PUTUSAN Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA. Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : Suwiro Heriyanto bin H. Muhibi , umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan BUMN PT KS Cilegon, tempat tinggal di Komplek Citra Gading Blok E1 RT.07 RW.11, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dahulu Pemohon sekarang Pembanding; MELAWAN Ulfiah binti Hasan, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jln. Mentawai Perumahan Lippo
Karawaci
Kecamatan
No.
136,
Kelurahan
Panunggangan,
Cibodas, Kota Tangerang, dahulu Termohon
sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Srg, tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwiro Heriyanto bin H. Muhibi, SE, MM,) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ulfiah binti Hasan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang; Dalam Rekonvensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menyatakan harta benda berupa; a. 67,6 % dari 80 % setelah dikurangi 20 % uang muka dari nilai nominal sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di Perumahan Citra Gading
Blok E 01 No. 27, RT 07 RW 11 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dengan batas-batas: - Sebelah Timur
: Jalan Lingkungan ;
- Sebelah Barat
: Blok E1 Nomor 8;
- Sebelah Utara
: Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan
: Blok E 1 Nomor 6;
b. Bangunan rumah toko (RUKO) permanen seluas 13 x 22.10 m = 287 + 9 = 296 m2, yang berdiri diatas tanah luas tanah 20 x 22 m = 440 m2, terletak di Kampung Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, atas nama Suwiro Heriyanto; dengan batas-batas; -
Sebelah Utara
: Jalan Desa
-
Sebelah Timur
: Tanah Kosong;
-
Sebelah Selatan
: rumah orang lain;
-
Sebelah Barat
: Tanah Kosong;
c. Sebidang tanah Kavling nomor 4 seluas 320 m2 yang terletak di Blok 011/ Ciwandan Kohir no. 011-0110 yang berlokasi di Desa Pelamunan Kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang,; d. Sebidang tanah darat seluas 3.012 m2 (tiga ribu dua belas meter persegi) berikut pohon-pohon di atasnya, persil Nomor 39/95 Blok Juwet Kohir Nomor : 224/696 yang berlokasi di Desa Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, atas nama Suwiro Heriyanto, dengan batas-batas: - Sebelah Timur
: Tanah milik Assad;
- Sebelah Barat
: Jalan lingkungan;
- Sebelah Utara
: milik Drs. Agus Erwana;
- Sebelah Selatan
: tanah milik Ny. Suni;
e. Sebidang tanah kebun seluas 1.707 m2 (seribu tujuh ratus tujuh meter persegi) berikut pohon-pohon diatasnya Persil Nomor 05 Blok Legon Kohir Nomor 905 yang terletak di Kampung Cibetung, Desa Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, atas nama Suwiro Heriyanto, dengan batas-batas: - Sebelah Timur
: Tanah milik Marinah;
- Sebelah Barat
: Tanah milik Sadiman;
- Sebelah Utara
: Tanah Milik Armin/Ridam;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Marjani;
f. Sebuah mobil Sedan Hyundai Avega No. Pol A 1169 AS atas nama Suwiro Heriyanto; g. utang pada BANK BUKOPIN, sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan kepada PRIMKOKAS sebesar Rp. 190.000.000.,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
(seratus sembilan puluh juta rupiah),- setelah dikurangi angsuran hingga perceraian terjadi; adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk ; a. Menyerahkan seperdua harta bersama perkawinan tersebut dalam poin huruf a, b, c, d, e, dan f kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan jika secara natura tidak dapat dibagi, maka dapat dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat rekonvensi dan seperdua yang lain untuk Tergugat Rekonvensi; b. Menghukum
Pemohon
konvensi/Tergugat
rekonvensi
dan
Termohon
konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar seperdua sisa utang yang tersebut dalam poin huruf g kepada BANK BUKOPIN dan PRIMKOKAS; 4. Menetapkan anak bernama Azzahra Salsabila Saputri bin Suwiro Heriyanto, yang lahir 12 Juni 2005, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi; 5. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah , selain biaya pendidikan dan kesehatan; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada penggugat rekonpensi untuk setiap bulannya, untuk saat ini dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan, sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun), 7. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; 1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); 2. Menghukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Serang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor : 11/Pdt.G/2014/ PTA.Btn tanggal 17 Maret 2014;
Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 15 Januari 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengdilan Agama Serang pada hari jumat, tanggal. 17 januari 2014 dan memori mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara patut pada hari kamis, tanggal 30 Januari 2014; melalui kepala Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Membaca kontra memori banding tanggal 10 Februari2014 dari Terbanding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 11 Februari 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2014, ; Membaca Akta pemeriksaan berkas banding dari Panitera Pengadilan Agama Serang, pada Rabu tanggal 19 Februari 2014 oleh Pembanding dan Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) dimaksud; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten atas permohonan banding Pembanding yang telah diajukan pada hari ke 13 setelah hari dibacakan putusan yang dimintakan banding ini, masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata-cara yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
