PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN KOPERASI, alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Tergugat sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI SWASTA,
alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG
SELATAN, semula Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 3.1. ANAK I (P) umur 11 tahun; 3.2. ANAK II (Lk) umur 6 tahun;
diasuh dan dipelihara oleh Tergugat tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan, memusyawarahkan masa depan dan Pendidikan anak-anak tersebut; 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor urusan agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 491.000,- (empat ratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin
tanggal 7 November 2011, Tergugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 November 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa; Membaca memori banding Pembanding tanggal 17 November 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012; Membaca kontra memori banding tanggal 06 Februari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 06 Februari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 07 Februari 2012; Membaca tambahan memori banding Pembanding tertanggal 17 November 2011 dan tambahan kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Maret 2012;
Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 30 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara, walaupun telah diberitahukan dengan relaas tanggal 07 Februari 2012;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/SIP/1956, tanggal 14 Agustus 1957, hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya; Menimbang, bahwa segala pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama; Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding telah diakui oleh Pembanding dalam jawabannya dalam sidang tanggal 12 September 2011, yaitu awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun betul sejak tahun 2009 tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi dan puncak perselisihan bulan November 2009 dan sudah pisah rumah, karena Tergugat diusir oleh Penggugat, walaupun menurut Pembanding penyebabnya berbeda dengan apa yang didalilkan Terbanding; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat seperti yang disampaikan secara lisan dalam jawabannya tanggal 15 Agustus 2011 dan kesimpulannya pada sidang tanggal 26 September 2011 menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Terbanding/Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Terbanding telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding dan begitu juga Tergugat/Pembanding telah mengajukan satu orang saksi keluarga yang pada dasarnya kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 atau selama lebih kurang satu tahun, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tesebut berarti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukan hubungan interpersonal sudah tidak ada lagi dan tujuan bersama dalam perkawinan sudah diabaikan, mereka sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diusahakan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama mengenai gugatan cerai atas dasar alasan yang telah dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu amar putusannya dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hakim tingkat pertama yang memberikan hak asuh kepada Terbanding/Penggugat yang menurut Pembanding/Tergugat, bahwa Terbanding/Penggugat tidak layak mengasuh dua orang anak tersebut karena Terbanding/Penggugat sibuk bekerja dari pukul 06.00 sampai pukul 20.00 malam, sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, oleh karenanya anak-anak memilih tinggal bersama Pembanding/Tergugat. Pada saat mediasi kakak kandung Terbanding/Penggugat juga menyarankan agar anak-anak diasuh oleh Pembanding/Tergugat;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tersebut telah dibantah oleh Terbanding/Penggugat, dengan penjelasan bahwa
meskipun
Terbanding/Penggugat bekerja, namun tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anaknya. Kedua anak tersebut bukan memilih ikut ditempat Pembanding/Tergugat, tetapi karena dipaksa oleh Pembanding/Tergugat untuk tinggal bersamanya. Pengasuhan anak-anak oleh Pembanding/Tergugat tidak bisa dikatakan lebih baik dari pada diasuh oleh Terbanding/Penggugat, karena waktu Pembanding/Tergugat juga habis untuk bekerja dari pagi sampai malam, sehingga pengasuhannya diserahkan kepada orang lain. Sedangkan kakak kandung Terbanding/Penggugat pada saat mediasi hanya menyarankan supaya pengasuhan anak-anak dilakukan bersama-sama, tidak menyarankan agar anak-anak diasuh oleh Pembanding/Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti pada Terbanding/Penggugat tidak terdapat hal-hal yang menghalanginya untuk memelihara dan mengasuh kedua anak-anaknya. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Namun Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki diktum angka 3 (tiga), yang menetapkan kedua anak dipelihara oleh Tergugat, karena sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hukumnya halaman 15 (lima belas) yakni kedua anak tersebut diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, sebagai ibu kandungnnya; Menimbang, bahwa anak dibawah usia 12 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berada dalam pemeliharaan ibu, karena memang pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak diusia tersebut menghendaki demikian, yaitu berada pada ibunya. Namun secara kasuistis apabila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki maka pengadilan dapat memutuskan lain yang menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Akan tetapi dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama tidak menemukan alasan yang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut; Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Terbanding, namun anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pembanding selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Pembanding untuk
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anaknya tersebut; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk kedua anak bernama 1. ANAK I dan 2. ANAK II, yang merupakan tuntutan tambahan secara lisan dalam sidang yang disetujui oleh Pembanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak dewasa; Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pembanding/Tergugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan kesanggupan Pembanding/Tergugat dalam persidangan yang bersedia memberi nafkah kepada seorang anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka layak dan patut jika Pembanding/Tergugat diwajibkan memberi nafkah untuk kedua anak tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibunya yang mengasuh kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, satu helai salinan putusan tersebut dikirm pula kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan dilangsungkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Pembanding dan Terbanding sekarang berdomicili di wilayah Kecamatan Pondok Aren, maka salinan putusan harus dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pondok Aren;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I: -
Menerima permohoan banding Pembanding;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs. tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 Hijriyyah, dengan perbaikan amar, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama: 3.1. ANAK I, lahir tanggal 05 Juni 2000; 3.2. ANAK II, lahir tanggal 08 Maret 2005; berada dibawah pemeliharaan / asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya tersebut; 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Memembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 H oleh Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. Ketua Majelis, Drs. Nuruzzaman Romli, S.H. dan Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Achmad Sofwan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
Hakim Ketua Majelis,
ttd Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
ttd
ttd
Drs. Nuruzzaman Romli ., S.H.
Drs. Fakhruddin Cikman, S.H.,M.S.I.
Panitera Pengganti ttd Achmad Sofwan, S.H. Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp 5.000,00 3. Materai ............................................................... Rp 6.000,00 J u m l a h .............................................................. Rp 150.000,00 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam
