PT. Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN Nomor 229/Pid/2014/PT. Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

yang memeriksa perkara

PERLAWANAN Penuntut Umum, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -------------------------------------------------------------------------------------- H. MUNTOHA SAMOEN bin SAMOEN -------------------------Lahir di Malang, umur 57 tahun (07 Pebruari 1967), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir III/8 Rt. 04/01 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ; -----------------------------------------------------------------Terdakwa berada diluar tahanan/tidak ditahan ; ------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------Setelah membaca

berkas perkara maupun surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN. Krw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa H. MUNTOHA SAMOEN Bin SAMOEN tersebut diterima ; -------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata ; ---------------------3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -----------------4. Menyatakan

surat

dakwaan

Penuntut

Umum

Nomor

PDM-

50/KRWNG/02/2014 tanggal Pebruari 2014 batal demi hukum ; ----------------

Putusan Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg. Hal 1 dari 23 Halaman.

5. Menyatakan bahwa terdakwa H. MUNTOHA SAMOEN Bin SAMOEN tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut ; --------------------------------------------------------------6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -------------------------------------Mengingat akan risalah/akta Nomor 04/Plw/Akta.Pid/2014/PN. Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang

telah

mengajukan

PERLAWANAN

terhadap

Putusan

Sela

Pengadilan Negeri Karawang tersebut, Perlawanan mana dengan suratnya tertanggal

02

dimintakan

Juni

bantuan

2014

Nomor

kepada

W11.U.10/931/HN.01.10/VI/2014

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

telah untuk

memberitahukannya kepada Terdakwa ; ---------------------------------------------------Memperhatikan memori perlawanan (verzet) tertanggal 02 Juni 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 06 Juni 2014, memori perlawanan mana dengan suratnya tertanggal 09 Juni 2014 Nomor W11.U.10/1003/HN. 01.10/VI/2014 telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa ; -------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Tinggi untuk diputuskan dengan Penetapan yaitu apakah putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tersebut harus dibatalkan atau dapat dikuatkan, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 09 Juni 2014 ; -------------


Menimbang, bahwa Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------PERTAMA : Bahwa ia Terdakwa H. Muntoha Samoen Bin Samoen pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, bertempat di PT. Achikiki Autoparts Indonesia Jl. Maligi IV Lot M-5 Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi M Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 04/PGA-AAI/1/2013 tanggal 15 Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh PT. AAI (Achikiki Autoparts Indonesia) terhadap CV. Mitra Utama telah melakukan kerjasama dengan PT. KAAI untuk melakukan pengolahan limbah plastik yang bernilai ekonomis, namun pada tanggal 15 Oktober 2003 PT. AAI dengan direkturnya sdr. Hidio Kamugisaki telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada saksi M Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama perihal penilaian kerja, bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh H. Toha Sugianto, SH. untuk pengangkutan dan pengeluaran limbah dari PT. AAI telah melakukan pelanggaranpelanggaran, antara lain : -----------------------------------------------------------------a. Pengambilan limbah sering terlambat/tidak tepat waktu ; -------------------b. Harga yang sudah menjadi kesepakatan masih sering melakukan penawaran ulang dengan alasan masih rugi ; ----------------------------------c. Sering melakukan pengambilan barang yang ada nilainya tanpa melakukan pembayaran terhadap barang tersebut ; --------------------------d. Tidak ada kerjasama antara pengelola limbah dengan perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan sehingga mengganggu aktifitas

kerja

dan

stabilitas

keamanan

di

sekitar

lingkungan

perusahaan; ------------------------------------------------------------------------------


-

Bahwa dengan adanya surat tanggal 15 Oktober 2003 dari PT. AAI tersebut maka pengerjaan pengelolaan dan pembelian limbah dikuasai oleh PT. Harapan Baru Sejahtera Pelastik dengan direktur sdr. H. Ali Muaddas Said;

-

Bahwa dengan adanya surat dari PT. AAI tersebut sekaligus merupakan pemutusan hubungan kerja sama oleh PT. AAI terhadap saksi M. Toha Sugianto, SH yang mana saksi M. Toha Sugianto, SH memandang alasanalasan tersebut diatas adalah tindakan benar dan merupakan pemutusan secara sepihak, dengan demikian pada tahun 2007 saksi M. Toha Sugianto, SH melakukan gugatan perdata terhadap PT. AAI di PN. Karawang; ---------

-

Bahwa pada tahun 2008 masih dalam proses sengketa tersebut Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen bertindak sebagai mediator (penengah) dari PT. AAI dengan jabatan Penasehat untuk permasalahan pengelolaan limbah PT. AAI yang mempertemukan saksi H. Toha Sugianto dengan sdr. Ali Mukaddas bertempat di restoran Alam Sari Karawang agar bisa bersama-sama melakukan pengambilan limbah dan pengangkutan limbah secara bergantian per seminggu sekali sebagaimana tertuang dalam putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No.13/Pdt.G/2007/ PN.Krw tanggal 22 Mei 2008 yang dituang dalam isi kesepakatan dalam surat perjanjian pada tahun 2008 ; -------------------------------------------------------

-

Bahwa sesuai dengan tanggal pada kwitansi yaitu 13 April 2011 Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen dalam tipu dayanya telah meminjam uang kepada saksi H. Toha Sugianto, SH sebagai dana talangan hutang H. Ali Mukaddas Said kepada PT. AAI sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang masing-masing dibayarkan secara bertahap oleh saksi M Toha Sugianto, SH kepada Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen yaitu tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan 13 Mei 2011 sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan janji dan tipu dayanya Terdakwa menjaminan saksi H. Toha Sugianto bisa melakukan pengangkut dan pengolahan limbah secara sendiri tanpa dibagi dua dengan H. Ali Muaddas Said sehingga pada akhirnya sdr. H. Ali Mukkadas diputus kontrak pengelolaan limbah PT. AAI diambil dan dikelola seluruhnya oleh sdr. M Toha Sugianto ; -------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

sesuai

dengan

amar

putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.179K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan amar putusan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan perdamaian No. 2 tanggal 30 April


2011 di Notaris Hj. Yenni Srie Mulyani, SH yang salah satu aktanya berbunyi “menghukum tergugat I (Martin Sahala sebagai kuasa atas nama Masashi Isaji sebagai Direktur PT. AAI) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat saksi M. Toha Sugianto, SH secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 23 April 2013 PT. AAI mengirimkan surat kepada saksi M. Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama yang berisi bahwa PT. AAI berada dalam kondisi mengalamai hambatan pengelolaan limbah yaitu mengenai keharmonisan hubungan dengan masyarakat lingkungan sekitar PT. AAI yaitu Desa Sukaluyu dan Desa Margakarya serta mengenai hambatan tentang pembayaran uang bulan terahir yaitu dari bulan Nopember 2012, Januari 2013, Pebruari 2013 dan bulan Maret 2013 belum diterima PT. AAI, kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 PT. AAI mengirimkan surat kepada saksi H. Toha Sugianto, SH perihal pemutusan hubungan transaksi jual beli dan pengakutan limbah produksi PT. AAI dengan saksi M. Toha Sugianto selaku direktur CV. Mitra Utama, padahal saksi M. Toha Sugianto telah melakukan pembayaran limbah ke PT. AAI melalui Terdakwa Muntoha Samoen (dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi dan transfer pembayaran serta Rekening Koran Bank BII dari PT. AAI), dan untuk masalah pembayaran limbah pabrik ke PT. AAI tersebut sudah lunas dan tidak ada masalah dan hanya keterlambatan waktu pembayaran ; -------------

-

Bahwa terhadap pinjaman uang kepada Terdakwa kepada saksi H. Toha Sugianto sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai dana talangan untuk menutupi hutang pembayaran limbah sdr. H. Ali Mukkadas Said menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai hutang pembayaran limbah ke PT. AAI dan tidak mengetahui tentang masalah adanya pinjaman uang yang digunakan sebagai dana talang Terdakwa Muntoha Samoen kepada M. Toha Sugianto,

dan

saksi

M.

Toha

Sugianto

tidak

pernah

menerima

pengembalian uang pinjaman oleh Terdakwa Muntoha Samoen yang digunakan sebagai dana talangan untuk menutupi hutangnya sdr H. Ali Mukkadas Said tersebut ; ------------------------------------------------------------------

Bahwa

kemudian

terhadap

putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

179K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian No. 2 pada tanggal 30 April 2011 yang dibuat oleh


Notaris Hj. Yennie Sri Mulyani, SH pada poin No 8 bahwa PT. AAI harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Toha Sugianto selaku direktur CV. Mitra Utama, namun sampai saat ini saksi H. Toha Sugianto tidak pernah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 559.750.000,- dari PT. AAI tersebut, padahal sesuai dengan bukti satu buah

kwitansi

pembayaran

uang

ganti

rugi

dari

PT.

AAI

No.

020/KWT/ST/2008 yang ditandatangai oleh Terdakwa Muntoha Samoen di Bekasi pada tanggal 23 April 2012 PT. AAI telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut dari hasil pemotongan pembayaran hutang/ tunggakan pengambilan

limbahTerdakwa

Muntoha

Samoen

sebesar

Rp. 1.018.430.724 terhitung sampai bulan Nopember 2012 kepada PT. AAI; -

Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi H. M Toha Sugianto merasa dirugikan secara materil sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 559.750.000,- dengan total jumlah sebesar Rp. 1.539.750.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemutusan hubungan kerjasama sesuai surat PT. AAI tanggal 17 Mei 2013 karena dianggap tidak bisa melakukan pembayaran terhadap PT. AAI dengan baik ; ------------------------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 378 KUHP ; --------------------------------------------------------------

ATAU KEDUA : Bahwa ia Terdakwa H. Muntoha Samoen Bin Samoen pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, bertempat di PT. Achikiki Autoparts Indonesia Jl. Maligi IV Lot M-5 Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ------------------------------------------

Bahwa saksi M Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 04/PGA-AAI/1/2013 tanggal 15 Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh PT. AAI (Achikiki Autoparts Indonesia) terhadap CV. Mitra Utama telah melakukan kerjasama dengan PT. KAAI untuk


melakukan pengolahan limbah plastik yang bernilai ekonomis, namun pada tanggal 15 Oktober 2003 PT. AAI dengan direkturnya sdr. Hidio Kamugisaki telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada saksi M Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama perihal penilaian kerja, bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh M Toha Sugianto, SH untuk pengangkutan dan pengeluaran

limbah

dari

PT.

AAI

telah

melakukan

pelanggaran-

pelanggaran, antara lain : -----------------------------------------------------------------a. Pengambilan limbah sering terlambat/tidak tepat waktu ; -------------------b. Harga yang sudah menjadi kesepakatan masih sering melakukan penawaran ulang dengan alasan masih rugi ; ----------------------------------c. Sering melakukan pengambilan barang yang ada nilainya tanpa melakukan pembayaran terhadap barang tersebut ; --------------------------d. Tidak ada kerjasama antara pengelola limbah dengan perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan sehingga mengganggu aktifitas

kerja

dan

stabilitas

keamanan

di

sekitar

lingkungan

perusahaan; ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan adanya surat tanggal 15 Oktober 2003 dari PT. AAI tersebut maka pengerjaan pengelolaan dan pembelian limbah dikuasai oleh PT. Harapan Baru Sejahtera Pelastik dengan direktur sdr. H. Ali Muaddas Said;

-

Bahwa dengan adanya surat dari PT. AAI tersebut sekaligus merupakan pemutusan hubungan kerja sama oleh PT. AAI terhadap saksi M. Toha Sugianto, SH yang mana saksi M. Toha Sugianto, SH memandang alasanalasan tersebut diatas adalah tindakan benar dan merupakan pemutusan secara sepihak, dengan demikian pada tahun 2007 saksi M. Toha Sugianto, SH melakukan gugatan perdata terhadap PT. AAI di PN. Karawang ; ---------

-

Bahwa pada tahun 2008 masih dalam proses sengketa tersebut Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen bertindak sebagai mediator (penengah) dari PT. AAI dengan jabatan Penasehat untuk permasalahan pengelolaan limbah PT. AAI yang mempertemukan saksi H. Toha Sugianto dengan sdr. Ali Mukaddas bertempat di restoran Alam Sari Karawang agar bisa bersama-sama melakukan pengambilan limbah dan pengangkutan limbah secara bergantian per seminggu sekali sebagaimana tertuang dalam putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No.13/Pdt.G/2007/ PN.Krw tanggal 22 Mei 2008 yang dituang dalam isi kesepakatan dalam surat perjanjian pada tahun 2008 ; -------------------------------------------------------


-

Bahwa sesuai dengan tanggal pada kwitansi yaitu 13 April 2011 Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen dalam tipu dayanya telah meminjam uang kepada saksi H. Toha Sugianto, SH sebagai dana talangan hutang H. Ali Muaddas Said kepada PT. AAI sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang masing-masing dibayarkan secara bertahap oleh saksi M Toha Sugianto, SH kepada Terdakwa Muntoha Samoen Bin Samoen yaitu tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan 13 Mei 2011 sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan janji dan tipu dayanya Terdakwa menjaminan saksi H. Toha Sugianto bisa melakukan pengangkut dan pengolahan limbah secara sendiri tanpa dibagi dua dengan H. Ali Muaddas Said sehingga pada akhirnya sdr. H. Ali Mukkadas diputus kontrak pengelolaan limbah PT. AAI diambil dan dikelola seluruhnya oleh sdr. M Toha Sugianto ; -------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

sesuai

dengan

amar

putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.179K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan amar putusan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan perdamaian No. 2 tanggal 30 April 2011 di Notaris Hj. Yenni Srie Mulyani, SH yang salah satu aktanya berbunyi “menghukum tergugat I (Martin Sahala sebagai kuasa atas nama Masashi Isaji sebagai Direktur PT. AAI) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat saksi M. Toha Sugianto, SH secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 23 April 2013 PT. AAI mengirimkan surat kepada saksi M. Toha Sugianto, SH sebagai direktur CV. Mitra Utama yang berisi bahwa PT. AAI berada dalam kondisi mengalamai hambatan pengelolaan limbah yaitu mengenai keharmonisan hubungan dengan masyarakat lingkungan sekitar PT. AAI yaitu Desa Sukaluyu dan Desa Margakarya serta mengenai hambatan tentang pembayaran uang bulan terahir yaitu dari bulan Nopember 2012, Januari 2013, Pebruari 2013 dan bulan Maret 2013 belum diterima PT. AAI, kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 PT. AAI mengirimkan surat kepada saksi H. Toha Sugianto, SH perihal pemutusan hubungan transaksi jual beli dan pengakutan limbah produksi PT. AAI dengan saksi M. Toha Sugianto selaku direktur CV. Mitra Utama, padahal saksi M. Toha Sugianto telah melakukan pembayaran limbah ke PT. AAI melalui Terdakwa Muntoha Samoen (dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi dan transfer pembayaran serta Rekening Koran Bank BII dari PT. AAI), dan untuk


masalah pembayaran limbah pabrik ke PT. AAI tersebut sudah lunas dan tidak ada masalah dan hanya keterlambatan waktu pembayaran ; -------------

Bahwa terhadap pinjaman uang kepada Terdakwa kepada saksi H. Toha Sugianto sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai dana talangan untuk menutupi hutang pembayaran limbah sdr. H. Ali Mukkadas Said menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai hutang pembayaran limbah ke PT. AAI dan tidak mengetahui tentang masalah adanya pinjaman uang yang digunakan sebagai dana talang Terdakwa Muntoha Samoen kepada M. Toha Sugianto,

dan

saksi

M.

Toha

Sugianto

tidak

pernah

menerima

pengembalian uang pinjaman oleh Terdakwa Muntoha Samoen yang digunakan sebagai dana talangan untuk menutupi hutangnya sdr H. Ali Mukkadas Said tersebut ; ------------------------------------------------------------------

Bahwa

kemudian

terhadap

putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

179K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian No. 2 pada tanggal 30 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Hj. Yennie Sri Mulyani, SH pada poin No 8 bahwa PT. AAI harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Toha Sugianto selaku direktur CV. Mitra Utama, namun sampai saat ini saksi H. Toha Sugianto tidak pernah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 559.750.000,- dari PT. AAI tersebut, padahal sesuai dengan bukti satu buah

kwitansi

pembayaran

uang

ganti

rugi

dari

PT.

AAI

No.

