PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 619/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. WALIKOTA Cirebon, Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon yang diwakili oleh HERMAN SUNIAMAN, SH., MH., Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang berkedudukan di Kantor Jalan Siliwangi No.13 Kota Cirebon; 2. MURSID, S. Sos, Pekerjaan PNS, bertempat tinggai di Jalan Siliwangi

No.

14 RT/RW. 005/002 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon; 3. RATNA RAHMAWATI, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan VI RT/RW. 04/05, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; 4. YUNITA RAHAYU Binti Halil, Umur 33 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Cempaka No. 10 RT/RW 003/005 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon; 5. Hj. SUDARWATI, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Perum Villa Kristal No. 15 RT/RW. 003/003 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 6. RADEN HENDA, S.H. M.H, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Mulya Sejahtera Blok I No.32 RT/RW. 001/017, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 7. SITI ASFIAH, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Larangan Utara No. 14 RT/RW. 002/002 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon; Semuanya

dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya

bernama YOVY

ALAMSYAH, SH., MH. Advokat dari Kantor Hukum YOVY ALAMSYAH & Partner beralamat kantor di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 No. 11 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 49 halaman putusan Nomor 619/PDT/2016/PT.BDG

Khusus tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII; Melawan : 1. MUSTARA, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Buruh, beralamat di Blok Majasem, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Penggugat I; 2. Ny. RASTIAH, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Blok Majasem, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Penggugat II; 3. WARKIM, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Blok Majasem, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Penggugat III; Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. YODI LEONARDO, SH. dan 2. TOHIR, SH. Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Kantor Hukum LBH WONGCILIK di Komplek Bima Indah, Jalan Pendawa No. 02 B, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat; Dan : AHLIWARIS ALMARHUM Drs. MOCH. HALIL SUGANDI, yaitu: 1. Ibu YOYOH RADIAH (Istri Almarhum Drs Moch. Halil Sugandi), Umur 67 tahun, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang Cempaka No. 10 RT/RW. 003/005 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; 2. DIAN HANDAYANI Binti HALIL, Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Rt/Rw 03/01, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor; 3. DEDE HIDAYAT Bin HALIL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Rt/Rw 003 / 004, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; 4. NINIK HAERUNI Binti HALIL, Umur 36 Tahun. Pekerjaan PNS. Beralamat di Rt/Rw 02/014, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;


5. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON, berkedudukan di Kantor Jalan Wahidin No.44 Kota Cirebon; selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Tergugat IV dan Tergugat VIII; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan tertanggal 8 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Desember 2015 No. 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang uraian selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG (Almarhumah) Suami lstri semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Rt/Rw.002/008, Blok Majasem,

Kelurahan

Karyamulya

(dahulu

Kelurahan

Sunyaragi),

Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dimana Bapak DAPI TAYIM meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1977 dan Ibu AYONG meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1963; 2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG memiliki anak keturunan diantaranya ; 1. CARIKUN (meninggal dunia 16 Oktober 2005) memiliki keturunan anak bernama

MUSTARA

yang

dalam

hal

ini

bertindak

sebagai

PENGGUGAT I; 2. Ny. MARYAM (meninggal dunia 10 Februari 2008) memiliki keturunan anak bernama RASTIAH yang dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT II; 3. Ny. RANlSA (meninggal dunia 14 Nopember 2005) memiliki keturunan anak bernama WARKIM yang dalam hal ini disebut

sebagai

PENGGUGAT III; 3. Bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT III adalah Para Cucu AImarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dengan Ibu AYONG yang merupakan Ahliwaris Pengganti Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dengan Ibu AYONG; 4. Bahwa DAPI TAYIM dan Ibu AYONG (Almarhum/ah) semasa hidupnya yang bersangkutan memiliki harta berupa tanah bekas milik adat yaitu


sebidang tanah sawah yang terletak di Blok SIORI Rt/Rw 003/014 Jembar Agung Kelurahan Karyamulya (dahulu kelurahan Sunyaragi, Rt/Rw 008/002, Blok Majasem), Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tercatat pada Buku Rincikan/Surat C (Surat pendattaran hak milik sementara) Persil No. 109. S.III, Kohir C. No. 226 seluas 0,829 Ha (± 8290 M2) yang batas-batasnya sebagai berikut : - Sebelah Utara

:

Tanah Milik Pa Saja / H. Rahmat, Selokan;

- Sebelah Timur

:

Selokan;

- Sebelah Selatan :

Jalan Swasembada (AMD);

- Sebelah Barat

Tanah milik Warma/SMA Negeri 5 (lima);

:

Mohon selanjutnya disebut TANAH SENGKETA; 5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG menguasai mengurusi, memelihara menanami layaknya sebagai miliknya atas TANAH SENGKETA tersebut sampai dengan meninggalnya yang

kemudian

penguasaan

dan

kepemilikan

TANAH

SENGKETA

diteruskan/ dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai ke PARA PENGGUGAT selaku cucu-cucunya untuk dipelihara dan ditanami serta dikelola sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagaimana fungsi tanah pertanian hingga sampai sekarang; 6. Bahwa pada tahun 2011 PARA PENGGUGAT / WARKIM ( PENGGUGAT III) salah satu Ahliwaris Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas Tanah Sengketa tersebut yang diajukan melalui Kelurahan Karyamulya, kemudian oleh petugas Kelurahan Karyamulya dilakukan pengukuran atas TANAH SENGKETA tersebut yang hasil pengukurannya seluas ± 7692 M2, setelah pengukuran tersebut kemudian oleh Kantor Kelurahan tidak ditindak lanjuti permohonannya karena TANAH SENGKETA tersebut sudah ada sertifikat dari BPN Kota Cirebon (TERGUGAT VIII) sehingga ditunda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari BPN; 7. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT (Para Ahliwaris) mendapatkan informasi dari BPN (TERGUGAT VIII) yaitu berdasarkan surat tertanggal 25 April 2012 No.646/32.74-600/IV/2012 ternyata diatas TANAH SENGKETA tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama seperti dibawah ini :


1. Sertifikat Hak Milik atas nama MURSID, S.Sos (TERGUGAT II) No. 4551, tertanggal 23 Januari 2007 Surat Ukur No.02/2007 tanggal, 10 Januari 2007 seluas ± 309 M2; 2. Sertifikat Hak Milik atas nama RATNA RAHMAWATI (TERGUGAT III) No. 5503, tertanggal 19 Agustus 2009. Surat Ukur No. 12/2009 tanggal 12 Agustus 2009, seluas ± 363 M2; 3. Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. MOCH HOLIL SUGANDA (TERGUGAT IV) No. 5502 tertanggal 19 Agustus 2009 Surat Ukur No. 127/2009 tanggal 12 Agustus 2009 seluas ± 300 M2; 4. Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. SUDARWATlE (TERUGAT V) No. 5411 tertanggal 24 April 2009 Surat Ukur No. 57/2009 tanggal 21 April 2009 seluas ± 363 M2; 5. Sertifikat Hak Milik atas nama R. HENDA (TERGUGAT VI) No. 5387, tertanggal 25 Maret 2009 Surat Ukur 41/2009 tanggal 10 Maret 2009 seluas ± 300 M2; 6. Sertifikat Hak Milk atas nama SITI ASFIAH (TERGUGAT VII) No. 4872 tertanggal 22 Nopember 2007 Surat Ukur No 381/2007 tanggal 21 Nopember 2007 seluas ± 527 M2; 8. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat kaget dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas TANAH SENGKETA tersebut karena selama ini Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG serta anak-anaknya termasuk PARA PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan atau menjual belikan TANAH SENGKETA kepada ORANG LAIN/KEPADA SIAPAPUN JUGA; 9

Bahwa ternyata penerbitan sertifikat hak milik diatas TANAH SENGKETA tersebut didasarkan dari peralihan/pelepasan dari PD. PEMBANGUNAN KOTA

CIREBON

(TERGUGAT

I)

kepada

masing-masing

PARA

TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII; 10. Bahwa sedangkan TANAH SENGKETA bukan TANAH NEGARA atau bukan tanah milik TERGUGAT I tetapi tanah hak milik Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG yang sekarang ini adalah hak milik cucucucunya yaitu PARA PENGGUGAT, karena TANAH SENGKETA tersebut tertulis dikelurahan Karyamulya atas nama DAPI TAYIM sebagaimana Persil No, 109, S.III, Kohir C.No.226 seluas 0.829 Ha ( ± 8290 M2);


11. Bahwa

dengan

permasalahan

tersebut

Para

Ahliwaris

(PARA

PENGGUGAT) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana Perkara No. 28/G/2012/PTUN-BDG Jo Putusan

Pengadilan

Tinggi

No.05/B/2013/PT.TUN.JKT R.l.No.394.K/TUN/2013

yang

Tata

Jo.

Usaha

Putusan

dalam

amar

Negara

Jakarta

Mahkamah

Agung

putusannya

gugatan

PENGGUGAT tidak dapat diterima sehubungan perkara tersebut ranah atau wewenangnya Pengadilan Negeri Kota Cirebon, oleh karenanya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Cirebon; 12. Bahwa TERGUGAT I yang menghaki dan mengalihkan TANAH SENGKETA tersebut kepada TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena TERGUGAT I telah mengalihkan TANAH SENGKETA tersebut kepada TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII tanpa dasar hukum (tanpa bukti kepemilikan yang sah) dan tanpa seizin/ tanpa sepengetahuan pemilik TANAH SENGKETA yaitu Almarhum/ah Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG yang sekarang ini adalah hak milik cucu-cucunya yaitu PARA PENGGUGAT, oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT I dapatlah dikategorikan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 13. Bahwa PARA TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII memperoleh kepemilikan TANAH SENGKETA tersebut dari TERGUGAT I yang melawan hukum maka secara tanggung renteng juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak patut dilindungi secara hukum karena bukan sebagai pembeli yang beritikad baik; 14. Bahwa TERGUGAT VIII tidak secara teliti dan cermat menerbitkan sertifikat atas nama PARA TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII karena PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON (TERGUGAT I) tidak punya dasar hukum/alas hak yang kuat sebagai pemilik TANAH SENGKETA selain itu juga karena telah salah menerbitkan sertifikat tanah seharusnva di Blok Si KEMBANG bukan diatas TANAH SENGKETA, maka secara tanggung renteng TERGUGAT VIII yang menerbitkan sertifikat diatas TANAH SENGKETA atas nama TERGUGAT II sampai TERGUGAT VIII juga dikategorikan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;


15. Bahwa karena TANAH SENGKETA tersebut adalah hak milik DAPI TAYIM dan Ibu AYONG (Almarhum/ah) yang sekarang ini adalah hak milik cucucucunya yaitu PARA PENGGUGAT maka surat-surat diatas TANAH SENGKETA yang melekat/berkaitan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII berikut sertifikatnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum; 16. Bahwa agar sertifikat tersebut diatas TANAH SENGKETA tidak melekat atas nama TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII maka menghukum TERGUGAT VIII untuk mencabut dan mencoret sertifikat tersebut dalam daftar buku tanah di BPN Kota Cirebon dan menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 17. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan tindakan sewenang-wenang sebagai Penguasa

karena

sampai

saat

ini

tidak

mengakui

kesalahannya/

keteledorannya maka PARA PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril, oleh karenanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I tersebut maka PARA PENGGUGAT menuntut kerugian materiil dan morill sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan langsung oleh TERGUGAT I setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada PARA PENGGUGAT; 18. Bahwa karena dikhawatirkan TANAH SENGKETA tersebut dialihkan atau dipindahtangankan oleh

PARA TERGUGAT maka berkenan PARA

PENGGUGAT memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap TANAH SENGKETA tersebut; 19. Bahwa menghukum TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung semenjak putusan Pengadilan Negeri Kota Cirebon dibacakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; 20. Bahwa karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT ini beralasan dan mampu membuktikannya maka berkenan dilaksanakan putusan serta merta; 21. Bahwa karena PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang benar maka dihukum pula TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII untuk membayar biaya perkara seluruhnya;


Demikian alasan-alasan gugatan ini, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas TANAH SENGKETA tersebut; 3. Menyatakan TANAH SENGKETA tercatat Persil No. 109, S.III, Kohir C.No.226 seluas 0.829 Ha (± 8290 M2). di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon adalah hak milik DAPI TAYIM dan Ibu AYONG yang sekarang ini adalah hak milik cucu-cucunya yaitu PARA PENGGUGAT; 4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan surat-surat diatas TANAH SENGKETA yang melekat / berkaitan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII berikut sertifikatnya : 1. Sertifikat Hak Milik atas nama MURSID,S.Sos (TERGUGAT II) No. 4551, tertanggal 23 Januari 2007 Surat Ukur No. 02/2007 tanggal, 10 Januari 2007 seluas ± 309 M2; 2. Sertifikat Hak Milik atas nama RATNA RAHMAWATI (TERGUGAT III) No. 5503, tertanggal 19 Agustus 2009. Surat Ukur No. 12/2009 tanggal 12 Agustus 2009, seluas ± 363 M2; 3. Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. MOCH HOLIL SUGANDA (TERGUGAT IV) No.5502 tertanggal 19 Agustus 2009 Surat Ukur

No.

127/2009 tanggal 12 Agustus 2009 seluas ± 300 M2; 4. Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. SUDARWATlE (TERUGAT V) No. 5411 tertanggal 24 April 2009 Surat Ukur No.57/2009 tanggal 21 April 2009 seluas ± 363 M2; 5. Sertifikat Hak Milik atas nama R. HENDA (TERGUGAT VI) No.5387, tertanggal 25 Maret 2009 Surat Ukur 41/2009 tanggal 10 Maret 2009 seluas

± 300 M2;


6. Sertifikat Hak Milk atas nama SITI ASFIAH (TERGUGAT VII) No.4872 tertanggal 22 Nopember 2007 Surat Ukur No 381/2007 tanggal 21 Nopember 2007 seluas ± 527 M2; Adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM; 6. Menghukum TERGUGAT Vlll untuk mencabut dan mencoret sertifikatsertifikat atas nama TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII tersebut diatas dalam daftar buku tanah BPN Kota Cirebon; 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil dan morill sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan langsung oleh TERGUGAT I setelah putusan ini berkekutan hukum tetap kepada PARA PENGGUGAT; Dan perbaikan gugatan sebagai berikut : Bahwa sebagaimana surat gugatan perkara aquo tertanggal 08 Desember 2015 halaman 2 berkaitan dengan nama-nama AHLI WARIS ALMARHUM Drs. MOCH.

HALIL

SUGANDI

yang

menyebutkan

memuat

IDENTITAS

TERGUGAT IV nomor 2. DIAN HANDAYANI Binti HALIL, 3. DEDE HIDAYAT Bin HALIL, 4. NINIK HAERUNI Binti HALIL. Maka dengan surat Ini Kami rubah dan diganti identitasnya menjadi : 2. DIAN HANDAYANI Binti HALIL. Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Rt/Rw 03/01, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor; 3. DEDE HIDAYAT Bin HALIL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal

di

Rt/Rw.003/004,

Kelurahan

Kesepuhan,

Kecamatan

Lemahwungkuk, Kota Cirebon; Sedangkan identitas NINIK HAERUNI Binti HALIL sebagaimana dalam surat gugatan perkara aquo tertanggal 08 Desember 2015 halaman 2 dan surat perubahan gugatan tertanggal 07 Januari 2016 angka 2 dengan surat ini Kami rubah dan ganti menjadi : 4. NINIK HAERUNI Binti HALIL, Umur 36 Tahun. Pekerjaan PNS. Beralamat di Rt/Rw.02/014, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;


Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat I tertanggal 23 Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa surat Gugatan Penggugat kabur I obscuur libel tidak jelas dan keliru karena Penggugat tidak mencantumkan dasar keterangan surat ahli waris baik yang dikeluarkan oleh penetapan Pengadilan Agama maupun surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG. Dan selain itu, Penggugat tidak menjelaskan berdasarkan surat keterangan apakah DAPI TAYIM dan AYONG merupakan suami istri; Dan selain itu Penggugat I tidak menyertakan surat keterangan ahli waris dari Pengadilan Agama maupun Kelurahan yang menyatakan bahwa MUSTARA/Penggugat I adalah anak dari CARIKUN; Bahwa Penggugat II tidak menyertakan surat keterangan ahli waris dari Pengadilan

Agama

maupun

Kelurahan

yang

menyatakan

bahwa

MUSTARA/Penggugat I adalah anak dari Ny. MARYAM; Bahwa Penggugat III tidak menyertakan surat keterangan ahli waris dari Pengadilan

Agama

maupun

Kelurahan

yang

menyatakan

bahwa

MUSTARA/Penggugat I adalah anak dari Ny. RANISA; Bahwa dengan tidak adanya surat penetapan ahli waris yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dapat menimbulkan ketidakjelasan apakah benar Para Penggugat merupakan ahli waris yang dimaksud, dan apakah benar Para Penggugat hanya merupakan satu-satunya ahli waris tidak ada ahli waris yang lainnya; Karena kejelasan sebuah surat gugatan salah satunya diukur dan dilihat dari sinkronnya subjek hukum, dasar hukum, objek sengketa, peristiwa hukum, dan hubungan hukum yaug merupakan fakta yang diuraikan dalam fundamentum petendi maupun petitum; Bahwa untuk itu Gugatan yang dibuat Penggugat adalah kabur sehingga wajib ditolak atau tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 616 K/SIP/1973 tanggal 5 Juni 1975); 2. Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat tersebut juga terlihat dalam hal penulisan batas-batas tanah yang dicantumkan dalam Surat Gugatan, sebab sebagaimana Gugatan Penggugat sendiri bahwa tanah objek


sengketa sudah menjadi 6 buah sertifikat yang tentunya batas-batasnya pun sudah berubah dan tidak sesuai dengan Surat Gugatan. Oleh karena itu Gugatan dinyatakan cacat hukum; 3. Bahwa Gugatan Penggugat eror in persona karena subjek hukum yang disebut dalam Gugatan sudah berubah, yaitu khususnya untuk Tergugat IV sudah meninggal dunia dan seharusnya beralih kepada ahli waris dengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas; 4. Bahwa substansi Gugatan ini sudah pernah diajukan dalam perkara PTUN baik di tingkat pertama sampai dengan Tingkat Kasasi dengan Perkara PTUN No. 28/G/2012/PTUN-Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 05/B/2013/PT.TUN JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/TUN/2013 oleh karena itu Gugatan ini harus dinyatakan Nebis

in idem; 5. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Kelurahan Sunyaragi sebagai pihak dalam perkara ini, karena objek perkara ini adalah Surat Letter C yang menurut Penggugat masih tercatat dalam buku rincikan Kelurahan Sunyaragi; Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem karena substansi pokok objek gugatan dalam perkara ini sudah pernah diajukan dalam perkaraperkara terdahulu yaitu Perkara PTUN No. 28/G/2012/PTUN-Bdg jo Putusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

No.

05/B/2013/PT.TUN JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/TUN/2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil (kabur); 4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi Tergugat I secara proposional, mutatis, mutandis, mohon menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat I secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat I; 3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa yang terletak di Blok Siori Rt. 003 Rw. 014 Jembar Agung Kelurahan Karyamulya adalah milik Bapak DAPI TAYIM dan Ibu AYONG berdasarkan Surat C No. 226 Persil No. 109 S3 seluas 8.290 m2, sebab Letter C adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah dan sifatnya sama dengan PBB (bukti pembayaran pajak); 4. Bahwa Letter C adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa yang tercatat dalam Letter C tersebut adalah Penggarap yang dibebani untuk membayar pajak, namun berdasarkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun

1960 bahwa pemegang letter C diwajibkan

untuk

mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) untuk dimohonkan statusnya menjadi hak milik atau untuk disertifikatkan menjadi hak milik; 5. Bahwa aturan UUPA tahun 1960 tersebut terdapat batas tenggang waktu 10 tahun kedepan sejak di undangkan dalam lembaran Negara artinya Pemegang Letter C diberikan kesempatan sampai dengan tahun 1970 untuk segera mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan menjadi hak milik atau disertifikatkan. Bahwa akan tetapi jika batas waktu yang sudah ditetapkan tersebut oleh aturan UUP A tahun 1960 tersebut tidak dilaksanakan atau dipenuhi maka status hak nya sebagai pemegang letter C dinyatakan hapus atau kadaluarsa dan tanah tersebut dikuasai oleh Negara atau menjadi tanah Negara; 6. Bahwa berdasarkan aturan diatas tersebut, dilihat dari riwayat terbitnya sertifikat tanah perkara aquo adalah semula tanah tersebut disertifikatkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon dengan Hak Pakai sebagai sertifikat induk dengan dasar pemberian Hak Tanah Negara, yang kemudian dipecah - pecah menjadi sertifikat para Tergugat dengan dasar jual beli; 7. Bahwa berdasarkan riwayat tanah, tanah dalam perkara aquo bisa menjadi tanah negara adalah karena Penggugat maupun Penggarap awal tanah perkara aquo tidak melaksanakan amanat atau perintah Undang-undang (UUP A 1960) yang mengharuskan kepada pemegang Letter C sebagai


penggarap untuk segera mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan menjadi Hak milik; 8. Bahwa Tergugat I maupun para Tergugat lainnya adalah sebagai pembeli atau pemohon yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum karena pembelian tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum. Bahwa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menggarap tanah yang bukan miliknya padahal Para Penggugat mengetahui dengan benar bahwa tanah tersebut

sekarang

milik

para

Tergugat

sebagaimana

yang

telah

disampaikan dalam surat gugatan Penggugat; 9. Bahwa Para Penggugat sendiri sudah mencoba untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam perkara aquo bahkan sudah dilakukan pengukuran namun tetap permohonan para Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh BPN (Tergugat VIII) karena alas Hak Para Penggugat sudah daluarsa; 10. Bahwa BPN tidak mungkin secara sembarangan membuat dan menerbitkan sertifikat diatas tanah milik orang lain kalau tidak ada alasan yang benar, karena sebelum sertifikat tersebut diterbitkan tentunya ada proses pengukuran yang melibatkan para pihak dilapangan sebagai penujuk batas batas tanah serta setelah itu diumumkan selama 6 bulan apakah terhadap penerbitan sertifikat yang dimohonkan tersebut ada klaim/gugatan tidak dari pihak lain yang merasa keberatan. Jadi tidak masuk akal bilamana Para Penggugat menyatakan bahwa mereka baru tau sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2011 sebagaimana dalam surat gugatannya padahal dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dia selalu menggarap tanah tersebut tapi mengapa pada saat adanya pengukuran dari BPN dia tidak tahu; 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I adalah mempunyai hak atas tanah dalam perkara aquo untuk dilakukan pelepasan jual beli kepada para Tergugat dalam perkara aquo karena Tergugat I adalah sebagai pengelola tanah-tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon sesuai dengan PERDA nya yang diperuntukan khusus mencari profit/keuntungan dari pengelolaan atau penjualan tanah milik Pemerintah Daerah

Kotamadya

Cirebon

untuk

peningkatan

PAD

Kas

Daerah

Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;


12. Jadi penjualan atau pengalihan tanah dalam perkara aquo kepada para Tergugat dalam perkara aquo adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena penjualan tanah tersebut sudah sesuai dengan peraturannya yaitu PERDA nya dan alas hak kepemilikan tanahnya tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum; 13. Bahwa karena alas hak kepemilikan, pengelolaan tanah serta penjualan tanah dalam perkara aquo kepada para Tergugat dalam perkara aquo adalah sah dan tidak melawan hukum, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk tanah dalam perkara aquo harus lah dinyatakan ditolak pula karena alas hak Para Penggugat dinyatakan daluarsa atau gugur, dan juga karena alas hak tanah Para Penggugat dinyatakan tidak kuat atau daluarsa alias gugur maka permohonan uang dwangsom yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat serta permohonan uang ganti rugi yang dimohonkan Para Pengguggat kepada Tergugat I harus lah juga dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini karena tidak berdasar; Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah- tanah dalam perkara aquo dan menyatakan sah keenam sertifikat yang terbit dengan rincian sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik atas nama MURSID, S.SOS No.4551 SU No.02/2007 seluas 309 M2; - Sertifikat Hak Milik atas nama RATNA RAHMAWATI, No.5503 SU No. 12/2009 seluas 363 M2; - Sertifikat Hak Milik atas nama Drs, MOCH HOLIL SUGANDA No.5502 SU No. 127/2009 seluas 300 M2; - Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. SUDARWATIE No. 5411 SU No.57/2009 seluas 363 M2; - Sertifikat Hak Milik atas nama R. HENDA No. 5387 SU 41/2009 seluas 300 M2; - Sertifkiat Hak Milik atas nama SITI ASFIAH No. 4872 SU 381/2007 seluas 527 M2;


3. Menyatakan bahwa alas hak Para Penggugat terhadap tanah yang disengketakan dalam Perkara aquo adalah daluarsa; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konpensi dianggap sebagai dasar pula dalam Gugatan Rekonvensi; 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pengelola yang sah atas tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon sesuai dengan Perda nya yang semula disertifikatkan Hak Pakai oleh Pemda Kotamadya Cirebon; 4. Bahwa terbitnya sertifikat awal atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon berdasarkan riwayatnya adalah dari tanah negara bebas yang kemudian dimohonkan menjadi Hak Pakai Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon; 5. Bahwa kemudian tanah-tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon melalui PD. Pembangunan Kotamadya Cirebon dijual kepada Mursid .S.sos, Ratna Rahmawati, Drs. Moch Holil Suganda, Hj Sudarwati, R.Henda, Siti Asfiah dan sudah bersertifikat atas nama-nama tersebut; 6. Bahwa jual beli tersebut diatas adalah sah dan tidak menyalahi prosedur hukum; 7. Bahwa dalam proses Jual Beli tersebut tidak ada yang klaim dan tidak ada blokir maupun sengketa hukum atas tanah perkara aquo, sehingga balik nama sertifikat atas tanah aquo dapat berjalan lancar dan dapat dibalik namakan kepada atas nama pembeli; 8. Bahwa ternyata diluar dugaan Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011 telah melakukan pengukuran tanah (tanah perkara aquo) dengan tanpa seijin pemilik tanah-tanah maupun penggugat Rekonvensi untuk diajukan pensertifikatan atas nama Para Tergugat Rekonvensi; 9. Bahwa usaha pengajuan pensertifikatan yang dimohonkan oleh Para Tergugat Rekonvensi atas tanah perkara aquo ternyata ditolak oleh BPN


Kotamadya Cirebon dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya dan sudah dinyatakan sah peralihannya; 10. Bahwa usaha Permohonan pengajuan pensertifikatan tanah aquo kepada BPN Kota Cirebon untuk diatasnamakan Para Tergugat Rekonvensi adalah hanya berbekal kepada letter C (Surat pendaftaran sementara Hak milik sementara) dengan no persil 109, S III, Kohir C No.226 untuk luas 8290 M2; 11. Bahwa Letter C adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan letter C tersebut jika dihubungkan dengan UU Agraria 1960 adalah sudah daluarsa atau gugur karena tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah sebagaimana amanat dari UU Agraria 1960 tersebut, sehingga hak Para Tergugat Rekonvensi terhadap tanah dalam perkara aquo hapus karena daluarsa; 12. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Ke PTUN Bandung terhadap Penggugat Rekonvensi dkk sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan keputusan Akhir pihak Para Tergugat Rekonpesi adalah sebagai pihak yang dikalahkan; 13. Bahwa ternyata usaha Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan ke PTUN sampai dengan tingkat Kasasi tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi dkk masih belum puas juga, sehingga kemudian Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan aquo dengan register perkara No.92/Pdt.G/2015/Pn.Cn dengan subtansi pokok gugatan yang sama dengan perkara PTUN tersebut; 14. Bahwa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut menurut pemahaman Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pengulangan dan pengingkaran fakta hukum yang sudah pernah diuji dalam pemeriksaan perkara di PTUN; 15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dalam hal pengajuan gugatan yang substansinya adalah sama dan Kami anggap merupakan pemutar balikan fakta yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat Rekonvensi maka patut kiranya Para Tergugat Rekonvensi dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut; a. Kerugian Moral/Immaterial, karena membuat nama baik Penggugat Rekonvensi rusak di mata publik akibat adanya upaya-upaya hukum


yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonpesi yang substansi hukumnya tidak jelas/pemutarbalikan fakta, sehingga untuk ganti kerugian tersebut jika dinominalkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar); b. Kerugian Material, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Perkara PTUN No.28/G/2012/PTUN-BDG Jo No. 05/B/2013/PT.TUN JKT Jo Kasasi Mahkamah Agung RI No.394 K/TUN/2013 Jo perkara gugatan No. 92/Pdt.G/2015/Pn.Cn tentunya Para Penggugat Rekonvensi harus mengetuarkan biaya-biaya lawyer untuk menangani perkara tersebut yang nominalnya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan selain itu Penggugat Rekonvensi

mengalami

kerugian

lain

yang

berupa

hilangnya

kepercayaan dari Masyarakat untuk membeli tanah - tanah dari Pembangunan

Kota

Cirebon

sehingga

Penggugat

PD.

Rekonvensi

mengalami hilangnya keuntungan ekspektasi dari profit yang didapat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari profit penyewaan tanah - tanah PD. Pembangunan yang biasa di sewa oleh Masyarakat; 16. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini mendapat jaminan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang tetap yang berupa Tiga bidang tanah dan bangunan diatasnya milik Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di blok Majasem, RT.002 RW.008 Kelurahan Karyamulya, kecamatan Kesambi Kota Cirebon; 17. Bahwa

telah

berkali-kali

Penggugat

Rekonvensi

berusaha

untuk

menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tetap tidak membawa hasil; Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan; 3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;


4. Menyatakan menurut hukum bahwa Letter C No. 226 Persil No. 109 S.III seluas 8290 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dalam perkara aquo; 5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.4551 a/n MURSID. S.sos, SHM No.5503 a/n RATNA RAHMAWATI, SHM No.5502 a/n Drs. MOCH HOLIL SUGANDA, SHM No.5411 a/n HJ.SUDARWATIE, SHM No.5387

a/n

R.HENDA, SHM No.4872 a/n SITI ASFIAH adalah sah secara hukum serta jual beli antara Pihak tersebut diatas dengan Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar) dan kerugian material sebesar Rp. 3.200.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti; 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara; SUBSIDAIR Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat; Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat II tertanggal 22 Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) -

Bahwa Penggugat telah keliru menulis nomor perkara pada perubahan gugatannya, yakni dengan menuliskan No. 92/Pdt.G/2015/PA.CN, padahal seharusnya

ditulis

dengan

No.

92/Pdt.G/2015/PN,Cbn.

Kekeliruan

penulisan nomor perkara pada perubahan gugatan adalah merupakan hal yang fatal mengingat nomor perkara adalah merupakan identity (identitas) dari suatu perkara, yang dapat menunjukan dimana perkara tersebut disidangkan, kode PA adalah merupakan kode yang menunjukan bahwa perkara ditangani pada Pengadilan Agama. Oleh sebab itu terhadap perubahan gugatan Para Penggugat sepatutnya dianggap tidak ada; -

Bahwa pada poin ke-4 gugatan Para Penggugat mendalilkan luas tanah kurang lebih adalah seluas 8290 M2 dalam poin ke-5 luas tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran seluas kurang lebih 7692 M2. Padahal jumlah keseluruhan luas tanah yang digugat terhadap Tergugat II seluas 309 M2,


Tergugat III seluas 363 M2, Tergugat IV seluas 300 M2, Tergugat V seluas 363 M2, Tergugat VI seluas 300 M2, dan Tergugat VII seluas 527 M2 dengan total luas seluruhnya adalah 2162 M2. Sehingga terdapat selisih luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan keseluruhan luas tanah yang digugat seluas 6128 M2. Jumlah selisih luas yang begitu significant menunjukan adanya ketidaksesuaian tentang obyek sengketa, antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas tanah yang digugat. Adanya perbedaan luas obyek sengketa yang begitu besar jelas menimbulkan pertanyaan siapakah yang menguasai tanah seluas 6128 M2 dan mengapa tidak ikut digugat ? dan berimplikasi pada pelaksanaan putusan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami Tergugat II memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa gugatan tidak sejas karena masing - masing pihak sudah terbit sertifikat atas masing - masing tergugat yang tentunya sertifikat tergugat mempunyai batasan yang berbeda; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat II; 2. Bahwa Tergugat II adalah benar pemilik tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 4551 Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Karyamulya atas nama MURSID, S.Sos; 3. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II awalnya adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Cirebon Cq. PD. Pembangunan seluas kurang lebih 325 M2 terletak di RT 03

RW 14

Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelepasan

Hak

Atas

Tanah

Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD. Pembangunan Kota Cirebon No. 873/PLP/PD.P/VIII- 2006 tanggal 01-08-2006 jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD.Pembangunan Kota Cirebon kepada pihak ketiga Nomor : 593.1/151/PD. Pemb tanggal 01-08-2006 bidang tanah tersebut dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada SHOMAD dengan pembayaran ganti rugi;


5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesaia No. 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD Pembangunan kepada SHOMAD no. urut 91 dan telah diperoleh pengesahannya; 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 20 Agustus 2006 tanah tersebut dari SHOMAD dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada MURSID, S.Sos (Tergugat II) dengan pembayaran ganti rugi; 7. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tanah yang dimohon haknya seluas 309 M2 sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 26-09-2006 No. 223/2006 NIN 10.21.02.04.02362; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan sesuatu hak (Hak Milik); 9. Bahwa selama permohonan pengajuan hak milik oleh Tergugat II tidak ada keberatan-keberatan yang diterima oleh Tergugat VIII (Kantor BPN); 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II memperoleh tanah / obyek sengketa didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4551 Kota Cirebon Atas nama Tergugat II. Sertifikat adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna oleh karena mengandung kebenaran formil ( keterangan-keterangan yang ada dalam akta secara formal benar adanya) serta mengandung kebenaran materiil (isi materi yang ada di dalam akta dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum, yang mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya); Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan dalil-dalil yang termuat pula dalam Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Penggugat II Rekonvensi, dalam pokok perkara jelas menunjukan bahwa Penggugat II Rekonvensi memiliki


dan menguasai tanah seluas 309 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4551 adalah didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum; 3. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas 309 M2 309 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4551; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan : 1. Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 309 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4551; 2. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami Tergugat II memohon kiranya Majelis

Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

berkenan

memutuskan : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI : -

Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU : -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat III tertanggal 22

Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) -

Bahwa Penggugat telah keliru menulis nomor perkara pada perubahan gugatannya, yakni dengan menuliskan No. 92/Pdt.G/2015/PA. CN, padahal seharusnya

ditulis

dengan

No.

92/Pdt.G/2015/PN.Cbn,

Kekeliruan



Bahwa pada poin ke-4 gugatan Para Penggugat mendalilkan luas tanah kurang lebih adalah seluas 8290 M2 dalam poin ke-5 luas tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran seluas kurang lebih 7692 M2. Padahal jumlah keseluruhan luas tanah yang digugat terhadap Tergugat II seluas 309 M2, Tergugat III seluas 363 M2, Tergugat IV seluas 300 M2, Tergugat V seluas 363 M2, Tergugat VI seluas 300 M2, dan Tergugat VII seluas 527 M2 dengan total luas seluruhnya adalah 2162 M2. Sehingga terdapat selisih luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan keseluruhan luas tanah yang digugat seluas 6128 M2. Jumlah selisih luas yang begitu significant menunjukan adanya ketidaksesuaian tentang obyek sengketa, antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas tanah yang digugat. Adanya perbedaan luas obyek sengketa yang begitu besar jelas menimbulkan pertanyaan siapakah yang menguasai tanah seluas 6128 M2 dan mengapa tidak ikut digugat ? dan berimplikasi pada pelaksanaan putusan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami Tergugat III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa gugatan tidak jelas karena masing - masing pihak sudah terbit sertifikat atas masing - masing tergugat yang tentunya sertifikat tergugat mempunyai batasan yang berbeda;

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat III; 2. Bahwa Tergugat III adalah benar pemilik tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 4551 Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Karyamulya atas nama RATNA RACHMAWATI;


3. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III awalnya adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Cirebon Cq. PD. Pembangunan seluas kurang lebih 363 M2 terletak di samping SMAN 5 RT03 RW 14 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelepasan

Hak

Atas

Tanah

Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD. Pembangunan Kota Cirebon No. 873/PLP/PD.P/VIH- 2006 tanggal 01-08-2006 jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD.Pembangunan Kota Cirebon kepada pihak ketiga Nomor : 593.1/151/PD. Pemb tanggal 01-08-2006; 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Repubiik Indonesaia No. 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD Pembangunan; 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 20 Agustus 2006 tanah tersebut dari PD Pembangunan dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada Ratna Rachmawati (Tergugat III) dengan pembayaran ganti rugi; 7. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tanah yang dimohon haknya seluas 363 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 126/Karyamulya/209 Tanggal 12 Agustus 2009; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat III dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan sesuatu hak (Hak Milik); 9. Bahwa selama permohonan pengajuan hak milik oleh Tergugat III tidak ada keberatan-keberatan yang diterima oleh Tergugat VIII (Kantor BPN); 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat III memperoleh tanah / obyek sengketa didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 5503 Kota Cirebon Atas nama Tergugat III Ratna Rachmawati. Sertifikat adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna oleh karena mengandung kebenaran Hukum ( keterangan-keterangan yang ada dalam akta secara formal benar adanya) serta mengandung kebenaran materiil (isi materi yang ada di daiam akta dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah Pejabat Umum, yang mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya);


Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan dalil-dalil yang termuat pula dalam Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Penggugat III Rekonvensi, dalam pokok perkara jelas menunjukan bahwa Penggugat III Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah seluas 363 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5503 adalah didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum; 3. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat III Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seiuas 309 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5503; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan : 1. Penggugat III Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 363 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5503; 2. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami Tergugat III memohon kiranya Majelis

Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

berkenan

memutuskan : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA: -



Mengabulkan gugatan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;


ATAU : -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat IV tertanggal 23

Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : Gugatan Kabur ( Abscuur Libel) -

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 point ke 4 telah mendalilkan bahwa Identitas dua orang Ahli Waris Almarhum Drs MOCH HOLIL SUGANDI sebagai TERGUGAT IV, masing-masing yang bernama : 1. DIAN HANDAYANI Binti Halil, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Dosen, dahulu bertempat tinggal di Jalan Diponeqoro Gang Cempaka No.lO RT/RW. 003/005 Kelurahan Kesenden Kecamatan Keiaksan Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya; 2. DEDE HIDAYAT Bin Halil, Umur 38 Tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Cempaka No.lO RT/RW. 003/005 Kelurahan Kesenden Kecamatan KejaksanKota Cirebon, sekarang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya; Adalah identitas alamat yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya, sebagaimana yang tercantum pada KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) fotocopy KTP kedua orang Tergugat IV terlampir, dan akan diajukan dalam acara pembuktian nanti; Bahwa dari fakta identitas tersebut diatas, bahwa surat gugatan Pengugat menunjukkan Penggugat dalam membuat surat gugatannya tidak cermat dan terkesan asal asalan, sehingga untuk surat gugatan yang seperti itu selayaknya ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan seperti itu adalah merupakan gugatan yang masuk dalam kwalifikasi gugatan yang tidak jelas ( Abscuur Libel);

-

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan terhadap TERGUGAT IV adalah Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Drs MOCH HOLIL SUGANDI No.5502/Karyamulya, tanggal 19 Agustus 2009 Surat Ukur No. 127/2009 tanggal 12 Agustus 2009 seluas kurang lebih 300 M2.( tiga ratus meter persegi);

-

Bahwa status tanah tersebut berasal dari Tanah Negara yang merupakan sebagai asset Pemerintah Kota Cirebon Cq PD Pembangunan Kota Cirebon


yang telah mendapat ijin untuk dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada pihak lain, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.593.32-597 tanggal 24 Juli 1988., dan Berdasarkan Surat Keterangan PD Pembangunan tanggal 29-10-2009 No.594.3/243/PD.Pemb; -

Bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada TERGUGAT IV tersebut terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

-

Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Hal ini kepada TERGUGAT IV jo. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Cirebon tanggal 21 Juli 2009 Nomor : 109-310.1-32-10-2009. diberikan Hak Milik. yang telah dilepaskan haknya oleh Tergugat I dan setelah dibeli oleh Tergugat IV yang selanjutnya disertipikatkan dan dibalik nama atas nama Tergugat IV yakni MOCH HALIL SUGANDI,

Drs.,

sebagaimana

Karyamulya Surat Ukur tanggal

Sertipikat

Hak

Milik

No.5502/Kel.

12 Agustus 2009 Nomor 127/Karyamulya,

seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon; -

Bahwa Tergugat IV merasa sangat keberatan sekali dengan adanya gugatan dari Para Penggugat terhadap sebidang tanah sebagaimana disebutkan diatas, karena Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dan sangkut paut yang menyangkut sebidang tanah tersebut diatas dengan Para Penggugat;

-

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil dari Para Penggugat, sepanjang dalil-dalil yang menyangkut Tergugat IV, kecuali mengenai halhal yang secara nyata diakui dalam jawaban ini;

-

Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu tentang adanya sengketa kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

-

Bahwa Tergugat IV sebagai Pembeli beritikad baik telah membeli sebidang tanah dari Negara Berdasarkan Surat Keterangan PD Pembangunan tanggal 29-10-2009 No.594.3/243/PD.Pemb., Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Hal ini kepada TERGUGAT IV jo. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Cirebon tanggal 21 Juli 2009 Nomor 109-310.1-32-10-2009. yang selanjutnya dimohonkan haknya oleh Tergugat IV kepada Tergugat VIII dan telah disertifikatkan serta dibaliknamakan atas nama MOCH HALIL SUGANDI, Drs. milik Tergugat IV;


-

Bahwa tentang pengajuan untuk balik nama atas sertipikat tersebut yang diajukan oleh Tergugat IV kepada TERGUGAT VIII yakni Kantor Pertanahan Kota

Cirebon,

yang

selanjutnya

Kantor

Pertanahan

Kota

Cirebon

mengeluarkan Sertipikat Tanda Bukti Hak, tidaklah bertentangan dengan hukum serta Undang Undang, karena peralihan Hak tersebut sah dan berdasarkan hukum; -

Bahwa jual beli / Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan PD Pembangunan tanggal 29-10-2009 No. 594.3 / 243 / PD.Pemb., Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Hal ini kepada TERGUGAT IV. jo. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Cirebon tanggal 21 Juli 2009 Nomor 109-310.1-32-102009. i.e. Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 19

P.P.

Np.10/1961, sehingga oleh karenanya Pelepasan Hak atas Tanah / jual-beli tersebut sah menurut hukum; -

Bahwa sesuai dengan azas hukum yang berlaku, maka Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Hukum;

Berdasarkan atas segala uraian-uraian Jawaban sebagaimana kami kemukakan diatas, maka Tergugat IV mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya; Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat V tertanggal 22 Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) -

Bahwa Penggugat telah keliru menulis nomor perkara pada perubahan gugatannya, yakni dengan menuliskan No. 92/Pdt.G/2015/PA. CN, padahal


seharusnya

ditulis

dengan

No.

92/Pdt.G/2015/PN.Cbn.

Kekeliruan


Bahwa pada poin ke-4 gugatan Para Penggugat mendalilkan luas tanah kurang lebih adalah seluas 8290 M2 dalam poin ke-5 luas tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran seluas kurang lebih 7692 M2. Padahal jumlah keseluruhan luas tanah yang digugat terhadap Tergugat II seluas 309 M2, Tergugat III seluas 363 M2, Tergugat IV seluas 300 M2, Tergugat V seluas 363 M2, Tergugat VI seluas 361M2, dan Tergugat VII seluas 527 M2 dengan total luas seluruhnya adalah 2162 M2. Sehingga terdapat selisih luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan keseluruhan luas tanah yang digugat seluas 6128 M2. Jumlah selisih luas yang begitu significant menunjukan adanya ketidaksesuaian tentang obyek sengketa, antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas tanah yang digugat. Adanya perbedaan luas obyek sengketa yang begitu besar jelas menimbulkan pertanyaan siapakah yang menguasai tanah seluas 6128 M2 dan mengapa tidak ikut digugat ? dan berimplikasi pada pelaksanaan putusan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami Tergugat V memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

-

Bahwa gugatan tidak jelas karena masing-masing pihak sudah terbit sertifikat atas masing - masing tergugat yang tentunya sertifikat tergugat mempunyai batasan yang berbeda;

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat V; 2. Bahwa Tergugat V adalah benar pemilik tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 5411 Kota Cirebon, Kelurahan, Karyamulya Kecamatan Kesambi, atas nama Sudarwati;


3. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat V awalnya adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oieh Pemerintah Kota Cirebon Cq. PD. Pembangunan seluas kurang lebih 363 M2 terletak di SMAN 5 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelepasan

Hak

Atas

Tanah

Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD. Pembangunan Kota Cirebon No. 873/PLP/PD.P/VIII- 2006 tanggal 01-08-2006 jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD.Pembangunan Kota Cirebon kepada pihak ketiga Nomor : 593.1/151/ PD. Pemb tanggal 01-08-2006; 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD Pembangunan; 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 20 Agustus 2006 tanah tersebut dari PD Pembangunan dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada Sudarwati (Tergugat V) dengan pembayaran ganti rugi; 7. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tanah yang dimohon haknya seluas 363 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 57/Karyamulya/2009 Tanggal 24 April 2009; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat V dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan sesuatu hak (Hak Milik); 9. Bahwa selama permohonan pengajuan hak milik oleh Tergugat V tidak ada keberatan-keberatan yang diterima oleh Tergugat VIll (Kantor BPN); 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat V memperoleh tanah / obyek/didasari oleh atas hak yang benar dan beralasan hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 5411 Kota Cirebon Atas nama Tergugat V Sudarwati Sertifikat adalah merupakan Akte Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna oleh karena mengandung kebenaran Hukum ( keterangan-keterangan yang ada dalam akta secara formal benar adanya) serta mengandung kebenaran materiil (isi materi yang ada di dalam Akta dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah Pejabat Umum, yang mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya);


Berdasarkan dalit-dalil uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan dalil-dalil yang termuat pula dalam Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Penggugat V Rekonvensi, dalam pokok perkara jelas menunjukan bahwa Penggugat V Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah seluas 363 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5411 adalah didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum; 3. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat V Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas 363 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5411; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan: 1. Penggugat V Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 363 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5411; 2.

Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami Tergugat V memohon kiranya Majelis

Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

berkenan

memutuskan: DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat V

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI: -

Mengabulkan gugatan Penggugat V Rekonvensi untuk seluruhnya.

ATAU :


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Membaca surat

jawaban yang disampaikan Tergugat VI yang

uraiannya sebagai berikut : Dalam Eksepsi/ Bantahan yang tidak mengenai pokok perkara; Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel); -

Bahwa Penggugat telah keliru menulis nomor perkara pada perubahan gugatannya, yakni dengan menuliskan No. 92/Pdt.G/2015/PA.CN., padahal seharusnya ditulis dengan nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. kekeliruan penulisan nomor perkara pada perubahan gugatan adalah merupakan hal yang fatal mengingat nomor perkara adalah merupakan identitas dari suatu perkara, yang dapat menunjukan dimana perkara tersebut disidangkan, Kode PA adalah merupakan kode yang menunjukan bahwa perkara ditangani pada pengadilan Agama. oleh sebab itu terhadap perubahan gugatan Para Penggugat sepatutnya dianggap tidak ada;

-

Bahwa pada poin ke-4 gugatan Para Penggugat mendalilkan luas tanah kurang lebih adalah seluas 8290 M2 dalam poin ke-5 luas tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran seluas kurang lebih 7692 M2. Padahai jumlah keseluruhan luas tanah yang digugat terhadap Tergugat VI seluas 361 M2, Tergugat ft seluas 309 M2, Tergugat III seluas 363 M2, Tergugat IV seluas 300 M2, Tergugat V seluas 363 M2, dan Tergugat VII seluas

527 M2

dengan Total Luas seluruhnya 2223 M2. Sehingga terdapat selisih luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan keseluruhan luas tanah yang digugat seluas 6067 M2, jumlah selisih luas yang begitu signifikan menunjukan adanya ketidak sesuaian tentang obyek sengketa, antara didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas tanah yang digugat. Adanya perbedaan luas obyek sengketa yang begitu besar jelas menimbulkan pertanyaan siapakah yang menguasai tanah seluas 6067 M2 dan mengapa tidak termasuk yang digugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami Tergugat VI memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat VI;


2. Bahwa Tergugat VI adalah benar pemilik tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5387, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tanggal 25 Maret 2009 dengan nama Pemegang Hak adalah R. HENDA, SH; 3. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VI awalnya adalah merupakan Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Cirebon Cq. PD Pembangunan sesuai dengan Permendagri Nomor 153/ 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan, Tanah tersebut sejak tanggal 13 Mei 1982 telah memiliki BUKU TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Cirebon, Hak Pakai Nomor 25, Pemegang Hak Pemerintah

Kota

Cirebon

Nomor

D.1.208.

No.816/

1982,

Daftar

atas

Tanah

Pengesahan Nomor 1812/ 1982; 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelepasan

Hak

Pemerintah Kota Cirebon/ Asset Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon Nomor 922/ PLP/PDP/ IX 2008 tanggal 04 - 09 - 2008, jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD Pembangunan Kota Cirebon kepada Pihak Ke Tiga Nomor 5931/ 194/ PD Pemb.tanggal 04 - 09 - 2008 bidang tanah tersebut dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada BENI KUSBANDI dengan pembayaran ganti rugi; 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.32 - 597 tanggal 24 Juli 1998, Pelepasan Hak atas Tanah Pemerintah Kota Cirebon/ Asset PD Pembangunan kepada BENI KUSBANDI Nomor Urut 19 Kelurahan Karya Mulya dan telah diperoleh pengesahannya; 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 10 September 2008 tanah tersebut dari BENI KUSBANDI dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada R. HENDA, SH (Tergugat VI) dengan pembayaran ganti rugi; 7. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari PD Pembangunan Kota Cirebon, tanah yang dimohon haknya seluas 361 M2 sesuai Surat tanggal 10 September 2008 Nomor 593.2.1/ 198/ PD.Pemb dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang disaksikan dua orang saksi dan diketahui Lurah Karya Mulya dengan nomor 65/KM/XII/2008 tertanggal 16-12 -2008;


8. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat VI dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan sesuatu hak (Hak Milik); 9. Bahwa selama permohonan pengajuan hak milik oleh Tergugat VI tidak ada keberatan-keberatan yang diterima oleh Tergugat VIII (Kantor BPN); 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat VI memperoleh Tanah/ obyek sengketa didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 5387 Kelurahan Karya Mulya - Kota Cirebon atas nama R. HENDA, SH (Tergugat VI). Sertifikat adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna oleh karena mengandung Kebenaran Formil (Keterangan keterangan yang ada dalam akta secara formal benar adanya) serta mengandung kebenaran materiif (isi materi yang ada di dalam akta dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum, yang mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya); Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI/ GUGAT BALIK 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan dalil-dalil yang termuat pula dalam Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Penggugat VI Rekonvensi, dalam Pokok Perkara jelas menunjukan bahwa Penggugat VI Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah seluas 361 M2 yang terletak di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dalam Setifikat Hak Milik Nomor 5387 adalah didasari alas hak yang benar dan beralasan hukum; 3. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat VI Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas 361 M2 yang terletak di Samping SMU Negeri 5 Kota Cirebon RT 03 RW 14, Kelurahan Karya Mulya, kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5387 ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan :


1. Penggugat VI Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas 361 M2 yang terletak di Samping SMU Negeri 5 Kota Cirebon RT 03 RW 14 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5387; 2. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Tergugat VI memohon kiranya Majelis

Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

berkenan

memutuskan : DALAM EKSEPSI ; -

Mengabulkan eksepsi Tergugat VI

DALAM POKOK PERKARA: -



Mengabulkan gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU : -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Membaca surat

jawaban yang disampaikan Tergugat VII yang

uraiannya sebagai berikut : Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuurlibel ) -

Bahwa penggugat telah keliru menulis nomor perkara pada perubahan gugatannya, yakni dengan menuliskan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PA.CN, padahai seharusnya ditulis dengan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn, Kekeliruan penulisan nomor perkara adalah merupakan identitas dari suatu perkara, yang dapat menunjukan dimana perkara tersebut disidangkan. Kode PA adalah merupakan kode yang menunjukan bahwa perkara ditangani pada Pengadilan Agama. Oleh sebab itu terhadap perubahan gugatan para penggugat sepatutnya dianggap tidak ada;

-

Bahwa pada point ke 4 gugatan para penggugat mendalilkan luas tanah kurang lebih adalah seluas 8290 M2 sedangkan dalam point ke-5 luas tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran seluas kurang lebih 7692 M2, padahai jumlah keseluruhan tanah yang digugat terhadap TERGUGAT II sampat TERGUGAT VII total luas tanah seluruhnya berjumlah 2162 M2,


sehingga terdapat selisih tanah seluas 6128 M2 dengan yang didalilkan oleh para penggugat, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. TERGUGAT II seluas 309 M2; 2. TERGUGAT III seluas 363 M2; 3. TERGUGAT IV seluas 300 M2; 4. TERGUGAT V seluas 363 M2; 5. TERGUGAT VI seluas 300 M2 dan 22/03/16; 6. TERGUGAT VII seluas 527 M2; Jumlah selisih luas tanah tersebut menunjukan adanya ketidak sesuaian tentang obyek yang disengketakan antara yang didalilkan oleh para penggugat dengan luas tanah yang digugat, disini adanya perbedaan luas obyek sengketa yang begitu besar dan ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang menguasai tanah seluas ± 6128 M2 tersebut dan mengapa tidak ikut digugat?; Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami TERGUGAT VII memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; -

Bahwa subtansi pokok perkara adalah sama dengan substansi pokok perkara TUN No : 28/G/2012/PTUN-BDG Sesuai dengan MA dan sudah diputus dengan putusan MA No : 394 K/TUN/2013, jadi perkara ini harus dinyatakan " Tidak boleh digugat kembali";