Dengan
demikian
permohonan
banding
Pembanding harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil banding sebagaimana di tentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karena itu Permohonan Banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membaca berkas perkara beserta surat surat yang berhubungan dalam perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Agama Serang telah mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs. M. Aminuddin, namun tidak berhasil mencapai perdamaian. Kemudian Pengadilan Agama Serang juga telah melakukan upaya damai pada setiap persidangan hingga pada sidang terahir, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Serang telah cukup memadai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan; Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Serang, Nomor 0390/Pdt.G/2013/PA.Srg. tanggal 30 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Banten, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang di periksa dan dipertimbangkan dan di putus oleh Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam menemukan fakta hukum berkenaan dengan permohonan Pemohon melalui proses jawab menjawab dan pembuktian sudah tepat dan benar dan menjadikannya menjadi pertimbangan sendiri, karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 bahkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, maka unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah ; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten
menambah
pertimbangan yaitu sesuai dengan memahami Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Serang agar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagai judex factie sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama oleh karena itu majelis pengadilan tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dengan menambah amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo; Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
DALAM REKONVENSI: Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Terbanding mengajukan gugatan balik (gugat Rekonvensi) untuk membagi harta bersama selama dalam perkawinan, sedangkan Pemohon/Pembanding dalam repliknya menjawab gugatan rekonvensi sebagian harta yang digugat ada harta bawaan dan sabagian membenarkan harta bersama, namun dalam memori banding Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak menerima dan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan karena sebagian harta yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah merupakan harta bawaan yaitu
poin
2.a.
dan
poin
2.b.
sedangkan
dalam
kontra
memori
Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak sependapat dengan memori banding Pembanding dan sependapat dan sangat setuju dengan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0390/Pdt.G/2013/PA. Srg, tanggal 30 Desember 2013 H bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 H. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menemukan fakta hukum melalui proses jawab menjawab dan pembuktian berkaitan gugatan Rekonvensi sepanjang yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim banding dinyatakan sudah tepat dan benar dan dapat di ambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding. Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Serang, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa Amar putusan Pengadilan Agama Serang
Nomor
0390/Pdt.G/2013/PA.Srg, tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan tanggal 26 Shafar 1435 H.mengenai poin-poin sebagai berikut : Poin 2.a . Menyatakan harta benda berupa: 67,6 % dari 80 % setelah dikurangi 20 % uang muka dari nilai nominal sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di Perumahan Citra Gading Blok E 01 No. 27, RT 07 RW 11 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dengan batas-batas: -
Sebelah Timur
: Jalan Lingkungan ;
-
Sebelah Barat
: Blok E1 Nomor 8;
-
Sebelah Utara
: Jalan Lingkungan;
-
Sebelah Selatan
: Blok E 1 Nomor 6;
adalah harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding. Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan dalam
menilai
dua
alat
bukti
yang
dikemukakan
keliru
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Terbanding dalam membuktikan poin 2.a di mana kedua alat bukti tersebut tidak dapat menunjukan kedua asli surat tersebut untuk dicocokan dengan aslinya dan tidak dinazegeling oleh kantor pos, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pemateraian alat bukti di Pengadilan yaitu fotocopy bukti rekening koran yang menjelaskan akhir pelunasan tersebut tanggal 10 Desember 2007 ( bukti P.R.IX lampiran 2 ), dan bukti foto copy berita acara serah terima rumah antara PT.Sumindo Primaland sebagai pihak pertama dan Suwiro Heryanto sebagai pihak kedua tertanggal 22 Nopember 2001 (bukti P.R. IX lampiran 8), dengan demikian alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian secara formil tidak dapat diterima, sedangkan alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah dinazegeling tidak menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yaitu foto copy sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 669 tanggal 25 Februari 2003 atas tanah 2.a tersebut, dengan demikian Hakim Tingkat Pertama keliru menilai dan tidak membandingkan alat bukti mana yang lebih kuat, dimana sertifikat adalah alat bukti outentik dan lebih kuat, oleh karena itu gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding poin 2.a. harus ditolak. Menimbang bahwa Poin 2.b.
