PUTUSAN Nomor : 1 / Pdt.G /2009 / PTA. Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING binti Sukendro, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, tempat tinggal dahulu di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hamka Jaro, SH dan Muh. Nasir Syam, SH, advokat/penasehat hukum, yang beralamat Kantor di jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2008, semula sebagai termohon konpensi / penggugat rekonpensi sekarang pembanding. melawan TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pelindo IV Makassar, alamat di u, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman Mubar, S.H, dan Muhammad Tahir, S.Ag, S.H, advokat / pengacara dan konsultan hukum pada Kantor hukum Budiman Mubar dan Rekan, beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 120 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2008, semula sebagai pemohon konpensi / tergugat rekonpensi sekarang terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 175/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 20 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1429 H. yang amarnya berbunyi : A. Dalam Konvensi I. Dalam Eksepsi -
Menolak Eksepsi termohon
II. Dalam pokok perkara. 1.
Mengabulkan permohonan pemohon.
2.
Mengizinkan PEMBANDING untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERBANDING, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3.
Menyatakan harta bersama pemohon dengan termohon adalah :
2
3.1 Sebidang tanah berikut bagunan di atasnya yang terletak di -- Jakarta Timur seluas 440 m² atas nama TERBANDING. 3.2. Sebidang tanah di Ciputat Tagerang Jawa Barat dengan sertipikat hak milik No. 1557 seluas 513 m² atas nama TERBANDING . 3.3. sebuah rumah BTN Pemda Mangasa berdasarkan sertifikat Hak Milik No.2584 atas nama TERBANDING .4
Menghum pemohon dan termohon untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angkat 3 di atas dan masing-masing memperoleh seperdua bahagian, kalau tidak dapat dibagi secara natura dijual lelang dan hasilnya dibagi dua .
III.
Dalam Rekonvensi. 1.
Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian .
2.
menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000,000,00
3.
( sembilan juta rupiah ).
Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi mut’ah kepada penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000,000.00., ( sepuluh juta rupiah ).
4. IV.
Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,00., ( tiga ratus enam ribuh rupiah ). Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2008, pihak termohon konvensi / penggugat rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 September 2008. Telah membaca pula memori banding dari pihak pembanding dan terhadap memori banding tersebut pihak terbanding mengajukan pula kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada masing-masing pihak secara saksama. Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberi kesempatan kepada pihak pembanding dan terbanding untuk dating memeriksa berkas perkara banding ( Inzage ) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas No.175/Pdt.G/2008/PA Mks. Masing-masing tanggal 28 Oktober 2008 kepada terbanding dan tanggal 10 Nopember 2008 kepada pembanding
3
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan Tingkat pertama yang menyangkut eksepsi termohon / pembanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan. Dalam pokok perkara. Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari putusan tingkat pertama yang selanjutnya dihubungkan dengan keberatan- keberatan pembanding seperti tersebut dalam memori banding, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya apa yang telah diputuskan oleh tingkat pertama yang memberi izin kepada pemohon / terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon/pembanding adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 jo Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dimana dijelaskan bahwa terhadap permohonan cerai talak dapat dikabulkan bilamana permohonan tersebut telah cukup alasan dan Pengadilan tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut telah terbukti dalam permohonan pemohon yaitu adanya perselisihan dan percekcokan yang merupakan penyebab terjadinya pisah tempat sekitar 3 ( tiga ) tahun atau setidak tidaknya sejak pemohon / terbanding pindah dan pensiun di Jakarta, begitu pula unsur ketidak berhasilan Pengadilan tingkat pertama mendamaikan keduanya melalui upaya damai dan pernyataan pemohon / terbanding sendiri yang tidak akan kembali rukun lagi dengan termohon / pembanding. Menimbang, bahwa akan tetapi menyangkut pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, mengenai Penetapan status dan pembagian harta bersama seperti yang diajukan pemohon /
terbanding Pengadilan Tingkat Banding tidak
sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa obyek harta bersama yang diajukan pemohon / terbanding hanya menyebutkan luas tanah, tempat dan nomor sertifikatnya tanpa menyebutkan secara jelas batas-batasnya begitupula tempatnya masih terlalu umum, sehingga tidak jelas secara pasti dimana obyek tersebut berada, ditamba lagi Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa obyek harta bersama tersebut tidak melakukan atau meminta bantuan
4
ke Pengadilan Agama dimana obyek tersebut berada untuk mengadakan pemeriksaan setempat untuk membuktikan apakah permohonan pemohon sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan / terbanding tidak mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dan Pengadilan Tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa maka Pengadilan Tingkat banding memandang bahwa permohonan pemohon / terbanding yang menyangkut harta bersama tersebut tidak jelas kabur ( obscuur libel ) dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama dalam konpensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan tingkat banding mempunyai alasan untuk membatalkannya dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan pemohon / terbanding sebagian dan tidak menerima selebihnya. Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa dalam memori banding pembanding menuntut agar putusan tingkat pertama dibatalkan yang berarti pembanding keberatan terhadap putusan tingkat pertama secara keseluruhan mulai dari konpensi maupun dalam rekonpensi sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tingkat pertama terhadap gugatan penggugat rekonpensi / pembanding. Menimbang, bahwa dengan memperlajari dan memperhatikan gugatan penggugat rekonpensi / pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama pada dasarnya Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui putusan tingkat pertama yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi dan menolak selebihnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, akan tetapi menyangkut jumlah atau besarnya nafkah iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada tergugat rekopensi / terbanding Pengadilan Tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut. Menimbang, bahwa besarnya jumlah nafkah iddah yang dituntut penggugat rekonpensi / pembanding sebesar Rp.90.000.000., ( sembilan puluh juta rupiah ) dan mut’ah sebesar 10 milyar rupiah adalah sangat tidak rasional dan diluar kemampuan
tergugat rekonpensi / terbanding, akan tetapi disisi lain penetapan Pengadilan Tingkat pertama sebesar sembilan juta rupiah untuk nafkah iddah dan 10 juta rupiah untuk mut’ah dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dan ke layakan terutama bagi penggugat rekonpensi / pembanding yang masih menghendaki rukun dengan tergugat rekonpensi / terbanding.