Gugatan tidak jelas ( Obscuurlibel) -

karena masing-masing pihak ( tergugat ) sudah terbit Sertifikat atas nama masing-masing tergugat yang tentunya sertifikat tergugat mempunyai batasan yang berbeda;

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT VII menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat, kecuali yang dengan tegas dinyatakan oleh penggugat VII; 2. Bahwa TERGUGAT VII adalah benar pemilik tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4872 tanggal 22 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor : 391/Karyamulya/2007 tanggal 21-11-2007 seluas 527 M2 yang


terletak di samping SMU Negeri 5 Kota Cirebon Rt.03/Rw.l4 Kelurahan Karyamulya, KecamatanKesambi, Kota Cirebon Atas Nama SITI ASFIAH ; 3. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT VII awalnya adalah merupakan Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Cirebon Cq. PD.Pembangunan seluas ± 527 M dan ini merupakan Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan sesuai dengan Permendagri No. 153/2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelepasan

Hak

Atas

Tanah

Pemerintah Kota Cirebon / Asset PD.Pembangunan Kota Cirebon Nomor : 875/PLP/PD.P/XI-2006 tanggal 13-11-2006 jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD.Pembangunan Kota Cirebon Kepada Pihak Ketiga Nomor : 593.1/PD.Pemb. tanggal 13-11-2006, bidang tanah tersebut dilepaskan dan diserahkan penguasaannya Kepada SITI ASFIAH dengan membayar uang ganti rugi; 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.593.32-597 tanggai 24 Juli 1998, Pelepasan Hak Atas Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD.Pembangunan Kepada RIZKA FERDIANSYAH dengan Nomor Urut: 53 dan telah diperoleh pengesahannya; 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 20-11-2006 tanah tersebut dari RIZKA FERDIANSYAH dilepaskan

dan

diserahkan

penguasaannya

Kepada

SITI

ASFIAH

(TERGUGAT VII) dengan Pembayaran Ganti Rugi; 7. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tanah yang dimohon haknya seluas ± 527 M2 sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 13-9-2007 No.58/2007 DI.302 Tgl.23-08-2007 No.1038, DI.307 Tgl. 13-09-2007 No.1334, NIB 10.21.02.04.02766 Peta : Dasar Sunyaragi Lembar 17 Kotak g-4; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT VII dinyatakan berhak mengajukan permohonan sesuatu hak (Hak Milik); 9. Bahwa selama permohonan pengajuan hak milik oleh TERGUGAT VII tidak ada keberatan-keberatan yang diterima oleh TERGUGAT VIII (Kantor BPN); 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT VII memperoleh tanah/obyek sengketa didasari oleh atas hak yang benar dan beralasan hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4872


tanggal 22-11-2007 Atas Nama SITI ASFIAH (TERGUGAT VII), Sertifikat adalah merupakan Akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu mengandung Kebenaran Formiil (Keteranganketerangan yang ada dalam Akta secara formal benar adanya) serta mengandung Kebenaran Materiil (isi materi yang ada didalam Akta dijamin benar adanya, karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum yang mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya); Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini berkenan menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan dalil-dalil yang termuat pula dalam Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil PENGUGAT VII Rekonvensi, dalam pokok perkara jelas menunjukan bahwa PENGGUGAT VII Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah seluas ± 527 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4872 adalah didasari oleh alas hak yang benar dan beralasan hukum; 3. Bahwa oleh karenanya maka PENGGUGAT VII Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas ± 527 M2 yg terletak di Rt.03/Rw.14 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Atas Nama SITI ASFIAH (PENGGUGAT VII) Sertifikat Hak Milik No : 4872 tanggal 22-11-2007; Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan : 1. PENGGUGAT Vll Rekonvensi adalah pemilik yang syah atas tanah seluas ± 527 M2 yang terletak di Rt.03/Rw.l4 Kelurahan Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon Atas Nama SITI ASFIAH (PENGGUGAT Vll) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4872 tanggal 22-11-2007 ; 2. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;


Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami TERGUGAT Vll memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; DALAM EKSEPSI; -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA ; -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI; -

Mengabulkan Gugatan Penggugat VII Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Membaca surat jawaban yang disampaikan Tergugat VIII tertanggal 30 Maret 2016 yang uraiannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Kewenangan mengadili Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, oleh karena itu gugatan penggugat dalam petitumnya adalah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan hukum tata usaha negara berupa mencabut dan mencoret sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II sampai Tergugat VII dalam daftar buku tanah BPN Kota Cirebon; Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986, gugatan tersebut haruslah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya, dan mohon pula Eksepsi kami tersebut diatas dimasukan pula dalam pokok perkara ini;


2. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat butir 14 yang menyatakan bahwa "Tergugat VIII tidak secara teliti dan cermat menerbitkan sertipikat atas nama PARA TERGUGAT II sampai TERGUGAT Vll karena PD PEMBANGUNAN KOTA CIREBON (TERGUGAT I) tidak punya dasar hukum/alas hak yang kuat sebagai pemilik TANAH SENGKETA, " karena dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, Tergugat VIII telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu, dengan riwayat penerbitan sebagai berikut : a. semula status tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut adalah tanah negara yang merupakan sebagian asset Pemerintah Kota Cirebon cq PD Pembangunan Kota Cirebon yang telah mendapatkan ijin untuk dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada pihak lain sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 593.32-597 tanggal 24-07-1998; b. Bahwa setelah menempuh proses sebagaimana diuraikan diatas kemudian dilaksanakan pelepasan hak atas tanah tersebut dari Pemerintahan Kota Cirebon cq PD Pembangunan Kota Cirebon kepada pihak ketiga (pemohon sertipikat) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kota Cirebon/Asset PD Pembangunan Kota Cirebon Jo. Berita Acara Serah Terima Tanah Asset PD Pembangunan Kota Cirebon kepada pihak ketiga; c. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana diuraikan diatas atas tanah sertipikat obyek sengketa selanjutnya diajukan

permohonan

sesuatu

hak atas tanah

kepada

Kantor

Pertanahan Kota Cirebon; 3. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terang dan jelaslah bahwa dalam menberbitkan sertipikat hak atas tanah atas tanah obyek sengketa atas nama PARA TERGUGAT II sampai TERGUGAT Vll, oleh Tergugat VIII telah dilakukan dengan benar dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999;


4. Bahwa Tergugat VIII telah melakukan penelitian dengan teliti dan cermat akan kebenaran formil (bukan kebenaran meteril) atas berkas-berkas yang diajukan dan juga telah melakukan pengukuran atas masing-masing bidang tanah obyek sengketa; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat VIII menolak dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam menerbitkan sertipikat atas tanah obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak ada satu aturan/hukum pun yang dilanggar oleh Tergugat VIII; Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan dengan amar putusan : Dalam Eksepsi: -

Menerima eksepsi kami tersebut diatas;

-

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara: -

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat terima;

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016

Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang amarnya sebagai berikut : A. DALAM KONVENSI : I. DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

B. DALAM REKONVENSI : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;


C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum Penggugat Konvesi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.604.000 (Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah); Membaca

Risalah

Pernyataan

Pemohonan

Banding

Nomor

92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2016, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 Juli 2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IV dan VIII masing-masing tanggal 21 Juni 2016; Membaca memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Juni 2016, memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Juli 2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IV dan VIII masing-masing tanggal 24 Juni 2016; Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Juli 2016, kontra memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IV dan VIII masing-masing tanggal 20 Juli 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang menyatakan bahwa kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 20 Juni 2016, kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui


Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IV dan VIII masing-masing tanggal 20 Juli 2016telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2016, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah menyampaikan permohonan agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016 Nomor 92/Pdt/G/2015/PN.Cbn dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan perkara aquo nebis in idem, namun alangkah sempurnanya bilamana Putusan Perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN.Cbn dinyatakan ditolak karena Perkara tersebut sebagaimana pertimbangan hukum judex factie bahwa substansi perkara tersebut adalah karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang batas-batas tanah yang dicantumkan dalam surat Gugatan yang tidak sesuai dengan objek sengketa yang sekarang sudah terbit 6 buah sertifikat, serta Gugatan Para Penggugat terdapat kurang pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara padahal pihak tersebut berdasarkan riwayat kepemilikan tanahnya sama dengan pihak-pihak yang lain yang masuk sebagai pihak dalam Gugatan dan pihak yang dimaksud tidak dilibatkan tersebut sudah memiliki sertifikat; 2. Bahwa alas hak Para Penggugat/Para Terbanding yang memiliki tanah tersebut dengan bukti Letter C No. 226 seluas 0,829 Ha (± 8290 m2) menurut pendapat Kami Para Pembanding bukti penguasaan tanah dengan dasar tersebut di atas adalah lemah karena jika mengacu kepada aturan hukum yaitu sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 maka secara hukum Letter C tersebut harus dikonversikan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) untuk ditingkatkan status


haknya dan kesempatan tersebut diberikan batas waktu sampai 10 tahun sejak terbitnya UUPA tahun 1960, dan jika tidak memenuhi aturan hukum tersebut maka Letter C No. 226 secara otomatis dinyatakan daluarsa/tidak berlaku, dan faktanya memang Letter C No. 226 tersebut tidak dikonversikan dan secara otomatis harus dinyatakan gugur/daluarsa; Seharusnya Judex Factie dalam hal ini menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding karena alas hak hukumnya sudah daluarsa; 3. Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumnya menurut pendapat Kami Para Pembanding kurang cermat dalam melihat, meneliti tentang riwayat kepemilikan yang notabene menurut Para Penggugat/Para Terbanding dalam Surat Gugatannya bahwa Para Penggugat mengakui objek sengketa sebagai miliknya adalah berdasarkan warisan atau peninggalan turun temurun dari orang tua kandungnya yaitu Alm. BAPAK DAPI TAYIM dan IBU AYONG, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. BAPAK DAPI TAYIM dan IBU AYONG karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Keterangan Ahli Waris dalam pembuktian Gugatannya; Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas Judex Factie dalam pertimbangan Putusannya seyogyanya menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Kami Para Pembanding berharap bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dapat menolak Gugatan Para Penggugat tersebut. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 menjelaskan karena tanah yang sudah dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan maka Gugatan harus dinyatakan ditolak; Menimbang,

bahwa

sebaliknya

Para

Terbanding

semula

Para

Penggugat didalam kontra memori bandingnya telah membantah semua alasanalasan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016 Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. dengan alasan sebagai berikut :


