PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA Btn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula SEMARANG, sekarang bertempat tinggal di YOGYAKARTA; semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng. tanggal 12 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk
menjatuhkan thalak
satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000.,- (lima belas juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau / nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah); 5. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P) lahir tanggal 01 Februari 2012 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan nafkah satu orang anak tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1.
Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tangerang
untuk
menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dicatatkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu; 2.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah); Memperhatikan, Akta Pernyataan Pemohon Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 25 November 2013 ; Memperhatikan, Memori Banding Pembanding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara seksama pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 ; Memperhatikan, Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 7 Februari 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jum’at tanggal 7 Februari 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 ;
Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng. tanggal 22 Januari 2014, yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) ; Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng. tanggal 08 Januari 2014, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas pada tanggal 24 Desember 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam Konvensi dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi/Terbanding dan keterangan saksi Pemohon Konvensi /Pembanding (SAKSI PEMOHON) dan saksi Termohon Konvensi/Terbanding (SAKSI TERMOHON) telah terbukti bahwa pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi /Terbanding sudah berpisah rumah satu tahun lebih (sejak bulan April 2012) karena pemohon Konvensi/Pembanding telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/ Terbanding dari kediaman bersama dan selama pergi tidak pernah kembali lagi, sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak ada kerukunan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Tangerang maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding ;
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : ”Suami Isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim mengizinkan Pemohon Konvensi/ Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon Konvensi/ Terbanding ; Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding sudah tepat dan benar dan dapat disetujui ; Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Tangerang mengenai perintah penyampaian Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dicatat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang dicantumkan dalam Konvensi dan Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten keliru, seharusnya dicantumkan dalam Konvensi, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terbanding bersikap nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman dan rumah tinggal untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding gugur ; Menimbang, bahwa ada atau tidaknya nusyuz dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selaku isteri harus dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bersikap nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami, dan ternyata pula bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya
alasan Tergugat
Rekonvensi/Pembanding
bahwa
Penggugat
Rekonvensi /Terbanding bersikap nusyuz harus ditolak dan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 233: Artinya : dan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ; Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas keberatan Tergugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya angka 8 dan 9 tidak dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pengakuan
Penggugat
Rekonvensi/
Terbanding dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi kepada isteri kadang-kadang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak rutin setiap bulan, dengan harapan kelebihan penghasilan yang tidak diberikan kepada isteri untuk tabungan anak masa depan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah menerima dan tidak keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar tersebut. Oleh karenanya nafkah lampau yang menjadi hutang Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejak Tergugat Rekonvensi/Pembanding meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Terbanding dari kediaman bersama sejak bulan April 2012 sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang selama 20 bulan ; Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Pembanding harus disesuaikan dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :
Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan berapa besar penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menetapkan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Tergugat
Rekonvensi/Pembanding
membayar
nafkah
terhutang
sebesar
Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu besar kalau dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Pembanding yang pekerjaannya tidak jelas. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar 20 (dua puluh) bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar
Tergugat
Rekonvensi/Pembanding
membayar
nafkah
iddah
sebesar
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut’ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa pemberian mut’ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai dengan Firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 7 seperti tersebut di atas dan Firman Allah Surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi :
... Artinya : dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya
dan
bagi
yang
tidak
mampu
menurut
kesanggupannya ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu besar kalau dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pekerjaannya tidak jelas. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat
Rekonvensi/Terbanding agar
Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah anak yang bernama Syifa Roidhatussayyidah
Al-Fajrini
lahir
tanggal
1
Februari
2012,
sebesar
Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6 dan keterangan saksisaksi di persidangan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 1 Pebruari 2012 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa hasil identifikasi DNA telah terbukti bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 1 Pebruari 2012 adalah anak biologis dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan
Penggugat
Rekonvensi/Terbanding,
Rekonvensi/ Pembanding bahwa anak
oleh
karenanya
bernama
tuntutan
Tergugat
ANAK PEMOHON DAN
TERMOHON bukan anak biologis dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti dan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pembanding selaku ayah kandung dari
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berkewajiban memberi biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang riel diperlukan saat ini bukan biaya yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten
berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang dapat dikabulkan adalah biaya yang diperlukan anak saat ini sedangkan biaya yang akan datang tidak dapat ditetapkan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah satu orang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu besar kalau dihubungkan dengan kebutuhan anak saat ini yang masih kecil dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pekerjaannya tidak jelas. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan sesuai kepatutan dan kewajaran, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun, dan saat ini berada di bawah hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya maka biaya pemeliharaan anak tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri, karena telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan
pasal-pasal
dari
peraturan
perundang-undangan
Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
dan
MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding ; Dalam Konvensi -
Memperbaiki
amar
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
0246/Pdt.G/2013/PA.Tng tanggal 12 November 2013 sehingga berbunyi : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan
talak
satu
raj’i
kepada
Termohon
Konvensi
(TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Tangerang
untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dicatatkan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi -
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013 /PA.Tng tanggal 12 November 2013; Dengan Mengadili Sendiri 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Terbanding untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau/nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pembanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Syifa Roidhatussayyidah Al-Fajrini kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
-
Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. dan H. Asril Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Ketua Majelis, ttd Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.
H. Asril Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti ttd Hulaesi, S.H., M.H. Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp 139.000,2. Redaksi ............................................................... Rp
5.000,-
3. Materai ............................................................... Rp
6.000,-
J u m l a h ........................................................... Rp 150.000,-
