1
PUTUSAN Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARK AN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Bahtiar , S.H., M.H., dan H.Jamaluddin Tiro, S.H., M.H. Advokat/Konsultan hukum beralamat di Jalan Andalas No.20 LT.III Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Mei 2011 Nomor W 20 – AI/SKU.174/HK.05/V/2011/PA Mks, sebagai Termohon/Pembanding. melawan Terbanding, lahir di Makassar 24 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal
di
Kota Makassar,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Najamuddin, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H. Associates, beralamat di Jalan Mesjid Raya No. 80 AB Graha Surandar Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 April 2010 Nomor W 20-AI/ SKU.141
/HK.05/
IV/
2010/PAMks.
Sebagai
Pemohon/Terbanding.
DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi : - Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2
- Mengizinkan Pemohon
untuk mengikrarkan talak satu ra’ji terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan untuk dicatat pada tempat yang telah di sediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak. - Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebanyak Rp 871.000 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut Termohon/Pembanding
merasa
tidak
puas,
selanjutnya
mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan
Agama Makassar sesuai Akta permohonan banding Nomor
487/Pdt.G/2010/PA Mks. Tanggal 21 April 2011. Bahwa permohonan banding aquo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Mei 2011. Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 5 Mei 2011 yang telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2011 dan terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding telah mengajukan pula kontramemori banding dan telah disampaikan pula kepada Pembanding pada tanggal 6 Juni 2011. Bahwa baik kepada Termohon/Pembanding maupun Pemohon/ Terbanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat Pemberitahuan, Memberi Kesempatan Pihak-Pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa berkas perkara (inzage)
masing-masing pada
tanggal 4 dan 16 Mei 2011.
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.
3
Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya bertanggal 5 Mei 2011 yang berisi keberatan – keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi : 1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengungkapkan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah sering main judi dan sering meninggalkan tanggung jawab terhadap suami bahkan meninggalkan anak-anaknya dan Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian suami, dalil pemohon yang dipertimbangkan tersebut tidak benar, justru pemohonlah yang sering melakukan hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya. 2.
Bahwa
pertimbangan
majelis
hakim
tingkat
pertama
yang
mempertimbangkan keterangan saksi Andi Awang bin Drs. Al-Amin telah menilai bersesuaian fakta hukum yang terungkap sehingga mengabulkan permohonan Pemohon, pertimbangan majelis hakim tersebut keliru dan tidak benar, karena percekcokan dan perselisihan paham yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya bukan diakibatkan dari Termohon, justru pemohonlah yang sering menyiksa fisik dan batin Termohon. 3. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon meskipun UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Termohon tetap tidak sepaham dengan pertimbangan majelis dan apalagi setelah membaca dan meneliti dalil-dalil permohonan
Pemohon dari
angka 3 s/d 9 tidak benar dan tidak beralasan hukum, Pemohon dan Termohon hanya bercekcok/bertengkar biasa-biasa saja dan tidak mengharapkan perceraian. Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding
telah
mengajukan
pula
kontramemori
banding
bertanggal 30 Mei 2011 yang berisi bantahan – bantahan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi : Bahwa sebelum Pemohon/Terbanding menanggapi lebih jauh memori banding Pembanding, maka terlebih dahulu Terbanding menegaskan bahwa ia menerima baik seluruh pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan
4
Agama Makassar yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi. Bahwa mengenai tanggapan pertama Pemohon/Terbanding dengan mencermati dalil-dalil bantahan Pembanding pada halaman 2 memori bandingnya maka sangat jelas bahwa Pembanding tidak memahami subtansi putusan dalam perkara ini khususnya pertimbangan hukum majelis hakim yang secara terang – benderang dinyatakan pada halaman 11 alinia ke 4 yang menyatakan …… bahwa dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon majelis hakim tidak akan menilai siapa penyebab dan apa sebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo
adalah bahwa
apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah sebaliknya. Dalam perkara aquo dalil-dalil Pemohon seperti menuduh Termohon sering bermain judi, sering meninggalkan tanggung jawab terhadap suami, bahkan meninggalkan anak-anaknya dan Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian Pemohon sebagai suami, tidak di nilai atau tidak dipertimbangkan tetapi yang dinilai dan dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri. Bahwa tanggapan kedua dan ketiga Pemohon/Terbanding yaitu dengan melihat uraian – uraian dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada poin dua, tidak jauh berbeda dengan uraian pada keberatan pertama yang mendasarkan dalil-dalil bantahannya pada penilaian tentang siapa penyebab dan apa sebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa selain Pembanding yang keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, dengan mendalilkan bahwa pertimbangan majelis hakim sangat keliru dan tidak benar dengan alasan seandainya Termohon tidak rukun dan tidak harmonis maka ketiga buah hati (anak-anak ) Termohon dan Pemohon tidak lahir. Ini adalah dalil bantahan
yang
menggelikan dan memalukan. Karena bukankah Pemohon telah mengemukakan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perjalanan perkawinannya
5
