PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 192/PDT/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Para Ahli Waris H. Ilyas Bin Saleh als Lijas Bp. Dogol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIS SATRIA ALAM ADVOKAT DAN PENGACARA pada Lembaga Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH-NU) wilayah provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Utan Kayu No. 112 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; LAWAN 1. H. Busyro Bin Abdul Mutholib, Nyi Mastidjah Binti Abdul Mutholib, Zainabun Binti Abdul Mutholib Dan Nyi Musliha Binti Abdul Mutholib (para Ahli Waris Alm. H. Abdul Mutholib Bin Asmar , Bertempat tinggal di Kampung Bogor Rt.03/ Rw. 10 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut Sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. Nyi Mastidjah Djanap Musliha, pekerjaan Tani, alamat sekarang di Kampung Bogor RT.03/10 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; 3. Nyi Musliha binti Abdul Mutholib, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Bogor RT.03/10 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; 4. Kepala Desa Pusaka Rakyat, dahulu disebut Desa Pahlawan Setia beralamat di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; 5. Kepala Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, dahulu disebut Kepala Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), beralamat di Kantor Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Halaman 1 dari 43 halaman putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.BDG

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional, dahulu disebut Kepala Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), beralamat di Kantor Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI; 7. Benny Gunawan, beralamat di Komplek Sentra Niaga, Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi Barat, Bekasi 17131; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII 8. PT. Hasana Damai Putra, beralamat di Komplek Sentra Niaga, Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi Barat, Bekasi 17131; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII; 9. PT. Citra Damai Putra, beralamat di Komplek Sentra Niaga, Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi Barat, Bekasi 17131; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juni 2015 dibawah Register Nomor : 308/Pdt.G/ /2015/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat adalah seluruh ahli waris H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi No. 116/Pdt. P/2015/ PA Bks tanggal 28 Januari 2015 ; 2. Bahwa orang tua/kakek Para Penggugat almarhum H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol, semasa hidupnya nama aslinya selalu memakai alias di belakang namanya, yaitu alias Bp. Dogol dan selanjutnya dalam surat gugatan ini memakai H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol ; 3. Bahwa semasa hidupnya, alm H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol, ada mempunyai sebidang sawah seluas 56.550 M2 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) sesuai bukti Hak Milik Adat Letter C/Kohir 261 Persil 12.a S.Ill seluas 5,340 Ha dan Persil 11 a S II seluas 0,315 Ha yang dahulu beralamat di Desa Pahlawan Setia No. 15, Kawedanan Babelan, Kabupaten Bekasi Propinsi Djawa Barat, sebagai bukti bahwa


tanah-tanah tersebut telah dicatat atas namanya dalam buku- buku Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah I Cabang Jati Negara tahun 1959, sedangkan obyek a quo yang sekarang beralamat di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli waris H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol; 4. Bahwa tanah sawah milik H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol tersebut di atas, dahulu terletak di Desa Pahlawan Setia Bogor, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi setelah terjadi pemekaran daerah, sekarang dikenal terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan

: Sawah Mawar

- Sebelah Selatan dengan

: Sawah Mawar

- Sebelah Timur dengan

: Sawah Lopis/Toha

- Sebelah Barat dengan

: Sawah Sepat / Deris / Muhani Cs

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut

tanah sengketa ;

5. Bahwa sekitar tahun 1964, H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol memberi ijin kepada Abdul Mutholib bin Asmar orang tua Para Tergugat I, II, dan III, untuk menggarap tanah sengketa dengan perjanjian Abdul Mutholib bin Asmar sebagai Penggarap, wajib memberi dan menyerahkan 9 (sembilan) kahar padi per musim panen kepada H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol sebagai pemilik tanah sengketa ; 6. Bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu sampai dengan tahun 1967, setiap musim panen Abdul Mutholib bin Asmar selalu menyerahkan bagian 9 (sembilan) kahar padi setiap musim panen kepada H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol sesuai yang diperjanjikan tahun 1964 ; 7. Bahwa pada musim panen tahun 1967, Abdul Mutholib bin Asmar tiba- tiba menolak memberikan bagian 9 (sembilan) kahar padi kepada H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan ketika anak H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol menanyakan hal tersebut, oleh Abdul Mutholib bin Asmar menjawab bahwa tanah sengketa tersebut telah dibeli dari H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol ; 8. Bahwa atas sikap dan penjelasan dari Abdul Mutholib bin Asmar, di mana pada waktu itu H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol masih hidup, sangat kaget dan bersumpah bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dihibahkan kepada Abdul Mutholib bin Asmar atau kepada siapa pun