020/KWT/ST/2008 yang ditandatangai oleh Terdakwa Muntoha Samoen di Bekasi pada tanggal 23 April 2012 PT. AAI telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut dari hasil pemotongan pembayaran hutang/ tunggakan pengambilan

limbahTerdakwa

Muntoha

Samoen

sebesar

Rp. 1.018.430.724 terhitung sampai bulan Nopember 2012 kepada PT. AAI; -

Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi H. M Toha Sugianto merasa dirugikan secara materil sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 559.750.000,- dengan total jumlah sebesar Rp. 1.539.750.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemutusan hubungan kerjasama sesuai surat PT. AAI tanggal 17 Mei 2013 karena dianggap tidak bisa melakukan pembayaran terhadap PT. AAI dengan baik ; -------------------------


Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan Diancam dalam pasal 372 KUHP ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori perlawanannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------1) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menerima eksepsi Terdakwa dengan pertimbangan dan alasan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup/ranah perdata, adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak benar ; ------Bahwa tindakan Pengadilan Negeri yang didalam Putusan Sela nya menyatakan bahwa Pengadilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan alasan yang berwenang adalah Pengadilan perdata, adalah keliru. Bahwa putusan sela dijatuhkan Pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara yang terdapat dalam surat dakwaan, yaitu berkaitan dengan adanya eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan/atau batal demi hukum ; ------------------------Bahwa sedangkan dalam perkara ini, Pengadilan Negeri dengan melalui putusan sela nya telah menyinggung pokok/materi perkaranya, yaitu dengan menilai alat bukti berupa Akte Notaris Nomor 02 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH,. dimana Pengadilan Negeri kemudian berpendapat dan menyimpulkan bahwa uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi dasar surat dakwaan adalah berasal dari putusan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang kemudian dibuat akta kesepakatan perdamaian dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH,. Demikian pula uang sebesar Rp. 980.000.000,-


(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang disebut sebagai uang pinjaman Terdakwa dengan Ali Mukkadas Said kepada PT AAI, seharusnya baru dinilai dan dipertimbangkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian hal tersebut baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan materi perkara dan dituangkan dalam putusan akhir ; -------------------------------------------------------2) Bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum kabur dan membingungkan dengan alasan uraian perbuatan yang tersebut dalam dakwaan kesatu (pasal 378 KUHP) dan dalam dakwaan kedua (pasal 372 KUHP) adalah sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun, adalah pendapat yang tidak benar. Demikian pula pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan karenanya menyebabkan dakwaan batal demi hukum, adalah pendapat yang keliru, sebab surat dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk waktu dan tempat terjadinya tindak pidana ; -------------Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum berharap Pengadilan

Tinggi

menerima

perlawanan

Penuntut

Umum

dan

membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., serta memerintahkan Pengadilan Negeri Karawang untuk melanjutkan pemeriksaan/persidangan perkara Terdakwa ini ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan menurut hukum, dan apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karawang


telah

tepat

menurut

hukum,

terlebih

dahulu

Pengadilan

Tinggi

akan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karawang adalah berkaitan dan berkenaan dengan adanya keberatan atau diajukannya eksepsi oleh Terdakwa yang berisikan : --------------- Bahwa

dakwaan

Penuntut

Umum

kabur

dan

tidak

jelas,

dimana

permasalahan uang sebesar Rp. 1.539.750.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebenarnya adalah masalah hubungan hukum dan perkara perdata yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata, akan tetapi dipaksakan menjadi perkara pidana ; ----------------------------------------------------- Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban oleh PT Achikiki Autoparts Indonesia, maka adalah aneh jika Toha Sugianto/CV Mitra Utama masih mempermasalahkan uang sebesar Rp. 1.539.750.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah hubungan hukum pengelolaan limbah produksi yang dikelolanya diputus atau berakhir akibat wanprestasinya sendiri ; ------------------------------------------------- Bahwa adalah wajar oleh PT Achikiki Autoparts Indonesia sebagai pemilik limbah produksi memutuskan hubungan kerjasama pengelolaan limbah akibat kecewa terhadap Toha Sugianto/CV Mitra Utama telah melakukan wanprestasi ; ------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa bila saksi Toah Sugianto tidak puas dengan pemutusan hubungan pengelolaan limbah tersebut, seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata, bukan mempidanakan persoalan tersebut, dalam hal ini terhadap Terdakwa Muntoha Samoen bin Samoen ; -


Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi tentang kwalifikasi perdata tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari alasan-alasan Terdakwa yang dikemukakan dalam eksepsinya, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Akte Notaris Nomor 02 tanggal 30 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH., dapat disimpulkan bahwa ternyata benar bahwa uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum adalah berawal dari adanya putusan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang selanjutnya dibuat Akta kesepakatan perdamaian dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulyani, SH., demikian pula uang sebesar Rp. 980.000.000,(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang didalam surat dakwaan disebutkan merupakan pinjaman uang oleh Terdakwa dengan alasan untuk menutupi hutang pembayaran limbah Ali Mukkadas Said kepada PT AAI, dihubungkan dengan bukti Terdakwa tertanda bukti 1, maka jelas bahwa masalah tersebut adalah merupakan hubungan keperdataan/perkara perdata. Karenanya persoalan antara saksi pelapor Toha Sugianto dengan Terdakwa, seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan perdata. Bahwa atas dasar itulah Pengadilan Negeri Karawang menerima/mengabulkan eksepsi Terdakwa ; ----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri menerima eksepsi Terdakwa

dan

menyatakan

bahwa

perkara

Terdakwa

adalah

dalam

lingkup/ranah perkara perdata, maka Pengadilan Negeri memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----Menimbang, bahwa selain telah menerima eksepsi Terdakwa dan menyatakan perkara Terdakwa adalah termasuk perkara perdata dan karenanya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, Pengadilan Negeri juga mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum membingungkan dan kabur (obscuurlibel) dengan


alasan dakwaan atas pelanggaran pasal 378 KUHP dan pelanggaran atas pasal 372 KUHP dituangkan dalam bentuk/susunan dakwaan alternatif. Bahwa perbuatan pidana yang ada dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP adalah berbeda, sehingga susunan dakwaan yang tepat digunakan adalah bentuk dakwaan alternatif. Bahwa akan tetapi ternyata uraian perbuatan antara dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan uraian perbuatan dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP adalah sama, tidak ada perbedaan sedikitpun ; -------------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan itulah Pengadilan Negeri Karawang berpendapat dan menyimpulkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan karenanya dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan (sela) nya mendasarkan pada ketentuan pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berkaitan dengan adanya keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan/atau batal demi hukum; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP, secara jelas dan tegas ditentukan bahwa jika Hakim menyatakan keberatan/eksepsi tersebut diterima, maka perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Hal ini berarti pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri berhenti atau berakhir (dengan putusan yang menerima eksepsi tersebut, maka akan mengakhiri proses). Dengan demikian dalam hal dalam proses persidangan/ pemeriksaan di Pengadilan Negeri diajukan keberatan/esksepsi oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, dan Hakim/Majelis Hakim berpendapat eksepsi


tersebut beralasan dan diterima, maka putusan yang diambil/dijatuhkannya adalah berupa putusan akhir, bukan putusan sela seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini, sebab apabila putusannya berupa putusan sela, berarti untuk selanjutnya harus ada putusan akhir. Mana mungkin Pengadilan Negeri masih melanjutkan pemeriksaaan dan menjatuhkan putusan akhir, sedangkan sebelumnya Pengadilan Negeri telah menerima eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, baik atas alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkaranya, atau karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ataupun karena dakwaan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ; ----------------------------------------------------------------Bahwa berkenaan dengan adanya eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri bisa menjatuhkan putusan sela, yaitu manakala Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ataupun berisikan menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum. Atau jika Hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian sangatlah jelas makna dan pengaturannya didalam pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu bahwa : -a). Dalam hal keberatan/eksepsi diterima, maka Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat putusan akhir karena mengakhiri proses dan pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan ; ------------------------------------------------------------b). Dalam hal keberatan/eksepsi dipandang tidak beralasan dan tidak diterima atau eksepsi ditolak, maka Hakim mengambil dan melanjutkan putusan sela serta memerintahkan pemeriksaan perkara/persidangannya dilanjutkan. Demikian pula jika terhadap eksepsi tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan perkara/setelah ada pembuktian ; --------------------------------------


Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., yang menerima eksepsi Terdakwa, akan tetapi dituangkan dalam putusan sela adalah keliru dan karenaya harus diperbaiki dan dianggap sebagai putusan akhir ; ------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., yang isinya menerima eksepsi Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) KUHAP, maka apabila Penuntut Umum tidak dapat menerima atau berkeberatan terhadap putusan tersebut, ia bisa menempuh upaya hukum, yaitu berupa PERLAWANAN, yang dahulu dikenal dengan istilah Requisitoir Verzet sebagaimana diatur dalam pasal 251 HIR Jo pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah tepat

upaya yang

ditempuh oleh Penuntut Umum untuk melawan putusan (sela) Pengadilan Negeri

Karawang

PERLAWANAN,

tersebut,

dengan

sebagaimana

menempuh

tertuang

uapaya

dalam

akta

pengajuan Nomor

04/Plw/Akta.Pid/2014/PN.Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan Perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/ PN.Krw., atas nama Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa namun demikian Judul formulir Model 52/Pdt/PN. Krw-Akta Permintaan banding (pasal 233 Jo pasal 67 KUHAP) seharusnya diganti dan diperbaiki formatnya menjadi “Akta Perlawanan” (pasal 156 KUHAP) ; --------------------------------------------------------------------------------------------


Bahwa

demikian

pula

“Akta

Tanda Terima

Memori Banding” Nomor

96/Pid.B/2014/PN.Krw., tertanggal 6 Juni 2014 harus diganti, diperbaiki dan dibaca sebagai Akta Tanda Terima Memori Perlawanan ; -----------------------------Menimbang, bahwa putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tersebut dijatuhkan pada tanggal 20 Mei 2014, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan perlawanan pada tanggal 26 Mei 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan perlawanan, permohonan perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan (sela) nya menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini adalah perkara perdata. Dengan pernyataan demikian berarti Pengadilan Negeri telah menyimpulkan bahwa permasalahan dan perkara Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah dan perkara perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata. Bahwa hal ini dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karawang halaman 14 yang menyatakan “bahwa ternyata benar bahwa uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum adalah berawal dari hasil putusan perdata Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang selanjutnya dibuat akta kesepakatan perdamaian dihadapan Notaris Ny. Hj. Yenni Sri Mulani, SH., demikian pula uang sejumlah Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam dakwaan disebutkan merupakan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk menutupi hutang pembayaran limbah Sdr. Ali Mukaddas Said kepada PT. Achikiki Auotparts Indonesia, maka sesuai butki 1 yang dilampirkan dalam eksepsinya maka hal tersebut juga lebih merupakan suatu tindakan perdata ; ----------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan/Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah “Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” ; -----------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karawang halaman 15 yang menyatakan “bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dikabulkan, bahwa perkara dinyatakan masuk dalam ranah lingkup perdata, maka oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; -Bahwa demikian pula amar putusan Pengadilan Negeri Karawang angka 2 dan 3 yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------------------------2). Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata ; --------------------------3). Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -------------------Adalah amar putusan yang keliru atau tidak tepat. Sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka seharusnya amar putusannya adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan/tidak merupakan suatu tindak pidana ; ------ Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ; ----------Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Pengadilan Negeri memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan


ketentuan pasal 67 KUHAP, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum adalah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, bukan upaya hukum perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 148 dan pasal 149 KUHAP serta pasal 156 KUHAP ; ------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selain

dari

pada

itu

Pengadilan

Tinggi

berpendapat, terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang dalam mengadili dan memutus perkara ini. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 KUHAP, antara lain ditentukan : ----------------------------------1). Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas ; -------2). Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ; --------Bahwa dari bunyi dan rumusan pasal tersebut secara jelas mengandung makna dan karenanya harus diturut yaitu bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, serta untuk menilai dan menentukan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan suatu tindak pidana, haruslah didasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang. Disini berarti pula bahwa materi/substansi perkaranya telah diperiksa baik keterangan saksisaksi dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa (jika ada), diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain serta barang bukti, yang selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut

Umum

mengajukan

tuntutan

pidana,

dan

selanjutnya

Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan. Jika acara tersebut telah selesai, maka Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan


dinyatakan ditutup, dan kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan (pasal 182 KUHAP) ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen ini, Pengadilan Negeri Karawang belum melakukan pemeriksaan materi perkaranya, belum mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, akan tetapi langsung menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata ; ----------------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan (sela) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Karawang tersebut terlalu prematur, dan karenanya perlu diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk membuka kembali persidangan perkara ini dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mendengar keterangan Terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti lain maupun barang buti yang ada ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari uraian perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka harus dicari fakta-fakta dan bukti-bukti antara lain : -----------------------------1. Benarkah PT. Achikiki Autoparts Indonesia (PT. AAI) telah memenuhi kewajibannya membayar uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw., Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt/2009 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj.Yenni Sri Mulyani, SH., ; Bahwa kalau benar telah membayar, apakah pembayaran itu dilakukan langsung kepada saksi korban Toha Sugianto/CV. Mitra Utama, ataukah dibayar melalui Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen yang bertindak sebagai mediator ; -----------------------------------------------------------------------------


Jika terdapat bukti bahwa pembayaran uang itu dilakukan melalui Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen, selanjutnya harus dibuktikan pula apakah Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 559.750.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Toha Sugianto/CV. Mitra Utama ; ---------------------------------------------------------2. Bahwa selain itu harus pula dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang, benarkah H. Ali Mukkadas Said/PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik, ada berhutang kepada PT. Achikiki Autoparts Indonesia (PT.AAI) sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----------------Benarkah kemudian saksi Toha Sugianto/CV. Mitra Utama menyerahkan uang sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan perkataan Terdakwa bahwa

uang itu

adalah sebagai dana talangan untuk membayar hutangnya H. Ali Mukkadas Said kepada PT AAI, supaya kelak

pengelolaan limbah dikembalikan

sepenuhnya kepada H. Toha Sugianto. Jika memang ada buktinya, untuk selanjutnya harus dibuktikan apakah uang sebesar Rp. 980.000.000,(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada PT. AAI ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat adanya kerancuan didalam amar putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tersebut diatas, dimana dalam amar ke 3 “Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” dan pada amar ke 4

“Menyatakan

surat

dakwaan

Penuntut

Umum

Nomor

PDM-

50/KRWNG/02/2014 tanggal...Pebruari 2014 batal demi hukum” ; Sedangkan kedua hal tersebut adalah berbeda alasan dan dasar hukumnya ; ------------------Menimbang, bahwa apabila dilihat dari dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Karawang a quo yang menunjuk pada pasal 143 ayat (2)


dan (3) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Selanjutnya oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut juga menunjuk pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara itu berkenaan dengan adanya keberatan/eksepsi dari Terdakwa yang menyangkut dakwaan tidak dapat diterima dan/atau surat dakwaan dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHAP, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., adalah benar berupa upaya hukum PERLAWANAN, bukan upaya hukum banding seperti diatur dalam pasal 67 KUHAP Jo pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP dan bukan pula upaya hukum kasasi seperti diatur dalam pasal 67 KUHAP Jo Pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas, maka keberatan Penuntut Umum dalam perlawanannya tersebut cukup beralasan dan dibenarkan, oleh karenanya putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang

tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., harus

dibatalkan, dan kepada Pengadilan Negeri Karawang diperintahkan untuk membuka kembali persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa H. Muntoha Samoen bin Samoen tersebut berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal....Pebruari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-50/KRWNG/02/2014 ; ------------------------------------------------Mengingat pasal 149 Jo pasal 156 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mapun ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------


--------------------------------- MENETAPKAN ----------------------------------- Menerima perlawanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ; ---------------------------------------------------------------------------------------

- Membatalkan putusan (sela) Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 2014 Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krw., yang dimohonkan perlawanan tersebut ;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Karawang untuk membuka kembali persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa H. MUNTOHA SAMOEN bin SAMOEN tersebut ; ----------------------

- Menetapkan supaya tembusan/salinan Penetapan ini disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ; -------------------------------Demikianlah penetapan ini dibuat dan ditandatangani pada hari RABU tanggal 6 AGUSTUS 2014 oleh kami ; Moerino, SH., Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut, dibantu oleh

H. Ade Usman, SH. MH.,

Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Panitera/Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut,

ttd

ttd

H. ADE USMAN, SH. MH.

M O E R I N O, SH.


PT. Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents