P U T U S A N Nomor 23/Pdt.G/2007/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan perdata pada
Tinggi
Agama
Banten
yang
mengadili
tingkat banding dalam permusyawaratan
perkara
majelis, telah
menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0196/SS/V/2005 tertanggal 29 Juli 2005 memberikan kuasa khusus kepada Andi Riva'i, SH, MM dan Moch. Fadil Djuwaid, SH, MM, advokat-advokat pada kantor hukum Aras & Associates, beralamat di Jl. Andara No. 28, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai Termohon ; Melawan TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, WARGA NEGARA ASING, beralamat sementara di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada T. Asti Soekanto, SH, Atmajaya Salim, SH, H. Parluhutan Tobing, SH, Advokat-advokat pada Law Office "Soekanto Salim & Rekan", berkantor di Jl. Jenggala II No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0196/SS/V/2005 tertanggal 18 Mei 2005, dahulu disebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat
yang
berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat
dalam
putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1426 H. Nomor 433/Pdt.G/2005/PA Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ; 3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) setelah ikrar talak diucapkan ; 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , laki-laki, WARGA NEGARA ASING, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 1995, diasuh dan dipelihara (hadhanah) oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dengan catatan Termohon berhak berkunjung dan bertemu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi
Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ; Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Agama Tigaraksa
yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 16 Maret 2006 pihak Termohon
telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 15 Maret 2007 ; Bahwa Termohon / Pembanding atau kuasanya tidak mengajukan memori banding, demikian pula dengan Pemohon / Terbanding
tidak
menyerahkan kontra memori banding ; Membaca dan memperhatikan catatan / keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
yang
menerangkan
bahwa
Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 433/Pdt.G/2005/PA.Tgrs tanggal 21 Mei 2007 kepada Pembanding
dan Nomor 433/Pdt.G/2005/PA.Tgrs tanggal 11 Juni 2007 kepada Terbanding. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai
cara-cara yang
ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan
sebagai
Tigaraksa, majelis
ternyata
dalam
putusan
Pengadilan
Agama
hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak
sependapat terhadap sebagian dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, dan oleh sebab itu akan memberikan pertimbanganpertimbangannya sendiri sebagai berikut : DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama a quo, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan tersebut sehingga sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan surat-surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, ternyata apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yaitu selama Pemohon berada di luar negeri Termohon sering terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat, seperti memakai obat terlarang (psikotropika), dalil Pemohon ini telah dapat dibuktikannya dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 87/PID.B/PN/TNG tanggal 26 Agustus 2004, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh sebab itu alat bukti ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini merupakan bukti permulaan dalam kasus ini ; Menimbang, Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain sehinga melahirkan seorang bayi perempuan sekitar bulan September 2004 ; hal ini di samping dijelaskan Pemohon dalam permohonannya pada angka 7, Pemohon mengulang dalam Repliknya huruf d, dan diulang lagi dalam kesimpulan permohonannya pada
angka 6 (enam) huruf d; akan tetapi pihak Termohon dalam jawaban tanggal 12 Agustus 2005, dalam Duplik tanggal 23 September 2005, dan dalam kesimpulan tanggal 2 Desember 2005 tidak menjawab/menanggapi dalil Pemohon pada angka 7, angka 9 huruf f tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan Termohon mulai dari jawaban Termohon, Duplik, dan kesimpulan, tidak mau menjawab dalil permohonan Pemohon ini, hal ini menunjukkan bahwa Termohon dengan sengaja bungkam / tidak menjawab hal tersebut, dan menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama bahwa apa yang diuraikan Pemohon tersebut betul-betul terjadi yang berakibat telah terbukti dengan sempurna dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa dalil Pemohon pada angka 6 huruf A, B, dan angka 7 serta angka 9 huruf f sudah terbukti, oleh sebab itu permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang,
bahwa
dalil
permohonan
Pemohon
telah
dapat
dibuktikannya bahwa Termohon telah berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Termohon dapat dinyatakan sebagai isteri yang NUSYUZ terhadap Pemohon ; Menimbang, bahwa Pemohon memuat juga dalam permohonannya tentang rumah tempat tinggal bersama yang berada di Villa Bintaro Regency dengan "cara sukarela" diserahkannya kepada Termohon, tentang hal ini majelis Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagai suami isteri Pemohon mempunyai hak keperdataan terhadap rumah tersebut, yang dikenal dalam hukum acara perdata
dengan
"hak
subyektif".
