500

hektar

yang

dengan

PT.

Safari

Riau

(merupakan lahan yang harus diserahkan Desa Terantang Manuk kepada PT. Safari


Riau sebagai syarat untuk pembangunan kebun sawit warga desa seluas 160 ha berdasarkan

Berita

Acara

Musyawarah

Mufakat antara PT. Safari Riau dengan Warga Desa Terantang Manuk tanggal 20-122006) adalah lahan yang tidak layak/tidak efektif

untuk

dikelola

bagi

budidaya

perkebunan sawit menurut penilaian PT. Safari Riau (sesuai dengan aslinya) ; 57. Bukti P-57

:

foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Syamsul selaku Kadus I Desa Terantang Manuk yang menyatakan lahan/tanah yang terletak di Pangkalan Papan/Lubuk Kawah RT.

01

RW.

02

Dusun

I

yang

dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dan bukan tanah milik/garapan Bp. Syamsul (sesuai dengan aslinya) ; 58. Bukti P-58

:

foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Rudi Iskandar warga Desa Terantang Manuk yang menyatakan lahan/tanah yang terletak di Pangkalan Papan/Lubuk Kawah RT.

01

RW.

02

Dusun

I

yang

dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dan bukan tanah

milik/garapan

yang

bersangkutan


:

foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Nolis Hadis warga Desa Terantang Manuk yang menyatakan lahan/tanah yang


terletak di Pangkalan Papan/Lubuk Kawah RT.

01

RW.

02

Dusun

I

yang

dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dan bukan tanah

milik/garapan

yang

bersangkutan


:

foto

copy

bebas

Permohonan

garapan

No.

surat

keterangan

SR-MHD/II/2009/05

tanggal 24-02-2009 yang diajukan PT. Safari Riau kepada Kepala Desa Terantang Manuk, Surat

Keterangan

Bebas

Kades/TRM/III/2009

Garapan

tanggal

No.

02-03-2009,

Peta Lokasi lahan yang dimohonkan surat keterangan bebas garapan oleh PT. Safari Riau (sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

:

foto

copy

Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan

Lindung

(Dounload

Internet) ; 2.

Bukti T-2

:

foto copy Surat Keberatan dari PT. Safari Riau

serta

foto

copy

Berita

Acara

Musyawarah Mufakat antara PT. Safari Riau dengan Warga Masyarakat Desa Terantang


Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tentang penyerahan lahan seluas ± 2.848 hektar (foto copy) ; 3.

Bukti T-3

:

foto copy Surat Penggugat yang ditujukan kepada

Kapolsek

Pangkalan

Kuras

dan

tembusannya di berikan kepada Tergugat tentang kronologis perolehan lahan di Lubuk Kawah Desa Terantang Manuk (foto copy) ; 4.

Bukti T-4

:

foto copy Surat Pernyataan Penolakan dan tidak menyetujui atas pengolahan lahan yang dilakukan Penggugat oleh masyarakat Desa Terantang Manuk (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : ALAMSAH,

1.

Tempat

dan

tanggal

lahir/Terantang

Manuk, 30-05-1963, jenis kelamin lakilaki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Terantang Manuk Rt. 002/Rw.

002,

Kecamatan

Pangkalan

Kuras, Kabupaten Pelalawan, pekerjaan Wiraswasta,

agama

Islam

(dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ;


-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan Permohonan SKRKT atas nama beberapa orang ke Kepala Desa ;

-

Bahwa

seingat

saksi

Para

Penggugat

mengajukan

permohonan SKRKT ke Kepala Desa tahun 2012 ; -

Bahwa terkait permohonan Para Penggugat, saksi proses dan turunkan Tim dari desa dan Kecamatan untuk melihat lokasi, ada beberapa surat yang diajukan berasal dari Ninik Mamak diterbitkan SKRKT ;

-

Bahwa menurut saksi surat tersebut sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan ;

-

Bahwa seingat saksi sudah lebih kurang 50 SKRKT yang diterbitkan (ditunjukkan bukti P-48, P-49, dan P-50);

-

Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya di daerah Lubuk Kawah ;

-

Bahwa setahu saksi lahan-lahan yang diajukan waktu itu tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

-

Bahwa setahu saksi lahan tersebut bukan merupakan lahan Masyarakat dan Perusahaan ;

-

Bahwa setahu saksi ada kesepakatan dengan PT. Safari Riau, lahan pembuatan kebun tidak ada lagi perubahan lahan, pada waktu itu saksi terpilih menjadi Kepala Desa, yang 500 Ha tidak dimasukkan dalam HGU PT. Safari Riau, pada waktu itu saksi menolak dan lahan itu tidak layak dan tidak efektif untuk kebun ;

-

Bahwa setahu saksi lahan Para Penggugat terletak di lahan yang 500 Ha ;


-

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa dari tanggal 17 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2013 ;

-

Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, tidak pernah mengikuti Pelatihan atau Bimtek ;

-

Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, sudah banyak mengeluarkan SKT ada ratusan, sepanjang tanah tersebut milik yang bersangkutan ;

-

Bahwa

setahu

saksi

syarat

mengajukan

SKT

yang

bersangkutan datang ke Desa mohon untuk diterbitkan SKT, kalau sudah layak saksi terbitkan ; -

Bahwa setahu saksi untuk mengajukan SKT ada lisan dan ada tertulis ;

-

Bahwa setahu saksi kalau permohonan secara lisan, Kepala Desa tetap turun ke lapangan melihat apa lahan tersebut punya yang bersangkutan apa tidak, kalau punya orang tidak saksi terbitkan ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat diterbitkan SKRKT, ditanda tangani oleh RT dan RW yang bersangkutan ;

-

Bahwa setahu saksi lahan itu milik siapa, tanah Ninik Mamak atau tanah Desa tidak ada ketentuan ;

-

Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Masyarakat dengan PT. Safari Riau ;

-

Bahwa setahu saksi lahan yang 500 Ha tersebut sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya ;

-

Bahwa saksi tidak tahu lahan yang 500 Ha tersebut milik Desa atau Ninik Mamak ;

-

Bahwa setahu saksi dalam lahan 500 Ha tersebut ada termasuk tanah Hamka S Pane ;


-

Bahwa setahu saksi Penggugat membeli tanah dengan Ilyas Cs ;

-

Bahwa

setahu

saksi

lahan

yang

500

Ha

tersebut

bersempadan dengan Sungai ; -

Bahwa setahu saksi persyaratan untuk menerbitkan SKRKT dimintakan

KTP,

diproses

dimana

tanahnya,

terus

diturunkan Tim ; -

Bahwa setahu saksi bentuk Prosesnya letak tanahnya dimana, turun ke lapangan, setelah itu kalau layak baru diterbitkan SKRKTnya ;

-

Bahwa setahu saksi layak maksudnya tidak sengketa ;

-

Bahwa setahu saksi, dasarnya dari orang yang mengajukan SKT dan sempadan dihadirkan ;

-

Bahwa setahu saksi kalau penerbitan SKGR dibuatkan dulu SKT, baru diproses untuk diterbitkan SKGR ;

-

Bahwa setahu saksi SKRKT atas nama Ilyas dan Hamka S Pane saksi buat ;

-

Bahwa saksi tidak ingat berapa luas lahan Ilyas dan Hamka S Pane ;

-

Bahwa saksi pernah tahu SKRKT atas nama Penggugat, diajukan tahun 2012 dan mengenai bulannya saksi tidak ingat ;

-

Bahwa seingat saksi SKGR atas nama Hamka S Pane diajukan kepada saksi ;

-

Bahwa seingat saksi lahan Hamka S Pane dkk ada 50 bidang ;

-

Bahwa seingat saksi tujuan Hamka S Pane datang untuk membuat SKGR ;


-

Bahwa seingat saksi Hamka S Pane mengajukan SKGR secara lisan ;

-

Bahwa seingat saksi lebih dari 40 SKGR yang diajukan ;

-

Bahwa pada saat SKGR untuk beralih dari Hamka S Pane ke orang lain, saksi tidak tahu karena tidak diajukan kepada saksi ;

-

Bahwa kalau dialihkan kepihak lain, saksi yang membuat SKGR, pada saat peralihan ada transaksi jual beli, dilakukan dihadapan Kepala Desa, saksi tidak tahu ;

-

Bahwa setahu saksi kemudian beralih ke Kepala Desa Bakri, dan Kepala Desa Bakri tidak menerbitkan SKGR ;

-

Bahwa setahu saksi dalam Perjanjian masyarakat dengan PT. Safari Riau, lokasi yang diserahkan tersebut adalah lokasi 2848 dan tidak termasuk tanah Hamka S Pane ;

-

Bahwa pada saat Berita Acara masyarakat dibuat dengan PT. Safari Riau saksi hadir ;

-

Bahwa setahu saksi letak tanah Penggugat bukan diatas lokasi 2848, jauh letaknya dari lokasi kerja sama dengan PT. Safari Riau ;

-

Bahwa seingat saksi SKT yang diajukan oleh Penggugat secara lisan ;

-

Bahwa seingat saksi pada saat itu Hamka S Pane tidak menyerahkan berkas SKRKT, tapi ditunjukkan saja ;

-

Bahwa seingat saksi SKRKT tersebut tidak diserahkan foto copynya kepada saksi,

-

Bahwa kemudian saksi menerbitkan 38 SKGR, yang 44 SKGR tidak diterbitkan saksi karena pemilihan Kepala Desa ;


-

Bahwa

seingat

saksi

dari

lahan-lahan

yang

diminta

diterbitkan di Desa Terantang Manuk, bukan tanah Negara atau orang lain, itu tanah bekas peladangan H. Ilyas ; -

Bahwa dari tanah-tanah yang sekarang ini intinya Tanah Negara,

Tanah

Negara

yang

boleh

diberikan

untuk

masyarakat saksi tidak tahu ; -

Bahwa seingat saksi permohonan SKRKT yang diajukan oleh Hamka S Pane diajukan secara bertahap, ada 10 ada 15 ;

-

Bahwa seingat saksi waktu pengajuan permohonan tersebut tahun 2012 bulan April ;

-

Bahwa

seingat

saksi

pengajuan

permohonan

tersebut

bertahapnya ada sekitar 9 kali ; -

Bahwa seingat saksi pada waktu diterbitkan 38 surat, diterbitkan secara bertahap juga ;

-

Bahwa seingat saksi sisanya yang belum diterbitkan 44 SKGR, alasannya karena habis masa jabatan ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat menerbitkan 38 surat, Tim turun ke lapangan dari Desa dan Kecamatan ;

-

Bahwa seingat saksi dari 44 surat yang belum diterbitkan, Tim belum ada turun ke lapangan ;

2.

JAMALUDIN,

Tempat dan tanggal lahir/Terantang Manuk, 08-12-1968,

jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Terantang Manuk Rt. 002/Rw. 01, Desa Terantang Kuras,

Manuk,

Kecamatan

Pangkalan

Kabupaten

Pelalawan,

pekerjaan

Wiraswasta, agama Islam (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) :


-

Bahwa

saksi

kenal

dengan

Penggugat

dan

tidak

ada

hubungan keluarga ; -

Bahwa saksi tahu dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Realisasi Desa Terantang Manuk dengan PT. Safari Riau ;

-

Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki Penggugat yang dimohonkan ke Kepala Desa untuk diterbitkan SKGR diluar HGU PT. Safari Riau ;

-

Bahwa setahu saksi lokasi tanah Hamka S Pane diatas areal 500 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi pada saat turun ke lokasi yang 500 Ha, ditolak Perusahaan karena arealnya tidak efektif dan banjir, sebelah kiri sungai diambil dari sebelah kanan untuk HGU ;

-

Bahwa setahu saksi lahan 500 Ha ditolak Perusahaan, tapi masuk dalam perjanjian, dalam Berita Acara tahun 2006 kami mengajukan yang 500 Ha, tapi Perusahaan belum melanjutkan atau mengerjakan lahan yang 500 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi lahan yang 500 Ha tidak efektif tidak layak ditanami, hal tersebut menurut Perusahaan ;

3.

MASLI. T,

Tempat/tanggal lahir, Sorek Satu, 01-01-1955, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Lakilaki,

tempat

tinggal

di

Puncak

Indah

Rt.

001/Rw. 001, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan

Kuras,

Kabupaten

Pelalawan,

pekerjaan Wiraswasta, agama Islam (dibawah sumpah

memberikan

keterangan

sebagai

berikut) :


-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru-baru ini saja dan tidak ada hubungan keluarga ;

-


-

Bahwa setahu saksi mengenai tanah Penggugat, syaratnya harus melapor dengan Batin, syaratnya itu saja dan Batin memberi izin untuk anak keponakan untuk memiliki tanah ;

-

Bahwa setahu saksi pemberian tanah adat yang disebut Batin,

tahun

2002/2003

Tokoh

Masyarakat,

Kepala

Desa/Batin, musyawarah bagi-bagi tanah untuk Penduduk dan Anak Keponakan, dan tidak untuk diperjual belikan ; -

Bahwa saksi tidak mengetahui proses permohonan tanah Hamka S pane ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tanah Hamka S Pane yang akan dialihkan ke pihak lain ;

-

Bahwa

menurut

saksi

diperbolehkan

apa

tidak

yang

mempunyai tanah tapi tidak tinggal disitu, tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan ; -

Bahwa menurut saksi kalau tanah Anak Keponakan dan sudah ada suratnya, boleh dijual kepada orang lain ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dengan lokasi Pola Bapak angkat ;

-

Bahwa saksi tinggal di RT. 001/RW. 001 ;

-

Bahwa saksi tidak tahu lahan yang dikuasai Hamka S Pane terbit SKRKT ;

-

Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan SKRKT tersebut ; Menimbang,

bahwa

Tergugat

dalam

perkara

ini

selain

mengajukan bukti berupa surat, juga mengajukan bukti berupa saksi


sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : KELING,

1.


jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Terantang Manuk Rt. 002/Rw. 003, Kecamatan

Pangkalan

Pelalawan,

pekerjaan

Islam

(dibawah

Kuras,

Kabupaten

Wiraswasta,

sumpah

agama

memberikan

keterangan sebagai berikut) : -

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-


-

Bahwa saksi tinggal di Desa Terantang Manuk sejak kecil ;

-

Bahwa saksi tahu sengketa ini ;

-

Bahwa saksi tahu lokasi tanah Penggugat ;

-

Bahwa

setahu

saksi

masyarakat

pernah

melakukan

perjanjian dengan PT. Safari Riau tahun 2006 ; -

Bahwa seingat saksi ada tanah pencadangan 500 Ha dan belum ada pembatalan dalam perjanjian tersebut ;

-

Bahwa saksi tidak mempunyai tanah disitu ;

-

Bahwa setahu saksi tanah Hamka S Pane bersempadan dengan Sungai dan rawa lebih kurang 50 meter ;

-

Bahwa setahu saksi lahan tersebut bersempadan dengan Sungai besar ;


-

Bahwa

setahu

saksi

ada

masyarakat

keberatan

atas

kepemilikan tanah Penggugat, saksi dan masyarakat minta agar suratnya tidak diterbitkan ; -

Bahwa saksi menyampaikan keberatan dengan Kepala Desa lama (alamsah) ;

-

Bahwa saksi telah mengajukan keberatan sudah 3 kali ;

-

Bahwa setahu saksi lahan itu belum diolah, tahu-tahu sudah diolah jadi saksi keberatan, agar masyarakat memperoleh bagian dari lahan yang 500 Ha tersebut ;

-

Bahwa setahu saksi belum ada lahan yang diserahkan kepada masyarakat oleh PT. Safari Riau ;

-

Bahwa

saksi

tidak

hadir

dalam

kesepakatan

antara

Masyarakat dengan PT. Safari Riau (menyangkal bukti T-2 yang diperlihatkan kepada saksi); -

Bahwa saksi tahu lokasi yang dimohonkan Penggugat, yang luasnya lebih dari 150 Ha ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tanah Hamka S Pane diperoleh dari mana ;

-

Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang merupakan tanah kosong ;

-

Bahwa setahu saksi yang keberatan adalah masyarakat Desa Terantang Manuk yang RT/Rwnya banyak ;

-

Bahwa

setahu

saksi

mereka

menyampaikan

keberatan

kepada Kepala Desa yang lama ; -

Bahwa setahu saksi alasan keberatan karena lahan tersebut berada di Desa Terantang Manuk, seharusnya masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut ;


-

Bahwa saksi keberatan terhadap tanah Hamka S Pane, Hamka S Pane tidak pernah bicara dengan masyarakat ;

-

Bahwa saksi keberatan dengan pembeli yang lain ;

-

Bahwa setahu saksi mengajukan keberatan ditujukan kepada DPRD tahun 2012 (diperlihatkan bukti T-3) ;

-

Bahwa setahu saksi pengaduan yang ditujukan kepada DPRD sampai sekarang belum ada tanggapan ; DUNDAK,

2.


jenis

kelamin

laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Terantang Manuk Rt. 001/Rw. 004, Desa Terantang Kuras,

Manuk,

Kecamatan

Pangkalan

Kabupaten

Pelalawan,

pekerjaan

Petani/Pekebun, sumpah

agama

memberikan

Islam

keterangan

(dibawah sebagai

berikut) : -

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

-


-

Bahwa saksi tinggal di Desa Terantang Manuk sejak tahun 1974 sampai sekarang ;

-

Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1970 sampai tahun 1985, tanah itu tidak pernah diolah oleh masyarakat ;

-

Bahwa saksi mengetahui lahan Penggugat baru-baru ini saja, karena saksi dikasih tahu bahwa tanah Desa dikuasai oleh orang yang tidak diketahui ;

-

Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan dengan PT. Safari Riau ;


-

Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan PT. Safari Riau ;

-

Bahwa saksi ada tanda tangan di Berita Acara Rapat ;

-

Bahwa saksi tidak paham isi kesepakatan dengan PT. Safari Riau ;

-

Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Hamka S Pane ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Rudinsyah ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah

menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masingmasing pada tanggal 05 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Para

Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yaitu Keputusan fiktif negatif berupa keputusan penolakan Tergugat untuk menerbitkan dan atau menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang

dimohonkan

permohonannya

oleh

secara

Para

Penggugat

lisan

pada

akhir

yang Mei

telah 2012,

diajukan adalah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil – dalil Para Penggugat

tersebut,

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan “ Apakah obyek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan fiktif negatif ?”, maka untuk menjawabnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi sebagai berikut : ayat 1: “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan,

sedangkan

kewajibannya

maka

tersebut

hal

hal

itu

menjadi

disamakan

dengan

Keputusan Tata Usaha Negara”; ayat 2 : “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata

Usaha

Negara

tersebut

dianggap

telah

menolak

mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; ayat

3

:

“Dalam

hal

peraturan

perundang-undangan

yang

bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; Menimbang,

bahwa

setelah

mempelajari

gugatan

Para

Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang


Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan keputusan fiktif negatif berupa keputusan penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan pertimbangan bahwa Tergugat selaku Pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menjadi kewajibannya dan peraturan perundang – undangan tidak mengatur jangka waktu bagi Kepala Desa Terantang Manuk (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keterangan

Ganti

Rugi

(SKGR)

yang

dimohonkan

oleh

Para

Penggugat; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Para

Penggugat

tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi tertanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libels) karena sampai saat ini Tergugat belum pernah menerima permohonan penerbitan SKGR dari Penggugat secara tertulis, Penggugat hanya menyampaikan secara lisan kepada Tergugat pada bulan Mei 2012 untuk menerbitkan SKGR Penggugat;

-

Bahwa SKGR merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang merupakan pejabat Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, oleh sebab itu pengajuan permohonan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) harus bersifat permohonan tertulis tidak hanya secara lisan karena permohonan tersebut merupakan kelengkapan administrasi pemerintahan dan sebagai dasar untuk menerbitkan SKGR; Hal 98 dari 106 Hal. Put. No. 1/G/2014/PTUN-Pbr

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula; Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-60 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Para Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam

eksepsi,

maka

sebelum

memberikan

penilaian

hukum

terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut “Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat perihal objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libels) sebagai berikut: Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah


dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor

51

Tahun

2009

(selanjutnya

disebut

“Undang-undang

Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat atau Kuasanya, nama jabatan serta tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; Menimbang, bahwa mencermati seluruh uraian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 8 Januari 2014 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Februari 2014, Majelis menilai bahwa uraian gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1), uraian tentang kepentingan dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libels) tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; Menimbang,

bahwa

sebelum

mempertimbangkan

dan

memberi penilaian hukum terhadap pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain terpenuhinya unsur tenggang waktu, unsur adanya kepentingan yang dirugikan, serta unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada


pokoknya

ketentuan

pasal

tersebut

mempersyaratkan

bahwa

pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Fiktif Negatif) berupa Keputusan

Penolakan

Tergugat

untuk

menerbitkan

dan

atau

menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimohonkan

oleh

Para

Penggugat

yang

telah

diajukan

permohonannya secara lisan pada akhir Mei 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (3) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat pada halaman 18 yang mendalilkan bahwa baru mengetahui tentang objek sengketa aquo pada pertengahan tahun 2013 atau setidaktidaknya diketahui secara pasti pada tanggal 7 Oktober 2013 bersamaan dengan telah diajukannya surat tertulis kepada Tergugat melalui surat No. : 0135/Klf/Dhl-Adv/X/13, perihal Klarifikasi dan Teguran Hukum, yang diterima oleh Tergugat melalui Sekretaris Desa bernama ABASRIANTO pada tanggal 08 Oktober 2013 (vide bukti P45) dan kemudian disusul dengan surat tertulis tertanggal 16 Oktober 2013 No. : 0138/Klf/Dhl-Adv/X/13, perihal : Teguran Hukum Ke-2 yang diterima Tergugat melalui staf Kantor Desa bernama RATNA SARI pada tanggal 16 Oktober 2013 (vide bukti P-46); Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa permohonan Para Penggugat diajukan secara lisan pada akhir bulan Mei 2012 dan berdasarkan keterangan saksi bernama ALAMSAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah


pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Hamka S. Pane (salah satu dari Penggugat) telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Saksi sebagai Kepala Desa untuk diterbitkan SKRKT dan SKGR atas nama beberapa orang dimana semua permohonannya diajukan secara bertahap pada tahun 2012 dan Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonannya secara tertulis; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

akan

mempertimbangkan dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui tentang objek sengketa aquo pada pertengahan tahun 2013 atau setidak-tidaknya diketahui secara pasti pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Pasal 55 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; Penjelasan Pasal 55 : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari diterimanya keputusan TUN yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut

dihubungkan

sebagaimana

telah

dengan

diuraikan

keterangan tersebut

saksi

diatas,

ALAMSAH

maka

Majelis


berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan Para Penggugat tersebut (bulan Mei 2012) adalah jatuh pada bulan Oktober 2012 dan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut yaitu setidaknya paling lambat akhir bulan Desember 2012 atau Awal bulan Januari 2013 Para Penggugat harus sudah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tetapi faktanya Para Penggugat

mengajuan

gugatannya

tanggal

8

Januari

2014

sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah Iewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 jo. Pasal 55

Undang-undang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

berserta

penjelasannya, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui tentang objek sengketa aquo pada pertengahan tahun 2013 atau setidak-tidaknya diketahui secara pasti pada tanggal 7 Oktober 2013 tersebut tidak beralasan hukum; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pokok

gugatan

yang

mendasari gugatan Para Penggugat ternyata diajukan telah Iewat tenggang

waktu

90

(sembilan

puluh)

hari

sebagaimana

dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara berikut penjelasannya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak


berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; Menimbang,

bahwa

dengan

berpedoman

pada

sistem

pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah

pada

pembuktian

bebas dan

terbatas

sebagaimana

terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan ruang Iingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalildalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan


terhadap alat-alat bukti seiain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat : ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Para Penggugat;

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,

S.H.

selaku

Hakim

Ketua

Majelis,

HIMAWAN

KRISBIYANTORO, S.H., dan ELFIANY, S.H.,MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;


HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

HIMAWAN K., S.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ELFIANY, S.H.,M.Kn Panitera Pengganti,

dto

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran Gugatan …............................. :

Rp. 30.000,-

2.

Alat Tulis Kantor ........................................ :

Rp. 50.000,-

3.

Surat-surat Panggilan …............................. :

Rp. 137.500,-

4.

Meterai ….................................................... :

Rp.

6.000,-

5.

Redaksi Putusan …..................................... :

Rp.

5.000,-

J u m l a h …................................................ :

Rp. 228.500,-

(Dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada

Recommend Documents