PUTUSAN Nomor : 63/Pdt.G/2009/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING agama Islam, pekerjaan --bertempat tinggal di KOTA Makassar, selanjutnya disebut termohon / pembanding. melawan TERBANDING, agama Islam, pekerjaan --- bertempat tinggal di KOTA selanjutnya disebut pemohon / terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut : Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini: TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 551/Pdt.G/2008/PA Mks tanggal 4 Pebruari 2009 M, bertepatan tanggal 8 Syafar 1430 H, yang amarnya berbunyi : -
Mengabulkan permohonan pemohon.
-
Mengizinkan pemohon, TERBANDING untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon, PEMBANDING di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
-
Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 306.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah ). Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar
pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor 551/Pdt.G/2008/PA Mks tanggal 27 Maret 2009. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2009. Bahwa pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada
2
tanggal 22 April 2009 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2009 dan bahwa terbanding dalam hal ini tidak mengajukan kontramemori banding. Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat Pemberitahuan Memberi Kesempatan Pihak-Pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa ( Inzage ) Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 7 April 2009 dan tanggal 8 April 2009. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini termasuk memori banding, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu menambah pertimbanganpertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan di tingkat pertama diperoleh fakta bahwa antara pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding dalam kehidupan rumah tangga, sudah tidak rukun lagi, setelah beberapa tahun menikah dan sempat dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, pemohon / terbanding dan termohon / pembanding sering bertengkar karena termohon / pembanding suka cemburu tidak mengurus pemohon / terbanding dan tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya seorang isteri, yang akhirnya berpisah tempat karena termohon / pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir 2007 sampai sekarang ( 1 tahun lebih ) tidak pernah kembali dan tidak saling menghiraukan lagi. Menimbang bahwa pemohon / terbanding telah berketetapan hati untuk menalak termohon / pembanding yang ditandai dengan tidak bersedianya lagi untuk rukun kembali dengan termohon / pembanding meskipun telah diusahakan melalui pihak keluarga, teman dekat, majelis hakim melalui proses mediasi namun tetap tidak berhasil, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai 3 kali mengajukan permohonan cerai ke atasannya, tidak berhasil memperoleh izin akhirnya membuat
3
pernyataan bersedia menanggung resiko ( sanksi hukum ) akibat perceraian tanpa izin pejabat. Menimbang, bahwa termohon / pembanding setelah proses sidang mediasi tanggal 19 Januari 2009 tidak pernah lagi menghadiri sidang-sidang lanjutan sampai perkara diputus meskipun telah dipanggil secara patut sehingga patut diduga termohon / pembanding juga tidak bersedia lagi untuk rukun dengan pemohon / terbanding . Menimbang, bahwa berdasar pada tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon / terbanding untuk menalak termohon / pembanding sesuai maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Menimbang, bahwa termohon / pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan permohonan yang pada pokoknya : 1. Bahwa majelis hakim tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian atas perkara ini meskipun dalam pertimbangan hukum yang dikatakan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menunjuk dasar hukum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ( seharusnya tahun 1989 ) namun tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam sidang, demikian halnya mediasi diadakan hanya sekali saja. 2. Bahwa Undang-Undang yang ditunjuk a quo ( No 7 tahun 1987 ) adalah tentang hak cipta yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ( perceraian ) sehingga majelis hakim
a
quo
dinilai tidak professional
( Un Profesional Couduct ) dan tidak cermat. 3. Bahwa majelis hakim tidak menerima jawaban dari termohon yang diajukan pada sidang pertama dengan alasan pemohon tidak hadir kedua dengan alasan pemohon belum mendapat izin cerai dari atasannya dan ketiga dengan alasan memberi kesempatan untuk proses mediasi padahal dalam jawaban a quo memuat bantahan terhadap dalil-dalil pemohon dan tuntutan rekonpensi, sehingga amar putusan tidak mengakomodir hak-hak termohon / pembanding. Menimbang, bahwa terhadap keberatan termohon / pembanding tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut.