juga serta tidak pernah menanda tangani atau cap jempol di atas surat jual beli; 9. Bahwa sikap dan pengakuan Abdul Mutholib bin Asmar yang mengklaim tanah sawah milik H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol telah dibeli olehnya, merupakan suatu kebohongan besar dan kelicikan yang dengan itikad buruknya menghalalkan segala cara untuk merampas hak milik orang lain. Akibat kekecewaannya yang mendalam H. ILYAS bin SALEH alias Lijas Bp.Dogol jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dalam bulan Desember tahun 1967 ; 10. Bahwa sejak tahun 1997 dan setelah meninggalnya H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol sampai dengan tahun 1996, Abdul Mutholib bin Asmar demikian juga anak-anaknya tidak pernah menunjukkan bukti surat jual beli tanah sengketa walaupun telah berkali-kali diminta oleh anak-anak H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol; 11. Bahwa oleh karena Abdul Mutholib bin Asmar tetap bungkam dengan sikapnya seperti dikemukakan pada poin (9) di atas, akhirnya ahli waris ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol (Para Penggugat) mengadukan para ahli waris Abdul Mutholib (Tergugat I, II, dan III) kepada Kepolisian Metro Jaya tentang perbuatan penyerobotan atas tanah sengketa (tindak pidana) sesuai Tanda Penerimaan Laporan No. Pol 1648/KA/VII/1997/SATGA. OPS 'C' tanggal 09 Juli 1997; 12. Bahwa pada waktu laporan dimaksud pada poin (11) di atas diproses di Kepolisian Metro Jaya, barulah terungkap bahwa Abdul Mutholib bin Asmar sejak tahun 1964, telah membuat 3 (tiga) Akta Jual Beli seolah- olah tanah sengketa telah dibeli quod non dari H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol; 13. Bahwa selama ± 30 (tiga puluh) tahun, Abdul Mutholib bin Asmar bersama anak-anaknya menyembunyikan/tidak menunjukkan akta-akta jual beli a quo kepada Para Penggugat, semata-mata dengan tujuan menutup-nutupi itikad buruknya dengan cara-cara licik dan kebohongan membuat Akta-Akta Jual Beli seperti yang disebutkan di bawah ini; 14. Bahwa pada akhirnya terungkap juga modus operandi dari Abdul Mutholib bin Asmar merampas dan mengambil secara tidak sah dan melawan hukum tanah milik H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol (orang tua Para Penggugat) sekarang tanah sengketa dengan cara membuat Surat Jual beli yang terdiri dari 3 (tiga) Akta Jual Beli seolah- olah telah terjadi jual beli


