P U T U S A N Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, menguasakan
kepada
Chairil
Syah,S.H.,
dalam hal ini
Dasar,
S.H.,
KL.
Pambudi,S.H., Advokat pada Chairil Syah & Partners berkantor di Jl. Jatipadang Raya No.5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2008, semula Pemohon; melawan TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini menguasakan kepada Yoni A. Setyono,S.H., M.H., Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H., Abdul Toni, S.H., Ulung Sultara,S.H., Aristo Pangaribuan,S.H., Rihal Amel A.H. S.H., Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Indonesia (LKBG-PPS FHUI) beralamat Kampus Universitas Indonesia, Depok-16424,
berdasarkan surat
kuasa khusus bertanggal 4 November 2008, semula Termohon; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan sela
Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor
21/Pdt.G/2009/PTA Btn. yang
dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1430 H
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Mengadili 1.
Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima
2.
Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
2
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini; 3.
Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; Menimbang
Pengadilan
bahwa untuk melaksanakan maksud
Putusan
Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa telah
membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini pada tanggal 13 Oktober 2009 . Menimbang bahwa
pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditentukan, Pemohon/Pembanding dan
Termohon/Terbanding
hadir di
persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya; Menimbang
bahwa
dalam
persidangan
tersebut
Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menyampaikan dan menanggapi bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 13 Oktober 2009; Menimbang bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2009
Nomor
W27-A5/2718/HK.05/X/2009, telah
mengirim kembali berkas perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA Btn. tersebut bersama dengan berita acara pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu yang menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor
21/Pdt.G/2009/PTA Btn. tanggal 14 Mei 2009,
Pengadilan Agama telah melaksanakan pemeriksaan tambahan
dalam
persidangannya tanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tersebut; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan pendapat
untuk dijadikan pertimbangan dan
Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi
Agama memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;
3
Menimbang bahwa
mengenai alat bukti adanya pernikahan
sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan bila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Pemohon /Pembanding sejak sidang pertama dan dalam pemeriksaan tambahan tertanggal 13 Oktober 2009 telah menunjukan bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara Bandar Lampung tertanggal 3 Juni 1980, namun Pemohon/Pembanding tidak dapat menunjukan aslinya di muka sidang dengan alasan hilang; Menimbang bahwa Pemohon/Pembanding mendapatkan duplikat
telah berusaha
Kutipan Akta Nikah dari KUA
Betung Utara dengan alasan hilang berdasarkan Kehilangan yang
dikeluarkan oleh
untuk
Kecamatan Teluk surat Keterangan
Poltabes Palembang tertanggal 3
September 2009, namun pihak KUA tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2009 memberikan penjelasan bahwa permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMBANDING tidak dapat dipenuhi dengan alasan berkasnya tidak diketahui keberadaanya karena beberapa kali pindah kantor; Menimbang bahwa berdasarkan
surat keterangan KUA tersebut
dapat dipastikan bahwa peristiwa pernikahan antara PEMBANDING dengan TERBANDING datanya tidak ada di KUA tersebut sehingga tidak bisa diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikahnya. bersangkutan bila menghendaki dapat
Oleh karenanya yang
mengajukan itsbat nikah di
Pengadilan Agama dimana mereka bertempat tinggal, guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah; Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat menunjukan Kutipan Akta nikah yang asli atau duplikat Kutipan Akta Nikah yang asli maka foto copy Kutipan Akta Nikah yang ada, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan yurisprudensi MARI
Nomor
701
K/.Sip/1974 tanggal 14 April 1974 yang menegaskan bahwa alat bukti surat foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya harus dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dikarenakan foto copy buku Kutipan Akta nikah tidak ada aslinya,juga tidak dapat ditunjukan duplikat Kutipan Akta Nikah yang sah maka Pengadilan
4
menilai bahwa alas hak (recht titel) untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO); Menimbang bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan surat izin perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alas hak sebagai syarat formal diajukannya gugatan tidak terpenuhi; Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan menolak gugatan Penggugat harus diperbaiki
karena
dalam perkara a quo, Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan bahwa secara yuridis perkara ini belum memenuhi syarat formal, sehingga seharusnya amar putusannya, bukan ditolak melainkan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai amar pada angka 1 (satu) tentang ditolaknya permohonan Pemohon menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I 1. Menyatakan,
bahwa permohonan banding dari Pembanding
dapat diterima; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 610/Pdt.G/2007/PATgrs.
tanggal
16
September
2008
M
bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1430 H dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan, bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima ;
2.
Membebankan
kepada
membayar biaya perkara
Pemohon/Pembanding
untuk
dalam tingkat banding sebesar
Rp 6.000,- (enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. Ketua
5
Majelis
dihadiri oleh Drs.
Drs.H.Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H.
dan
H. Empud Mahpudin,S.H, M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 21/Pdt.G./2009 PTA. Btn. tanggal 30 April 2009, didampingi oleh Achmad Sofwan,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd Drs.H.Maftuh Abu Bakar,S.H.,M.H
ttd ---Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.
Hakim Anggota, ttd H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd Achmad Sofwan,SH.
Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai ......... Rp
6.000.00,-
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya : Panitera Ttd. Agus Zainal Mutaqien
