PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2007/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama di Banten, dalam persidangan majelis yang mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN TANGERANG, dalam perkara ini memberi kuasa kepada O.C. Kaligis, S.H. dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2006, Penggugat; Melawan TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR, dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada K.A. Syukri, S.H. dan H. Nadjmi Kasim, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2006. Tergugat ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Januari 2007 Nomor 347/Pdt.G/2006/PA Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI 1. Tidak menerima gugatan Provisi Penggugat; 1
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan
talak
satu
ba'in
Tergugat
(TERBANDING)
kepada
Penggugat (PEMBANDING); 3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan berturut-turut; 4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 19 Februari 2007. Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 7 Mei 2007, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 5 Juni 2007, baik memori banding ataupun kontra memori banding masing-masing telah diberitahukan pada pihak lawannya. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Agama, setelah membaca dengan teliti berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan
itu,
antara
lain
surat
gugatan
yang
dibuat
oleh
kuasa 2
Penggugat/Pembanding dan surat kuasa Penggugat yang memberi kuasa kepada OTTO CORNELIS KALIGIS dan ASSOCIATES ADVOCATES dan LEGAL CONSULTANS, yang beralamat di Jl. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 101, Jakarta 10160 - Indonesia, dapat kami berikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang dimaksud "kuasa" dalam perkara ini adalah "surat kuasa khusus" sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 B.W. j.o. Pasal 123 HIR, kemudian formulasi surat kuasa ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971, yang menentukan syarat-syarat formal yang bersifat komulatif, sebagai berikut : 1. Kepentingan tertentu; 2. Perkara Tertentu; 3. Pengadilan Tertentu; 4. Pihak Tertentu; 5. Langkah/Komitmen tertentu; Mengingat, bahwa surat kuasa No. 132/SK.V/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang ditandatangani oleh PEMBANDING (pemberi kuasa) kepada Advokat/Penasihat Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS dan ASSOCIATES ADVOCATES dan LEGAL CONSULTANS, pada halaman 2 surat kuasa tersebut, alinea ke-2 dijelaskan "untuk membuat dan mengajukan gugatan cerai,
perwalian
anak
dan
pembagian
harta
gono-gini
terhadap
TERBANDING, beralamat di BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR, di Pengadilan Agama Tigaraksa - Tangerang", selanjutnya pada alinea ke-3 sampai akhir surat kuasa tersebut berbunyi "selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, PENERIMA KUASA berhak untuk menghadap kepada suapapun dan dimanapun termasuk tapi tidak terbatas pada hakim-hakim Pengadilan Negeri, hakim-hakim Pengadilan Tinggi
dan seterusnya
……………………. Hak menggugat balik (Rekonvensi) serta membela di Pengdilan Negeri, guna tercapainya pemberian kuasa ini"; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alinea 2 dan alinea 3 halaman 2 surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa ini telah menyalahi ketentuan yurisdiksi masing-masing pengadilan sebagaimana dimaksud 3
Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 2004, apakah yurisdiksi Pengadilan Agama atau yurisdiksi Pengadilan Umum yang dimaksud surat kuasa tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa surat kuasa No. 132/SK.V/2006 tanggal 10 Mei 2006 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 B.W. j.o. Pasal 123 HIR j.o. SEMA tanggal 23 Januari 1971; dengan sendirinya penerima kuasa tersebut tidak bisa mewakili pemberi kuasa, karena "surat kuasa tersebut tidak sah" sebab tidak dengan tegas menunjuk Pengadilan mana yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut; Menimbang, bahwa karena surat kuasa Nomor 132/SK.V/2006 tanggal 10 Mei 2006 tersebut tidak sah, maka semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa "tidak sah dan tidak mengikat", maka gugatan penggugat tanggal 22 Mei 2006 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Mei 2006 dengan Nomor : 347/Pdt.G/2006/PA.Tgrs. harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.); Menimbang, bahwa "surat kuasa tidak sah" maka penerima kuasa bisa didiskualifikasi in person dalam mengajukan gugatan a quo, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 347/Pdt.G/2006/PA.Tgrs. tanggal 23 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1428 H. tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama memutus dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal surat kuasa, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak lagi memeriksa materi perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;
4
Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tiagaraksa
Nomor
347/Pdt.G/2006/PA. Tgrs. Tanggal 23 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1428 H. dengan mengadili sendiri, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);
2.
Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah); Dalam tingkat banding kepada Pembanding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh Tujuh ribu rupiah); Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 1 oktober 2007 M.
bertepatan
dengan
tanggal
19
Ramadan
1428
H.
dalam
sidang
permusyawaratan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 20 September
2007
Nomor
31/Pdt.G/2007/PTA
Btn.
Yang
terdiri
dari
Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Baehaki sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
Hakim anggota,
Ketua majelis,
Ttd
Ttd
Drs. H. R. Manshur 5
Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. Hakim anggota, Ttd Drs.H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.
Panitera pengganti, Ttd Drs. B a e h a k i
Rincian biaya perkara : 1. Biaya Administrasi............................... Rp. 75.000,00 2. Biaya Meterai ...................................... Rp.
6.000,00
3. Biaya Pemberkasan ............................ Rp. 46.000,00 J u m l a h ........................................... Rp.127.000,00 Disalin sesuai dengan bunyi aslinya 0leh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ttd. Drs. Agus Zainal Mutaqien
6
