P U T U S A N NOMOR : 13/G/2013/PTUN-Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara : PT. YONNY GROUP,
dalam
hal
ini
BASKORO,
diwakili
AGUNG
oleh
Kewarganegaraan
J.
Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Al Ikhlas III Nomor 3 Simpang
Tiga,
Kecamatan
Bukit
Raya,
Pekanbaru-Provinsi Riau, Pekerjaan Direktur Utama ; Dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Kuasa
Hukumnya : ELLYNOVEA SHAFRIE, SH. kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan
Advokat/Penasehat
Hukum & Pengacara pada Kantor Hukum “ELLYNOVEA berkantor Thawalib Riau,
di
SHAFRIE, Jalan
Nomor
berdasarkan
34
SH
Jenderal
&
REKAN” Sudirman
Pekanbaru-Provinsi
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor : 03/Adv.EN-SK/III-2013 tertanggal
Hal 1 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
25
Maret
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai .................................. PENGGUGAT ; MELAWAN 1.
PENGGUNA ANGGARAN DAERAH DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK, Tempat Kedudukan
di
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Komplek
Siak,
Perkantoran
Tanjung
Agung
selanjutnya
disebut
sebagai ................................. TERGUGAT I ; 2.
KEPALA
DINAS
TATA
RUANG
DAN
CIPTA
KARYA
KABUPATEN SIAK, Tempat Kedudukan di Komplek
Perkantoran
Pemerintah
Daerah
Tanjung Agung Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai ................... TERGUGAT II ; Dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Kuasa
Hukumnya : 1.
SETYA
HENDRO
WARDHANA,
SE,
SH,MM. Kepala
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak ; 2.
AMIN SOIMIN, SH. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ;
3.
FIKKY BUDIMAN, SH. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Masing-masing
Pegawai
Negeri
Sipil
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Hal 2 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Kabupaten Siak, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor : 180/HK/IV/2013/02 tertanggal 22 April 2013; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2013 Register Nomor : 13/G/2013/PTUN-Pbr ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 13/PenPP/2013/PTUN-Pbr tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 13/PenHS/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Mei 2013 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang
diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Mei 2013 dengan Register
Hal 3 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Nomor : 13/G/2013/PTUN-Pbr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F-44/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SULTAN SYARIF QASIM KELURAHAN SIMPANG BLUTU KECAMATAN KANDIS BERDASARKAN PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F-44/2012 AGUSTUS
2012
AMANDEMEN
TANGGAL
KONTRAK-I
10
NOMOR
:
641/TRCK/AMANDEMEN.I KONTRAK/CK.F-44/2012 TAHUN ANGGARAN 2012 ; Adapun dasar serta alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari proyek Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, yang proyek tersebut berupa Pembangunan Drainase Jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Siak,
dengan
total
nilai
proyek
adalah
sebesar
Rp. 4.101.790.000,- (empat milyar seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Pengguna
Anggaran
Daerah
Nomor
:
641/TRCK/SK/CK.F-44/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Tergugat I; Sedangkan seluruh pekerjaan
Hal 4 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
yang telah dilaksanakan oleh Penggugat telah mencapai bobot 100 % (seratus persen), dimana telah dikuatkan oleh Tergugat I sendiri melalui surat-surat dukungannya untuk pencairan dana proyek, sebagaimana Surat dari Penggugat tanggal 28 Januari
2013
Nomor
:
012/YG/PKU/I/2013
dan
Surat
Penggugat tanggal 28 Februari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I. Disamping itu Tergugat I, sendiri juga telah menerbitkan
dukungan
tentang
penyelesaian
pekerjaan
sebagaimana tertera dalam Laporan Kemajuan Progres Bulan, Mingguan, Bulan ke : 05 (kelima) tanggal 27 Desember 2012 disertai dengan Laporan Bulanan Kegiatan yang disetujui oleh bawahan dari Tergugat I, dan Tergugat II, yakni persoon bernama Prabowo Wibi Putra, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya dan Andi Maiwanto selaku Koordinator lapangan ; 2. Bahwa secara tiba-tiba, Tergugat I telah menerbitkan surat, yaitu Surat Pengguna Anggaran Daerah Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F-44/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SULTAN
SYARIF
QASIM
KELURAHAN
SIMPANG
BLUTU
KECAMATAN KANDIS, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :
Hal 5 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; 3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (belum melampaui 90 hari) hal ini masih dalam tenggang waktu pengajuan
gugatan
ke
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; 4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan obyek sengketa tanpa ada langkah pencegahan dari Tergugat II sebagai pihak atasan, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat a quo, untuk jelasnya dikutip Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan : “seseorang
atau
badan
hukum
perdata
yang
merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara
Hal 6 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan, agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; 5. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dikarenakan Penggugat adalah pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 641/TRCK/KONTRAK/CKF-44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.101.790,- (empat milyar seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; 6. Bahwa penerbitan Surat Pemutusan Kontrak oleh Tergugat I, berupa Surat Pemutusan Pekerjaan melalui suratnya dengan Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F-44/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP PEKERJAAN
PEMBANGUNAN
DRAINASE
JALAN
SULTAN
SYARIF QASIM KELURAHAN SIMPANG BLUTU KECAMATAN KANDIS, dengan hanya menyandarkan kepada laporan sepihak dari bawahan Tergugat, yaitu persoon bernama Prabowo Wibi Putra, ST dan Wahyu Saputra, ST dan alasan Tergugat I, yang menyatakan bahwa Pemutusan Kontrak telah sesuai dengan
syarat-syarat
Umum
Kontrak
Poin.B.6
Pasal
38
dan 39 dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 641/ TRCK/KONTRAK/CK.F-44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sehingga Tergugat I menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak, akibat dari dikeluarkannya Surat Pemutusan tersebut telah
Hal 7 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
merugikan Penggugat, yakni dihalanginya Penggugat untuk ikut berpartisipasi pada proyek-proyek yang ada dilingkungan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Siak, dengan mencantumkan/pengenaan
Rekanan
dalam
Daftar
Hitam
untuk jangka waktu tertentu. Dalam kondisi yang demikian Tergugat II sebagai pihak atas dari Tergugat I, membiarkan/ mendiamkan tanpa mengambil inisiatif menyelesaikan masalah tersebut ; 7. Bahwa Tergugat I menerbitkan “Beschiking” sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sewenang-wenang, telah melanggar asas pemerintahan yang “general principles of good administrator” yakni asas hukum, keadilan dan kewajaran dimana proses pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I hanya menyandarkan kepada laporan bawahan Tergugat I dan tidak sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 39 ayat (3) point a yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5, sedangkan menurut asasnya Perjanjian adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya dikutip pasal 39 dimaksud dengan uraian sebagai berikut : Angka 1) : -
pada saat Kontrak dinyatakan kritis direksi menerbitkan surat
peringatan
kepada
penyedia
dan
selanjutnya
menyelenggarakan SCM ; Ayat 2) : -
Dalam
SCM
direksi
pekerjaan,
direksi
dan
penyedia
membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam priode waktu tertentu
Hal 8 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
(uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I ; Ayat 3 ) : -
Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan
SCM
tahap
II
yang
membahas
dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba Kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM
tahap II ;
Ayat 4 ) : -
Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan
SCM
tahap
III
yang
membahas
dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (Uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II ; Ayat 5 ) : -
Pada setiap uji coba yang gagal, PA/KPA harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
8. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Pasal 39 ayat (3) point a yang terdiri dari angka 1 s/d angka 5, sebagai bahan pertimbangan Tergugat I didalam surat yang diterbitkan oleh Tergugat Penggugat
I
tersebut, sangat
maka
dirugikan,
mengakibatkan yakni
dengan
kepentingan terhalangnya
Penggugat melakukan aktifitas pada Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Siak, dengan adanya catatan dari bawahan Tergugat yang berbunyi : Pencantuman/pengenaan Rekanan Dalam Daftar Hitam untuk jangka waktu tertentu ;
Hal 9 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan diatas, maka pada bagian akhir gugatan ini kami memohonkan kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya mengadakan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan ini, dengan memanggil kedua belah pihak dan memperkenankan untuk membawa buktibukti dipersidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha
Negara
berupa
Pemutusan
Pekerjaan
melalui
suratnya dengan Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F44/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang PEMUTUSAN KONTRAK
TERHADAP
PEKERJAAN
PEMBANGUNAN
DRAINASE JALAN SULTAN SYARIF QASIM KELURAHAN SIMPANG BLUTU KECAMATAN KANDIS BERDASARKAN PERJANJIAN
(KONTRAK)
NOMOR
:
641/BA/PTS-
KONTRAK/CK.F-44/2012 TANGGAL 10 AGUSTUS 2012 AMANDEMEN
KONTRAK
AMANDEMEN.I
–I
NOMOR
:
641/TRCK/
KONTRAK/CK.F-44/2012
TAHUN
ANGGARAN 2012 ; 3.
Memerintahkan
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 641/BA/PTSKONTRAK/CK.F-44/2012
tanggal
27
Desember
2012
Tentang PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP PEKERJAAN PEMBANGUNAN QASIM KANDIS
DRAINASE
KELURAHAN
JALAN
SIMPANG
BERDASARKAN
SULTAN
SYARIF
BLUTU
KECAMATAN
PERJANJIAN
(KONTRAK)
Hal 10 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
NOMOR : 641 / BA / PTS-KONTRAK / CK.F-44 / 2012 TANGGAL 10 AGUSTUS 2012 AMANDEMEN KONTRAK –I NOMOR : 641/TRCK/AMANDEMEN.I KONTRAK/CK.F44/2012 TAHUN ANGGARAN 2012 ; 4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama ELLYNOVEA SHAFRIE, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Adv.EN-SK/III-2013 25 Maret 2013 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama SETYA HENDRO WARDHANA, SE, SH, MM, dan AMIN SOIMIN, SH serta FIKKY BUDIMAN,
SH
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
180/HK/IV/2013/02 tanggal 22 April 2013 ; Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ; Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Mei 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut : TENTANG POKOK PERKARA : 1.
Bahwa benar PT. Yonny Group adalah pemenang dari paket pekerjaan pembangunan drainase jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak
Hal 11 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
dan
PT.
Yonny
Group
dengan
Nomor
Kontrak
:
641/
TRCK/Kontrak/CK.F-44/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 ; 2.
Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan, pihak rekanan dalam hal ini Penggugat (PT. Yonny Group) telah lalai melaksanakan kewajibannya. Sehingga pekerjaan tersebut dinilai tidak selesai, yang mana akibat dari kelalaian Penggugat, maka Penggugat dinilai
telah
melakukan
wan
prestasi
sehingga
berakibat
diputusnya kontrak kerja tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang pemutusan kontrak, dan surat keputusan inilah yang kemudian menjadi objek perkara a quo ; 3.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin pertama gugatannya adalah sebuah kekeliruan karena pekerjaan tersebut sebenarnya hanya selesai sebesar 90,51% (Sesuai dengan Laporan Akhir Konsultan Pengawas) sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan 100% tersebut adalah digunakan untuk melakukan pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Siak dengan syarat rekanan kontraktor menyertakan Bank Garansi sebesar 16% karena pada saat pencaiaran bobot pekerjaan baru mencapai 84%, hal ini dilakukan dengan asumsi rekanan mampu menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak dengan membuat surat pernyataan menyanggupi menyelesaikan pekerjaan, namun pada kenyataannya pihak Penggugat justru tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada akhir waktu kontrak sehingga jelas bahwa pekerjaan 100% yang dimaksud Penggugat adalah sebuah kesalahan persepsi dan jelas dalil gugatan Penggugat pada poin satu haruslah ditolak ;
4.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin ke 2 gugatannya adalah hal yang mengada-ada dan tidak tepat/tidak
Hal 12 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
benar, karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemutusan langsung kontrak tersebut, melainkan melalui mekanisme prosedur dan tahapan yang diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini
dibuktikan
dengan
dilakukannya
rapat
pembahasan
mengenai kemajuan progres pekerjaan, adanya surat teguran 1, 2 dan 3 dan setelah itu, surat Peringatan dan telah diadakannya Rapat
SCM
(Show
Cause
Meeting/Rapat
Pembuktian),
membahas pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat dan dari keseluruhan rangkaian proses tersebut, Penggugat diundang dalam pembahasan tersebut. Jadi jelas bahwa terbitnya obyek perkara bukan dilakukan secara tiba-tiba melainkan melalui proses dan prosedur yang ada sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 2 beralasan hukum untuk ditolak ; 5.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin ke 6 dalam
gugatannya
adalah
merupakan
pihak
yang
paling
mengetahui dan bertanggung jawab pada kegiatan dimaksud, yaitu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang mana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab ke Pengguna Anggaran. Hal ini sesuai dengan SK Nomor 600/KPTS/2012/07 dan SK Nomor 600/KPTS/2012/24, yang mana pada SK tersebut dibunyikan pada diktum kedua yang berbunyi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas sbb : -
Mengendalikan
Pelaksanaan
Kegiatan
yang
diarahkan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; -
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
Hal 13 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
-
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran jumlah
semua
kegiatan
yang
mencakup
dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangan; Dan diktum keempat yang berbunyi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Dan pada diktum ketiga SK Nomor 600/KPTS/2012/24 yang berbunyi : Dalam
melaksanakan
tugas
harus
berpedoman
kepada
ketentuan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Siak melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak ; Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah hal yang tidak
benar
dan
justru
dalam
pelaksanaannya
Pengguna
Anggaran dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan laporan dan masukan dari pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan jelas bahwa gugatan Penggugat pada pon 6 beralasan hukum untuk ditolak ; 6.
Bahwa
mengenai
gugatan
Penggugat
pada
poin
7
yang
menyatakan tindakan yang dilakukan dalam penerbitan objek perkara
adalah
melanggar
asas
perbuatan
sewenang-wenang,
pemerintahan
general
dan
telah
principles
good
administrator, yakni asas hukum keadilan dan kewajaran adalah tidak tepat dan tidak benar, karena justru sebaliknya apa yang telah diperbuat oleh pihak Tergugat adalah merupakan gambaran yang nyata dalam melaksanakan suatu kebijakan
Hal 14 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
yang sesuai dengan aturan, karena dalam penerbitan objek perkara ini pihak Tergugat telah melalui proses mekanisme yang diatur oleh peraturan dalam menerbitkan surat pemutusan kontrak (objek perkara a quo) dan mengenai dalil gugatan yang menyatakan bahwa tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Pasal 39 ayat 3 poin A yang terdiri dari angka 1,2,3,4,5 adalah sebuah kekeliruan. Karena yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 poin A adalah mengenai penanganan kontrak kritis yang mana keseluruhan rangkaian poin 1,2,3,4,5 ini sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat yaitu mulai dari surat teguran, surat Pernyataan dan telah dilaksanakannya rapat SCM (Rapat Pembuktian) serta adanya Berita Acara Pembahasan, yang keseluruhannya diketahui dan diikuti oleh Penggugat
bahkan
Penggugat
pun
menyanggupi
dengan
membuat Surat Pernyataan Tertulis mengenai hal tersebut. Namun pada kenyataannya Penggugatlah yang tidak ada menanggapi apa-apa yang ada di dalam syarat umum kontrak. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat pada poin 7 ini haruslah ditolak ; 7.
Bahwa
apa
yang
didalilkan
Penggugat
pada
poin
ke
8
gugatannya adalah tidak benar, karena apa yang tercantum di dalam syarat umum kontrak Pasal 39 ayat 3 poin a, semuanya sudah terpenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Tergugat
dapat
langsung
mengambil
sikap
melakukan
pemutusan kontrak yang sesuai dengan Pasal 39 ayat 3 huruf B pada syarat umum kontrak. Dan mengenai konsekuensi dari pemutusan kontrak pada Pasal 38 ayat 5 poin a, b, c, d dan jelas gugatan Penggugat pada poin 8 haruslah ditolak ;
Hal 15 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
8.
Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : Tentang Pokok Perkara
1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/CK.F44/2012 adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum ;
3.
Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara; Menimbang,
bahwa
terhadap
Jawaban
Tergugat
I
dan
Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis
tertanggal 30 Mei 2013 dan terhadap Replik Penggugat
tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2013 ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92, sebagai berikut : 1.
Bukti P-1
:
foto copy Perjanjian Pembangunan Drainase Jalan
Sultan
Syarif
Qasim
Kelurahan
Simpang Blutu Kecamatan Kandis Nomor : 641 / TRCK / KONTRAK / CK.F-44.I / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 ( foto copy dari foto copy) ;
Hal 16 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
2.
Bukti P-2
:
foto copy Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 51/BA-UM/IX/2012 tanggal 5 September 2012 (foto copy cap basah) ;
3.
Bukti P-3
:
foto copy Kuitansi senilai Delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah (foto copy cap basah) ;
4.
Bukti P-4
:
foto copy Pagu Anggaran (foto copy cap basah);
5.
Bukti P-5
:
foto copy Amandemen I (PERTAMA) Nomor : 641/TRCK/AMANDEMEN.I-KONTRAK/CK.F44.I/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dari Dokumen Perjanjian Nomor : 641/ TRCK/ KONTRAK / CK.F-44 / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 (foto copy dari foto copy) ;
6.
Bukti P-6
:
foto
copy
10/08/2012
Laporan s/d
Bulanan
31/08/2012
tanggal Total
:
3.728.904,11 (foto copy cap basah) ; 7.
Bukti P-7
:
foto
copy
24/08/2012
Laporan s/d
Mingguan
30/08/2012
tanggal Total
:
3.728.904,11 (foto copy cap basah) ; 8.
Bukti P-8
:
foto copy Laporan Mingguan dari tanggal 17/08/2012
s/d
16/08/2012
Total
:
3.728.904,11 (foto copy cap basah) ; 9.
Bukti P-9
:
foto copy Laporan Mingguan dari tanggal 10/08/2012
s/d
16/08/2012
Total
:
3.728.904,11 (foto copy cap basah) ;
Hal 17 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
10. Bukti P-10
: foto copy Detail Tulg. Kolom Praktis (foto copy cap basah) ;
11. Bukti P-11
: foto copy Gambar Tampak Atas (foto copy cap basah) ;
12. Bukti P-12
: foto copy Siteplan (foto copy cap basah) ;
13. Bukti P-13
: foto copy Back Up Data Periode AgustusOktober
2012
Kegiatan
Pembangunan
Drainase Kecamatan Kandis, yang terdiri dari Tanggal 10 Agustus 2012 (foto copy cap basah ) ; 14. Bukti P-14
: foto copy Back Up Data Periode AgustusOktober
2012
Kegiatan
Drainase Kecamatan Kandis,
Pembangunan Tanggal
10
Agustus 2012 (foto copy cap basah ) ; 15. Bukti P-15
: foto copy Back Up Data Periode AgustusOktober
2012
Kegiatan
Drainase Kecamatan Kandis,
Pembangunan Tanggal
10
Agustus 2012 (foto copy cap basah ); 16. Bukti P-16
: foto copy Monthly Certificaate (MC)1 10 Agustus-30 Agustus 2012, yang terdiri dari Sertifikat Bulanan Nomor : 01 (satu) Agustus, periode 10 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012 (foto copy cap basah );
17. Bukti P-17
: foto copy Monthly Certificaate (MC)1 10 Agustus-30 Agustus 2012, Sertifikat Bulanan Nomor : 01 (satu) Agustus, periode 10 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012 (foto copy cap basah );
Hal 18 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
18. Bukti P-18
: foto
copy
Monthly
Certificate
(MC)1
10
Agustus-30 Agustus 2012, Sertifikat Bulanan Nomor : 01 (satu) Agustus, periode 10 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012 (foto copy cap basah ); 19. Bukti P-19
: foto copy Monthly Certificaate (MC)1 10 Agustus-30 Agustus 2012, Sertifikat Bulanan Nomor : 01 (satu) Agustus, periode 10 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012 (foto copy cap basah );
20. Bukti P-20
: foto
copy
Gambar
Rencana
Kegiatan
Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis, yang terdiri dari : Gambar Peta Lokasi (foto copy cap basah ); 21. Bukti P-21
: foto copy Detail Tulg Kolom Praktis (foto copy cap basah );
22. Bukti P-22
: foto copy Gambar Tampak Atas (foto copy cap basah );
23. Bukti P-23
: foto
copy
Monthly
September-30
Certificate
September
2012
(MC)2
01
Kegiatan
Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis, yang terdiri dari Sertifikat Bulanan Nomor : 02 (dua) September (foto copy cap basah ); 24. Bukti P-24
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 02 (dua) September (foto copy cap basah );
25. Bukti P-25
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 02 (dua) September (foto copy cap basah );
Hal 19 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
26. Bukti P-26
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 02 (dua) September (foto copy cap basah );
27. Bukti P-27
: foto copy Laporan Bulanan II (dua) Dan Mingguan Periode 1 September-30 September 2012
kegiatan
Pembangunan
Drainase
Kecamatan Kandis, yang terdiri dari Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu
Kecamatan
Kandis
tanggal
01/09/2012 s/d 30/09/2012 (foto copy cap basah ); 28. Bukti P-28
: foto
copy
Laporan
Mingguan
pekerjaan
tanggal 21/09/2012 s/d 28/09/2012 (foto copy cap basah ); 29. Bukti P-29
: foto
copy
Laporan
Mingguan
tanggal
14/09/2012 s/d 20/09/2012 (foto copy cap basah ); 30. Bukti P-30
: foto
copy
Laporan
Mingguan
tanggal
07/09/2012 s/d 13/09/2012 (foto copy cap basah ); 31. Bukti P-31
: foto
copy
Laporan
Mingguan
tanggal
31/08/2012 s/d 06/09/2012 (foto copy cap basah ); 32. Bukti P-32
: foto copy Montly Certificate (MC) 3, 01 Oktober-31 Oktober 2012, yang terdiri dari Sertifikat Bulanan Nomor : 3 (tiga) Bulan Oktober periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 (foto copy cap basah );
Hal 20 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
33. Bukti P-33
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 (tiga) 01 Oktober 2012 (foto copy cap basah );
34. Bukti P-34
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 (tiga) 01 Oktober 2012 (foto copy cap basah );
35. Bukti P-35
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 (tiga) Oktober (foto copy cap basah );
36. Bukti P-36
: foto copy Laporan Bulanan III (tiga) Dan Mingguan
Periode
1
Oktober-31
Oktober
2012, yang terdiri dari : Laporan Bulanan 01/10/2012 s/d 30/10/2012 (foto copy cap basah ); 37. Bukti P-37
: foto copy Laporan Mingguan Ke-11 tanggal 23/10/2012 s/d 30/10/2012 (foto copy cap basah );
38. Bukti P-38
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke-10 tanggal 15/10/2012 s/d 22/10/2012 (foto copy cap basah );
39. Bukti P-39
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke-9 tanggal 07/10/2012 s/d 14/10/2012 (foto copy cap basah );
40. Bukti P-40
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke-8 tanggal 29/09/2012 s/d 06/10/2012 (foto copy cap basah );
41. Bukti P-41
: foto copy Laporan Kemajuan Progres Bulan, Mingguan Bulan ke-4 November tanggal 30, yang terdiri dari : Laporan Bulanan tanggal 01/11/2012 s/d 30/11/2012 (foto copy cap basah );
Hal 21 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
42. Bukti P-42
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke 15 tanggal 21/11/2012 s/d 27/11/2012 (foto copy cap basah );
43. Bukti P-43
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke 14 tanggal 14/11/2012 s/d 20/11/2012 (foto copy cap basah );
44. Bukti P-44
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke 13 tanggal 07/11/2012 s/d 13/11/2012 (foto copy cap basah );
45. Bukti P-45
: foto copy Laporan Mingguan Minggu Ke 12 tanggal 31/10/2012 s/d 06/11/2012 (foto copy cap basah );
46. Bukti P-46
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor : 04 Bulan November tanggal 30, yang terdiri dari : Sertifikat Bulanan Nomor 4 Bulan November, Nilai Pekerjaan yang dibayarkan : 658.074.000,00 (foto copy cap basah );
47. Bukti P-47
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 4 Bulan November
2012,
Nilai
Pekerjaan
yang
dibayarkan : 768.686.459,51 (foto copy cap basah ); 48. Bukti P-48
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 4 Bulan November
2012,
Nilai
Pekerjaan
yang
dibayarkan : 24.442.645,76 (foto copy cap basah ); 49. Bukti P-49
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 4 Nilai Pekerjaan yang dibayarkan : 700.000,00 (foto copy cap basah );
Hal 22 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
50. Bukti P-50
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 05 Bulan Desember
tanggal
27,
yang
terdiri
dari
Sertifikat Bulanan Nomor : 5 Bulan Desember nilai yang dibayarkan : 1.072.779.750,00 (foto copy cap basah ); 51. Bukti P-51
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 05 Bulan Desember
2012
Nilai
pekerjaan
yang
dibayarkan : 28.779.903,00 (foto copy cap basah ); 52. Bukti P-52
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 05 Bulan Desember
2012
Nilai
pekerjaan
yang
dibayarkan : 3.698.125.037,72 (foto copy cap basah ); 53. Bukti P-53
: foto copy Sertifikat Bulanan Nomor 05 Bulan Desember Nilai pekerjaan yang dibayarkan : 1.300.000,00 (foto copy cap basah );
54. Bukti P-54
: foto copy Laporan Kemajuan Progres Bulan, Mingguan Bulan Ke 5 Desember tanggal 27, yang terdiri dari : Laporan Bulanan kegiatan bulan
ke
5
tanggal
01/12/2012
s/d
26/12/2012, Total 3.728.904.941,11 (foto copy cap basah ); 55. Bukti P-55
: foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 20 tanggal
25/12/2012
s/d
27/12/2012,
realisasi 100,00 (foto copy cap basah ); 56. Bukti P-56
: foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 19 tanggal
18/12/2012
s/d
24/12/2012,
realisasi 88,79 (foto copy cap basah );
Hal 23 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
57. Bukti P-57
: foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 18 tanggal 11/12/2012 s/d 17/12/2012 (foto copy cap basah );
58. Bukti P-58
: foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 17 tanggal 04/12/2012 s/d 10/12/2012 (foto copy cap basah );
59. Bukti P-59
: foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 16 tanggal 28/11/2012 s/d 04/12/2012 (foto copy cap basah );
60. Bukti P-60
: foto copy Back-Up Data Bulan Desember tanggal 27, yang terdiri dari : Back Up Data Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis (foto copy cap basah );
61. Bukti P-61
: foto copy Back-Up Data (foto copy cap basah );
62. Bukti P-62
: foto copy Back-Up Data (foto copy cap basah );
63. Bukti P-63
: foto copy Berita Acara Senin tanggal tiga September dua ribu dua belas (03-09-2012) Mengetahui Lurah Simpang Blutu (foto copy sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-64
: foto copy Berita Acara tanggal tiga September dua ribu dua belas yang ditanda tangani oleh Lurah Telaga Sam Sam (foto copy sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P-65
: foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 10 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
Hal 24 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
66. Bukti P-66
: foto copy Surat Pemutusan kontrak Nomor : 600/Tarcip-CK/448
tanggal
28
Desember
2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); 67. Bukti P-67
: foto
copy
Surat
Pernyataan
Pengajuan
SPP-LS Nomor : 000300/SPP/LS-TARCIP/ IX/2012 tanggal 10 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); 68. Bukti P-68
: foto copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 000300/SP-KD/IX/2012 tanggal 10 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P-69
: foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Nomor : 000300/ SP-TJM/IX/2012 tanggal 10 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P-70
: foto copy Surat Pernyataan Pengguna Dana Nomor : 000300/SP-PD/IX/2012 tanggal 10 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P-71
: foto copy Surat Keterangan, Kandis 11 April 2012 dari Ketua RW VI Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis (foto copy sesuai dengan aslinya);
72. Bukti P-72
: foto
copy
Laporan
Harian
Kegiatan
Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis (foto copy sesuai dengan aslinya); 73. Bukti P-73
: foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Nomor : 000748/
Hal 25 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
SP-TJM/LS-TARCIP/XII/2012
tanggal
26
Desember 2012 (foto copy dari foto copy); 74. Bukti P-74
: foto copy Surat Pernyataan Pengguna Dana Nomor
:
000748/SP-PD/LS-TARCIP/XII/
2012 tanggal 26 Desember 2012, untuk permintaan
penerbitan
Surat
Perintah
Pencairan Dana (SP2D) alokasi dana sebesar Rp. 1.912.768.000,- (foto copy dari foto copy); 75. Bukti P-75
: foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS
Nomor
:
000748/SPP/LS-TARCIP/XII/
2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk permintaan
penerbitan
Surat
Perintah
Pencairan Dana (SP2D) alokasi dana sebesar Rp. 1.912.768.000,- (foto copy dari foto copy); 76. Bukti P-76
: foto copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
Nomor
:
000748/SP-KD/LS-
TARCIP/XII/2012 tentang Dokumen sudah lengkap
untuk
pencairan
dana
sebesar
Rp. 1.912.768.000,- (foto copy dari foto copy); 77. Bukti P-77
: foto copy Faktur Pajak Standar PPN 10% terhadap PT. VONNY GROUP nominal Rp. 173.888.000,- (foto copy dari foto copy);
78. Bukti P-78
: foto copy Kuitansi dengan Nominal Satu Milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah tanggal 26 Desember 2012 (foto copy dari foto copy);
79. Bukti P-79
: foto
copy
Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang
Hal 26 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Dan Jasa) Nomor : 900/000756/TARCIPCK/SPP-LS/XII/Tahun 2012 Nominal : Rp. 1.912.768.000,- (foto copy dari foto copy); 80. Bukti P-80
: foto copy Pemerintah Kabupaten Siak Kartu Kendali Kegiatan bulan desember 2012, Pagu Anggaran 4.995.000, sisa pagu anggaran 1.480.166.900 (foto copy dari foto copy);
81. Bukti P-81
: foto copy Pemberitahuan Penerbitan Bank Garansi Nomor : 01/TRCK/PPTK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (foto copy dari foto copy);
82. Bukti P-82
: foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 410/BA-Pemby/XII/2012
tanggal
26
Desember 2012 Nominal Rp. 172.275.180,00 (foto copy dari foto copy); 83. Bukti P-83
: foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 410 / BA-Pemby / XII / 2012 tanggal 26 Desember
2012
Nominal
Rp.
1.740.492.820,00 (foto copy dari foto copy); 84. Bukti P-84
: foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012, Nominal Rp. 1.912.768.000,00 (foto copy dari foto copy);
85. Bukti P-85
: foto copy Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 431/BA-PPN/XII/2012 tanggal
26
Desember
2012
dari
harga
borongan sebesar Rp. 4.101.790.000,- (foto copy dari foto copy);
Hal 27 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
86. Bukti P-86
: foto
copy
Nomor
:
Berita
Acara
Angsuran
100%
641/TRCK/BA-PRP/2364/2012
tanggal 26 Desember 2012 Nominal Rp. 1.740.492.820,00 (foto copy dari foto copy); 87. Bukti P-87
: foto
copy
Berita
Acara
Pembayaran
Retensi
5%
Persetujuan
Nomor
TRCK/BA-KPP/2364/2012
:
641/
tanggal
26
Desember 2012 Nominal Rp. 172.275.180,00 (foto copy dari foto copy); 88. Bukti P-88
: foto
copy
Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang Dan Jasa) Nomor : 900/000756/TARCIPCK/SPP-LS/XII/Tahun
2012
tanggal
26
Desember 2012, jumlah pembayaran yang diminta Rp. 1.912.768.000,00 (foto copy dari foto copy); 89. Bukti P-89
: foto copy Ringkasan Kegiatan sehubungan Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung
Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang Dan Jasa) Nomor : 900/000756/TARCIP-CK/SPP-LS/ XII/Tahun 2012 (foto copy dari foto copy); 90. Bukti P-90
: foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Rincian SPD dan Kodering SPM No. : 900/ 000748/TARCIP/SPM-LS/XII/2012
tanggal
26 Desember 2012, jumlah SPP yang diminta Rp. 1.912.768.000,00 (foto copy dari foto copy);
Hal 28 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
91. Bukti P-91
: foto
copy
Berita
Acara
Pemeriksaan
Kemajuan Pekerjaan Nomor : 411/BA/ PPA/ XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (foto copy dari foto copy); 92. Bukti P-92
: foto copy Berita Acara Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 641/BA/PTS-KONTRAK/ CK.F-44/2012 tanggal 27 Desember 2012 (foto copy dari foto copy);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut : 1.
Bukti T-1
:
foto
copy
Pengadaan
Surat
Lembaga
Barang/Jasa
Kebijakan Pemerintah
Republik Indonesia (LKPP) (sesuai dengan aslinya) ; 2.
Bukti T-2
:
foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan (sesuai dengan aslinya) ;
3.
Bukti T-3
:
foto
copy
Anggaran
Surat tentang
Keputusan
Pengguna
Pemutusan
Kontrak
(sesuai dengan aslinya) ; 4.
Bukti T-4
:
foto copy Surat Pernyataan Jaminan Mutu, Surat Pernyataan Denda, Surat Pernyataan Perbaikan
Pekerjaan,
Surat
Pernyataan
Kesanggupan (sesuai dengan aslinya) ;
Hal 29 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
5.
Bukti T-5
:
foto copy Surat Peringatan I dan undangan SCM II Serta Berita Acara SCM II (sesuai dengan aslinya) ;
6.
Bukti T-6
:
foto copy Surat Teguran, Teguran II, Teguran III Undangan SCM I dan Berita Acara SCM I (sesuai dengan aslinya) ;
7.
Bukti T-7
:
foto
copy
Laporan
Konsultan
Pengawas
(sesuai dengan aslinya) ; 8.
Bukti T-8
:
foto copy Berita Acara Pembayaran (foto copy dari foto copy) ;
9.
Bukti T-9
:
foto copy Adendum I Kontrak Nomor : 641/ TRCK/KONTRAK/CK.F-44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10
:
foto
copy
Kontrak
Nomor
/KONTRAK/CK.F-44/2012
:
641/TRCK
Tanggal
10
Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut : 1.
MUZAFFAR,
Tempat dan tanggal lahir/Selat Panjang, 15-07-1966,
jenis
kelamin
Laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Inpres Gang Kelapa No. 51 Rt. 003/Rw. Kecamatan
016
Kelurahan
Marpoyan
Maharatu,
Damai,
Kota
Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta,
Hal 30 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
agama
Islam
(dibawah
sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut) : -
Bahwa
saksi
kenal
dengan
Penggugat
dan
tidak
ada
hubungan keluarga ; -
Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
-
Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat masalah Proyek Drainase di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;
-
Bahwa saksi bekerja di PT. Yonny Group di Proyek Simpang Blutu sejak Bulan Agustus 2013 ;
-
Bahwa pada waktu PT. Yonny Group di tunjuk mengerjakan Proyek saksi ikut di Lapangan ;
-
Bahwa saksi dalam Proyek tersebut sebagai Pengawas di bawah langsung Manager Pengawas ;
-
Bahwa
setahu
saksi
Proyek
tersebut
sudah
dapat
dimanfaatkan oleh Masyarakat ; -
Bahwa setahu saksi pengerjaan Proyek oleh PT. Yonny Group tidak pernah diberikan teguran oleh Pemerintah Kabupaten Siak karena tidak menyelesaikan pekerjaan ;
-
Bahwa setahu saksi Masyarakat dan Pemda Siak tidak pernah melihat Proyek yang dikerjakan oleh PT. Yonny Group tersebut ;
-
Bahwa saksi tidak tahu pada saat penandatanganan Kontrak antara Penggugat dengan Pengguna Anggaran ;
-
Bahwa setahu saksi berakhirnya pekerjaan tersebut tanggal 27 Desember 2012 ;
-
Bahwa surat tanggal 27 Desember 2012 ada penghentian pekerjaan saksi tidak tahu ;
Hal 31 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
-
Bahwa saksi tidak pernah membaca obyek sengketa dalam perkara ini ; JOAN
2.
ADIOS
SAHERTIAN,
Tempat
dan
tanggal
lahir/Pekanbaru, 06-11-1972, jenis kelamin laki
-
tempat
laki,
kewarganegaraan
tinggal
di
Jalan
Indonesia,
Lumba-Lumba
No. 58 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam
(dibawah
sumpah
memberikan
keterangan sebagai berikut) : -
Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
-
Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
-
Bahwa pada waktu diterbitkan obyek sengketa saksi tidak tahu ;
-
Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran kepada
PT.
Yonny Group, pada waktu itu saksi kebetulan berada disitu dan saksi ada mendengar pembicaraan diantara mereka, yang saksi dengar ada pembicaraan pemutusan kontrak ; -
Bahwa saksi bukan Karyawan PT. Yonny Group ; Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara
ini tidak mengajukan bukti berupa saksi dan Tergugat I serta Tergugat II tetap pada Jawaban dan bukti berupa surat yang telah disampaikan dalam persidangan ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I serta Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tanggal 1 Juli 2013 ;
Hal 32 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : “Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 641/BA/PTS-Kontrak/CK.F-44/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemutusan Kontrak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis Berdasarkan Perjanjian (Kontrak) Nomor: 641/TRACK/Kontrak/CK.F-44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Amandemen Kontrak-I Nomor : 641/TRCK/Amandemen.I Kontrak/CK.F-44/2012 Tahun Anggaran 2012”; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat
I dan Tergugat II
tidak ada
mengajukan eksepsi
sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 15 Mei 2013 pada persidangan tanggal 16 Mei 2013; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada pihak Penggugat pada sidang pemeriksaan persiapan agar Tergugat II yaitu Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tidak perlu ikut digugat, oleh karena Tergugat II tidak ada mengeluarkan
Hal 33 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
surat keputusan apa pun yang berkenaan dengan sengketa a quo, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tetap memasukkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai Tergugat II (vide termuat dalam Berita Acara); Menimbang, subtansi
bahwa
permasalahan,
sebelum terlebih
Majelis
dahulu
Hakim
Majelis
memeriksa
Hakim
akan
menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani suatu kasus dimana yang menjadi objek sengketa surat keputusan dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang menangani kasus surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang hukum public; Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
berbunyi
“Keputusan
Tata Usaha Negara
adalah
suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang
Hal 34 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa
sebelum diterbitkannya objek sengketa
terlebih dahulu diterbitkan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 641/TRACK/Kontrak/CK.F44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 kegiatan : Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis Pekerjaan : Pembangunan Drainase
Jl. Sultan
Syarif Oasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis (vide bukti
P-1 dan T.I.II-10); Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat
dengan Tergugat
I dilakukan Amandemen Kontrak-I Nomor :
641/TRCK/Amandemen.I
Kontrak/CK.F-44.I/2012
Tanggal
01