dengan H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol quad non seperti tersebut di bawah ini : 1. Akta Jual Beli No.8 /1964, tanggal 6 Juni 1964 dibuat atas nama Abdul Mutholib bin Asmar: 2. Akta Jual Beli No.9/1964, tanggal 6 Juni 1964 di buat atas nama Nyi Mastjidjah Djanap Musliha : 3. Leges Jual Beli tanggal 23 September 1960 dibuat atas nama Musliha; Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang terhormat, 15. Bahwa sebelum melakukan analisa hukum terhadap ketiga Akta Jual Beli /Segel Jual Beli yang tersebut pada poin 14 di atas, terlebih dahulu Para Penggugat mengungkapkan peran dan fungsi masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dalam proses terjadinya Akta Jual Beli No.8//1964, No.9/1964 tanggal 6 Juni 1964 dan Segel Jual beli tanggal 23 September 1960 sebagaimana berikut: a. Abdul Mutholib bin Asmar, orang tua Para Tergugat I bertindak seolaholah ada kesepakatan jual beli tanah sengketa quod non dengan H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol; b. Tergugat II bertindak seolah-olah telah membeli sebagian tanah sengketa quod non dari H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol ; c. Tergugat III bertindak seolah-olah telah membeli sebagian tanah sengketa quod non dari H ILYAS bin SALEH als, Lijas Bp.Dogol; 16. Bahwa setelah memperhatikan tanggal dan tahun pembuatan Akta Jual beli dan Segell Jual Beli yang tersebut di atas, ,maka terungkap fakta- fakta bahwa ijin menggarap sawah/tanah sengketa yang di berikan H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol kepada Abdul Mutholib bin Asmar pada tahun 1964 itu, telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh Abdul Mutholib bin Asmar dengan itikad buruknya untuk menguasai sekaligus untuk memiliki tanah sengketa kepunyan H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol; 17. Bahwa dengan ketiga bentuk Akta Jual Beli sebagaimana tersebut 14 diatas, dijadikan kunci dan pintu masuk Abdul Mutholib bin Asmar menguasai dan memiliki tanah sengketa dan dijadikan dasar perolehan hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Abdul Mutholib dan ketiga anaknya (Tergugat II dan Tergugat III); 18. Bahwa begitu pentingnyas fungsi ketiga Akta Jual Beli a quo yang dijadikan dasar memperoleh SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Para Tergugat I, II dan III sesuai SHM No.26/1968 tanggal 11 Oktober 1968, SHM No.27/1968


masing-masing tanggal 25 Oktober 1968 oleh karena itu sangat penting melakukan analisa dari segi adminitrasi dan dari segi yuridis terhadap ketiga Akta Jual beli Aquo guna mengungkap adanya itikad buruk yang melahirkan perbuatan melawan hukum oleh Para tergugat I, II dan III tersebut; 19. Bahwa

dengan

mengungkap

modus

operandi

perbuatan

melawan

hukum/melanggar hak Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II dan III atas tanah sengketa, maka melalui persidangan yang mulia ini, INSYA ALLAH akan terungkap dan terbukti kebenaran argumen-argumen yang diungkapkan selanjutnya, oleh Para Penggugat dalam gugatan ini seperti yang berikut ini. A. Akta Jual Beli NO.8/1964 Tanggal 6 Juni 1964 1. Bahwa dalam tahun 1964, Abdul Mutholib (orang tua Tergugat- Tergugat I, II, III) diberi ijin oleh Lijas Bp.Dogol (H ILYAS bin SALEH) untuk menggarap sawah/ tanah sengketa dengan bagi hasil setiap tahun panen kepada H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol, sejumlah 9 (sembilan) kahar padi dan perjanjian ini berlangsung sampai dengan tahun 1967 ; 2. Bahwa faktanya ijin menggarap sawah/tanah sengketa tersebut, telah disalah gunakan oleh Abdul Mutholib bin Asmar dengan cara-cara yang licik dan itikad buruk dimanfaatkan membuat Akta Jual Beli No.8/1964 tanggal 6 Juni 1960, Akta Jual Beli No.8/1964 tanggal 6 Juni 1964 dan Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960, selanjutnya menguasai tanah sengketa bersama anak-anaknya seolah-olah telah ada pengalihan hak quod non dari H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol; 3. Bahwa dalam tahun 1967, H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol sewaktu masih hidup, pernah bersumpah bahwa dia tidak pernah menjual sawah miliknyaItanah sengketa serta tidak ada hibah kepada Abdul Mutholib atau kepada siapapun juga dalam tahun 1964, tetapi hanya ijin garap kepada Abdul Mutholib bin Asmar; 4. Bahwa Akta Jual Beli No.8/1964 tanggal 6 Juni 1964 walaupun bentuknya ada, akan tetapi ternyata mengandung cacat adminitrasi, terbukti dalam redaksi Surat Akta Jual Beli a quo, terdapat coretancoretan nama yang tidak di paraf oleh Pejabat/PPAT dan karenanya dikategorikan sebagai akta yang obscuur libels (kabur) ; 5. Bahwa selain mengandung cacat adminitrasi, Akta Jual Beli a quo juga mengandung cacat yuridis, alasannya H ILYAS bin SALEH als Lijas


