PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2013/PTA Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG. Berdasarkan
Surat
Kuasa
khusus
Nomor
:
004/SK-
PDT.TGRS/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, memberi kuasa kepada Deddy Suryadi, S.H., M.H. dan H. Suherman, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum (Law Office) ARUM DAUN, beralamat di Griya Mitra Citra Blok M/10, RT. 08/05 Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, semula Tergugat sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati
Pramugari,
tempat
tinggal
di
KABUPATEN
TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 23 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) kepada Penggugat Konvensi (TERBANDING) ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mencatatnya dalam buku register yang tersedia untuk itu ; 4. Menolak untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini : 2.1. Satu Unit rumah yang terletak di Komplek Harapan Kita, Jl. Menur II, Blok A-3, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, luas bangunan/tanah : 65/153m2 beserta seluruh isinya, dengan batas-batas sebagai berikut ; -
Sebelah Utara
: rumah milik Bpk Sumeh;
-
Sebelah Timur
: kontrakan milik ibu Togog;
-
Sebelah Selatan
: Jl. Teratai;
-
Sebelah Barat
: Jl. Menur II;
2.2. Uang cicilan rumah selama 24 bulan terhitung bulan 3 September 2010 s/d bulan Agustus 2012 M,
24 x 2.091.400 = sebesar
Rp. 50.193.600 ; 2.3. Uang DP rumah sebesar Rp. 42.000.000 ; Adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi
dengan
Tergugat
Rekonvensi
/Penggugat Konvensi; 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing ½ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilaksanakan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut ½ (setengah) menjadi bagian
Penggugat Rekonvensi dan ½ (setengah)
menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ; 5. Menyatakan bahwa Uang pinjaman / hibah orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 75.000.000,- yang dijadikan uang muka/DP rumah tersebut (sebagaimana amar putusan point 2) di atas merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi ; 6. Menyatakan bahwa hutang cicilan rumah selama 13 tahun ke depan (03 September 2012 s/d 03 September 2025) kepada Bank Tabungan Negara
Cabang Tangerang adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban bersama dan diperintahkan untuk membayar hutang bersama tersebut ke Bank BTN Cabang Tangerang secara tanggung renteng masing-masing ½-nya (setengahnya) sampai dengan jatuh tempo ; 8. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012 /PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
tersebut.
Akta
pernyataan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2013; Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 22 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara seksama pada tanggal 25 Februari 2013; Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 Maret 2013. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Maret 2013; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 April 2013 yang menyatakan, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage, meskipun kedua belah pihak berperkara telah diberikan hak untuk itu masing-masing melalui surat pemberitahuan inzage tertanggal 14 Maret 2013; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada hari ke 14 setelah hari dibacakan putusan yang dimintakan banding ini, dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian permohonan banding
ini harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs. Saprudin, SH, namun tidak berhasil mencapai perdamaian. Kemudian Pengadilan Agama Tigaraksa juga telah melakukan upaya damai pada setiap persidangannya hingga pada sidang yang terakhir, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah cukup memadai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; TENTANG KONVENSI: Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judect factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menemukan fakta hukum melalui proses jawab-jinawab dan pembuktian sudah tepat dan benar, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan,
bahwa
rumah
tangga
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sejak bulan Juli 2012 antara kedua belah pihak telah pisah rumah; Menimbang, bahwa, sepanjang mengenai pertimbangan atas petitum atau gugatan pokok tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding,
Pengadilan
Tinggi
Agama
Banten
sependapat
dengan
pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa dan oleh karena itu seluruh pertimbangan berkenaan dengan hal perceraian tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa khusus mengenai gugatan perceraian dalam perkara ini dapat dipertahankan. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2012. Penggugat/Terbanding menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan apapun dalam gugatannya, namun pada sidang tanggal 31 Oktober 2012 (Replik), Penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah masa lalu yang tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat dan pelunasan hutang ke Bank sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dua Bank yaitu masing-masing : Bank HSBC sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Bank RBS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa tambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat telah menambah pokok gugatan, berdasarkan Pasal 127 RV menyatakan : bahwa dilarang atau tidak dibenarkan perubahan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lalu dan pelunasan hutang ke Bank tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
TENTANG REKONVENSI: Menimbang,
bahwa
dalam
jawabannya
Tergugat/Pembanding
mengajukan gugatan balik untuk membagi harta bersama selama dalam perkawinan berupa: 1. Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Menur II Blok A.3 No. 11, RT 006, RW. 002 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dengan batasbatas: -
Sebelah utara
: rumah milik bapak Sumeh;
-
Sebelah timur
: kontrakan milik ibu Togog
-
Sebelah selatan
: jl. Teratai
-
Sebelah barat
: jl. Menur II
2. 1 (satu) unit motor Honda Beat, warna putih, tahun 2010, nopol : B 6800 NU, STNK atas nama Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi (Entin Wahyu Partini); Menimbang, bahwa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding dinyatakan dalam gugatan rekonvensinya, bahwa sertifikat tanah tersebut diagunkan di bank BRI Cabang Bintaro, dengan utang senilai Rp 500.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp 2.800.000,- dipotong langsung dari gaji Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding,
akan tetapi dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding membantah dalil gugatan rekonvensi tersebut dan menyatakan yang benar sertifikat tanah tersebut saat ini menjadi agunan pada bank BTN Cabang Cikokol Tangerang; Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun telah ternyata berdasarkan bukti P.5, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian berupa sertifikat hak milik Nomor 03892, untuk atas nama Nyonya Entin Wahyu Partini, saat ini berada dan sebagai agunan pada Bank Tabungan Negara, Jakarta, dengan hak tanggungan Nomor 10671/2011, peringkat I (pertama, APHT No. 1795/2010); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, berupa Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Entin Wahyu Partini (Penggugat) Nomor 00043201007010000038. Perjanjian mana didalamnya termuat lama kredit 180 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2025, dengan agunan sertifikat tanah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, telah terbukti secara sah yang meyakinkan, bahwa tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini saat ini hingga Tahun 2025 diagunkan dan melekat hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara di Jakarta; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah tersebut saat ini berada dan menjadi agunan kredit dan sebagai hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap obyek sengketa tersebut belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan prematur dan oleh
karena
itu
gugatan
rekonvensi
Penggugat
rekonvensi/Tergugat
konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, ternyata obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2010, Nopol : B 6800 NU, pada tanggal 29 Juli 2012 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding telah dijual kepada orang lain untuk kepentingan renovasi rumah yang terletak di atas tanah
obyek sengketa tersebut di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak pernah membuktikan dalilnya tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karena pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut nyata-nyata telah terjual dan hasil penjualannya telah digunakan dan melekat menjadi satu dengan obyek sengketa berupa rumah yang terletak di atas obyek sengketa berupa tanah di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi sampai saat ini belum menjadi milik yang sempurna kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian menurut Pengadilan
Tinggi
Agama
Banten
terhadap
obyek sengketa
dalam
rekonvensi ini belum saatnya diajukan ke Pengadilan Agama (premature) dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Desember 2012 Tergugat / Penggugat
Rekonvensi telah menyampaikan
kesimpulan akhir yang menyatakan antara lain : Tergugat / Penggugat Rekonvensi menuntut agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan harta bawaan Tergugat yang semula berasal dari pemberian ibu Tergugat / Penggugat Rekonvesi, tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim banding, karena tuntutan tersebut diajukan pada kesimpulan akhir atau setelah selesainya pemeriksaan perkara, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 546K/Sep/1970 tanggal 14 Oktober 1970 menjelaskan, bahwa perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon putusan dan juga Tergugat telah menambah pokok gugatan rekonvensinya, sesuai Pasal 127 RV hal yang demikian tidak dibenarkan, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs,
tanggal
23
Januari
2013
Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 1434 Hijriyah harus dibatalkan
dan Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebut dalam putusan banding ini;
TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; II. Membatalkan
putusan
0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs,
Pengadilan tanggal
Agama 23
Tigaraksa
Januari
2013
Nomor Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 1434 Hijriyah, DENGAN MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; DALAM REKONVENSI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
III. Membebankan
kepada
Pembanding
/
Tergugat
/
Penggugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah oleh Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Ketua Majelis, Ttd Drs. Darisman Hakim Anggota
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.
H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti Ttd Hulaesi, S.H., M.H. Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... ............................................. Rp 139.000,2. Redaksi ........................................................ Rp
5.000,-
3. Materai ......................................................... Rp
6.000,-
J u m l a h ................................................... Rp 150.000,-
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
