1
PUTUSAN Nomor 46/Pdt.G/2011/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : Pembanding bertempat
umur tinggal,
61 tahun , agama Islam,, di
Kepulauan
pendidikan terakhir SR,
Selayar,
sebagai
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensii /Pembanding. melawan Bau Nabeng binti Dg. Pasero, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepulauan
Selayar,
sebagai
Termohn
Konvesi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2011/PA Sly tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi - Menolak permohonan pemohon konvensi seluruhnya Dalam Rekonvensi - Tidak menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi (Niet onvanklijk veerklaard)
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan
biaya
perkara
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Bahwa putusan Pengadilan Agama Selayar tersebut telah diputus sela oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 46/Pdt.G/2011/PTA. Mks
2
Tanggal 5 Mei 2011 M. .bertepatan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut -
Menyatakan
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima. Sebelum menjatuhkan putusan akhir : - Memerintahkan Pengadilan Agama Selayar untuk segera melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini. - Memerintahkan Pengadilan Agama Selayar agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud segera mengirimkan kembali berkas perkara (berkas A) ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar disertai berita acara tambahan tersebut. - Menangguhkan semua biaya perkara ini sampai putusan akhir. Membaca Berita Acara persidangan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh
Termohon
Konvensi
Penggugat
rekonvensi/Terbanding
dalam
persidangan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menghadirkan satu orang saksi yang bernama Subaeda binti Pilung umur 52 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. -
Saksi adalah adik kandung Pemohon dan ipar Termohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang nikah pada tahun 1969 dirumah orang tua Termohon dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
- Wali nikah ayah kandungTermohon, dan
yang menjadi saksi dalam
pernikahan tersebut adalah Ince Alang dan Hasbullah dan menikahkan adalah imam Panggilian Selatan yang bernama
yang setelah
mendapat kuasa dari ayah kandung Termohon dengan mas kawin satu rupiah uang Emas. - Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah. - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah mereka sendiri. - Pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon adalah harmonis hingga mempunyai satu orang anak sekarang berumur 33 tahun.
3
- 15 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon suka cemburu buta, sehingga sampai sekarang Pemohon tinggal di gedung olah raga Benteng, sedang Termohon tinggal dirumah tempat tinggal bersama dahulu Pemohon dan Termohon. - Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi, apalagi saling berkunjung, bahkan ketika pemohon sakit, saksi antar kerumah, hanya anaknya saja yang memberikan perawatan, sedang Termohon tidak mau memberikan pelayanan sama sekali kepada pemohon, sehingga setelah sembuh, pemohon kembali lagi ke gedung olah raga Benteng. -
Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.
-
Pemohon bersedia memberikan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara dan semua surat dan Berita Acara Persidangan tambahan, serta apa – apa yang dijadikan dasar pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, maka majelis hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, selanjutnya majelis hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri lebih lanjut. Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon ingin menceraikan Termohon
akan tetapi karena perkawinannya dahulu tidak dilangsungkan
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal,. sehingga pernikahan tidak tercatat dan tidak memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahannya sehingga, pada saat Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan untuk memproses perceraiannya di Pengadilan Agama Selayar, tidak bisa menunjukkan bukti pernikahannya sehingga harus terlebih dahulu memohon untuk diisbatkan pernikahannya. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Persidangan Pengadilan Agama Selayar tanggal 9 Februari 2011, Termohon dalam jawabannya
4
membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon yang terkait dengan pernikahannya dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1969 secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri yang dalam pelaksanaan nikah tersebut mewakilkan kepada dengan mas kawin sekeping uang rupiah/ ringgit emas dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ince Alang dan Hasbullah dan tidak ada larangan menikah antara pemohon dan Termohon menurut syar’i, hal itu dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Ince Alang, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 9 Maret 2011 dan Subaeda binti Pilung berdasarkan berita acara persidangan tambahan pada tanggal 15 Juni 2011, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1969 telah memenuhi rukun pernikahan secara Agama Islam yaitu adanya wali nikah, calon mempelai, dua orang saksi dan mahar/ mas kawin dan tidak adanya larangan yang menghalangi Pemohon dan Termohon untuk nikah menurut hukum syar’i, hal itu sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1969 harus dinyatakan sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka memproses perceraiannya dengan Termohon, dimana Pemohon memberikan alasannya bahwa rumah tangganya adalah tidak harmonis dikarenakan Pemohon tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami,
antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi pertengkaran mulut dan puncaknya pada tahun 1995, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, bertempat tinggal di gedung olah raga Benteng, yang hingga kini sudah kurang lebih selama 15 tahun. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari termohon dalam berita acara Pengadilan Agama Selayar tanggal 9 Mei 2011, bahwa Termohon mengakui semua alasan permohonan Pemohon kecuali yang berkaitan dengan alasan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan percekcokan mulut, kedua alasn tersebut dibantah, menurut Termohon, bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suaminya,. selalu memasakan makanan untuk Pemohon, tetapi Pemohon sendiri tidak mau makan, malah pergi begitu saja, dan kalau bertengkar bukan hanya mulut, tetapi