Bp.Dogol tidak pernah membuat kesepakatan jual beli dengan Abdul Mutholib bin Asmar atas tanah sengketa ; B. Akta Jual Beli No.9/1964, Tanggal 6 Juni 1964 1. Bahwa Akta Jual Beli a quo merupakan bagian dari itikad buruk Abdul Mutholib bin Asmar bersama anak-anaknya (Tergugat II dan III) menguasai dan memiliki tanah sengketa milik H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol secara melawan hukum ; 2. Bahwa Akta Jual Beli No.9/1964 tanggal 6 Juni 1964, jelas-jelas mengandung cacat administrasi, alasannya nama yang bertindak selaku Pembeli tertulis nama Nyi Mastidjah Djanap Musliha umur 35 tahun, namun faktanya nama tersebut sebenamya terdiri dari 3 (tiga) orang anak Abdul Mutholib bin Asmar yaitu Nyi. Mastidjah, Zainabun dan Musliha ; 3. Bahwa selain itu, Akta Jual Beli a quo jelas cacat yuridis, alasannya pihak pembeli yang masih anak-anak atau belum dewasa sehingga belum cakap secara hukum untuk membuat perikatan/perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dan dipersyaratkan dalam Pasal 1330, Jo Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ; 4. Bahwa secara logika umum dan logika hukum, H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol tidak mungkin melakukan akad jual beli tanah miliknya dengan anak-anak yang belum dewasa, dalam hal ini: a. Hj. MASTIDJAH binti Abdul Mutholib lahir pada tanggal 11 Nopember 1950 di Bekasi (umur 14 tahun); b. Hj. ZAINABUN binti Abdul Mutholib, lahir pada tanggal 12 Juli 1959 di Bekasi (umur 5 tahun); c. Hj. MUSLIHA binti Abdul Mutholib, lahir pada tanggal 17 Maret 1962 di Bekasi (umur 2 tahun); C. Segel Jual Beli, tanggal 23 September 1960 1. Bahwa Segel Jual Beli a quo adalah termasuk salah satu dari modus operandi yang dilakukan oleh Abdul Mutholib bin Asmar dengan itikad buruknya memakai nama anaknya yaitu Musliha binti Abdul Mutholib, yang faktanya waktu itu belum lahir ke dunia untuk menguasai dan memiliki tanah sawah/tanah sengketa milik H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol tanpa hak dan secara melawan hukum; 2. Bahwa MUSLIHA binti Abdul Mutholib yang bertindak selaku pembeli dalam Segel Jual Beli tertanggal 23 September 1960 ternyata pada waktu itu belum lahir (belum wujud) ke dunia alias masih berada di alam arwah


oleh karena faktanya Musliha binti Abdul Mutholib baru lahir pada tanggal 17 Maret 1962 di Bekasi. Pertanyaannya, apakah anak yang masih berada dialam arwah, dapat turun ke bumi menandatangani Surat Jual Beli di muka Pejabat PPAT ? Wallahu a'lam; Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Arif, Bersama ini Para Penggugat akan menyampaikan pendapat dan analisa hukum atas ketiga Akta Jual Beli tersebut di atas, tentang syarat sahnya suatu perjanjian in casu, perjanjian jual beli menurut pasal 330, pasal 1320, pasal 1330 dan pasal 1338 KUH Perdata : a. Akta Jual Beli No.8/1964, tanggal 6 Juni 1964 oleh Abdul Mutholib bin Asmar dibuat berdasar kebohongan dan itikad buruk, melanggar prinsip-prinsip

hukum

dan

agama

serta

tidak

berlandaskan

kesepakatan, oleh karenanya Akta Jual Beli a quo jelas-jelas melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian jual beli; b. Akta Jual Beli No.9/1964, tanggal 6 Juni 1964 dibuat oleh Abdul Mutholib berdasar kebohongan dengan itikad buruk di hadapan Kepala Kecamatan Babelan waktu itu Kabupaten Bekasi (Tergugat V), di atas nama anak-anaknya (Tergugat II) yang masih di bawah umurl belum dewasa pada waktu itu, oleh karenanya Akta Jual Beli a quo juga melanggar pasal 330, pasal 1320 dan pasal 1330 KUH Perdata ; c. Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960, juga dibuat oleh Abdul Mutholib bin Asmar semata-mata atas dasar kebohongan dan kelicikan yang dilandasi itikad buruknya dengan mengatas namakan anaknya, yaitu Musliha binti Abdul Mutholib (Tergugat III), di mana pada waktu Segel Jual Beli a quo dibuat, Tergugat III belum lahir ke dunia, oleh karenanya Akta Jual Beli a quo juga melanggar pasal 1320 dan pasal 1321 KUH Perdata ; Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan pada huruf a, b dan c di atas, tebukti bahwa ketiga Akta Jual Beli/Segel Jual Beli tersebut cacat yuridis tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian jual beli menurut pasal 1320 KUH Perdata dan konsekuensi hukumnya sejak awal sudah batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh Ketua/Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini;


20. Bahwa dengan bermodalkan 3 (tiga) Akta Jual Beli dan Segel Jual Beli yang sudah jelas kualitas dan status hukumnya cacat administrasi, cacat hukum, lalu Abdul Mutholib bin Asmar memohonkan serta mendaftarkan tanah sengketa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pendaftaran Tanah/Ka. BPN Kabupaten Bekasi dengan mengikut sertakan anakanaknya; 21. Bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Abdul Mutholib bin Asmar sebagaimana dikemukakan pada poin 19 di atas, ditindak lanjuti oleh Kantor Pendaftaran Tanah/Ka BPN Kabupaten Bekasi tanpa berhati-hati dan tidak cermat dan serta merta menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu : a. Sertifikat Hak Milik No 26/1968 tanggal 11 Oktober 1968 atas nama Abdul Mutholib bin Asmar ; b. Sertifikat Hak Milik No.27/1968 tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Musliha binti Abdul Mutholib ; c. Sertifikat Hak Milik No 28/1968 tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Nyi Mastidjah Djanap Musliha ; 22. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik apabila dikaitkan dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 adalah merupakan bukti yang sangat kuat, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Data fisik dan yuridis yang benar dan sah ; b. Tanah diperoleh dengan itikad baik ; c. Perolehan hak atas tanah sah menurut hukum ; 23. Bahwa Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Kepala BPN Kabupaten Bekasi dalam menerbitkan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut pada poin 21 di atas, ternyata melanggar dan tidak mempedomani ketentuan perundangundangan yang ada, di antaranya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, dalam pasal 33 ayat (2) tersebut di atas ; 24. Bahwa berdasarkan tujuan pokok yang terkandung dalam Undang- Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan perundang-undangan

pelaksanaannya,

khususnya

Tentang

Pendaftaran/Pemberian Hak Atas Tanah adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum tentang asal usul Perolehan Hak Atas Tanah dari pemohon serta untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum tentang kepemilikan atas tanah ;


25. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu PP No. 24/1997 Jo Permen Agraria/Ka BPN, pendaftaran dan pemberian hak atas tanah wajib menunjukkan dan melampirkan data yuridis dan data fisik atas tanah yang valid atau sah secara yuridis yaitu : a. Data yuridis, dalam hal ini sumber perolehan hak yang sah secara yuridis, Akta Jual Beli/PPAT termasuk bukti akta pelepasan hak yang sah; b. Data lisik, dalam hal ini surat ukur, letak dan data sempadan tanah yang valid ; Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Terhormat 26.Bahwa penerbitan dan pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa (milik H ILYAS bin SALEH als Lijas Bp.Dogol oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Ka BPN Kabupaten Bekasi kepada Abdul Mutholib bin Asmar dan anak-anaknya, yaitu ; a. Sertifikat Hak Milik No.26/1968 tanggal 11 Oktober 1968 atas nama Abdul Mutholib bin Asmar ; b. Sertifikat Hak Milik No.27/1968 tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Musliha binti Abdul Mutholib; c. Sertifikat Hak Milik No.28/1968 tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Nyi Mastidjah Djanap Musliha ; terbukti ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut di atas memiliki data yuridis dan data fisik yang cacat yuridis dan tidak valid, yaitu sumber perolehan hak atas tanah yang diperoleh dari Akta Jual Beli dan Segel Jual Beli yang FIKTIEF, cacat yuridis, tidak sah dan batal demi hukum; 27. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, Para Penggugat telah berusaha dan mencoba mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada para ahli waris Abdul Mutholib bin Asmar dalam hal ini Para tergugat I, II dan III untuk membicarakan kemungkinan adanya perdamaian dalam perkara sengketa ini, namun semuanya tidak berhasil 28. Bahwa pada waktu ke tiga Surat Akta Jual beli yang tercantum pada poin 14 di atas, dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Para Tergugat I, II dan III masih belum dewasa, belum berumur 21 tahun sehingga secara hukum perdata Para Tergugat I, II dan III belum dapat dibebani akibat hukum dari kesalahan/perbuatan melawan hukum oleh orang tuanya Abdul Mutholb bin Asmar yang jelas merugikan hak Para Penggugat, demikian juga dari segi hukum agama Islam ada Firman Allah


SWT, dalam Al Qur'annul Karim yang artinya" dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain"; 29. Bahwa akan tetapi lain halnya, ketika Para Tergugat I, II dan III telah menjadi dewasa, yaitu setidak-tidaknya sejak tahun 1983, seharusnyalah Para Tergugat I, II dan III mulai sadar hukum bahwa perbuatan orang tuanya Abdul Mutholib bin Asmar (almarhum) mengambil hak milik H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan seharusnyalah pada waktu itu Para Tergugat I, II dan III melepaskan kepemilikannya dan tidak meneruskan penguasaan atas tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Para Penggugat

secara

musyawarah,

sehingga

dengan

demikian

dapat

mengurangi dosa dan azab orang tuanya Abdul Mutholib bin Asmar dalam kasus ini; 30. Bahwa dalam kenyataannya Para Tergugat I, II dan III telah melakukan transaksi jual beli atau setidak-tidaknya melakukan perikatan jual beli yang diikuti dengan pengalihan penguasaan hak atas tanah sengketa kepda Para Tergugat VII, VIII dan IX dan oleh karenanya perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ; 31. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan otefri fPara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam perkara ini, setidak-tidaknya oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX di atas tanah sengketa berakibat merugikan Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial; 32. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas berupa : a. Kerugian materiel yaitu kehilangan bagian hasil panen sejak tahun 1968 sampai sekarang tahun 2014 = 48 tahun X 2 panen X 9 kahar padi X 450 Kg = 372.600 Kg gabah = 372,6 Ton gabah X Rp. 4.000.000,-/Ton gabah = Rp. 1.310.400.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ; b. Kerugian immateriel yang dialami sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; c. Kehilangan kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa yang nilainya sesuai harga pasaran sebesar + Rp. 200 000 000 000,- (dua ratus milyar rupiah).;


33. Bahwa tanah sengketa tersebut, tidak pernah dilakukan pelepasan hak kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau kepada siapapun juga, oleh karena almarhum H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol, tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan atau wakaf dengan Abdul Mutholib bin Asmar dan anak-anaknya ; 34. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan selanjutnya penguasaannya dialihkan kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah penguasaan secara tanpa hak dan sangat jelas melanggar hak subyekth Para Penggugat dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat; 35. Bahwa selanjutnya Para Penggugat VII, VIII dan IX melakukan pengelolaan dan tindakan penguasaan lainnya atas tanah sengketa seperti persiapan pembangunan sampai sekarang ; Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat, 36. Bahwa atas dasar penguasaan secara fisik oleh Para Tergugat VII, VIII dan IX serta tindakan-tindakan yang berhubungan dengan persiapan dan permulaan pembangunan atas tanah sengketa sekarang ini, maka Para Penggugat

merasa

perlu

mengajukan

gugatan/tuntutan

sementara

(provisionil) dalam perkara ini yang bertujuan untuk menghindari kerugiankerugian yang lebih besar bagi para pihak, setidak- tidaknya bagi Para Penggugat; 37. Bahwa Para Pengguat mohon kiranya bapak/Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut; - Memerintahkan Kepada Para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX untuk menghentikan semua kegiatan pengelolaan dan pembangunan di atas tanah sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewysde); - Memerintahkan kepada Para Tergugat VII, VIII, dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengeluarkan semua barang-barang dan peralatan miliknya di atas tanah sengketa; 38. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini agar tidak sia- sia (illusoir), maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memerintahkan kepada Jurusita untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa ;


39. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada Akta dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, sehmgga kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat, maka patut pula jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, handling dan atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad); Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI : 1. Mengabulkan gugatan/tuntutan provisionil dari Para Penggugat seluruhnya; 2

Memerintahkan

Para

Tergugat

VII,

VIII,

dan

Tergugat

IX

untuk

menghentikan semua kegiatan pengelolaan dan pembangunan di atas tanah sengketa sampai adanya keputusan dari Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan tetap ; 3. Memerintahkan kepada Para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengeluarkan barang-barang serta peralatannya dari atas tanah sengketa DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini; 3. Menyatakan menurut hukum Almarhum H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp Dogol, orang tua Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil II a S.I I No. 261 dan Persil 12. a S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jay a, Kabu paten Bekasi, yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya ; 4. Menyatakan tindakan pembuatan Akta Jual Beli No 8/1964 dan No. 9/1964 masing-masing tanggal 6 Juli tahun 1964 yang dilakukan oleh Tergugat V bersama-sama dengan Para Tergugat I, II dan III atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 5. Menyatakan tindakan pembuatan Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960, yang dilakukan oleh Kepala Desa Pahlawan Setia sekarang Kepala desa Pusaka Rakyat Tergugat IV, atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;


6. Menyatakan Akta Jual Beli No. 8/1964 dan Akta Jual Beli No. 9/1964 masing-masing tanggal 6 Juli 1964 serta Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960, adalah cacat yundis, batal demi hukum dan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum meniikat kepada Para Penggugat; 7. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, masing-masing : a. No.26/Desa Pahlawan Setia, tanggal 11 Oktober 1968 atas nama Abdul Mutholib bin Asmar; b. No.28/Desa Pahlawan Setia, tanggal 11 Oktober 1968 atas nama Nyi Mustidja Djanap Musliha ; c. No. 27/Desa Pahlawan Setia, tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Musliha binti Abdul Mutholib ; yang dilakukan oleh Tergugat VI di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik masing-masing : a. No.26/Desa Pahlawan Setia, tanggal 11 Oktober 1968, atas nama Abdul Mutholib bin Asmar; b. No.28/Desa Pahlawan Setia, tanggal 11 Oktober 1968, atas nama Nyi. Mastidja Djanap Musliha ; c. No.27/Desa Pahlawan Setia tanggal 25 Oktober 1968,atas nama Nyi Musliha binti Abdul Muntholib; adalah cacat yuridis, dan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat; 9. Menyatakan pengalihan hak atas tanah sengketa dari Para Tergugat I, II, dan III kepada Para Tergugat VII, VIII dan IX atau kepada siapapun juga, dengan cara apapun juga tidak sah dan batal demi hukum; 10. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat VII, dan Tergugat IX adalah perbuatan me I a wan hukum dan merugikan Para Penggugat; 11. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat X untuk membayar keruglan materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.310.400 000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp 1.200 00 000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika; 12. Memerintahkan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Para Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau kepada siapa saja yang


mendapatkan haknya atas tanah sengketa, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari pembebanan hak apapun juga ; 13. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat VII, VIII dan IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) setiap hari atas kelalaian dan keterlambatan Para Tergugat melaksanakan amar putusan Pengadilan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 14. Menghukum Tergugat VI, untuk mentaati isi putusan ini; 15. Menyatakan putusan perkara ini serta merta da pat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (uit voer baar bij vooraad); 16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca, Surat Jawaban Tergugat I, II, dan III, tanggal 14 Desember 2015 menjawab gugatan dengan jawaban sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : 1. GUGATAN NE BIS IN IDEM Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara terdahulu baik mengenai apa yang digugat ( objek gugatan ), Pihak, alasan/dalil gugatan Penggugat dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 96/Pdt/2003/PT. Bdg tertanggal 9 April 2003 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Amar PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 132/PD T.G/2002/PN. Bks. Tanggal 07 November 2002 sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ; DALAM POKOK PERKARA I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,


2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 419 000 - ( empat ratus sembilan belas ribu rupiah ). AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 96/Pdt/2003 Tanggal 9 April 2003 sebagai berikut : MENGADILI -

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dariKuasa Penggugat/Pembanding tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 7 November 2002 No 132/Pdt.G/2002/PN Bks yang dimohonkan banding ;

