PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2016/PTA. Btn. بـسـم الرحـمن الرحـيـم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Pandeglang, semula Tergugat sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di RA Al-Maghfiroh, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, semula Penggugat sekarang Terbanding ; PengadilanTinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama
Pandeglang
Nomor
0000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.,
tanggal 20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi’ul Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan Agama
Pandeglang untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung
Kabupaten Pandeglang untuk itu ;
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 191.000,00, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg., tanggal 22 Januari
2016, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding telah
mengajukan upaya hukum banding atas Putusan tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Januari 2016 secara sempurna; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 5 Februari 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 Januari 2016; Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 16 Februari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 16 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 17 Februari 2016; Membaca dan memperhatikan pula relaas pemberitahuan untuk membaca berkas (inzage) kepada Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tanggal 17 Februari 2016 dan Tergugat / Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 19 Februari tanpa tahun, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA. Pdlg., tertanggal 19 Februari 2016; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, lagi pula
permohonan banding a quo telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding secara sempurna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan
Ulangan,
permohonan banding Tergugat
/
Pembanding a quo secara formal dapat diterima;
Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2016/PTA.Btn.
Menimbang
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
tingkat
Banding
mempelajari dan meneliti putusan beserta berkas perkara a quo sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding menyatakan
saya keberatan atas Putusan Pengadilan
Agama
Pandeglang tanggal 20 Januari 2016 Nomor 0000/Pdt.G./2015/PA.Pdlg., dalam hal : - Pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dengan alasan pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 pada hari itu pula dilanjutkan dengan mediasi sehingga terkesan mediasi tersebut hanya sekedar formalitas yang dilaksanakan oleh mediator. Hal ini tidaklah beralasan hukum kerena berdasarkan berita acara sidang bahwa meskipun mediator (Drs.Hasan Hariri) telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan hasil dari mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Nopember 2015, Majelis
Hakim Tingkat Pertama beberapa kali
telah berupaya dalam
sidang-sidang berikutnya untuk merukunkan / mendamaikan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan tidak berhasil juga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah memadai oleh karenanya hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan PERMA. Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut haruslah di kesampingkan; - Kedua dalam hal pembacaan putusan perkara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sedangkan Ketua Majelis menyebutkan Putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal l8 Januari 2016 berbeda 2 hari juga tertulis dalam putusan perkara ini di halaman 25 (Dua puluh lima) dari 26 ( dua puluh enam) halaman tertulis hari Senin tanggal 18 Januari 2016. Jadi menurut logika bahwa putusan dibacakan pada hari Senin 18 Januari 2016 tanpa sepengetahuan
dan tanpa dihadiri Tergugat /
Pembanding oleh karenanya putusan ini sangat bertentangan
dengan
Undang–Undang serta aturan persidangan dan hukum beracara. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2016/PTA.Btn.
Tergugat / Pembanding tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan karena kata-kata dalam putusan tersebut sudah cukup jelas; - Keberatan ketiga Pembanding adalah dalam hal kesaksian dari saksisaksi yang dihadirkan Penggugat
dalam persidangan dari dua orang
saksi yaitu SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING keduanya tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, sudah jelas-jelas harus dianggap tidak sah dan harus ditolak kedua saksi mengetahui percekcokan tersebut dari cerita tetangganya bukan dari pengetahuan / pendengaran sendiri atau yang disebut dengan istilah Testimonium de auditu namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Testimonium de auditu tersebut tidaklah serta merta ditolak sebagai alat bukti karena
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
308/K/Sip/l959
Mahkamah
Agung
menyatakan
bahwa
meskipun
testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut di katagorikan sebagai alat bukti persidangan, lagi pula Tergugat sendiri dalam jawaban dipersidangan telah mengakui telah terjadinya percekcokan dengan Penggugat / Terbanding tersebut meskipun menurut Tergugat / Pembanding percekcokan tersebut tidak sering terjadi ,dan Tergugat / Pembanding mengakui pula telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat / Terbanding
sejak
bulan
Ramadon / bulan Juni 2015. Dengan demikian bahwa persangkaan para saksi tersebut terbukti
berdasarkan fakta dan pengakuan
Tergugat /
Pembanding baik dalam persidangan maupun dalam memori Banding bahwa telah terjadi percekcokan bahkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding
karena
Penggugat / Terbanding meningggalkan Tergugat / Pembanding; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terlepas dari apa dan siapa
berpendapat
yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ternyata secara fakta rumah tangga yang dibangun oleh keduanya telah
pecah dan tidak ada saling percaya yang sulit untuk
dirukunkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung
Nomor 38.K./AG/1990
Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2016/PTA.Btn.
tanggal 5 Oktober 1991 yang pada intinya menyatakan tidak mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi bila ternyata rumah tangga yang dibangun tersebut telah pecah, maka tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam menilai perkara banding a quo; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat / Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal yang telah diakui Tergugat / Pembanding dan dikuatkan dengan bukti saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding telah terbukti, untuk itu telah memenuhi ketentuan
Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk bercerai oleh karena itu alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Undang-Undang tentang perubahannya, maka segala biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya yang timbul pada tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini . MENGADILI - Menerima permohonan banding Pembanding; - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/ Pdt.G/2015/PA.Pdlg.,
tanggal
20 Januari 2016 Masehi,
bertepatan
dengan tanggal 10 Robi’ul Akhir 1437 Hijriyah; - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2016/PTA.Btn.
kami Drs. H. Ma’mur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Dimyati AR. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Abdullah Sahim sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
KETUA MAJELISTTtd. ttd. Drs. H. Ma’mur, M.H.
HAKIM ANGGOTA ttd.
HAKIM ANGGOTA Ttd.
Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.
Drs. Ahmad Dimyati AR.
PANITERA PENGGANTI ttd. Drs. H. Abdullah Sahim Rincian Biaya: 1. Biaya Proses
Rp.
139.000,-
2. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp.
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: PANITERA
DRS. H. M. NAWAWI, M.H.
Hal 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2016/PTA.Btn.