Apabila
masing-masing
pihak
mempergunakan hak subyektif tersebut merugikan hak subyektif orang lain pada saat bersamaan telah terjadi "pelanggaran hukum" atau "perbuatan
melanggar hukum", oleh sebab itu orang yang merasa dilanggar hak subyektifnya
oleh
orang
lain,
orang
tersebut
berhak
mengajukan
persoalannya ke Pengadilan, yang dikenal dengan "gugatan", dengan cara melalui konvensi atau rekonvensi ; hal ini harus memenuhi syarat formal dan materiil suatu gugatan ; Menimbang, bahwa untuk kasus ini Pemohon melepaskan hak keperdataannya terhadap rumah tersebut, hal ini dapat diartikan Pemohon dengan sukarela melepaskan hak subyektif yang melekat pada benda (harta bersama) yang secara absolut menguntungkan pihak isterinya (dalam artian formil maupun materiil), oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan : 1. hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (suami) ; 2. tidak melanggar hak subyektif orang lain ; 3. tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati ; 4. Pemohon waktu itu telah melebur hak-hak pribadinya (sebagai suami) menjadi hak-hak pribadi isterinya ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, antara lain menyebutkan bahwa orang asing tidak berhak memiliki harta benda di Indonesia, dengan demikian pernyataan Pemohon dalam permohonannya yang menyerahkan rumah yang terletak di Villa Bintaro Regency kepada Termohon telah sesuai hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tidak ada halangan hukum bagi Pemohon (suami) yang akan menceraikan isterinya menyerahkan hak-hak kebendaan serta hak absolut lain kepada siapa saja (apalagi bekas isterinya) ; Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah, oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh suami, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka isteri berhak mendapatkan uang mut'ah sebagaimana yang dipertimbangkan secara ex officio oleh hakim tingkat pertama, juga menjadi pertimbangan hakim banding ; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (dalam konvensi) dimana baik majelis hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah berkesimpulan bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz
terhadap suaminya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugurlah hak Penggugat untuk nafkah, baik nafkah yang lalu (nafkah madhiyah), nafkah iddah, maupun nafkah lainnya; Menimbang, bahwa hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON majelis
Pengadilan
Tinggi
Agama
dapat
menyetujui
pertimbangan-
pertimbangan yang diberikan hakim tingkat pertama, oleh sebab itu menjadi pertimbangan hakim tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, hakim banding menolak gugatan Penggugat rekonvensi ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama tingkat pertama, sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan, dan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan di bawah ini ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat,
undang-undang
dan
segala
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'i yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I -
Menerima permohonan banding Pembanding ;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
433/Pdt.G/2005/PA Tgrs tangal 6 Januari 2006 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1426 H, dan dengan mengadili sendiri ; Dalam Konvensi - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; - Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, WARGA NEGARA SING, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 1995, diasuh dan dipelihara (hadhanah) oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dengan catatan Termohon berhak berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut ; - Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah ikrar talak diucapkan ; - Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di
Villa Bintaro
Regency ; Dalam Rekonvensi - Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah); Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; Demikianlah majelis
diputuskan
hakim
pada
bertepatan dengan dalam
sidang
dalam
sidang
permusyawaratan
hari Selasa tanggal 11 September 2007 M.
tanggal 29 Sya'ban 1428 H. yang telah terbuka
untuk
umum
oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., sebagai
pada ketua
dibacakan
hari
itu
majelis,
juga
dihadiri
oleh Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H, M.H., masing - masing
sebagai
Ketua
Pengadilan
perkara
ini dalam
hakim
Tinggi tingkat
anggota
Agama banding
yang
Banten dengan
ditunjuk untuk
penetapan
oleh
memeriksa Nomor
23/Pdt.G/2007/PTA Btn. tanggal 16 Juli 2007, dan didampingi oleh Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H., sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak Pembanding dan Terbanding;
Hakim anggota, ttd. Drs. H. R. Manshur
Ketua majelis, ttd. Drs. H. Ali Umar Surin , S.H.
Hakim anggota, ttd. Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H. Panitera pengganti, ttd. Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H.
Rincian biaya perkara : 1. Biaya Administrasi …………..………............ Rp. 75.000,00 2. Biaya Meterai ………………… ……............ Rp. 6.000,00 3. Biaya Pemberkasan………………….. ......... Rp. 46.000,00 J u m l a h ………………………… .............Rp.127.000,00
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ttd. Drs. Agus Zainal Mutaqien
