PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2008/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberi Faidah Hafid, S.H, pekerjaan Advokat / Pengacar
berkantor di Jalan
Lapatau No.23 Watampone berdasarkan Surat Kuasa 04 / SK / PA / 2007 tanggal 28 Januari 2008,
kuasa kepada Khusus Nomor
selanjutnya disebut
tergugat / pembanding. melawan TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual obat, bertempat
tinggal
di
----,
Kabupaten
Bone.
Dalam
hal
ini
memberi kuasa kepada Usman L. Djaya, S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara bertempat tinggal di Jalan Salak No. 50, Watampone, selanjutnya disebut penggugat / terbanding. TURUT TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di --- Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat / turut terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 44/ Pdt.G / 2008 / PA Wtp. Tanggal 13 Mei 2008 M, bertepatan tanggal 7 Jumadilawal 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2
2. Menetapkan harta berupa tanah perumahan yang terletak di---, Kabupaten Bone dengan batas-batas : - Sebelah Utara
: Tanah ---.
- Sebelah Timur
: Jalan ---.
- Sebelah Selatan
: Tanah dan rumah --- dan ---.
- Sebelah Barat
: Tanah ---.
Dengan ukuran sebagai berikut : - Panjang tanah sebelah Utara 23,80 m - Panjang tanah sebelah Selatan 23,90 m - Lebar tanah sebelah Barat
6,70 m
- Lebar tanah sebelah Timur
11,65 m
Beserta bangunan rumah permanent yang lama ( asli ) dengan ukuran sebagai berikut : 1. Sebelah Barat
: 5,60 m
2. Sebelah Timur
: 7,30 m
3. Sebelah Utara
: 6,47 m
4. Sebelah Selatan
: 6,47 m
Adalah harta bersama Almarhumah ISTERI PEWARIS dengan Almarhum PEWARIS yang masing-masing mendapat ½ bagian dari harta tersebut. 3. Menetapkan bagian harta bersama Almarhumah ISTERI PEWARIS dan Almarhum PEWARIS menjadi harta warisan ( tirkah ) bagi ahli warisnya masing – masing. 4. Menetapkan Almarhum PEWARIS , PEWARIS( Penggugat ) dan PEWARIS ( Tergugat ) adalah ahli waris dari Almarhumah ISTERI PEWARIS. 5. Menetapkan Sanna ( isteri AHLI WARIS / Turut Tergugat ), TERGUGAT I (Penggugat ) dan PEWARIS ( Tergugat ) adalah ahli waris Almarhum PEWARIS. 6. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut : 1. TERGUGAT II ( isteri PEWARIS / Turut Tergugat ) mendapat 10/128 bagian 2. TERGUGAT I ( Penggugat ) mendapat
59/128 bagian
3. PEWARIS ( Tergugat ) mendapat
59/128 bagian
7. Menghukum tergugat untuk membagi harta pada angka 2 di atas dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris, dan Apabila tidak dapat dibagi
3
secara riil, maka harta tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 863.000 ( delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 44 / Pdt.G / 2008 / PA .Wtp tanggal 15 Mei 2008. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak terbanding pada tanggal 28 Mei 2008. Bahwa pembanding selanjutnya melengkapi berkas bandingnya dengan memori banding dan telah disampaikan kepada pihak terbanding pada tanggal 12 Juni 2008 dan terhadap memori banding tersebut, pihak terbanding mengajukan pula kontra memori banding dan telah disampaikan kepada pihak pembanding pada tanggal 27 Juni 2008. Bahwa Panitera Pengadilan Agama Watampone telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas permohonan banding ( Inzage ) sesuai surat pemberitahuan tanggal 1 Juli 2008. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding pembanding formil dapat diterima. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding berikut berita acara persidangan, bukti-bukti tertulis dan keterangan – keterangan saksi dan telah memperhatikan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama dan memperhatikan pula memori banding pembanding, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :
4
Dalam eksep Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat / pembanding pada dasarnya menyangkut hubungan hukum penggugat dan tergugat, gugatan tidak jelas dan adanya wanprestasi atau ingkar janji yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama telah memberikan Penetapan melalui Putusan Sela dimana Pengadilan Agama menolak eksepsi tergugat dengan alasan bahwa eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara. Pengadilan Tinggi Agama pada perinsipnya sependapat dengan penolakan tersebut, namun yang menyangkut tidak adanya hubungan hukum dan tidak jelasnya gugatan penetapannya tidak perlu melalui Putusan Sela tetapi diputus bersama sama dengan pokok perkara, dan khusus mengenai adanya wanprestasi / ingkar janji tergugat adalah menyangkut kompetensi Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut), maka penolakannya harus melalui Putusan Sela, sebelum pemeriksaan pokok perkara seperti yang telah dilakukan Pengadilan Agama, akan tetapi dasar penolakannya bukan karena menyangkut pokok perkara tetapi karena kesepakatan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat hanya merupakan kesepakatan biasa, tidak termasuk dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH perdata ( BW ) yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan demikian perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watampone. Dalam pokok perkara. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan hakim pertama ditemukan fakta bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara pewaris almarhumah Rosi ( wafat tahun 2002 ) dan almarhum Garancang ( wafat tahun 2004 ). Harta tersebut merupakan harta satu-satunya pewaris yang pada tahun 1999 dihibahkan kepada tergugat / pembanding. Menimbang, bahwa terjadinya hibah tersebut tidak terdapat suatu bukti bahwa hibah tersebut dilakukan atas persetujuan penggugat / terbanding sebagai ahli waris yang juga mempunyai hak terhadap harta tersebut. Adapun persetujuan yang terjadi antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pembanding dimana tergugat / pembanding akan memberikan uang kepada penggugat / terbanding sebesar Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tidak dapat dijadikan dasar bahwa penggugat / terbanding menyetujui terjadinya hibah tersebut terlebih - lebih
5
tidak dapat dijadikan dasar bahwa penggugat / terbanding telah melepaskan haknya untuk menerima harta warisan, persetujuan tersebut hanya menyangkut obyek tersebut apabila terjual, tergugat / pembanding berjanji akan memberikan uang kepada penggugat / terbanding, tetapi karena obyek tersebut tidak terjual dan dimiliki sepenuhnya oleh tergugat / pembanding maka persetujuan tersebut tidak berlaku lagi. Menimbang, bahwa pada perinsipnya orang tua berhak untuk memberikan / menghibahkan hartanya kepada seseorang termasuk kepada anaknya namun hanya maksimal sampai 1/3 dari seluruh harta yang dimilikinya dan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Pasal 210 ayat ( 1 ) dan Pasal 211. Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas maka terbukti bahwa hibah yang telah dilakukan oleh pewaris ( --- ) kepada anaknya PEWARIS ( tergugat / pembanding ) yang memberikan seluruh hartanya telah bertentangan dengan ketentuan hibah dalam islam maka hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah karena telah merugikan ahli waris yang lain, oleh karenanya surat / Akta hibah Nomor 241 / 08 / TR / VI/ 1999 tanggal 30 Juni 1999 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan Akta hibah Nomor 241 / 08 / TR / VI/ 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sertifikat hak milik Nomor 1236 yang diterbitkan dengan alas hak yang tidak sah harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat . Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan khususnya dalam pokok perkara dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum putusannya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) R.Bg, maka tergugat / pembanding selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding. Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
6
MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 44 / Pdt.G / 2008/ PA.Wtp. Tanggal 13 Mei 2008 M, bertepatan Tanggal 7 Jumadilawal 1429 H, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut.
Dalam eksepsi. -
Menolak eksepsi tergugat .
Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menetapkan harta berupa tanah perumahan yang terletak di -- Kalimantan Nomor --, Keluarahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten -- dengan batas-batas : - Sebelah Utara
:Tanah kosong milik--.
- Sebelah Timur
: Jalan ---.
- Sebelah Selatan
: Tanah dan rumah milik ---- dan ---.
- Sebelah Barat
: Tanah kosong milik ---.
Dengan ukuran sebagai berikut : - Panjang tanah sebelah Utara 23,80 m - Panjang tanah sebelah Selatan 23,90 m - Lebar tanah sebelah Barat
6,70 m
- Lebar tanah sebelah Timur
11,65 m
Beserta bangunan rumah permanent yang lama ( asli ) dengan ukuran sebagai berikut : 1. Sebelah Barat
: 5,60 m
2. Sebelah Timur
: 7,30 m
3. Sebelah Utara
: 6,47 m
4. Sebelah Selatan
: 6,47 m
Adalah harta bersama Almarhumah PEWARIS dengan Almarhum PEWARIS : 3. Menetapkan separuh harta bersama tersebut adalah bagian almarhumah Rosi ( wafat 2002 )
dan separuh sisanya adalah bagian almarhum
PEWARIS ( wafat 2004 ). 4. Menetapkan harta bersama yang menjadi bagian almarhumah PEWARISi menjadi harta warisan ( tirkah ) bagi ahli warisnya yaitu : - PEWARIS ( suami ).
7
- TERGUGAT I ( anak ). - PENGGUGAT I ( anak ). 5. Menetapkan harta bersama yang menjadi bagian PEWARIS bersama dengan harta yang diperoleh sebagai warisan dari PEWARIS menjadi harta warisan ( tirkah ) bagi ahli warisnya yaitu: - AHLI WARIS ( isteri ). - TERGUGAT I ( anak ) - PEMBANDING ( anak ). 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan asal masalah 128 sebagai berikut. - AHLI WARSI ( isteri / turut tergugat ) mendapat 10/128 bagian. - TERGUGAT I ( anak /penggugat ) mendapat 24+35 = 59/128 bagian. - PEMBANDING ( anak /tergugat ) mendapat 24+35 = 59/128 bagian. 7. Menghukum tergugat untuk membagi harta yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka harta tersebut dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. 8. Menghukum tergugat/pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 863.000,- ( delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) dan di tingkat banding sebesar Rp. 6.000.00 ( enam ribu rupiah ). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1429 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Zainab, S. H. ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj Atirah Mustafa, M.H dan Drs. M. Alwi Mallo, M. H, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Juli 2008 dibantu oleh Nursiah, B.A. panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota, ttd Dra.Hj Atirah Mustafa,M.H.
Ketua Majelis, ttd Dra.Hj Zainab,S.H.
8
ttd Drs.M Alwi Mallo,M.H.
Panitera Pengganti, ttd Nursiah, B.A.
Biaya perkara : - Materai
Rp. 6.000,00 Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Supardjiyanto, S.H.