Bangunan Rumah Toko (RUKO)
permanen
seluas 13 x 22.10 m = 287 + 9 = 296 m2, yang berdiri diatas tanah seluas tanah 20 x 22 m = 440 m2, terletak di Kampung Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, atas nama Suwiro Heriyanto; dengan batas-batas; -
Sebelah Utara
: Jalan Desa
-
Sebelah Timur
: Tanah Kosong;
-
Sebelah Selatan
: rumah orang lain;
-
Sebelah Barat
: Tanah Kosong;
Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten lebih dulu mengecek alamat tanah dan ruko yang disengketakan karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan rekonpensi dan tidak ada perbaikan,sedangkan alamat tanah dan ruko poin 2.b. dalam surat gugatan rekonvensi poin 2.2.e. terletak di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonpensi angka 17 menyebutkan alamat tanah dan ruko terletak di jl. Ciptayasa Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, maka dalam hal ini Hakim Majlis Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan harta yang tidak tepat alamatnya Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, maka Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta/dimohonkan (ultra petita) baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dimana yang diminta ruko yang beralamat terletak di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang sedangkan perbaikan alamat harta tersebut tidak pernah ada, sedangkan duplik dari Penguggat Rekonvensi hanya mencukupkan pada gugatan rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 29-K/Sip/1950 tanggal 24 Mei 1951 maka Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2.b. dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menimbang, bahwa dalam posita dan Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi objek sengketa angka 2.2.b, 2.2.f atau yang tertera dalam amar putusan angka 2. c dan 2. f sbb: 2. 2.b Sebidang tanah Kavling nomor 4 seluas 320 m2 yang terletak di Blok 011/ Ciwandan Kohir no. 011-0110 yang berlokasi di Desa Pelamunan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang,; 2. 2.f. Sebuah mobil Sedan Hyundai Avega No. Pol A 1169 AS atas nama Suwiro Heriyanto; Menimbang bahwa atas gugatan tersebut sesuai berita acara persidangan hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam replik dalam jawabannya angka 14 untuk objek perkara 2.2. b (2.c dalam amar) telah di akui harta bersama, akan tetapi telah dialihkan dengan cara di jual kepada pihak ketiga bernama Nasifuddin dengan bukti P. 35, sedangkan dalam dupliknya Termohon/Terbanding mencukupkan apa yang ada dalam jawaban semula (dalam gugatan
rekonvensi).
Selanjutnya
Pembanding/Tergugat
Rekonvensi
dalam
jawabannya angka 18 untuk objek perkara 2.2. f (2.f dalam amar) telah diakui juga harta bersama, akan tetapi telah dialihkan dengan cara over kredit kepada H. Sukari telah dibuktikan dengan bukti P 12, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya hanya mencukupkan pada gugatan rekonvensi, dalam hal ini Majlis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa kedua harta a quo termasuk harta yang diakui dan
pengakuan mana merupakan bukti sempurna, dan tidak
menghilangkan hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap kedua harta a quo, terhadap hal ini Majlis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap kedua harta a quo adalah pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenis, evau qualifie), yaitu harta 2.2.b (2.c dalam amar) telah dijual kepada pihak ketiga dan harta 2.2.f
Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
(2.f dalam amar) telah diover kreditkan juga kepada pihak ketiga, dimana pengakuan berkualifikasi maupun pengakuan berklausula berdasarkan HIR Pasal 176 dan Pasal 1924 KUHPerdata adalah tidak menjadi bukti sempurna oleh karena pengakuan tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan, tetapi harus secara bulat dan seutuhnya (onsplitsbaar oveau), sedangkan atas bantahan Tergugat Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya dalam dupliknya, dalam hal ini hakim tidak boleh menerima pengakuan semacam ini sebagai bukti sempurna, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta angka 2.2.b atau angka 2.c. dalam amar putusan, serta harta angka 2.2.f atau angka 2.f dalam amar putusan harus ditambah dengan bukti surat atau saksi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dan tidak ada keterangan saksi untuk menguatkan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi poin 2.2.b (2.c dalam amar) dan poin 2.2.f(2.f dalam amar) harus di tolak, sesuai dengan doktrin Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M. Hum. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama halaman 261); Menimbang, bahwa dalam posita dan Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi objek sengketa angka 2. c atau amar putusan angka 2.d: 2.d.Sebidang Tanah darat seluas 3.012 m2 (tiga ribu dua belas meter persegi) berikut pohon-pohon di atasnya, persil nomor 39/95 Blok Juwet Kohir Nomor 224/696 yang berlokasi di Desa Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, atas nama Suwiro Heriyanto dengan batasbatas: - Sebelah Timur
: Tanah milik Assad;
- Sebelah Barat
: Jalan Lingkungan;
- Sebelah Utara
: Milik Drs. Agus Erwana;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Ny. Suni;
oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama menjadikannya harta bersama, dalam hal ini Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa harta tersebut angka 2.c (2.d dalam amar) pengadaannya/pembeliannya dengan uang yang didapat dari perjanjian kredit dari Bank Bukopin Tbk No. 51 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, Pasal 1 menyebutkan bahwa Bank telah menyetujui untuk memberikan kredit kepada debitur berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sejumlah uang sebesar Rp. 285.420.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Pada Pasal 3 menyebutkan dengan cara mencicil selama 120 bulan atau 10 tahun, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2021, bukti P.25, dimana sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli/mengadakan harta
Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
yang menjadi objek sengketa a quo, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta sengketa a quo sudah ada akan tetapi belum milik sempurna (milkut tam) dan masih terkait dengan pihak ketiga yaitu Bank Bukopin yang menagih angsuran kredit setiap bulan, oleh karena itu gugatan terhadap objek sengketa angka 2.c atau amar putusan angka 2.d dianggap prematur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan dan tertulis menuntut hak nafkah iddah Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) sebulan selama tiga bulan yaitu Rp. 21.000.000,-, (Dua puluh satu juta rupiah ), Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) dan kiswan sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) dalam hal ini Majlis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nusyuz Termohon/Terbanding sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan kiswah, serta menolak tuntutan mut’ah dengan pertimbangan muth’ah hanya perbuatan sunnah, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa pada dasarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tanggapnnya tidak keberatan bahkan menyatakan sudah diatur perusahaan serta perceraian ini atas kehendak suami atau Pemohon/Pembanding, serta muth’ah diberikan oleh suami sebagai kenangan akhir maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menetapkan kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan kewajaran bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan memperhatikan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan apa diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dan Pasal 158, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya patut dikabulkan jumlahnya sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Srg, tanggal 30 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan a quo; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majlis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara pada tingkat pertama telah benar oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sedangkan untuk tingkat Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
banding biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Uundang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Mengingat ketentuan dan segala peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima Permohonan Banding Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0390/Pdt.G/2013/ PA.Srg, tanggal 30 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijiyah, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwiro Heriyanto bin H. Muhibi, SE, MM,) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ulfiah binti Hasan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang; 3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal Termohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia;
DALAM REKONVENSI 1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvesi sebagian; 2. Menyatakan harta sebagai berikut: a. Sebidang tanah kebun seluas 1.707 m2 (seribu tujuh ratus tujuh meter persegi) berikut pohon-pohon diatasnya Persil Nomor 05 Blok Legon Kohir Nomor 905 yang terletak di Kampung Cibetung, Desa Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, atas nama Suwiro Heriyanto, dengan batas-batas: - Sebelah Timur
: Tanah milik Marinah
- Sebelah Barat
: Tanah milik Sadiman;
- Sebelah Utara
: Tanah Milik Armin/Ridam;
- Sebelah Selatan
: Tanah milik Marjani;
Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
b. Menyatakan ½ (seperdua) dari harta tersebut pada poin a diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan ½ (seperdua) menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi; c. Menyatakan utang pada Bank Bukopin sejumlah Rp. 285.420.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) beserta bunganya dan utang pada PRIMKOKAS sejumlah Rp. 190.000.000,(Seratus sembilan puluh juta rupiah) besrta bunganya menjadi hutang bersama sampai lunas; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar: a. Menyerahkan ½ (seperdua) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harta tersebut poin angkat 2.a. diatas secara natura dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dilaksanakan dapat dijual melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing tersebut di atas ; b. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang pada poin 2.c tersebut diatas secara bersama-sama sampai lunas; 4. Menetapkan anak bernama Azzahra Salsabila Saputri bin Suwiro Heriyanto, yang lahir 12 Juni 2005, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi; 5. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya, untuk saat ini dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan, sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun); 7. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi : a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000,000,- ( tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan; b. Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); c. Mut’ah sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar : a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan; b. Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); c. Mut’ah sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
9. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya.
Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: 1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); 2. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 10 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, SH,. MH,. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH. dan Drs. H. Oding Sopandi, SH. MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aswadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Ketua Majelis ttd Drs. H. Muhsin Halim, SH,. MH. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
M. Ridwan Siregar, SH.
Drs. H. Oding Sopandi, SH. MH.
Panitera Pengganti ttd Aswadi, S.Ag. Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... .................................................... Rp. 139.000,2. Redaksi .............................................................. Rp. 5.000,3. Materai .............................................................. Rp. 6.000,J u m l a h ......................................................... Rp. 150.000,Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Wakil Panitera,
Rifki, SH., M.Hum Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