5
Pemohon selalu merusak barang – barang dalam rumah tangga walaupun hal itu dibantah oleh Pemohon dalam refliknya, adapun selebihnya diakui dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak mungkin kembali rukun dalam rumah tangga, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 15 tahun lebih, selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan telah pernah didamaikan oleh Mappagauk akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Selayar dan berita acara persidangan tambahan, majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali, apalagi terbukti akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 15 tahun lebih, selama itu pula sudah tidak ada kepedulian antara mereka berdua sudah pernah didamaikan oleh Mappagauk juga tidak berhasil maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan dalam Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nimor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, dan bila dipaksakan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar dari pada manfaat yang diharapkan, oleh karenannya majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa unsur - unsur ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan pertengkaran yang terus menerus sudah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf
f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selayar. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon maka Pemohon sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut’ah, nafkah,
6
maskan dan kiswah selama
masa iddah kepada Termohon sebagai istri yang
diceraikan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon sebagai istri Pemohon tidak terbukti nusyuz. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tambahan Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk memberi mut’ah kepada Termohon sebagai istri yang diceraikannya sebesar Rp. 5. 000.000 ( lima juta rupiah) dan nafkah selama iddah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa perkara aquo adalah tentang perceraian, maka untuk memenuhi amanat pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis
hakim
pengadilan
tingkat
banding
merasa
perlu
untuk
mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini dan menuangkan dalam amar putusan majelis hakim pengadilan tingkat banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang daerahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Dalam Rekonvensi.: Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Selayar tanggal 9 Februari 2011, Termohon disamping memberikan jawaban atas permohonan Pemohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada intinya apabila penggugat diceraikan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 15 tahun sehingga totalnya sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 15 tahun sehingga totalnya sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atas gugatan tersebut Tergugat menyanggupi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan nafkah anak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian dalam memori bandingnya Tergugat mencabut kesanggupan yang disampaikan secara sepontanitas pada saat menjawab gugatan Rekonvensi Penggugat dalam sidang tanggal; 9 Februari 2011 dan memberikan kesanggupan melalui memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 28 Maret 2011. sebesar Rp5.000.000 (lima ribu rupiah) semuanya.
7
Menimbang, bahwa pencabutan kesanggupan membayar nafkah lampau kepada Penggugat dari Rp 18.000.000 (delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) didasarkan kepada kemampuannya sebagai pedagang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sampai saat perkara ini diputus, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan memori banding Pembanding talah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2011, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat terbanding telah menerimanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian yaitu menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafakah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menolak untuk selebihnya. Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat banding, maka putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan majelis hakim tingkat banding. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara aquo adalah dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) tentang biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang terkait dengan perkara ini MENGADILI - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 16 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H. Dengan mengadili sendiri : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2..Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Benteng adalah sah menurut hukum 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selayar
8
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut : 4.1. Mut’ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) 4.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) 3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan segala biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) - Membebankan segala biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) .
Demikian diputuskan dalam sidang
musyawarah majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan tanggal 21 Rajab 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H., ketua majelis Dra.Hj..Rahmah Umar dan Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Mei 2011 dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
9
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Dra. Hj. Rahmah Umar
Drs.H.Muh.Rasul Lily, S.H., M.H.
ttd, Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H.
Panitera Pengganti
ttd, Hj. Nahirah, S.H.
Perincian Biaya : - Meterai
Rp
6.000
- Redaksi
Rp
5.000
- Proses Pemberkasan Perkara Rp 139.000 ---------------Jumlah
Rp 150.000
Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs.Agus Zainal Mutaqien, S.H.
