P U T U S A N No. 55/Pdt.G/2009/PTA Btn BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten di Serang dalam persidangan Majelis untuk
mengadili
perkara-perkara
perdata
dalam
tingkat
banding,
telah
menjatuhkan putusan , dalam perkaranya antara : PEMBANDING,umur 32 tahun, agama Islam, pekerjan Tukang Ojeg, tempat tinggal
di
KABUPATEN
PANDEGLANG,
Tergugat/Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal
di
KABUPATEN
PANDEGLANG,
Penggugat/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 11 November 2009 Nomor 150/Pdt.G/2009/PA Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menetapkan jatuh thalak satu khul’i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING)
dengan
tebusan/khulu’
kepada
Tergugat
(PEMBANDING) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Menghukum
Penggugat
(TERBANDING)
untuk
membayar
uang
tebusan/Khulu’ kepada Tergugat (PEMBANDING) sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah); 4. Menolak tuntutan Tergugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlanah) atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enampuluh enam ribu rupiah) Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang .yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana
telah
diberitahukan pada pihak lawannya Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2009; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 24 November 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 November 2009; Telah
membaca
Surat
Keterangan
Panitera
Pengadilan
Agama
Pandeglang Nomor W.27-A2/1033/Hk.05/Xll/2009 tanggal 10 Desember 2009, menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; Telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor
150/Pdt.G/2009/PA.Pdg
tanggal
21
Desember
2009,
bahwa
Tergugat/Pembanding telah melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara banding dengan tidak memberikan catatan, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.27-A2/1044/Hk5/Xll/2009 tanggal 23 Desember 2009 menerangkan
bahwa
sampai
batas
waktu
yang
telah
ditentukan
Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun kepadanya telah disampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2009; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Pengadilan
Tinggi
Agama
setelah
mempelajari berkas perkara, mulai dari gugatan dan proses persidangan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah), sedangkan
Tergugat dalam jawabannya, disamping memberikan jawaban terhadap alasan gugatan cerai, juga menuntut terhadap cerai yang dikehendaki oleh Penggugat agar Penggugat membayar talak tebus kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di samping itu juga Tergugat meminta anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah berumur 12 tahun agar ditetapkan diasuh dan dirawat (hadlanahnya) oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh sebab itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai dari jawaban Tergugat tersebut berarti Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pemisahan mulai dari pertimbangan hukum sampai pada amar putusan harus dipisah antara konvensi dan rekonvensi. DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa gugatan cerai yang di ajukan Penggugat tanggal 28 Juli 2009, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 28 Juli 2009 dengan Nomor 150/Pdt.G/2009/PA.Pdg, dijelaskan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain : -
Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dan mental (sering dipukuli, ditempeleng, pernah juga dilempar pakai piring, sehingga kening Penggugat sobek);
-
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi/masalah nafkah;
puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2008, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang; Menimbang, bahwa setelah diminta tanggapan Tergugat, Tergugat menyatakan perselisihan tersebut adalah soal-soal biasa saja dan dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi semenjak bulan Februari 2009 Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, dengan adanya perselingkuhan tersebut memang terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama tiga bulan, oleh sebab itu bila majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat ini, Tergugat meminta talak tebus (khulu) sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat dalam tahap pembuktian, didapat kesimpulan sebagai berikut :
-
Bahwa
rumah
tangga
terjadi
perselisihan
Penggugat
dan
dengan
pertengkaran,
Tergugat
memang
sebagaimana
yang
telah telah
dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, akan tetapi perselisihan tersebut lebih diperparah lagi dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan LAKI-LAKI LAIN; -
Bahwa Tergugat juga
dapat membuktikan
dalam persidangan bahwa
Penggugat telah melakukan hubungan khusus dengan LAKI-LAKI LAIN, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama; Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah terbukti, walaupun
penyebab
perselisihan
tersebut
bertambah
karena
Penggugat
berselingkuh, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni
1994
Nomor
534/K/AG/1994
dan
tanggal
25
Juni
1994
Nomor
266/K/Pgt/AG/1994, dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki, oleh sebab itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam masalah ini; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses persidangan menyatakan, perkara ini (gugatan cerai) ini dapat di selesaikan dengan menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar talak tebus (khulu’) atas perceraian yang di kehendaki oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat; Talak tebus dengan jumlah sebesar itu menurut
Majelis
Pengadilan
Tinggi
Agama
harus
disesuaikan
dengan
kemampuan Penggugat sendiri, ternyata Penggugat dapat digolongkan pada orang yang tidak mampu untuk membayar sebesar itu, sesuai dengan dalil dari kitab Subulussalam juz 2 halaman 252 yang berbunyi :
(٢ : ٢٥٢ ا ا ا ﺏ ا و ) ا م Artinya
: Sah khul’i apabila dengan kesediaan kedua belah pihak (subulus salam II : 252);
Oleh sebab itu apa yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dapat disetujui
oleh
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama,
dan
dijadikan
pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama; Menimbang,
bahwa
mengenai
pemeliharaan
anak
(hadlanah)
sebagaimana yang diminta oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 1 September 2009 pada angka 3 jawaban tersebut, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, sudah kelas V SD, dalam sidang tanggal 21 Oktober 2009, Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa anak, ternyata si anak memilih “ ikut dengan mamah (Penggugat)”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dalil dari kitab Ianatut Thalibin IV halaman 101 yang berbunyi :
ﺥ وا''ان ا*ق# " و ه ﺕ ﺏ & ا ا ' ا م ( ﺕوج ﺏ#$% # و ﺏ ُ وا (١٠١ / ٤ #9 " ا#7 )ا#'40 ر#اﺥ607 ن#ح آ#30 ا.ا/اﺏ Artinya
: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz ibu dan bapaknya yang bercerai, maka dia boleh dipihak mana yang dia suka;
Berdasarkan kedua dalil tersebut, dimana anak tersebut memilih ibunya sebagai pemegang hak hadlanah, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama untuk saat ini ibunya pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, sepanjang Tergugat belum bisa membuktikan bahwa Penggugat (ibunya) tersebut tidak layak “sebagai pemegang hak hadlanah”, oleh sebab itu apa yang dituntut oleh Tergugat dalam masalah hadlanah ini belum/tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak; Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka
putusan Pengadilan Agama tanggal 11 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa’dah 1430 H Nomor 150/Pdt.G/2009/PA.Pdg tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan ini; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;
Mengingat, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Pandeglang
Nomor
150/Pdt.G/2009/PA.Pdg tanggal 11 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa’dah 1430 H ; DENGAN MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI 1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima; 2. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (PEMBANDING ) Penggugat
( TERBANDING )
dengan
terhadap
talak tebus/Khulu” kepada
Tergugat ( PENGGUGAT ) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); DALAM REKONVENSI 1. Menerima gugatan rekonvensi Tergugat sebagian; 2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar
talak tebus
kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sebagaimana amar dalam konvensi nomor 2 diatas; 3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Membebankan
biaya
perkara
dalam
tingkat
pertama
kepada
Penggugat sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 2. Membebankan
biaya banding kepada Tergugat/Pembanding
yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1431 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., selaku Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, didampingi oleh Rifki S.H, M. Hum. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd
ttd
Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.
Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.
Hakim anggota, ttd Drs. H. Helmy Thohir
Panitera pengganti, ttd Rifki, S.H., M.Hum
Rincian biaya perkara : 1. Biaya Redaksi......................................... Rp.
5.000,-
2. Biaya Materai.......................................... Rp.
6.000,-
3. Biaya Proses Perkara ............................. Rp. 139.000,Jumlah .................................................... Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: Wakil Panitera, Ttd. Rifki, S.H., M.Hum
