PUTUSAN Nomor 6 /Pdt.G/2011/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur--- tahun, agama Islam, pekerjaan ---, Kota Makassar,
semula
Termohon
konvensi
/
Penggugat
rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding.
melawan TERBANDING,
umur---
tahun,
agama
Islam,
pendidikan
---Kota
Makassar,semula Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh
Pengadilan
580/Pdt.G/2010/PA.Mks. bertepatan
pada
Agama
Makassar
Nomor:
tanggal 28 September 2010 M.,
dengan tanggal 19 Syawal 1431 H., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut: Dalam Konvensi: - Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan permohonan pemohon. - Mengizinkan pemohon TERBANDING untuk mengikrarkan talak satu raj’i atas Termohon PEMBANDING, di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. Dalam Rekonvensi: -
Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2
-
Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
nafkah
iddah
yaitu
Rp 1. 500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ). - Menghukum Tergugat untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). -
Menolak selain dan selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Makassar menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon.
-
Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000.- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ). Bahwa
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar,
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor. 580/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 9 Nopember 2010. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi /Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2010. Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding tidak mengajukan memori banding. Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama
Makassar
telah diberi kesempatan
untuk memeriksa Berkas Perkara seperti ternyata dalam Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding yang memberikan kesempatan pihak - pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa ( inzage ) berkas perkara masing - masing
tertanggal 29 Nopember 2010 kepada
terbanding dan tanggal 1 Desember 2010 kepada pembanding, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Makassar masing - masing tanggal 14 Desember 2010 dan tanggal 16 Desember 2010.
TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
banding
pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara
2
3
menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh pengadilan tingkat pertama, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, namun demikian format putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat, menempatkan eksepsi dalam konvensi, karena konvensi sudah masuk dalam pokok perkara, sedangkan eksepsi termohon dalam perkara ini belum masuk kedalam ranah pokok perkara, sehingga format dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama harus diperbaiki, sehingga format tersebut disesuaikan dengan susunan dan kedudukan eksepsi itu sendiri diluar pokok perkara, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan format putusan, sehingga format putusan tersebut menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Menimbang, bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak bisa diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
untuk
dijadikan
sebagai
pertimbangannya sendiri, dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mencantumkan amar berupa perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
3
4
Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan
pertimbangan
hukum
tentang
amar
tersebut
dalam
putusannya dan salah dalam menempatkan amar tersebut dalam konvensi dan rekonvensi, yang seharusnya penempatan amar tersebut dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan kaitannya dengan amar tersebut dan memperbaiki penempatannya, sebagai berikut. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan yang memberikan putusan tentang perceraian, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan pemohon pada pokok perkara dalam konvensi
yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002, maka amar tersebut harus disertai dengan amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Makassar, untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan
pemohon dan termohon dahulu, guna dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menempatkan amar tersebut di atas ternyata tidak pada tempatnya yaitu ditempatkan dalam konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi
Agama
memandang
perlu
untuk
memperbaiki
penempatan amar putusan tersebut dipindahkan kedalam konvensi. Menimbang, bahwa atas dasar tambahan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam konvensi dapat
dikuatkan
selengkapnya
dengan
sebagaimana
perbaikan dalam
amar amar
putusan, putusan
yang
Majelis
bunyi Hakim
Pengadilan Tinggi Agama..
4
5
Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi / pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa disamping Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding, Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan pula tidak bersedia mengajukan bukti, baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi ( vide Berita Acara tanggal 24 Agustus 2010 ), maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut, Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat
rekonvensi
berupa tuntutan nafkah lampau sejak bulan Mei 2009 sampai putusnya perkara ini sebesar Rp 3 000 000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan pertimbangan apakah mengabulkan atau menolak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan tersendiri, terhadap tuntutan nafkah lampau penggugat rekonvensi, Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau penggugat rekonvensi, tidak dibantah secara tegas oleh tergugat rekonvensi, selain hanya menyatakan yang pada pokoknya bahwa tidak dapat sepenuhnya dipenuhi tututan tersebut oleh tergugat rekonvensi, karena penghasilannya telah diperuntukkan untuk berbagai kepentingan tergugat rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat rekonvensi tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tergugat rekonvensi telah mengakui dan menerima tuntutan penggugat rekonvensi, dan dengan diakuinya / tidak dibantahnya gugatan penggugat rekonvensi tersebut, berdasarkan hukum pembuktian,
penggugat
rekonvensi
tidak
ada
kewajiban
untuk
membuktikannya, adapun alasan tergugat rekonvensi dalam jawabannya, tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut secara keseluruhan, karena penghasilannya diperuntukkan untuk berbagai kepentingannya, tidak dapat menggugurkan kewajibannya, untuk memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, dan penggugat rekonvensi juga tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 80
5
6
ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau penggugat rekonvensi dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kaitannya dengan tuntutan nafkah lampau penggugat rekonvensi sampai perkara ini diputus, adalah tidak terukur sehingga tidak dapat ditentukan seberapa besar nafkah tersebut harus dituangkan dalam amar putusan, oleh karenanya tuntutan tersebut hanya bisa ditolerir sampai perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Agama, yaitu mulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, sama dengan 12 bulan, adapun besarnya tuntutan penggugat rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan penggugat rekonvensi setiap bulan secara patut dan wajar menurut kebiasaan kebutuhan seorang istri pada umumnya di daerah tersebut, juga berdasarkan kepantasan serta kemampuan dan penghasilan tergugat rekonvensi sebagai suami. Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan seorang istri yang hidup dilingkungan kota Makassar secara umum dan patut serta wajar, demikian juga berdasarkan penghasilan tergugat rekonvensi sebagai seorang dosen yang berpenghasilan kurang lebih Rp 6. 000. 000,- ( enam juta rupiah ) setiap bulan, maka sangat pantas dan wajar apabila ditetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 500. 000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sehingga selama 12 bulan sebesar Rp 6. 000. 000,- ( enam juta rupiah). .Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah
selama masa
iddah yang diajukan oleh penggugat rekonvensi adalah Rp 5. 000. 000,(lima juta rupiah ) perbulan, sehingga berjumlah Rp 15. 000. 000,- ( lima belas
juta
rupiah
mempertimbangkannya
)Majelis
Hakim
secara
sangat
Pengadilan sumir
Agama
sehingga
tidak
telah jelas
dikabulkannya, dan tidak jelas pula dasar yang dipergunakan dalam menentukan besarnya nominal nafkah iddah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan terhadap hal ini lebih lanjut, yaitu terhadap gugatan nafkah iddah ini tergugat rekonvensi juga tidak membantahnya, selain hanya menyatakan
6
7
yang pada pokoknya tidak dapat sepenuhnya dipenuhi, oleh tergugat rekonvensi karena penghasilannya telah diperuntukkan buat berbagai kepentingan
tergugat
rekonvensi,
oleh
karena
itu
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Agama mempergunakan kembali pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk mempertimbangkan nafkah lampau, ditambah dengan ketentuan pasal 149
huruf b, Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan nafkah dalam masa iddah yang diajukan oleh penggugat rekonvensi dikabulkan setiap bulannya sebesar Rp 500. 000,-( lima ratus ribu rupiah ) sehingga selama masa iddah sebesar Rp 1. 500. 000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ). Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam perkara aquo juga mengajukan tuntutan mut’ah sebesar Rp 20. 000. 000,- ( dua puluh juta
rupiah
)
Majelis
mempertimbangkannya,
akan
Hakim
Pengadilan
Agama
telah
tetapi
pertimbangan
Majelis
Hakim
Pengadilan Agama sangat sumir, yaitu hanya berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan dari segi pengabdian penggugat rekonvensi sebagai istri, yang telah membantu mengurus dan memberikan sebagian biaya pendiidikan anak - anak tergugat rekonvensi dari istri pertama, juga dari segi psykhologis sebagai seorang istri yang masih mencintai suami diceraikan begitu saja, sehingga akan mengalami stres karena kecewa dan sakit hati akibat diceraikan suami
yang
masih
dicintainya,
sehingga
putusan
Majelis
Hakim
Pengadilan Agama tidak jelas tolok ukurnya memutuskan mut’ah Penggugat rekonvensi sebesar Rp 2. 000. 000,- ( dua juta rupiah ) oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama kurang beralasan maka harus dibatalkan dengan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan lebih lanjut, yaitu bahwa tuntutan mut’ah tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi tidak ada kewajiban untuk membuktikannya, dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa tergugat rekonvensi bersedia memberi mut’ah akan tetapi tidak sebesar tuntutan tersebut, dengan alasan karena penghasilannya diperuntukkan buat
7
8
berbagai kepentingannya, sehingga tuntutan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa besarnya mut’ah yang dituntut penggugat rekonvensi adalah Rp 20. 000. 000,- ( dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan berdasarkan kepatutan, kewajaran, kemampuan dan penghasilan tergugat rekonvensi sebagai bekas suami, sehingga sesuai dengan rasa keadilan adalah sebagai berikut : 1. Penggugat rekonvensi sudah mendapingi tergugat rekonvensi sebagai seorang istri selama 10 tahun. 2. Berjasa kepada tergugat rekonvensi dengan merawat, mendidik dan membiayai sebagian pendidikan dari 4 orang anak tergugat dengan isterinya terdahulu. 3. Secara psykhologis, menderita lahir bathin akibat diceraikan oleh suami yang masih dicintainya. 4. Tergugat rekonvensi sebagai seorang dosen yang berpendidikan tinggi dan mempunyai penghasilan yang cukup, kurang lebih Rp 6 000. 000,( enam juta rupiah ) setiap bulan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka cukup adil, patut serta wajar kalau tuntutan mut’ah penggugat rekonvensi dikabulkan sebesar Rp 15. 000. 000 ( lima belas juta rupiah.) Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi terkait dengan kiswah dan maskan sebesar Rp 10. 000. 000,- ( sepuluh juta rupiah ) tidak dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, apakah dikabulkan atau ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk memberikan pertimbangannya, yaitu bahwa kiswah dan maskan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b, merupakan komponen dari nafkah iddah, sedangkan nafkah iddah sudah dikabulkan, maka tuntutan maskan dan kiswah secara tersendiri tidak mempunyai landasan hukum, maka harus ditolak. Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi tentang pembagian gaji Tergugat rekonvensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan Perubahan Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sekalipun tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi, akan tetapi bertentangan dengan ketentuan agama Islam, yang hanya mewajibkan kepada seorang laki - laki untuk memberikan
8
9
nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada mantan istri yang diceraikan. Lagi pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum materil. Sehingga dengan demikian tuntutan penggugat rekonvensi harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada
Pemohon
konvensi
/
Tergugat
rekonvensi
/
Terbanding,
sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding. Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.
MENGADILI - Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima. Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi termohon Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi - Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar,
Nomor
580/Pdt.G/2010/PA.Mks., tanggal 28 September 2010 dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mengizinkan pemohon ( Ahkam Jayadi bin Abd. Hannan ) untuk mengikrarkan talak satu raj’i atas termohon ( Nurfaidah Said binti Said ) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar. 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Makassar,
untuk
menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
9
10
tempat tinggal pemohon dan termohon, juga kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dahulu, guna dicatat ditempat yang sudah disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi: -
Membatalkan
Putusan
580/Pdt.G/2010/PA Mks
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
tanggal 28 September 2010 M bertepatan
dengan tanggal 19 Syawal 1431 H. Dengan mengadili sendiri:: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat : a. Nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000.- ( enam juta rupiah ). b. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ). c. Mut”ah sejumlah Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ). 3. Menolak selain dan selebihnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -
Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 451.000.(empar ratus lima puluh satu ribu rupiah).
-
Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 M bertepatan tanggal 29 Safar 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Dra. Hj. Atirah
Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.
dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Januari 2011, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, BA., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota, dto ttd.
Ketua Majelis, dto ttd
10
11
Drs.H. Mohammad Chanif, S.H. M.H.
Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.
ttd. Drs. Irsan Mukhtar Nasution Panitera Pengganti
ttd. Hj. Nursiah, BA
Biaya Perkara :
1. Meterai
Rp
6.000,00
2. Redaksi
Rp
5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara
Rp 139.000,00
Jumlah
Rp 150.000,00
( seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Drs.Agus Zainal Mutaqien.,S.H.
11