Oktober 2012 dari Dokumen Perjanjian 641/TRACK/Kontrak/CK.F44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 kegiatan : Pembangunan Drainase Kecamatan Kandis Pekerjaan : Pembangunan Drainase
Jl. Sultan
Syarif Oasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis (vide bukti P-5 dan T.I.II-9); Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat perjanjian kerjasama antara Tergugat I dalam hal ini dilakukan oleh H. Eddy Irwan sedangkan
Penggugat oleh
Agung
J. Bagaskoro selaku direktur utama adalah tunduk pada peraturan hukum perdata bukan hubungan sebagaimana termaksud dalam hukum public; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I bersifat perdata karena :
Hal 35 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
1. Adanya asas otonomi yaitu berupa kebebasan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak, serta menentukan apa isinya hubungan hukum itu; 2. Adanya asas kepercayaan; 3. Adanya asas sebab musabab karena perjanjian itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang
dan
Cipta
Karya
Nomor
:
641/BA/PTS-Kontrak/CK.F-
44/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemutusan Kontrak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis Berdasarkan Perjanjian tanggal
(Kontrak)
10
Nomor:
Agustus
2012
641/TRACK/Kontrak/CK.F-44/2012 Amandemen
Kontrak-I
Nomor
:
641/TRCK/Amandemen.I Kontrak/CK.F-44/2012 Tahun Anggaran 2012 (vide bukti P-92 dan T.I.II-3); Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerbitan surat keputusan
a quo merupakan tindakan hukum administrative
yang melebur kedalam tindakan hukum perdata; Menimbang, bahwa dari segi teori hukum administrasi Negara, pemerintah pemerintahan
didalam yang
melaksanakan menyangkut
tugas-tugas
kepentingan
umum
urusan dapat
melakukannya dengan memakai instrumen hukum public maupun hukum perdata, terutama dalam hal permerintahan bertindak sebagai badan hukum (recht person) public yang mempunyai kekayaan terpisah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah (vide buku Indoharto, SH berjudul Usaha Memahami Undang-undang
Hal 36 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I 2002 penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta hal.111-160); Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemerintah
melakukan
kontrak
dengan
pihak
swasta
yang
dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian kerjasama yang pada umumnya
dalam
hukum
perdata
dapat
dicantumkan
adanya
klausula-klausula atau syarat-syarat yang harus ditaati bersama, dan
dalam
hal
ini
Kontrak/CK.F-44/2012
Perjanjian tanggal
(Kontrak) 10
Nomor:
Agustus
2012
641/TRACK/ Amandemen
Kontrak-I Nomor : 641/TRCK/Amandemen.I Kontrak/CK.F-44/2012 Tahun Anggaran 2012, disetujui oleh Pengguat dan Tergugat I untuk disepakati dan ditaati, yang kemudian Tergugat I menerbitkan objek sengketa oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Simpang Blutu Kecamatan Kandis, hal mana sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Poin B.6 pasal 38 dan 39 dalam surat perjanjian kontrak Nomor: 641/TRACK/Kontrak/CK.F44/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (vide bukti P-1 dan T.I.II-10); Menimbang, bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur
(oplosing)
kedalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Hal 37 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Usaha Negara
yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata yang menjadi kompetensi pengadilan perdata
untuk
menilainya
sesuai
dengan
kewenangan
yang
dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan; Menimbang,
bahwa
oleh
karenanya
persoalan-persoalan
tentang penyimpangan atau tidaknya Keputusan Tata saha Negara a quo yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini dihubungkan dengan syarat-syarat atau klausula dalam perjanjian, ataukah penilaian bahwa Keputusan a quo bersifat melawan hukum atau tidak dan sebagainya, maka persoalan-persoalan tersebut merupakan permasalahan perdata yang akan dinilai oleh Hakim Perdata dalam rangka gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataupun dalam rangka gugatan
cidera
janji
(wanprestasi)
tergantung
menurut
kasus
posisinya, sehingga dengan demikian seandainya pun secara formal pihak Tergugat seharusnya menempuh upaya arbitrase atau tidak berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tegugat I, maka kewenangan Pengadilan untuk menyatakan hal-hal ini adalah pada Hakim Perdata di Pengadilan Negeri, bukan pada Hakim Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat tidak
diterima ; Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan
tidak
diterima,
maka
pokok
perkara
tidak
perlu
dipertimbangkan lagi;
Hal 38 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka
bukti-bukti
selebihnya
setelah
dipertimbangkan
ternyata tidak relevan untuk dipertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan
dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari
Rabu 03 Juli
2013 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH, dan JIMMY RIYANT
NATAREZA, SH, MH masing-masing putusan
mana
sebagai
pada hari SENIN tanggal 08
diucapkan dalam persidangan yang
Hakim
Anggota,
Juli 2013 telah
terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH
Hal 39 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II.-
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto
dto
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.
HAKIM ANGGOTA II, dto
JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,MH.
Panitera Pengganti, dto
SYAMSUL BAHRI, SH.
Hal 40 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran Gugatan …............................. :
Rp. 30.000,-
2.
Alat Tulis Kantor ........................................ :
Rp. 50.000,-
3.
Surat-surat Panggilan …............................. :
Rp. 122.500,-
4.
Meterai ….................................................... :
Rp.
6.000,-
5.
Redaksi Putusan …..................................... :
Rp.
5.000,-
J u m l a h …................................................ :
Rp. 213.500,-
(Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
Hal 41 dari Hal. 41 Put. No. 13/G/2013/PTUN-Pbr
