PUTUSAN NOMOR 0000/Pdt.G/2016/PTA. BTN بسم الرحمن الرحيم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat/Pembanding, beralamat di KOTA JAKARTA UTARA, dalam hal
ini
memberi
kuasa
kepada:
Hazirun
Tumanggor, S.H, M.H, H. Kunarto, S.H, M.H dan Andi Mulkana, S.H, para Advokat dari Kantor Advokat
dan
Konsultan
TUMANGGOR,
S.H,
Hukum
M.H
&
“HAZIRUN
REKAN”
yang
berkantor di Jalan Kalimalang Kav Billy & Moon Blok E No. 5C, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2015 dengan register Nomor 129/2015
tanggal
08
Juni
2015,
semula
Penggugat sekarang Pembanding; melawan Tergugat/Terbanding, beralamat di TENGERANG, Dalam Hal ini memberi kuasa kepada: Imam Ardi Cahyono, S.H, M.H dan Andi Irhami, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum
pada
“LFC
&
PARTNERS”
YANG
BERALAMAT DI Office 8, lantai 16, suite16C SCBD lot: 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52–53, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015 dengan register
Hal 1 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
Nomor 2012/2015 tanggal 05 Oktober 2015, semula Tergugat sekarang Terbanding; -
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
-
Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tng yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan 9 Sya’ban 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut: A.
Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
B.
Dalam Pokok Perkara I. Dalam Konvensi Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); II. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Penitera
Pengadilan hukumnya
Agama telah
Tangerang,
mengajukan
bahwa
Penggugat
permohonan
banding
melalui atas
kuasa putusan
dimaksud pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015. Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015;
Hal 2 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 29 Juli 2015. Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selas tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang dimaksud dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa majlis hakim melanggar hukum acara Pasal 136 HIR karena telah memutus terlebih dahulu eksepsi yang bukan mengenai eksepsi kompetensi dan tidak memutus bersama-sama dengan pokok perkara; 2. Bahwa
surat
gugatan
Penggugat
tidaklah
kurang
pihak
sebagaimana dalam pertimbangan hukum majlis hakim dalam putusan pada halaman 40 alinea ke 3; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 28 September 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya membantah keberatan dari Pembanding tersebut dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang yang dmohonkan banding ini. Kontra memori banding tersebut telah diberitahunkan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015; Membaca dua surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang, masing masing tertanggal 03 Februari 2016 yang sama-sama menerangkan, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), namun ternyata kedua belah pihak berperkara sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage).
Hal 3 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 08 Juni 2015 atas putusan Pengadilan Agama Tangerang yang dibacakan atau diumumkan pada tanggal 27 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Lagi pula oleh karena permohonan banding ini diajukan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan untuk itu, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Drs. Haryadi Hasan, M.H, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan kuasanya datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap, hanya kuasanya yang menghadap dalam forum mediasi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Hal 4 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan
dan
diputus
oleh
Pengadilan
Agama
Tangerang. Dan setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari secara seksama putusan yang dimintakan banding ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut: 1.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 29 April 2015, ditemukan keterangan sebagai fakta persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi pihak Penggugat saja yang hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak bersedia hadir dalam forum
mediasi
tersebut,
sehingga
mediasi
tidak
layak
lagi
dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016; 2.
Bahwa setelah sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah pula bertanya kepada Penggugat tentang kemungkinan akan adanya perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya, dan atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan tidak akan menambah atau merubah apapun dalam gugatannya, sehingga sidang dilanjutkan dengan tahap jawaban Tergugat. Ternyata Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat formal karena gugatan tersebut Kabur (obscuur libel), baik pewarisnya, siapa-siapa ahli warisnya dan objek
Hal 5 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
sengketanya, gugatan kurang pihak plurium litis consortium dan gugatan error in persona; 3.
Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendahulukan putusan tentang eksepsi plurium litis consortium atas
alasan gugatan kurang pihak
tanpa
harus
memeriksa terlebih dahulu pokok perkara dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara, sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sesuai dengan praktek yang berlaku di preadilan Indonesia. Hal tersebut selaras dengan putusanputusan Mahkamah Agung RI, antara lain putusan tanggal 27 Mei 1998 Nomor 184 K/AG/1996; 4.
Bahwa apabila Majelis Hakim harus mengadakan pemeriksaan terhadap pokok perkara terlebih dahulu, sementara Majelis telah mengetahui secara nyata adanya cacat formal pada surat gugatan, maka tindakan Majelis Hakim tersebut justru akan sia-sia dan tidak bijaksana karena langkah awal yang harus diperiksa oleh hakim dalam menyelesaikan perkara adalah meneliti surat gugat itu sendiri, apakah memenuhi syarat formal atau tidak;
5.
Bahwa semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan waris, karena dengan dilibatkannya semua ahli waris, maka semua ahli waris tersebut akan terikat dengan putusan pengadilan, apabila tidak dilibatkan, maka putusan pengadilan tidak dapat menjangkau dan tidak mengikat terhadap orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara;
6.
Bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga menemukan kelemahankelemahan lain yang berkaitan dengan syarat formil gugatan ini, seperti identitas Pengggat dan Tergugat yang tidak lengkap, identitas dan ciri-ciri serta spesifikasi obyek sengketa yang tidak jelas dan lainlain, sehingga akan sia-sia jika Majelis Hakim tingkat banding harus membuka persidangan kembali untuk mengadakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, sedangkan dengan putusan tingkat Hal 6 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
pertama tersebut, kepentingan Penggugat tidak akan terdlolimi dan tetap terlindungi dengan tetap diberi hak oleh hukum untuk mengajukan gugatan baru; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng. tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya’ban 1436 Hijriyah dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Pembanding harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan syari’at islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI 1.
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
0000/Pdt.G/2014/PA.Tng. tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya’ban 1436 Hijriyah; 3.
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah,
oleh kami
Drs. H. U.Wanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Nur Khazim, M.H., dan Drs. Ahmad Dimyati, AR, sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Hal 7 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Ketua Majelis, ttd Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M. H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs. H. Nur Khazim, M.H.
Drs. Ahmad Dimyati, AR.
Panitera Pengganti, ttd Hidayat, S.H.
Perincian Biaya : 1. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,
Drs. H. M. Nawawi, M.H.
Hal 8 dari 8 hal. Put. 0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn
