P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan
sebagai berikut dalam
perkara antara: PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN,
semula sebagai
Tergugat sekarang Pembanding; lawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN; semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram
1433 H. yang amarnya
berbunyi
sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Tergugat pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijiriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Januari 2012; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Februari
2012, dan telah
diberitahukan dan diserahkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2012, tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan/catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 April 2012; Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 April 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding walaupun telah disampaikan pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding (inzaage), masing-masing dengan surat pemberitahuan Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 30 Maret 2012, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukannya; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majlis hakim banding mempelajari berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan
agama tersebut, majlis hakim banding
menyatakan bahwa pada perinsipnya dapat menyetujui pertimbangan
majlis
hakim tingkat pertama, kecuali fakta yang berhubungan dengan dasar penetapan Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H., sebagai mediator dimana dalam putusan perkara a quo pada halaman 3 (tiga) disebutkan bahwa mediator ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak adalah perlu diperbaiki, demikian pula terhadap pendapat majlis hakim tingkat pertama tentang kekuatan alat bukti saksi yang diuraikan dalam halaman 5 (lima) karena tidak sesuai dengan hukum acara yang
berlaku di mana majlis hakim tingkat pertama dalam uraiannya menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi merupakan alat bukti yang sempurna dan hal lain yang dipandang perlu untuk diperbaiki. Majlis hakim banding perlu memberikan pendapat sendiri yang sifatnya perbaikan dengan uraian tersendiri. Oleh karenanya pertimbangan majlis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo dijadikan sebagai pertimbangan majlis hakim banding sendiri, kecuali pertimbangan yang berhubungan dengan dasar penetapan mediator dan kekuatan pembuktian alat bukti berupa dua orang saksi dan hal lain yang dipandang perlu untuk diperbaiki dengan uraian sebagai berikut: -
Bahwa penetapan Drs. Cece Rukman Ibrahim, S.H.,
sebagai
mediator sesuai kesepakatan para pihak adalah perlu diperbaiki dengan mengacu kepada fakta yang terungkap dalam berita acara sidang tanggal 2 November 2011 dimana terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat
menyerahkan kepada ketua
majlis untuk menunjuk mediator, namun demikian perbaikan ini tidak mempengaruhi substansi adanya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008; -
Bahwa pendapat majlis hakim tingkat pertama tentang kekuatan pembuktian alat bukti berupa dua orang saksi disebutkan dalam halaman 5 (lima) bahwa keterangan dua orang saksi merupakan alat bukti yang sempurna adalah perlu diperbaiki dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat dipahami dalam HIR Pasal 172, dimana kekuatan pembuktiannya sedemikian rupa dan tidak sampai pada derajat kekuatan pembuktian sempurna, tetapi dalam penjelasan para ahli hukum
antara lain M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya
HUKUM ACARA PERDATA halaman 542 disebutkan bahwa” kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi adalah kekuatan bukti bebas (vrij bewijskracht), kekuatan pembuktiannya
tergantung
hakim.”Namun demikian banding
sepenuhnya
atas
penilaian
perbaikan ini menurut majlis hakim
tidak mempengaruhi kesimpulan akhir dan amar dari
putusan perkara a quo”. -
Bahwa, dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 5 (lima) tentang alat bukti P-1 tertulis berupa Buku
Kutipan Akta Nikah, hal ini perlu diperbaiki sehingga menjadi Surat Keterangan Nomor KK.28.04.15/PW.01/1933/2011 yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Ururusan Agama Kecamatan Pondok Aren sesuai berita acara tanggal 12 Desember 2011; -
Bahwa, amar yang tercantum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo point 3 (tiga) yang berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan”;
haruslah dibaca
(dimaknai) sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa majlis hakim banding berpendapat bahwa dalam keadaan rumah tangga sebagaimana terbukti dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat didamaikan untuk hidup rukun sebagai suami-istri, maka perceraian adalah jalan keluar yang sah untuk keluar dari persoalan yang mendera kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 189 yang artinya ”Dan bagi istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila tampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya” Menimbang, bahwa terhadap memori
banding Pembanding yang
menguraikan kehendak Pembanding agar hak asuh anak berada dalam asuhan Pembanding, majlis hakim banding berpendapat bahwa permintaan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum acara sesuai HIR Pasal 132 a ayat (2), namun demikian Pembanding dapat mengajukan hak pengasuhan anak sebagaimana diuraikan dalam memori banding setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Adapun sebagian yang lain telah dipertimbangkan majlis hakim tingkat pertama
dalam putusan perkara a quo dan selebihnya tidak ada
relevansinya dengan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal
12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar dalam pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding (Tergugat) yang besarnya disebutkan dalam dictum putusan ini; Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundangundangan dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
-
Menerima permohonan banding Pembanding
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs. tanggal 12 Desmber 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H ; -
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Drs. H. Marluddin A.Jalil, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Darisman dan Drs. H. Achmad Hanifah
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota dan Achmad Sofwan, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis ttd
Drs. H. Marluddin A.Jalil
Hakim Anggota
Hakim Anggota
ttd
ttd
Drs. Darisman
Drs. H. Achmad Hanifah
Panitera Pengganti ttd Achmad Sofwan, SH
Rincian biaya perkara 1. ............................................................ Proses
Rp 139.000,-
2. ............................................................ Redaksi
Rp
5.000,-
3. ............................................................ Materai
Rp
6.000,-
J u m l a h .................................................
Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,
Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam
