PUTUSAN Nomor 115/Pdt.G/2013/PTA. Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bakri, SH, umur 49 tahun, pekerjaan Pengacara / Advokat bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No.7 Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 2 / SK / Pdt.G / 2013, tanggal 8 januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Bulukumba,
selanjutnya disebut penggugat / pembanding. melawan 1. TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada,
tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili
oleh
Kuasa
Hukumnya
Andi
Ruslan
Mallarangeng, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Agama Islam, berkedudukan/berkantor di Bulukumba di Jalan Kusumabangsa No. 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tertanggal
berdasarkan 30
Januari
Surat 2013,
Kuasa
yang
Khusus
terdaftar
di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Registrasi Nomor 11/ SK / Pdt.G / 2013/PA.Blk., tanggal 30 Januari 23013,selanjutnya sebagai tergugat/terbanding. 2. TERBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, Tangga,
dahulu
bertempat
pekerjaan Ibu Rumah tinggal
di
Kabupaten
Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang
pasti
dalam
wilayah
Republik
Indonesia,
selanjutnya disebut turut tergugat/turut terbanding.
Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2013/PTA.Mks
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Blk., tanggal 25 Juli
2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1434 H, yang
amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi • Menolak Eksepsi Tergugat; • Menyatakan pengadilan Agama berwenang mengadili; Dalam pokok perkara • Menolak gugatan penggugat; • Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Blk.,tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan turut tergugat/turut terbanding pada tanggal 22 Agustus 2013, dan tergugat/terbanding pada tanggal 26 Agustus 2013. Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
penggugat/pembanding
dan
memori
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tangal 3 September 2013, serta surat keterangan tidak mengajukan kontramemori banding dari tergugat/terbanding tertanggal
23 September 2013, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Makassar. Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembanding dan terbanding telah diberikan kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat memeriksa berkas tertanggal 18 September 2013, (penggugat/pembanding), tanggal
19
September
2013,
(tergugat/terbanding)
dan
tanggal
18
September 2013, (turut tergugat/turut terbanding), namun baik pembanding
Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2013/PTA.Mks
maupun terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan
Panitera
Pengadilan
Agama
Bulukumba,
tertanggal
23
September 2013, untuk Kuasa Hukum penggugat/pembanding dan Kuasa Hukum tergugat/terbanding. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa dengan memperhatikan
permohonan banding
penggugat/pembanding atas perkara ini ternyata tidak diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam perkara ini, putusan dibacakan pada hari kamis, tanggal 25 Juli 2013, di luar hadirnya penggugat/pembanding dan turut tergugat/turut terbanding, dan isi putusan a quo disampaikan kepada
penggugat/pembanding tersebut melalui kuasa
hukumnya dengan relaas pemberitahuan isi putusan tertanggal 29 juli 2013, dan untuk turut tergugat/terbanding disampaikan dengan ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Bupati setempat tertanggal 25 Juli 2013, sedangkan penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2013, berarti telah lewat masa bandingnya selama 7 (tujuh) hari ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan tersebut, sebagaimana pula telah dikemukakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dalam Akta Permohonan Banding bahwa perkara ini telah lewat masa bandingnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkesimpulan bahwa perkara ini sudah tidak sepatutnya lagi untuk diterima dalam pemeriksaan ulang pada Pengadilan tingkat banding karena telah lewat masa bandingnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 (satu) dan
ayat
4 (empat) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947/jo. Pasal 199 ayat 1 (satu) dan ayat 4 (empat) R.bg., yang maksudnya : ” Bahwa permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri/ Agama yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan,
atau
diberitahukannya
putusan
kepada
pihak
yang
bersangkutan. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula identitas Kuasa Hukum penggugat/pembanding an. Bakri S.H., telah ternyata kartu anggotanya sebagai Advokat/Pengacara telah habis masa berlakunya yakni berakhir tanggal 31 Desember 2013, meskipun berakhir masa berlaku kartu identitasnya tetapi kedudukannya sebagai Advokat tidaklah berarti telah
Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2013/PTA.Mks
habis pula sepanjang di dalam persidangan dapat menunjukkan fotokopi SK. KEMENKUM HAM RI, sehingga advokat atau pengacara tersebut tetap dapat beracara di muka Pengadilan hal tersebut sesuai surat MARI Nomor MA/Kumdil/6066/VI/1987 tanggal 23 Juni 1987 dan surat MARI No. 114/135/86/H/MUTU/Pdt.tanggal 14 Maret 1986, namun dalam perkara ini dengan fakta di persidangan, ternyata Kuasa Hukum penggugat/pembanding tersebut tidak memperlihatkan foto Kopy SK. KEMENKUM HAM yang dimaksud sebagaimana yang telah diuraikan
di muka, sehingga harus
didiskwalifikasi sebagai kuasa dalam perkara ini. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat diperiksa lagi pada pengadilan tingkat banding karena putusan tingkat pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaar), hal tersebut sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia .No.74K/AG//1993, tanggal 7 september 1993 . Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada penggugat/pembanding. Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembanding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 19 Agustus 2013 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar). - Membebankan kepada penggugat/pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul pada Pengadilan Tingkat pertama sebesar 3Rp.1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam perkara Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1435 H, dan
Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2013/PTA.Mks
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.H.Samparaja,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Hakim, M.Hi. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 9 Oktober 2013, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Drs. Abdul Hakim, M.Hi.
Drs. H. Samparaja. S.H., M.H.
Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
Dra. Hj. Hasmawati, HF., M.H.
Perincian Biaya : 1. Redaksi
: Rp.
5.000,00
2. Materai
: Rp.
6.000,00
3. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp.
139.000,00
Jumlah
: Rp.
150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2013/PTA.Mks
