SALINAN
P U T U S A N Nomor : 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak : Pembanding, umur swasta,
33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertempat
tinggal di Kota Jakarta Timur, semula
sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; MELAWAN Terbanding., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIF SASONGKO, SH., Advokat dari Kantor Hukum ARIF SASONGKO, SH dan Rekan, yang beralamat di Office : Boulevard Kota Kembang Jl. Arysadul Ummah No. 35 Telp. (021) 23697537, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2011, semula
sebagai PENGGUGAT
sekarang
TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; TENTANG DUDUK PERKARA Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA.Dpk tanggal 25 Agustusr 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Menetapkan anak bernama Zitha Yolanda Raya Binti Razi Yansyah lahir tanggal 24 Oktober 2005 berada di bawah hadlanah Penggugat ;
Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
4. Menghukum Tergugat untuk memberi / membayar kepada Penggugat nafkah anak dalam diktum angka 3 tersebut minimal sejumlah Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain ; 5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tapos Kota Depok, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; 6. Menolak untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut yang diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Agustus 2011 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya, oleh Tergugat diajukan permohonan banding yang dinyatakan pada tanggal 05 September
2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA. Dpk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal
05 September
2011, selanjutnya
permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 September 2011 dan Tergugat/Pembanding kemudian telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 September 2011 selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2011; Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 12 Oktober 2011 dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 17 Nopember 2011 ;
Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
Menimbang, bahwa menurut surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 09 Desember 2011 baik Pembanding
maupun
Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, padahal kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA. Dpk tanggal 17 Nopember 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi dalam berita acara, salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA. Dpk, memori banding dan kontra memori banding dan setelah Majelis Hakim tingkat banding bermusyawarah memutuskan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: DALAM KONVENSI Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang alasan gugatan penggugat dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama
Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam konvensi dalam tingkat banding. DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya tidak menyebutkan secara jelas dari mana sumber uang untuk pembelian kendaraan-kendaraan roda empat (mobil) dan tanah berikut rumah di Raffles Hills Depok tersebut. Apabila uang untuk pembelian harta-harta tersebut dari Penggugat Rekonvensi, maka harus dijelaskan uang tersebut apakah berasal dari penghasilan (gaji) Penggugat Rekonvensi, dari pemberian orang tua, atau dari warisan orang tua. Menimbang, bahwa untuk menentukan harta-harta sebagai harta bersama suami-istri harus jelas disebutkan tentang adanya hak Penggugat Rekonvensi dalam hal ini suami atas harta-harta yang digugat sebagai harta bersama. Hal ini tidak terdapat dalam posita gugatan Penggugat untuk dijadikan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, yang atas posita atau dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memikul beban wajib bukti sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, maka oleh karena itu dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21-08-1974 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk memperjelas asal usul harta-harta tersebut dan untuk membuktikannya dapat diajukan kembali sebagai perkara baru secara tersendiri di tingkat pertama. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA. Dpk tersebut dapat dikuatkan. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.
Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta undang-undang perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor
:
1595/Pdt.G/2010/PA.Dpk tanggal 25 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 Hijriyah. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal
21 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. RIDHWAN
HAJJAJ, M.A. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, S.H., dan Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara. KETUA MAJELIS, ttd Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.
HAKIM - HAKIM ANGGOTA :
Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
ttd
Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, S.H.
ttd Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag
Rincian biaya perkara : 1. 2. 3.
ATK, Pemberkasan dll Redaksi Meterai Jumlah
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, PANITERA
H. TRI HARYONO, SH
Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
Hal 7 dari 6 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2012/PTA Bdg