1. Bahwa pada dasarnya MOMORI BANDING yang diajukan oleh PARA PEMBANDING sungguh sangat aneh dan mengada-ada; -

Bahwa

Putusan

Aquo

halaman

88

alinea

3

dan

seterusnya,

pertimbangannya karena tidak jelas batas-batas Obyek Sengketa, bukan karena perkara aquo nebis in idem; 2. Bahwa eksepsi dari TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I sebagaimana halaman 88 alinea 3 yaitu “…….gugatan penggugat tidak jelas karena penulisan batas-batas tanah tidak sesuai antara obyek sengketa yang digugat yaitu 6 (enam) buah sertifikat……dan seterusnya”, tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut harusnya ditolak karena sudah menyangkut pokok perkara; - Bahwa sudah jelas dan cermat gugatan PENGGUGAT perkara aquo mencantumkan batas-batas TANAH yang di SENGKETA kan yaitu sudah sesuai fakta dan bukti-bukti formil yang ada; - Bahwa luas TANAH SENGKETA sudah tepat dan benar yang dipersengketakan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I; - Bahwa pihak-pihak yang menguasai diatas TANAH SENGKETA yaitu PARA TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII berikut luasnya masing-masing sudah tepat dan benar; 3. Bahwa oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan/dipermasalahkan ada perbedaan luas yang sangat signifikan yaitu ± 6128 M2 (pertimbangan judex factie halaman 90 alinea 1), karena penarikan Pihak oleh Penggugat yang menguasai atas TANAH SENGKETA adalah wewenang penuh Penggugat; - Bahwa ada pihak-pihak lain yang tidak digugat yang juga menguasai obyek sengketa maka hal ini tidak merupakan suatu kefatalan atau suatu kesalahan formalitas gugatan karena secara hukum acara perdata sudah mengatur cukup jelas jika ada pihak-pihak lain yang dirugikan terhadap gugatan aquo ini pihak-pihak lain tersebut bisa mengajukan intervensi atau perlawanan pihak ketiga; 4. Bahwa PARA PEMBANDING yang mengakui keberadaan adanya Leter C No. 226 maka hal ini membuktikan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT sekarang TERBANDING I, II, III, merupakan bukti yang sempurna dan bukan bukti yang lemah;


- Bahwa leter c sudah merupakan bentuk kepemilikan tanah secara adat dan Undang-Undang Pokok Agraria pun mengakui keberadaan letter c tersebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat (adat) oleh karenanya Leter C dapat dimohonkan langsung SERTIFIKAT HAK MILIK di kantor Agraria

TIDAK

PERLU

LAGI

di

Konversi,

sehingga

pendapat

PEMBANDING tersebut tidak beralasan hukum; - Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA No.1825.K/Pdt/2002 Tanggal 17 Maret 2002, dan Putusan MAhkamah Agung No.84 K/TUN/1999 Tanggal 14 Desember 2000 yang menegaskan dan menunjukan bukti girik diakui sebagai bukti hak milik adat atas tanah bukan sebagai fiscal cadaster; 5. Bahwa sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah dapat membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan/ahli waris DAPI TAYIM dan Ibu AYONG yang berhak mengajukan gugatan; 6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan judex facti didalam

Putusan Aquo

tersebut tidak cukup dalam pertimbangannya oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa berkas perkara ini perlu mempelajari kembali berkas perkara dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan di bawah ini : a. Bahwa eksepsi Tergugat I mengenai alamat Tergugat sudah diajukan Perubahan gugatan sehingga sudah cukup jelas mencantumkan identitas PARA TERGUGAT; b. Bahwa eksepsi Tergugat I mengenai ne bis in idem karena adanya ada putusan PTUN, tidak beralasan hukum karena tersebut

mengarahkan

Para

Pihak

putusan TUN isinya

untuk

menyelesaikan

permasalahannya (wewenang) di Pengadilan Negeri, sebagaimana bukti T.III.2; c. Bahwa kekeliruan dalam membuat surat tidak fatal, karena secara esesi penyerahan surat perubahan gugatan para penggugat sudah sesuai prodesur; d. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas memuat identitas para pihak yang berperkara; e. Bahwa gugatan Para Penggugat ini pokok perkaranya menyangkut sengketa kepemilikan atas Obyek Sengketa dan para pihak di tuntut telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri bukan PTUN;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas secara hukum secara formil gugatan PENGGUGAT SUDAH CERMAT DAN JELAS sehingga eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak patut dipertimbangkan dan mohon untuk ditolak seluruhnya; Bahwa sebagaimana Putusan Sela perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap maka perkara aquo ini adalah wewenang Pengadilan Kota Cirebon untuk memutusnya oleh karenanya menjadi satu kesatuan yang utuh atas perkara ini; 7. Bahwa TERGUGAT I tidak dapat membuktikan alas hak

TANAH

SENGKETA adalah miliknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa

TANAH SENGKETA terbukti di Blok Siori, dan

tercatat di

Kelurahan/desa berletter C dari dahulu atas nama DAPI TAYIM; b. Bahwa tidak terbukti tanah sengketa dahulu adalah tanah eks desa/bengkok/titisara atau tanah Negara; c. Bahwa TERGUGAT VIII harusnya menerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT II sampai TERGUGAT VII di Blok SIKEMBANG bukti T.VIII.2. 1 sampai 6; d. Bahwa harusnya Judec Facti mempertimbangkan bukti surat dan saksisaksi yang diajukan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik DAPI TAYIM yang letaknya di Blok SIORI; e. Bahwa Bahwa jawaban Tergugat VIII tidak menerangkan dasar kepemilikan Tergugat I diatas tanah sengketa adalah hak pakai/T-1; f. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT VIII sebagai dasar penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II sampai VII adalah T.VIII.1-23; g. Bahwa

penerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT II sampai VII

berdasarkan permohonan TERGUGAT II sampai VII yaitu di tanah yang di BLOK SEKEMBANG sebagaimana bukti T VIII.1.2 sampai 6; h. Bahwa jika T-1 dasar peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II sampai VII maka harusnya T-1 bukan ditangan Tergugat I tetapi disimpan/diarsipkan/dibekukan oleh TERGUGAT VIII; i. Bawah dengan TERGUGAT I menyerahkan

bukti surat T-1 yang

seakan-akan sebagai alas hak diatas tanah sengketa ini menunjukan BENTUK ITIKAD BURUK;


Bahwa bukti surat T-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No.25 Kelurahan Sunyaragi atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Cirebon tahun terbit 1982, adalah BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DIATAS TANAH SENGKETA, oleh karenanya patut dikesampingkan; Bahwa sehingga perbuatan hukum atas peralihan hak/jual beli

TANAH

SENGKETA dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, sekaligus TERGUGAT VIII yang menerbitkan sertifikatnya atas nama TERGUGAT II sampai VII merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka

tuntutan

PARA

PENGGUGAT

untuk

menuntut

agar

PARA

TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah dapatlah dikabulkan; 8. Bahwa terbukti Sertifikat tersebut prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak ada alas hak tanah sengketa adalah hak milik Tergugat I, dan Tergugat VIII salah menerbitkan sertifikat harusnya di Blok Sikembang sesuai dengan permohonan Tergugat Ii sampai VII, bukan di tanah sengketa yang letaknya di Blok Siori; 9. Bahwa karena alasan-alasan tersebut diatas maka Rekonpensi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi tiodak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak seluruhnya; 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas oleh karenanya petitum angka 5, 6 dan seterusnya

gugatan PARA PENGGUGAT yang

semuanya saling bersesuain dan beralasan

patutlah diterima dan

dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII didalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, terhadap kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016

Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. dan memori banding maupun

kontra memori banding yang disampaikan oleh para pihak berperkara, Majelis


Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut suah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016 Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII harus dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding; Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2016 Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, oleh kami H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

28

Desember

2016

Nomor

619/PEN/PDT/2016/PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul


Fattah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. Ttd

H. Sutoto Hadi, S.H., M.H.

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd Abdul Fattah, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............……… Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan ……. Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,00

Jumlah ……………………….... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents