PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2009/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan --- bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Wajo, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya --- Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 18 September 2008 Nomor 69/SK/PA.Skg/IX/2008, selanjutnya disebut tergugat/pembanding. melawan TERBANDING , umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan --- bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat /terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 334/Pdt.G/2008/PA. Skg. tanggal 16 Pebruari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H, yang amarnya berbunyi: Dalam Konvensi -
Mengabulkan gugatan penggugat;
-
Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING .
Dalam Rekonvensi -
Tidak menerima gugatan penggugat.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).
2
Bahwa,
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
Sengkang
tersebut,
tergugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta banding nomor 334/Pdt.G/2008/PA Skg., tanggal 27 Pebruari 2009. Bahwa, permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya tanggal 11 Maret 2009. Bahwa tergugat/pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 13 April 2009 yang telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 30 April 2009, dan bahwa penggugat/terbanding telah mengajukan kontramemori banding bertanggal 4 Mei 2009 yang telah disampaikan kepada tergugat/pembanding pada tanggal 30 Mei 2009. Bahwa baik kepada tergugat/pembanding maupun kepada penggugat/terbanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah memberikan kesempatan untuk Memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding Nomor 334/Pdt.G/2008/PA Skg. masing-masing tanggal 8 April 2009. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konvensi Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan saksama keseluruhan isi berkas perkara, baik berita acara pemeriksaan sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sengkang, memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat/terbanding untuk diceraikan dengan tergugat/pembanding dan kesaksian para saksi telah menunjukkan bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara keduanya telah mencapai puncak keretakan dan perpecahan rumah tangga yang tidak mungkin lagi diperbaiki dan oleh karenanya gugatan penggugat/terbanding untuk diceraikan dengan tergugat/pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.
3
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) PP No 9 tahun 1975 dan penjelasannya Jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai berdasarkan alasan tersebut dapat diterima apabila : a. Telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran; b. Telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan harus dipertimbangkan oleh hakim apakah hal tersebut benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri; c. Antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; d. Pengadilan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada umumnya baru dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap, serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan; 2. Bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain, walaupun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidak senangan; 3. Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang dapat menahan emosi atau merasa malu dilihat orang lain bila bertengkar, atau tidak pandai bersilat lidah, atau kondisi lingkungan keluarga yang tertutup dari halayak ramai, dan lain sebagainya, sehingga seandainya pun ada perselisihan dan pertengkaran yang hebat diantara mereka, orang lain mungkin tidak mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar terjadinya pertengkaran antara mereka. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan penggugat/terbanding maupun tergugat/pembanding tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran secara fisik diantara para pihak, maka dengan diperolehnya fakta bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah hidup berpisah sejak bulan Pebruari 2008 atau antara kedua belah pihak telah tidak hidup dalam satu rumah tangga selama 6 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya telah
terjadi
perselisihan
tergugat/pembanding;
dan
pertengkaran
antara
penggugat/terbanding
dan
4
Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, maka dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah diterangkan oleh para saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding yang telah menyatakan beberapa kali telah melihat tergugat/pembanding meminumminuman keras, bahkan saksi yang diajukan oleh tergugat/pembanding juga menyatakan bahwa minum-minuman keras merupakan kebiasaan yang dilakukan tergugat/pembanding sejak sebelum menikah dengan penggugat/terbanding, hal mana menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf ( a ) PP No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) hal tersebut adalah merupakan satu alasan dapat diajukan suatu perceraian; Menimbang, bahwa antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding telah terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis. Hal mana telah dibuktikan dengan adanya tekad dari masing-masing pihak untuk bercerai, yaitu bahwa penggugat/terbanding dalam konvensinya telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai dengan suaminya, sedang tergugat/pembanding pun dalam rekonvensinya menunjukkan hal yang sama, dan oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang ruh ( jiwa )nya telah mati, karena tujuan perkawinan sebagai dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai; Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah pula mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak dan masing-masing keluarga menyatakan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2008, hakim tingkat pertama telah juga melakukan mediasi diantara kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil; Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1997 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran, atau satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Sebab bila perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;
5
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang di wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran MARI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, yang menghendaki agar amar yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai talak/cerai gugat di Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambah amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa demikian pula dalam rekonvensi setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sehubungan tergugat rekonvensi/terbanding bersikeras mau bercerai
dengan
penggugat
rekonvensi/pembanding
meskipun
penggugat
rekonvensi/pembanding tidak mau bercerai karena masih sangat mencintai tergugat rekonvensi/terbanding. Akan tetapi oleh karena tergugat rekonvensi/terbanding tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian maka penggugat rekonvensi/pembanding menuntut agar tergugat rekonvensi/terbanding dibebani untuk membayar uang khuluk sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ), sedang atas gugatan rekonvensi a quo maka tergugat rekonvensi/terbanding menyatakan di dalam repliknya bahwa, hanya bersedia membayar khuluk sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) melalui Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 365/03/IX/2007 tanggal 1 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf ( i ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya, sedang menurut hukum khuluk dapat dipertimbangkan apabila selama masa perkawinan diantara suami isteri telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku;
6
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat ( 2 ), ( 4 ) dan ( 5 ) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah ( pakaian / sandang ) dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya; Menimbang,
bahwa
tergugat/pembanding
telah
mengakui
bahwa
selama
perkawinan telah hidup rukun bahkan selama 10 bulan dengan penggugat/terbanding. Artinya bahwa penggugat/terbanding dapat dinyatakan telah tamkin sempurna sebagai isteri tergugat/pembanding, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding, menyatakan bahwa selama perkawinan tergugat/pembanding hanya pernah sekali saja memberikan nafkah/jaminan hidup yaitu Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) pada waktu baru-baru menikah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa tergugat/pembanding dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak sepatutnya tergugat/pembanding dapat menuntut khuluk atas gugatan yang diajukan oleh penggugat/terbanding, oleh karena itu gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/pembanding agar tergugat rekonvensi/terbanding dibebani membayar khuluk sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) a quo harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang isinya tidak menerima gugatan penggugat tidak dapat dipertahankan dan karenaya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan putusan sendiri yang amarnya akan disebutkan seperti berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan syar’i/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
Dalam Konvensi
7
-
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 334/Pdt.G/2008/PA Skg. tanggal 16 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1430 H.
-
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan
Agama
Kecamatan
tempat
tinggal
penggugat/tebanding
dan
tergugat/pembanding serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi -
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 334/Pdt.G/2008/PA Skg. tanggal 16 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1430 H. yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri;
-
Menolak gugatan rekonvensi tergugat/pembanding.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 86.000,00 ( delapan puluh enam ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 M., bertepatan tanggal 9 Jumadilakhir 1430 H., oleh kami Drs. H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H., selaku ketua majelis, dan dihadiri oleh Dra. Hj.Aisyah Ismail, S.H., M.H., dan Drs, A. Choiri, S.H.M.H., masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 1 Mei 2009, didampingi oleh Drs. Ahmad Anas sebagai panitera pengganti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota, ttd. Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H.M.H.
Ketua Majelis, ttd. Drs. H.Muh. Rasul Lily,S.H. M.H.
ttd. Drs. A. Choiri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Drs. Ahmad Anas. Perincian biaya :
8
1. Meterai
Rp 6.000,00
2. Redaksi
Rp 5.000,00
3. Pemberkasan
Rp 75. 000,00
Jumlah
Rp 86.000,00 Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H.
