PUTUSAN Nomor 51/Pdt.G/2008/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.M. Aminuddin Hasanuddin S.H. dan Guntur S.H. Advokat/Pengacara, alamat kantor Jalan M.H. Thamrin Nomor 23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2007.yang dilegalisir oleh Pengadilan Agama Sengkang Nomor
38/PA.Skg/VI/2007.
semula
tergugat/penggugat
rekonpensi sekarang pembanding. Melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya
Dewi
Wahyuni
Mustafa,
S.H.
Advokat/Pengacara beralamat Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2007, yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan .Agama .Sengkang Nomor 31/PA.Skg/V/ 2007, semula penggugat/ tergugat rekonpensi sekarang terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA
2
Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 185/Pdt.G/2007/PA.Skg. tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan tanggal 21
Muharram 1429 H. Yang amarnya
berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpensi - Mengabulkan gugatan penggugat. - Menyatakan perkawinan penggugat TERBANDING dengan
tergugat
PEMBANDING putus karena perceraian. Dalam Rekonpensi - Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.259.600,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Menimbang bahwa
terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang
tersebut Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Banding Nomor. 185/Pdt.G/2007/PA.Skg. tanggal 6 Pebruari 2008. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Pebruari 2008. Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 27 Pebruari 2008 dan telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2008. Bahwa terbanding telah mengajukan pula kontramemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Maret 2008. dan telah pula di sampaikan kepada pihak pembanding. Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara
3
banding seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan memberi kesempatan pihakpihak untuk melihat, Membaca dan Memeriksa (Inzage) berkas perkara masingmasing pada tanggal 27 Maret dan tanggal 2 April 2008. TENTANG HUKUMNYA Menimbang , bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi ketentuan perundang- undangan maka permohonan banding pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima . Dalam Konpensi Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca serta mempelajari secara saksama putusan hakim pertama, berita acara serta semua surat yang berhubungan dengan konpensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusannya telah tepat, dan Pengadilan Tinggi Agama hanya akan menambah pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa walaupun penggugat/terbanding yang meninggalkan tempat
kediaman
bersama,
tetapi
terbukti
bahwa
atas
perlakuan
tergugat/pembanding sendiri yang kasar dan menyakiti lahir batin penggugat menyebabkan penggugat/terbanding terpaksa pergi ketempat tinggal ibunya yang jaraknya hanya beberapa meter karena rumah tersebut rumah petak atau ruko. Menimbang bahwa perselisihan dan perpisahan tempat tinggal para pihak ini yang sudah hampir dua tahun (sejak September 2006) dan tidak ada tandatanda bahwa mereka akan rukun damai kembali yang dapat dipahami, dengan tidak adanya permohonan bersama untuk mencabut perkara banding karena sudah damai kembali. Menimbang bahwa perselisihan yang sudah demikian parah ini sudah memenuhi alasan menurut peraturan perundang-undangan untuk bercerai namun demikian karena pihak isteri yang mengajukan perceraian maka untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini, maka pihak isteri dihukum untuk membayar khulu’ kepada
4
tergugat/ pembanding, sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah s.a.w. kepada isteri Qais bin Tsabit, membayar khulu’ kepada suaminya. Menimbang bahwa, besarnya khulu’ dalam perkara ini adalah yang dipandang oleh majelis sudah ma’ruf bagi kedua belah pihak yaitu Rp.2.000.000, (dua juta rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri serta tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar. Dalam Rekonpensi Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari putusan hakim pertama, berita acara, memori banding,
kontra
memori banding serta semua surat yang berhubungan dengan rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan hakim pertama dalam putusannya dinilai sudah tepat, dan Pengadilan Tinggi Agama hanya akan menambah pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa, keberatan penggugat rekonpensi/pembanding dalam memori bandingnya yang menilai pertimbangan hakim pertama adalah pertimbangan yang amat subyektif dan berlebihan bahkan memihak pada tergugat/terbanding keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menimbang bahwa, pekerjaan penggugat rekonpensi/pembanding dalam surat nikah adalah kontraktor (pada tahun 1995) itu yang dijadikan alasan bahwa wajar apabila dalam tenggang waktu kurang lebih 10 tahun pengugat rekonpensi/pembanding mampu menghasilkan harta bersama empat petak rumah, menurut Pengadilan Tinggi Agama hal itu tidak mutlak. Menimbang bahwa, posisi penggugat rekonpensi/pembanding dalam perusahaan kontraktor tidak jelas apakah ia sebagai direktur, penyerta modal, karyawan, atau apa namanya, karena dalam keterangan saksi hanya diketahui pernah ikut bersama saudaranya dalam pekerjaaan kontraktor bahkan dalam kesaksian orang tuanya sendiri tidak tahu pekerjaan pembanding setelah menikah
5
dan dari keterangan saksi pembanding lainnya hanya mengetahui pekerjaan pembanding sebagai kontraktor karena diberitahu oleh pembanding sendiri. Menimbang bahwa , dari pekerjaaan penggugat rekonpensi/ pembanding yang tidak menentu tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian wajar atau tidak wajar memperoleh penghasilan harta bersama empat petak rumah/ruko, bahkan pencantuman pekerjaaan dalam surat nikah dapat juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua belah pihak, walaupun penghasilan pekerjaaan tersebut tidak seberapa. Menimbang, bahwa pada awal-awal perkawinan para pihak sangat baik disamping karena mereka ada hubungan keluarga yang dekat (sepupu) juga kehidupan ekonomi pihak tergugat/terbanding tergolong baik, karena ada harta warisan dari ayahnya, walaupun belum diberikan, masih dikuasai oleh ibunya, dan itulah pula dipakai ibunya sebagian membangun empat petak rumah yang menurut keterangan saksi dibangun tidak sekaligus empat petak, tetapi bertahap sesuai kemampuan dana. Menimbang,
bahwa pada saat membangun itulah, tenaga penggugat/
pembanding dimanfaatkan oleh mertuanya/Hj.Rugayyah, sebagai menantu lakilaki satu-satunya, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut karena siapa lagi yang dapat diharap membantu membeli bahan bangunan, mengawasi tukang jika bukan penggugat/pembanding yang sudah dianggap anak sendiri, jadi tidaklah benar jika pernyataan-pernyataan diluar sidang dan kwitansi yang banyak itu dijadikan dasar bukti pemilikan bangunan, demikian pula kehadiran penggugat/pembanding pada bangunan tersebut setiap saat tidak dapat dijadikan dasar
bukti
bahwa
bangunan
tersebut
adalah
miliknya
karena
penggugat/pembanding hanyalah pelaksana/kepercayaan PIHAK III belaka. Menimbang bahwa oleh karena posisi penggugat/pembanding sedemikian itulah, sehingga ketika ia dilaporkan kepolisi oleh PIHAK III karena sengketa ini menurut keterangan saksi I Anggota polisi Polsek Tempe yang memeriksa kasus laporan ini penggugat/ pembanding yang mengklaim dia yang membangun empat
6
petak rumah tersebut sedangkan PIHAK III mengaku sebagai pemilik bangunan, akhirnya penggugat pembanding mengalah. Menurut
Pengadilan
Tinggi
Agama
Makassar,
betul
penggugat/
pembanding yang membangun, tetapi uang yang dipakai membangun berasal dari PIHAK III sehingga penggugat/pembanding yang mengalah dengan kata lain yang punya bangunan bukan penggugat/ pembanding, tetapi adalah PIHAK III Menimbang, bahwa bukti-bukti kontrakan rumah/ruko tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 dari bermacam-macam profesi/pekerjaan yang mengontrak dan yang menerima uang kontrakan adalah PIHAK III sendiri, dari bukti-bukti tersebut memberi pengertian bahwa apabila penggugat/pembanding yang punya rumah kenapa namanya PIHAK III yang tercantum, pada hal yang sering juga menagih kontrakan adalah penggugat/pembanding. Menimbang, bahwa jasa yang diberikan oleh penggugat/pembanding atas terwujudnya bangunan empat petak tersebut tidak dapat disangkali, namun tetap tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena yang bekerja sama bukan antara pihak yang berperkara akan tetapi antara penggugat/pembanding dengan pihak ketiga yaitu PIHAK III Menimbang, bahwa tanah tempat membangun empat petak rumah tersebut diakui oleh penggugat /pembanding adalah tanah PIHAK III sehingga anggapan penggugat/pembanding bahwa pertimbangan hakim pertama semata-mata karena terkontaminasi jawaban tergugat /terbanding yang berlindung pada orang tuanya, tidak dapat dibernarkan, kerena justeru penggugat/pembandinglah yang keliru memahami posisi PIHAK III sebagai bukan pemilik bangunan, pada hal PIHAK III sendiri yang punya tanah dan punya dana. Menimbang, bahwa mengenai sengketa tanah 15 X 2 meter = 30 m² yang dianggap masuk dalam bangunan 4 petak rumah tersebut, tidak dapat di campur adukkan dengan perkara ini, karena sengketa itu adalah para pihak ketiga, bukan para pihak dalam perkara ini, nantilah mereka berperkara jika menginginkan tuntas.
7
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan hakim pertama yang
diambill alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pertimbangan sendiri serta tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim pertama dapat dikuatkan. Dalam Konpensi dan Rekonpensi. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/ tergugat rekonpensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat / penggugat rekonpensi/pembanding, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini . MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Dalam Konpensi - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 185/Pdt.G/2007/PA Skg. Tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan tanggal 21 Muharram 1429 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : - Mengabulkan gugatan penggugat. - Menyatakan jatuh talak satu khul’i tergugat PEMBANDING kepada penggugat TERBANDING - Menghukum penggugat TERBANDING membayar Khulu’ kepada tergugat PEMBANDING sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam Rekonpensi - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 185/Pdt.G/2007/PA Skg. Tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan tanggal 21 Muharram 1429 H.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi
8
- Menghukum penggugat/ tergugat rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.259.600,- ( satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).- Menghukum tergugat / penggugat rekonpensi /pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 M.bertepatan tanggal 12 Rajab 1429 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M.Zubair,. ketua majelis, Dra. Hj.Rahmah Umar dan Drs. H.Abuhuraerah S.H. M.H., masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 8 Mei 2008, dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Dra.Hj.Rahmah Umar
Drs. H.M.Zubair
ttd, Drs. H. Abuhuraerah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, ttd, Drs. M. Akmal. Perincian biaya : - Meterai
: Rp
6.000,00
- Pemberkasan : Rp 144.000,00 Jumlah
Rp 150.000,00
9
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H.
.
