PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA. Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di daftar pada Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
:
220/KUASA/0497/2013/ PA.Tgrs, Tanggal 29 – 6 – 2013, yang memberikan kuasa kepada ABU AHMADI, S.H., Advokat pada Kantor “ABU AHMADI & Associates” beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis Km. 5,5 Sukamantri, Pasar Kemis Tangerang, semula Tergugat sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Sya‘ban 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1). ANAK I (lk) umur 12 tahun; 2). ANAK II (lk) umur 8 tahun; 3). ANAK III (pr) umur 3 tahun; diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, membicarakan masa depan anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya hubungan antara anak dengan ibu kandungnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2013, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut. Akta pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara seksama pada Tanggal 02 – 07 – 2013; Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 24 Juli 2013, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak mengajukan memori banding, serta Pembanding dan Terbanding tidak pula melaksanakan inzage, meskipun kedua belah pihak berperkara telah diberikan hak untuk itu masing-masing melalui surat pemberitahuan inzage tertanggal 09 – 07 – 2013; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada hari ke dua belas setelah hari dibacakan putusan yang dimohonkan banding ini, dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dengan demikian permohonan banding ini harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara a quo pada tingkat pertama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat menyetujui amar dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator H. Rosmani Daud, S.Ag., namun tidak berhasil mencapai perdamaian. Kemudian Pengadilan Agama Tigaraksa juga telah melakukan upaya damai pada setiap persidangannya hingga pada sidang yang terakhir, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya damai yang dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama telah cukup memadai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judect factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang Tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menemukan fakta hukum melalui proses jawab-jinawab dan pembuktian sudah tepat dan benar, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat / Pembanding cemburu yang berlebihan kepada Penggugat / Terbanding sampai Tergugat mengusir Penggugat / Terbanding, dan sejak tahun 2012 antara kedua belah pihak telah pisah rumah, meskipun Tergugat / Pembanding dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding tetapi tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat / Terbanding, oleh karena itu maka berdasarkan
Pasal 163 HIR penyangkalan Tergugat / Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlonah) berada pada Tergugat / Pembanding namun Penggugat / Terbanding selaku ibu kandungnya ikut bertanggung jawab terhadap anaknya yaitu seperti membesarkan anak, menentukan pendidikan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalan-jalan atau melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya dari anak-anaknya kepada seorang ibu selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan pihak Tergugat / Pembanding sesuai Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002; Menimbang, bahwa pertimbangan atas petitum atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini; Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah keliru dalam penempatan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Konvensi dan Rekonvensi yang seharusnya ditempatkan pada Konvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya pertimbangan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertuang dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat / Pembanding / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Penggugat / Terbanding / Tergugat Rekonvensi, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkehendak untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing: 1). ANAK I (lk) umur 12 tahun; 2). ANAK II (lk) umur 8 tahun; 3). ANAK III (pr) umur 3 tahun; Tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, termasuk anak nomor tiga yang sekarang berada pada Tergugat Rekonvensi.
Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi / Terbanding / Penggugat tidak keberatan untuk menyerahkan ke tiga anaknya berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat / Pembanding, hanya saja apabila di kemudian hari ternyata ke 3 (tiga) orang anak tersebut ditelantarkan maka Tergugat Rekonvensi / Terbanding / Penggugat sebagai ibu kandungnya akan menggugat kembali hak pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anak tersebut; Menimbang, bahwa dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan hak asuh / hadlonah ke 3 (tiga) anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim banding berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak hendak menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal hadlonah telah tepat dan benar, dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlonah) berada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding namun Tergugat Rekonpensi / Terbanding / Penggugat selaku ibu kandungnya ikut bertanggung jawab terhadap anak-anaknya seperti
membesarkan anak, menentukan pendidikan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalanjalan atau melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya dari anak-anaknya kepada seorang ibu selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan pihak Tergugat / Pembanding sesuai Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/ PA.Tgrs, Tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Sya‘ban 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut ; DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;
DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1). ANAK I (lk) umur 12 tahun; 2). ANAK II (lk) umur 8 tahun; 3). ANAK III (pr) umur 3 tahun; diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, membicarakan masa depan anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya hubungan antara anak dengan ibu kandungnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
III. Membebankan kepada Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah. Oleh kami Drs. Darisman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HULAESI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
Ketua Majelis, Ttd Drs. Darisman
Hakim Anggota
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.
H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti Ttd Hulaesi, S.H., M.H.
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp 139.000,2. Redaksi .............................................................. Rp
5.000,-
3. Materai ............................................................... Rp
6.000,-
J u m l a h .......................................................... Rp 150.000,-
