PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2010/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan --- tempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat / pembanding. melawan TERBANDING, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan-- tempat tinggal Kabupaten
Bone,
selanjutnya
disebut
penggugat
/
terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut : Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 525/Pdt.G.2009/PA.Wtp. Tanggal 30 September 2009M bertepatan tanggal 10 Syawal 1430H yang amarnya berbunyi : DALAM KONVENSI - Mengabulkan gugatan penggugat - Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING. DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan penggugat rekonvensi - Menetapkan sah menurut hukum pengembalian mahar tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi berupa 1 (satu) petak sawah di --Kabupaten Bone. - Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar tersebut kepada penggugat rekonvensi.
2
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,00,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ). Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone
pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Banding Nomor 525/Pdt.G.2009/PA.Wtp tanggal 12 Oktober 2009. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Oktober 2009. Bahwa pembanding tidak melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding, dan bahwa terbanding dalam hal ini juga tidak mengajukan kontramemori banding. Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat Pemberitahuan Memberi Kesempatan Pihak-Pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa ( inzage ) Berkas Perkara masingmasing pada tanggal 4 Desember 2009. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syaratsyarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama putusan hakim tingkat pertama, berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan dengan alasan-alasan sendiri sebagai berikut : Dalam Konvensi Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat / pembanding mengakui semua dalil-dalil penggugat /
3
terbanding bahwa sekarang sudah berpisah tempat dengan penggugat / terbanding, penggugat / terbanding pergi meninggalkan tergugat / pembanding kerumah orang tua penggugat / terbanding karena tidak tahan diperlakukan secara tidak normal di tempat tidur akibat tergugat / pembanding tidak mampu melaksanakan hubungan suami isteri secara normal karena impotent meskipun mengaku sudah berobat dan sudah sembuh, tetapi penggugat / terbanding tetap tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat / pembanding sehingga walaupun telah diupayakan untuk rukun baik melalui keluarga, mediasi dan oleh majelis hakim pada setiap sidang namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya alasan hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat / terbanding dinilai sudah tepat. Menimbang, bahwa penggugat / terbanding dalam menjawab tuntutan rekonvensi tergugat / pembanding tentang pengembalian uang belanja, menyatakan dirinya tidak bersedia mengembalikan uang belanja dan hanya bersedia mengembalikan mahar, sehingga hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menghukum penggugat / terbanding untuk mengembalikan mahar tersebut kepada tergugat / pembanding. Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui penggugat / terbanding mengembalikan hanya seperdua mahar tersebut, karena menurut hukum bagi isteri yang diceraikan qabladdukhul maka ia hanya berhak sepedua atas maharnya sehingga putusan hakim tingkat pertama yang mengembalikan mahar seluruhnya harus diperbaiki sebagaimana dalam amar berikut. Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya tiga puluh hari kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon untuk didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Menimbang,
bahwa
berdasar
pada
tambahan
pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan susunan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.
4
Dalam Rekonvensi Menimbang,
bahwa
mengenai
tuntutan
rekonvensi
tergugat
/
pembanding agar penggugat / terbanding mengembalikan uang belanja Rp. 15.000.000,00,- ( lima belas juta rupiah ) yang ditolak oleh penggugat / terbanding dengan alasan bahwa pengembalian uang belanja dalam perkara ini tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dan uang belanja yang diserahkan memang tujuannya untuk dibelanja dalam acara perkawinan, dan perkawinan sudah terlaksana dan penggugat / terbanding sudah bersedia hidup bersama hanya tergugat / pembanding sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi nafkah bathin penggugat / terbanding. Menimbang, bahwa alasan penggugat / terbanding tersebut, tidak disanggah oleh tergugat / pembanding sehingga patut dinilai tergugat / pembanding tidak beralasan menuntut pengembalian uang belanja, sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa karena dalam amar putusan hakim tingkat pertama menolak gugatan penggugat rekonvensi, yang seharusnya tidak diterima karena tidak mempunyai dasar hukum, maka putusan dalam rekonvensi a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan hakim tingkat banding berikut ini. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada tergugat / pembanding. Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Dalam Konvensi - Menguatkan dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 525/Pdt.G.2009/PA.Wtp tanggal 30 September 2009M bertepatan tanggal 10 Syawal 1430H sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut. - Mengabulkan gugatan penggugat
5
- Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING. - Menghukum
penggugat
pernikahannya
mengembalikan
seperdua
mahar
dalam
dengan tergugat kepada tergugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) di tempat tinggal pemohon dan termohon dan atau ditempat perkawinan dilaksanakan. Dalam Rekonvensi - Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Watampone
Nomor
525/Pdt.G/2009/PA.Wtp tanggal 30 September 2009M bertepatan tanggal 10 Syawal 1430H dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut. - Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010M, bertepatan tanggal 1 Rabiulawal 1431H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M. Thahir Hasan sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Zainab,S.H. dan Drs. M. Alwi Mallo.,M.H. sebagai hakim anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 1/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 7 Januari 2010 yang dibantu oleh Staramin, S Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Dra. Hj. Zainab, S.H.
Drs. H M. Thahir Hasan
Drs. M. Alwi Mallo.,M.H.
Panitera Pengganti,
Staramin, S Ag.
6
Perincian Biaya : - Administrasi
Rp. 75.000,00,-
- Meterai
Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan
Rp. 69.000,00,-
Jumlah
Rp.150.000,00,-