4
Menimbang,
bahwa
keberatan
termohon
/
pembanding
terhadap
pertimbangan hakim bahwa tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil adalah tidak benar, tidakdapat diterima karena sesuai berita acara persidangan tanggal 14 Januari 2009 majelis hakim tingkat pertama menunda sidang untuk ketiga kalinya ( sidang ketiga ) sebelum proses pokok perkara untuk memberi kesempatan kepada para pihak pemohon dan termohon untuk diproses melalui mediasi dalam rangka usaha penyelesaian secara damai, namun tidak berhasil, dan selanjutnya termohon tidak pernah lagi hadir sampai perkara diputus meskipun termohon tetap dipanggil secara patut. Menimbang, bahwa keberatan termohon / pembanding mengenai penulisan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ( yang seharusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama hanya keliru hilap dalam mengetik, karena dalam alinia yang lain yang menunjuk UndangUndang yang sama tertulis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga menurut hukum kesalahan / kekeliruan dalam ketikan tidak menyebabkan batalnya suatu putusan, sehingga keberatan tersebut patut di kesampingkan. Menimbang, bahwa keberatan mengenai jawaban termohon / pembanding yang tidak sempat dimasukkan / belum diterima majelis hakim pada sidang pertama, kedua dan ketiga, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama hakim pertama tidak salah dalam menerapkan hukum acara karena pada perinsipnya kepentingan jawaban adalah untuk menjawab dalil-dalil gugatan dari penggugat / pemohon atau pada saat gugatan dibacakan untuk proses pemeriksaan pokok perkara sedang dalam perkara ini pada persidangan pertama tanggal 9 Pebruari 2008, sidang ditunda karena pemohon tidak hadir ( gugatan belum dibacakan ) sidang kedua tanggal 16 Juli 2008 sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengurus izin cerai kepada atasannya ( gugatan belum dibacakan ), dan pada sidang ketiga tanggal 14 Januari 2009 sidang ditunda lagi untuk proses mediasi ( gugatan belum dibacakan ) oleh karena itu sampai tiga kali sidang belum diterima jawaban termohon / pembanding karena memang belum saatnya dibacakan surat gugatan / permohonan pemohon / terbanding dan nanti pada sidang ke empat tanggal 28 Januari 2009 yang oleh majelis hakim gugatan sudah akan dibacakan untuk proses pemeriksaan pokok perkara, tetapi termohon tidak hadir, meskipun sudah disampaikan dalam sidang ketiga tanggal 14 Januari 2009 agar termohon / pembanding hadir tanpa dipanggil
5
lagi, begitu pula pada sidang selanjutnya termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban sampai perkara diproses hingga diputuskan setelah pemohon / terbanding membuktikan dalil-dalil gugatan / permohonannya, sehingga dengan
demikian
keberatan
termohon
/
pembanding
mengenai
tidak
dimasukkannya jawaban dan rekonpensi termohon / pembanding termasuk keberatan atas dugaan hakim tidak bersungguh-sungguh mendamaikan tidak dapat dibenarkan. Menimbang, bahwa mengenai pernyataan pemohon / terbanding tentang kesediaannya untuk menyerahkan sebahagian ( 50 % ) gajinya kepada anak dan isterinya ( termohon / pembanding )
serta hak asuh ketiga orang anak yang
disekutunya diberikan kepada termohon / pembanding semua ini supaya dimasukkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena surat pernyataan tersebut dibuat tanggal 6 Maret 2009 sesudah perkara diputuskan tanggal 4 Pebruari 2009 ( diluar sidang ). Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan karena majelis hakim tingkat pertama telah tidak memerintahkan Panitera a quo maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan amar mengenai hal ini sebagaimana yang tersebut dalam amar Pengadilan Tinggi Agama berikut. Menimbang, bahwa berdasar pada tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi Agama putusan hakim pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berikut. Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon / pembanding. Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.
6
MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 551/Pdt.G/2008/PA Mks tanggal 4 Pebruari 2009 M, bertepatan tanggal 8 Syafar 1430 H, dengan perbaikan amar sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut : - Mengabulkan permohonan pemohon. - Mengizinkan pemohon TERBANDING untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon PEMBANDING di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar. - Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 306.000,00,- ( tiga ratus enam ribu rupiah ) -
Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Makassar
untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) ditempat terjadinya perceraian atau di tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan. -
Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 M, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H M Thahir Hasan, ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Zainab, S.H. dan Drs. M Alwi Mallo,M.H. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Mei 2009 dibantu oleh Staramin, S Ag. panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota, ttd Dra. Hj. Zainab, S.H.
Ketua Majelis, ttd Drs. H M Thahir Hasan
ttd Drs. M Alwi Mallo,M.H.
Panitera Pengganti,
7
ttd Staramin, S Ag. Perincian biaya : - Meterai
Rp
6.000,00
- Redaksi
Rp
5.000,00
- Pemberkasan
Rp 89.000,00
Jumlah
Rp 100.000,00
Untuk Salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Supardjiyanto, S.H.
