PUTUSAN Nomor 32/Pdt.G/2012/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara : Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Lr. Panter, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding. melawan Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 121 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya
disebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.
DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat pada Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Makassar 32/Pdt.G/2012/PTA Mks. Tanggal 12 April 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan permohonan
banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding dapat diterima. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara. - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini.
.Hal 1 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
- Memerintahkan Pengadilan Agama Pinrang agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud di atas segera mengirim kembali berkas perkara kepada PengadilanTinggi Agama Makassar. - Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir. Bahwa atas putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadakan persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti kepemilikan (alas hak) tentang obyek sengketa atas tanah empang seluas 14 ha yang terletak di Kelurahan Wasalongka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 8 Mei 2012 dan
tanggal 10 Juli 2012 Nomor 595/PdtG/2011/PA Prg. akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat mengajukan bukti
kepemilikan tersebut, dan tidak dapat dilaksanakan
pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut.
PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu banding dan hal-hal formalitas permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela banding dimaksud dan sesuai Pasal 199 RBg
maka Majelis Hakim Tingkat Banding bersandar pada
putusan sela tersebut yang menyatakan permohonan banding dapat diterima, sehingga tidak perlu dimuat lagi dalam amar putusan ini . Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama berita acara persidangan dan salinan asli putusan tingkat pertama
serta berita acara
persidangan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konvensi Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelish Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan menetapkan sahnya
permohonan Pemohon Konvensi /
Terbanding
dan
perkawinan antara Pemohon, H.P Salim bin Paccangi dengan
Termohon, Hj. Bunga bin Hamzah yang dilaksanakan di Wakka Desa Tadang Pali, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:
.Hal 2 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
Menimbang, bahwa dalil-dalil
Pemohon sebagaiman tersebut dalam
permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Wakka Desa Palie Kecamatan Cempa pada tahun 1992 dengan disaksikan 2 orang saksi dan wali nikah yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Hamzah dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yaitu M. Yunus dan Manggasali dengan mahar 5 gram emas, telah diakui Termohon dan telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan tersebut, hal mana sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ianatut Thalibin IV hal 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :
| p9Q o}9säE p #p q@ oi uÊp<E p u&2I=a: rã=iã $Q | ﺑﻨﻜﺎحqQ9e ã وﻓﻰ artinya : pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya ada wali dan dua orang saksi yanga adil . Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dicatat dan tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan penetapan itsbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa tentang dalil dalil pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada termohon karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 dan tidak saling menghiraukan lagi, telah diakui oleh termohon, dan telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau dimadu, dan pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan pemberian mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon /Pembanding secara ex officio sebagaimana tersebut dalam putusan aquo sudah tepat
dan benar
karena telah sesuai ketentuan Pasal
149
huruf a dan b
Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
.Hal 3 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Menimbang, bahwa
Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori
banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding dalam perkra a quo. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 595/Pdt.G/2011/PA Prg., tanggal 27 Desember 2011 M. dalam konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penyerahan uang sejumlah Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah), perhiasan emas sebanyak 35 gram dan uang sejumlah Rp 5000.000,- ( lima juta rupiah) untuk membayar utang BRI kepada Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan tersebut dan bersedia menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberian tanah empang seluas kurang lebih 14 Ha
yang terletak di kelurahan Wasalongka
Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, kepada Penggugat Rekonvensi karena gugatan tersebut tidak jelas batas-batasnya khususnya yang berbatasan dengan sungai, tidak jelas nama sungai dan tidak ada bukti alas hak atas tanah tersebut, bahwa pembuktian tentang tanah harus berdasarkan alas hak, pengakuan suami istri tentang adanya kepemilikan hak atas tanah tanpa didukung dengan bukti alas hak atau dokomen lainnya tidak dapat diterima (tidak sah) sebagai bukti yang sempurna dan mengikat.. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
tersebut
maka
putusan
Pengadilan Agama Pinrang dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimna tersebut dalam amar putusan ini. Dalam konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi. Mengingat
segala
ketentuan
perundang-undangan
dan
peraturan
yang
bersangkutan dengan perkara ini.
.Hal 4 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
MENGADILI Dalam Konvensi - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 595/Pdt.G/2011/ tanggal 27 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar
PA Prg.,
1433 H. yang
dimohon banding; Dalam Rekonvensi - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 595/Pdt.G/2011/
PA Prg.,
tanggal 27 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1433H., dan dengan mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2..Menghukum Tergugat Rekonvensi,i
untuk menyerahkan kepada Penggugat
Rekonvensi yaitu : 2. 1. Uang sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah); 2. 2. Perhiasan emas sebanyak 35 gram. 2..3. Uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk membayar utang pada BRI. 3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000.-(seratus sembilang puluh satu ribu rupiah) -
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj. Rahmah Umar, sebagai ketua majelis, Drs..H.Mohamad Chanif, S.H., M.H., dan Drs.Abd.Munir, S., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Maret 2012, dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H. panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
.Hal 5 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Drs.H.Muhammad Chanif, S.H., M.H.
Dra.Hj.Rahmah Umar
ttd, Drs.Abd. Munir, S., S.H.
Panitera Pengganti,
ttd, Hj. Nahirah, S.H.
Biaya Perkara : - Materai
Rp
6.000,00
- Redaksi
Rp
5.000,00
- Biaya proses penyelesaian perkara Rp 139.000,00 -----------------Jumlah
Rp 150.000,00
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.H.Nurdin D.
.Hal 6 dari 6 Hal Put No.32./Pdt.G/2012/PTA Mks