5
Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan isteri yang dicerai selama menjalani masa iddah yang meliputi maskan ( tempat tinggal ), kiswah ( pakaian ) dan makanan, dimana kebutuhan tersebut bila disesuaikan dengan standar hidup dimana isteri ( penggugat rekonpensi ) bertempat tinggal, maka nafkah iddah yang patut dan layak menurut Pengadilan Tingkat banding adalah Rp.5.000.000 setiap bulan atau Rp.15.000.000 selama masa iddah. Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai pemberian mut’ah, adalah merupakan suatu kewajiban sya’ria yang harus dipenuhi bagi seorang suami kepada isteri yang diceraikan( pasal 149 huruf (a) KHI ) tujuannya adalah untuk menghibur hati siisteri atau sebagai pelipur lara. Untuk itu dengan uang mut’ah sebesar Rp.10.000.000 seperti yang telah ditetapkan Pengadilan tingkat pertama dipandang belum mampu mengobati hati penggugat rekonpensi yang selama 28 tahun menjadi isteri tergugat rekonpensi, yang selama bertahun-tahun mendanpingi dan mengabdi kepada tergugat rekonpensi yang telah mengorbankan segala-galanya bahkan telah memberikan / melahirkan 4 orang anak bagi tergugat rekonpensi, begitupula dalam kaitannya dengan perkara perceraian ini penggugat rekonpensi tidak terbukti melakukan kesalahan atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Pengadilan Tingkat banding akan menetapkan besarnya uang mut’ah yang harus dibebankan kepada tergugat rekonpensi / terbanding adalah Rp 35.000.000 ( tiga juta rupiah ). Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonpensi tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat banding dibawah ini. Dalam Konpensi dan rekonpensi. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ( 1 ) U U No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, pemhon dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pembanding dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Mengingat Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum sya’ra yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. A. Dalam Konpensi, Dalam Eksepsi -
Menguatkan putusan tingkat pertama No.175/Pdt.G/2008/PA Mks. tanggal 20 Agustus 2008. M, bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1429.H.
6
Dalam pokok perkara -
Membatalkan putusan tingkat pertama No.175/Pdt.G/2008/PA Mks tanggal 20 Agustus 2008 M bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1429 H. Dengan mengadili sendiri.
-
Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Membei izin TERBANDING menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon PEMBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama ----.
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya. Dalam rekonpensi. - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama ---- No.175/Pdt.G/2008/PA Mks tanggal 20 Agustus 2008 M., bertepatan tanggal 18 Syak’ban 1429 H., sehingga seluruhnya berbunyi : 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonpensi membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,. ( lima belas juta rupiah ). 3. Menghukum tergugat rekonpensi memberi mut’ah kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp.35.000.000,. ( tiga puluh lima ribuh rupiah ). 4. Menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya. Dalam konpensi dan rekonpensi. -
Menghukum pemohon konpensi / tergugat rekonpensi / terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.306.000. ( tiga ratus enam ribu rupiah ).
-
Menghukum termohon konpensi / penggugat rekonpensi / pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 89.000 ( delapan puluh sembilan ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Makassar pada hari…tanggal …2009 M, bertepatan tanggal …Muharram 1430 H. dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Mansur Nasir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Alwi Mallo, M.H. dan Dr.H.M.Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal
5 Januari 2009 dibantu oleh
Nursiah, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
Hakim Anggota Drs.M.Alwi Mallo, M.H. Dr.H.M.Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum.
Ketua Majelis Drs.H.M.Mansur Nasir, S.H.
7
Panitera Pengganti.
Nursiah, BA Perincian Biaya : - Materai
Rp. 6.000.,
- Administerasi
Rp. 5.000.,
- Leges
Rp. 3.000.,
- Pemberkasan
Rp.75.000., J u m l a h,
Rp. 89.000.,
