P U T U S A N Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini diwakili oleh wali pengampunya: WALI PENGAMPU, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta,
bertempat
tinggal
di
KABUPATEN LEBAK, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 1 Desember 2010, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK,
semula
sebagai Pemohon,
sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung
Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Rks. tanggal 16 Februari
2011 M
bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan
izin
kepada
Pemohon
(TERBANDING)
untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
a. Mut’ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram; b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 4. Membebankan kepada
Pemohon
untuk membayar
biaya
sebesar
Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung bahwa Termohon yang diwakili oleh Wali Pengampunya pada
hari
Senin tanggal 28 Februari 2011 telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung
Nomor
000/Pdt.G/2010/PA.Rks. tanggal 16 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal 1432 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Maret 2011; Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 22 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 23 Maret 2011, serta kontra memori banding tanggal 25 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 25 Maret 2011; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 29 Maret 2011 yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahu sebagaimana relaas tanggal 28 Maret 2011; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Agama
Rangkasbitung
dalam
pertimbangannya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kd.28.03/1/PW.00/2059/ 2010 tertanggal 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama
Kabupaten Lebak, dengan demikian pengajuan perkara oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, karena dalam sidang perdamaian suami isteri harus datang secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Termohon prinsipal mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa berkomunikasi secara wajar; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas dalil bahwa Termohon sejak awal tahun 2008 mengalami gangguan jiwa berat sampai sekarang tidak membaik meskipun sudah diupayakan pengobatan baik secara medis maupun alternatif, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sekarang Termohon tinggal di Balai Pengobatan Alternatif KIYAI di KAMPUNG; Menimbang, bahwa Wali Pengampu Termohon menolak dalil yang menyatakan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa berat, namun dari uraian jawabannya tidak membantah bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa dan sekarang masih tinggal di Balai Pengobatan Alternatif KIYAI, keluarga Termohon masih tetap akan mengusahakan pengobatan untuk kesembuhan Termohon dan menawarkan kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) tanpa harus menceraikan Termohon; Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menolak tawaran poligami karena tidak akan menyelesaikan masalah bagi Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak sanggup secara lahir batin untuk berpoligami; Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Dokter (Spesialis Kedokteran Jiwa) tertanggal 29 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBAK, menerangkan bahwa telah memeriksa kesehatan jiwa TERMOHON, hasil pemeriksaan ada gangguan/kelainan jiwa berat, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon SAKSI I PEMOHON, menerangkan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa, pernah diobati ke dokter Spesialis Jiwa, ke Rumah Sakit Jiwa Bogor, sekarang dirawat di
tempat pengobatan alternatif yang ditangani TABIB, keterangan tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon; Menimbang, bahwa saksi lain yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON (TABIB), menerangkan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa dan saksi yang selama ini dipercaya oleh Pemohon dan keluarganya untuk mengobati Termohon sudah berusaha untuk mengobatinya namun sampai sekarang belum sembuh, keterangan tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pihak Termohon bernama SAKSI TERMOHON, menerangkan bahwa Termohon menderita sakit tekanan batin atau stress, Termohon tinggal di Balai Pengobatan Alternatif KAMPUNG sejak tahun 2008 sampai sekarang, terakhir saksi bertemu dengan Termohon tanggal 19 Januari 2011 keadaannya baik dan kelihatannya sehat; Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan di persidangan, ketiganya menyatakan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa, namun hanya satu orang saksi yang diajukan oleh pihak Termohon yang menyatakan bahwa Termohon terakhir keadaannya baik dan kelihatan sehat, sedangkan dua orang saksi lainnya menyatakan bahwa Termohon belum sembuh, maka keterangan seorang saksi yang menyatakan Termohon kelihatannya sehat, selain kalimatnya tidak meyakinkan keterangan tersebut bertentangan dengan dua orang saksi lainnya, maka harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka telah nyata terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menderita gangguan jiwa sejak awal tahun 2008 sampai diajukannya perkara ini sudah berjalan dua
tahun lebih belum sembuh, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya
memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Rangkasbitung
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Temohon dan di tempat dilangsungkannya perkawinan; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Wali Pengampu atas mut’ah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertulis sebagai sanggahan tertangal 17 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung 22 Maret 2011, Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penghasilan/Gaji Pegawai tertanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LEBAK, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka telah nyata bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pangkat/golongan IV/a, Jabatan GURU, terakhir
mempunyai penghasilan/gaji
sebesar Rp 3.267.647,- (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), setelah dipotong PPh, Iwp, perumahan, hutang BRI dan hutang Koperasi sebesar Rp 1.609.547,-, maka gaji bersih yang diterima Pemohon sebesar Rp 1.658.100,- (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan atas dasar penghasilan tersebut Pemohon bersedia memberi
nafkah iddah sebesar
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan membebankan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram sudah tepat; Menimbang,
bahwa
tuntutan
pembagian
sepertiga
gaji
Pemohon
sebagaimana dimuat dalam memori banding, bahwa pembagian tersebut adalah aturan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 anggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka menjadi kewenangan instansi tempat Pemohon bekerja, bukan kewenangan pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Rks. tanggal 16 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini teruk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Rangkasbitung
Nomor
000/Pdt.G/2010/ PA.Rks. tanggal 16 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awal 1432 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi
izin
kepada
Pemohon
(TERBANDING)
untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon: a. Mut’ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram; b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 M, bersamaan dengan
tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. oleh H. Muhammad
H.A.Rahman, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Achmad Sofwan, SH. sebagai
Panitera
Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.
Ketua Majelis Ttd. H. Muhammad H.A.Rahman, S.H Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Dra. Zulaecho, M.H.
Drs. H. Helmy Thohir Panitera Pengganti Ttd. Achmad Sofwan, SH.
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ............................................. Rp. 139.000,00 2. Redaksi ........................................................ Rp.
5.000,00
3. Materai ......................................................... Rp.
6.000,00
J u m l a h ................................................... Rp. 150.000,00
