PTA. Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2014/PTA. Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Galla Subo bin Subo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan berwiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lempokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat I / pembanding I. 2. Syamsuddin Subo bin Subo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat II / pembanding II. 3. Sitimang binti Subo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut

penggugat III / pembanding III;

dalam hal ini diwakili oleh penggugat I / pembanding I yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili penggugat II / pembanding II dan penggugat III / pembandingg III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil / Khusus Nomor 19/P/SKH/2013/PA Plp., tanggal 13 Maret 2013. melawan 1. Runo binti Tambo, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut tergugat I / terbanding I; 2. Hamida binti Dariso, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pantai Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat II / terbanding II;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

3. Umi binti Paerang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Durenan, Kecamatan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut tergugat III / terbanding III; 4. Hesti binti Ladai, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di Dusun Jawaro, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat IV/ terbanding IV; 5. Marguna binti Lampe, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kompleks Pepabri, Blok B 5 No. 7 Sudiang Makassar, selanjutnya disebut tergugat V / terbanding V; 6. Rahman bin Tandilik, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Statistik Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Dusun Lempokasi,

Kelurahan

Suli,

Kecamatan

Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut

Suli,

tergugat VI /

terbanding VI; 7. Burhanuddin bin Cecce, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Karyawan INCO, bertempat tinggal di Desa LeduLedu,

Wasuponda

selanjutnya disebut

Kabupaten

Luwu

Timur,

tergugat VII / terbanding VII,

dalam hal ini tergugat I, II, IV dan VII diwakili kuasa hukumnya , Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat / Konsultan hukum, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

Nomor

16/P/SKH/2013/PA

Plp.,

tanggal 11 Maret 2013. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 11 Nopember 2013 M.,

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam eksepsi -

Menyatakan eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. 2. Menetapkan ahli waris almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali adalah: 2.1 Galla Subo Bin Subo; 2.2 Syamsuddin Subo bin Subo; 2.3

Sitimang binti Subo;

3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan agama Palopo atas obyek sengketa diangkat, dan memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menghukum

penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

yang

diperhitungkan sejumlah Rp 5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 5. Menolak untuk selain dan selebihnya. Bahwa, terhadap putusan tersebut, para penggugat/para pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

melalui

permohonan banding Nomor

Pengadilan

Agama

Palopo

sesuai

akta

44/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 21 Nopember

2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II, IV dan VII/terbanding I, II, IV dan VII, pada tanggal 28 Nopember 2013, dan kepada Tergugat III/terbanding III pada tanggal 12 Desember 2013, sedangkan relaas pemberitahuan pernyataan banding dari tergugat V/terbanding V dan tergugat VI/terbanding VI tidak ada. Bahwa,

para

penggugat/para

pembanding

telah

melengkapi

permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 26 Nopember 2013, dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum tergugat I, II,IV, dan VII /terbanding I, II, IV dan VII pada tanggal 2 Desember 2013 dan kepada tergugat III / terbanding III pada tanggal 12 Desember 2013, dan tergugat V / terbanding V pada tanggal 9 Desember 2013,terbanding VI pada tanggal 2 Desember 2013, dan atas memori banding tersebut para tergugat / para

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

tebanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo tetanggal 17 Desember 2013 tanpa nomor. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada para penggugat/para pembanding/Kuasanya telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 10 Desember 2013, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV dan VII / terbanding I, II, IV, dan VII pada tanggal 10 Desember 2013, kepada tergugat III pada 17 Desember 2013, dan kepada tergugat V / terbanding V pada tanggal 16 Desember 2013, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 44/Pdt.G/2013/PA Plp, tanggal 17 Desember 2013 bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, dan VII / terbanding I, II, IV dan VII, dan tergugat III / terbanding III, tergugat V / terbanding V, serta tergugat VI / terbanding VI tidak datang memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Barita Acara Sidang, memori banding yang diajukan oleh para penggugat/para pembanding dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding

menyatakan

tidak

sependapat

sehingga

akan

memberikan

pertimbangan sendiri sebagai berikut; Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa dalam eksepsi/jawaban Kuasa Hukum para Tergugat/para terbanding dinyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini adalah Nebis in Idem oleh karena perkara a quo telah di perkarakan di Pengadilan

Negeri

Palopo

dengan

Nomor

05/Pdt.G/2000/PN.PLP

jo

Pengadilan tingkat banding No. 84 /PDT/2001/PT.MKS, jo.Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1870K/PDT/2002, kemudian Putusan

Peninjauan

Kembali(PK)

dari

Mahkamah

Agung

RI

No.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

433/PK/PDT/2009, putusan mana dari pengadilan tingkat banding sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) ternyata pihak para tergugat/para terbanding dalam perkara sekarang ini, yang dimenangkan. Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, hal mana Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak ada Nebis In Idem karena dalam perkara ini berbeda subyek hukum dan substansinya dengan perkara sebelumnya, dimana dikatakan perkara sebelumnya adalah sengketa hak milik dan unsur perbuatan melawan hukum, dan sekarang adalah gugatan kewarisan. Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, oleh para penggugat/para pembanding dalam repliknya tidak ditanggapi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara implicit para penggugat telah mengakui dalil-dalil eksepsi para tergugat tersebut, oleh karena ini dalil para tergugat/para terbanding tersebut telah terbukti. Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo, pada hakekatnya subyek dan substansi hukum dalam perkara sebelumnya dengan perkara ini (sekarang) adalah sama, meskipun ada perbedaan subyek dari segi wujudnya, namun pada hakekatnya baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat tetap sama, dan tidak menyebabkan gugatan cacat yuridis karena para pihak tersebut dalam perkara ini adalah anak / cucu dari para pihak dalam perkara yang terdahulu karena para pihak a quo telah meninggal dunia maka dilanjutkan oleh anaknya/ahli warisnya yang mendapat hak yang sama untuk mempertahankan kepentingannya. Menimbang, bahwa demikian pula meskipun obyek sengketa dalam perkara ini dari segi luas dan batas-batas sedikit ada berbeda namun tidak menyebabkan perkara a quo kabur (obscuur libel) karena hanya perbedaan cara/tehnik menghitung luas dan tehnik menunjukkan batas. Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

dalam

pertimbangannya menyatakan bahwa substansinya berbeda, karena perkara sebelumnya bukan kewarisan, namun jika Majelis Hakim Tingkat pertama jeli menilai perkara tersebut jelas adalah perkara kewarisan karena dalam

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

petitum gugatan perkara sebelumnya (Nomor 05/Pdt.G/2000/PN Plp, tertanggal 27 Januari 2000), point (3 dan 4) adalah jelas menunjukan kewarisan. Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut yang merupakan inti gugatan penggugat yang dianggap harta pewaris yang telah diperkarakan dan telah diputus oleh 3 (tiga) tingkatan badan peradilan dan telah menggunakan upaya hukum luar biasa (PK) ke Mahkamah Agung RI, serta putusan tersebut telah dilaksanakan, (dieksekusi), yakni telah dibagi bahkan sudah ada yang terjual (berada di tangan pihak ke tiga), sehingga permasalahan

baru

yang

muncul

apakah

perkara

ini

masih

layak

diperkarakan sebab telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa para penggugat/para pembanding mengakui keberadaan atas obyek sengketa tersebut yang luasnya sekitar 0,50 ha barupa tanah perumahan/kebun, benar telah diperkarakan dan telah putus, sebagaimana putusan yang telah disebutkan diatas, atas obyek sengketa yang itu juga dipersengketakan dalam perkara ini, yang berbeda hanya subyeknya karena pada perkara yang lalu langsung ahli waris utama sebagai subyek namun dalam perkara ini baik penggugat maupun tergugat sebagian adalah keturunan (anak/cucu) karena masing-masing orang tuanya telah meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya, demikian pula dalam status para pihak, yakni pihak penggugat/pembanding dalam perkara terdahulu sekarang menjadi pihak tergugat/terbanding, sedangkan

pihak

tergugat/terbanding pada perkara yang lalu, sekarang menjadi pihak penggugat/pembanding. Menimbang, bahwa sengketa kewarisan sebelum tahun 2006 (masih ada hak opsi) maksudnya para ahli waris masih dapat menggunakan hak opsi ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama

akan mengajukan

sengketanya (kewarisan) sehingga para ahli waris bisa saja menentukan pilihannya apakah ke Pengadilan Negeri ataukah ke Pengadilan Agama, oleh karena sengketa ini telah diselesaikan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

putusan tersebut harus dihormati dan ditaati oleh warga Negara

Republik Indonesia, apapun hasil keputusannya, meskipun dipandang berbeda dan tidak sesuai dengan system hukum kewarisan Islam, hal

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

tersebut sesuai dengan azas “ Res Yudicata Proveritate Prabitur” artinya “Putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat dan apa yang diputus oleh hakim dianggap benar”. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo, Pengadilan Tinggi Sulsel dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahkan telah melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana telah disebutkan diatas, hal mana dimenangkan oleh pihak tergugat / Terbanding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa

dalam perkara ini tidak dapat

diperkarakan lagi karena dipandang “Nebis In Idem” yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positip , sehingga dikategorikan “ LITIS FINIRI OPPORTET” artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, selain obyek gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama, dan, subyeknya / pihak materilnya (Tergugat /Terbanding) dapat dikategorikan sama karena dari sebagian yang menjadi pihak dalam perkara, sekarang adalah keturunan (anak/Cucu)dari pihak materil atas perkara terdahulu, hal tersebut sejalan dengan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: Bahwa meski kedudukan subyeknya suatu perkara berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap. Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa sengketa waris dalam perkara ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali pada Pengadilan Agama karena perkara ini sudah pernah diperkarakan dan bahkan telah dieksekusi, sehingga dapat dinyatakan perkara ini “Nebis In idem “ hal mana telah sesuai yang diatur dalam Pasal 1917 BW, serta Yurisprudensi M.A.R.I RI tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasarkan dengan beberapa pertimbangkan diatas, maka eksepsi para tergugat/para terbanding dapat dikabulkan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vanklijk Verklaard). Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat/para terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dikabulkan maka hal

yang

berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbang lagi dalam putusan ini . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut

diatas,

berpendapat

maka

bahwa

Majelis Putusan

Hakim

Pengadilan

Pengadilan

Tingkat

Agama

Palopo

Banding Nomor

44/Pdt.G/2013/PA Plp, tanggal 11 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H harus dibatalkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding atas perkara ini, telah mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para penggugat/para pembanding tidak dapat diterima dengan alasan Nebis In Idem , sehingga

amar selengkapnya

sebagai mana

tersebut dalam dictum amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para penggugat/para pembanding secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah, baik biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun biaya pada pengadilan Tingkat Banding. Mengingat ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI -

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat/para pembanding dapat diterima;

-

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Palopo

Nomor

44/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 11 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H. yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri : - Menyatakan gugatan para penggugat/para pembanding tidak dapat diterima (Niet On Vanklijk Verklaard). - Menghukum para penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 5.296.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 H., yang dibacakan dalam

sidang

terbuka

untuk

umum

pada

hari

itu

juga

oleh

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Perincian Biaya : 1. Redaksi

:

Rp.

5.000.00

2. Meterai

:

Rp.

6.000.00

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

:

Rp.

139.000.00

:

Rp.

150.000.00

Jumlah

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1 /Pdt.G/2014/PTA.Mks