pernah hidup rukun harmonis bahagia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun dalam perjalanan bahtera rumah tangganya sering terjadi cekcok dan puncaknya pada bulan Maret 2009, Pemohon tidak dapat menahan emosinya dan menendang Termohon, akhirnya Pemohon dilaporkan oleh Termohon sehingga mendapat hukuman disiplin, disel dalam tahanan selama 7 (tujuh) hari, dikenakan penundaan gaji berkala 2 (dua) priode dan penudaan kenaikan pangkat 2 (dua)priode pula. Bahwa demikian pula dengan dalil bantahan Pembanding pada halaman keempat poin ketiga yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon hanya bercekcok biasa-biasa saja dalam artian sebagai pertengkaran yang tidak pernah melahirkan permasalahan untuk menuju perceraian. Dalil – dalil bantahan Pembanding ini adalah karangan belaka yang tidak didasarkan atas fakta hukum dan bahkan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dari uraian tersebut diatas dalil-dalil bantahan Pembanding nyata-nyata tidak relevan/tidak bersesuaian dengan apa yang dipersoalkan dalam pertimbangan hukum judex factie tersebut oleh karenanya beralasan hukum untuk di kesampingkan. Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama keseluruhan isi berkas perkara, baik berita acara persidangan salinan putusan Pengadilan agama Makassar, memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut . Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1, 2 dan 3 dalam pokok-pokok memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena majelis hakim tingkat pertama, tidak salah mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo karena berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 Pebruari 2011 kedua saksi Pemohon masing-masing bernama Andi Awang binti Drs.AlAmin dan saksi Andi Sitti Nurbaya binti Drs.Al-Amin sekaligus sebagai saksi keluarga yang telah disumpah secara agama Islam memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan yang telah diberikan saksi sudah saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya misalnya kedua saksi menyatakan bahwa
6
penyebab Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Termohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan/gaji dan anak, yang disaksikan oleh saksi – saksi sendiri karena saksi juga tinggal dirumah Pemohon dan Termohon dan kalau sudah bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah,
pulang kerumah
orang tuanya di Bima dan anak-anaknya ditinggalkan pergi dan tinggal saksi yang merawatnya sampai Pemohon mengirim/membawa anak-anaknya kepada neneknya di Makassar dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih. Menimbang bahwa dengan melihat alasan-alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dan kesaksian para saksi yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama kurang lebih 2 (dua) tahun dan oleh
keluarga
kedua
belah
pihak
telah
berusaha
untuk
memperbaiki/mendamaikan dan demikian halnya majelis hakim tingkat pertama setiap persidangan selalu mengusahakan perdamaian dan juga telah dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Dra. Hj.Hasnah Munggu) yang dinyatakan tidak berhasil sehingga Pengadilan Tinggi Agama makassar berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, melainkan mempertimbangkan secara saksama kenyataan yang terungkap dalam persidangan tentang kehidupan Pemohon/Terbanding Bripka Andi Sulthan telah mendapatkan surat izin cerai dari Kepala Kepolisian rumah tangga pihak – pihak berperkara yang sudah sangat sulit dipertahankan. Menimbang, bahwa surat Permohonan cerai talak Resort Kota Besar Makassar bertanda tangan Drs.Muhammad Nur Samsul Nomor : Sic/01/!/2011 tanggal 31 Januari 2011 berdasar rujukan – Juklat Kapolri
No. Pol.
Jakarta/07/II/1988 tanggal 18 Maret 1988 wewenang pemberian izin kawin,
7
cerai dan rujuk anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar. Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif, kehendak perceraian berasal dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding wajib menjalani masa iddah, maka kepada Pemohon/Terbanding haruslah dibebani pembayaran biaya iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf Hukum
Islam
yang
besarnya
b. jo. Pasal 152 Kompilasi
disesuaikan
dengan
kebutuhan
Termohon/Pembanding dan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai Polisi yakni Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa disamping biaya atau nafkah iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon/Terbanding wajib memberikan mut’ah yang layak kepada Termohon/Pembanding sebagai penghibur yang berdasarkan pertimbangan kelayakan besarnya adalah Rp.5.000.000. (lima juta rupiah). Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak biaya hadhanah/pemelihara terhadap ketiga orang anak yang dilahirkan, yang oleh majelis hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan, sehingga oleh majelis hakim tingkat banding merasa perlu memberikan pertimbangan karena dengan mengacu kepada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban
memelihara
dan
berdasarkan kepentingan anak dan
mendidik
anak-anaknya
semata-mata
bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan anak dan pendidikannya, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat membebankan kepada Pemohon/Terbanding membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 Tahun) atau sampai menikah / sudah dapat berdiri sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.
8
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.. MENGADILI -
Menyatakan
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pembanding dapat di terima. - Menguatkan putusan Pengadilan
Agama Makassar Nomor 487/Pdt.G/
2010//PA Mks. Tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 3.2 Mut’ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). 3.3. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, sampai masing-masing anak dewasa ( 21 tahun ) 4.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Makassar
untuk
menyampaikan salinan putusan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
pernikahan
Pemohon dan Termohon dahulu dilaksanakan untuk dicatat pada tempat yang telah disediakan untuk itu. 5. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 M. bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1432 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh. Rasul Lily, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Rahmah Umar dan Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Juni 2011 dengan dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H., sebagai panitera pengganti Pengadilan
9
Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Dra. Hj.Rahmah Umar.
Drs.H.Muh.Rasul Lily, S.H., M.H.
ttd, Drs.H.Mohammad Chanif, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd, Hj.Nahirah, S.H. Perincian Biaya : - Meterai
Rp
6.000
- Redaksi
Rp
5.000
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 139.000 --------------Jumlah
Rp 150.000
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs Nurdin, D.