-

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 175.000 - ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

AMAR Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 sebagai berikut : -

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HAYAR bin Ilyas, 2. HASAN bin Ilyas, 3. H Amirullah Ilyas bin H Ilyas, 4. H Ahmad Mardjuki bin H. Ilyas, 5 Matnur bin Yahya, 6 Hj Tasenim binti H Aliyah ( H. Dogol ), 7. H Abd Hamid bin H Aliyah ( H Dogol ), 8. H Abd Hadi bin H Aliyah ( H Dogol ), 9. HJ Yuromi binti H. Aliyah ( H. Dogol ), 10 Zulfi Aminudin bin Romli, 11. H Zainul Abidini bin H Hasan, 12 Burhanudin bin H Hasan, 13, Abd Hadih bin Sanusi tersebut;

-

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000 - (lima ratus ribu rupiah ).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1226/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 disebutkan sebagai berikut : " Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem. " Bahwa oleh karena perkara aquo ini telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, karenanya mohon gugatan penggugat dinyatakan Nebis In Idem dan tidak diterima. 2. Obyek Gugatan Sudah Pernah Digugat Sebelumnva :


Gugatan aquo untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt G/2002/PN Bks tertanggal 07November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 96/Pdt/2003/PT Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu almarhum H Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.IINo. 261 dan Persil 12a S III tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No 9/1964 tanggal 6 Juni 1964, Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Waris ( aim ) H. Abdul Mutholib bin Asmar , Nyi. Mastidjah Djanab Mulisliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp Dogol; 3. Putusan Terdahulu Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap : Jelas dan nyata Putusan terdahulu Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt G/2002/PN Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JKLAS ( OBSCUUR LIBEL ) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini adalah kabur, sehingga orang sulit mengerti maksud dari gugatan Penggugat tersebut. Petitum dan Posita tidak saling mendukung, bahkan saling bertentangan

satu

dengan

yang

lainnya,karena

dalam

gugatannya

Penggugat, yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ini, Penggugat dalam kapasitasnya bertindak sebagai ahli waris dari tanah sengketa milik almarhum LIYAS bin DOGOL tidak menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan hubungan hukum dengan almarhum LIYAS bin DOGOL Kemudian dengan tidak adanya kejelasan siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum LIYAS bin DOGOL dan status hubungan hukum dengan almarhum LIYAS bin DOGOL, penggugat mengaku


sebagai ahli waris tanah sengketa tersebut milik almarhum LIYAS bin DOGOL Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas subyek-subyeknya siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum LIYAS bin DOGOL, maka dengan nicncampuradukkan subyek-subyek dan isi dari petitum

bertentangan

dengan

positagugatan

Penggugat

nienjadi

kabur/obscuiir libel. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 18 Desember 1982, antara lain disebutkan : " Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutatis muntadis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ; 2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecu&li diakui secara tegas dan benar; 3. Bahwa Dalil Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat menyatakan almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11a S II No 261 dan Persil 12a S.III tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat , Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya 4. Terhadap dalil butir No. 1 s/d No. 10 : Bahwa tidak dapat disangkal dan tidaklah terbantahkan bahwa tanah seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.II No 261 dan Persil 12a S.III tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang diklaim sebagai milik almarhum H Ilyas bin Saleh als Lijas Bp Dogol, terbukti adalah milik sah Tergugat VIII yang telah dibeli dari dan berdasarkan : 4.1.Dibeli dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar ( Tergugat I ), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ; 4.2.Dibeli dari Ny. Hajjah Mastijah alias Nyi Mastidjah (Tergugat II), Zainabun binti Haji Mutholib bin Samar alias Haji Abd Mutlolib bin Asmar, Ny. Musliha bin Abd Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib


berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No 55 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta , 4.3.Dibeli dari Ny. Musliha bin Abd Mutholib alias Musliha bin H Mutholib (Tergugat III) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 54 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di J akarta 5. Terhadap dalil butir No. 11 s/d No. 14 : Bahwa perjanjian jual beli antara ILYAS bin DOGOL dengan ABDUL MUTHOLIB bin ASMAR merupakan sah secara hukum dan melalui prosedur hukum positif yang dituangkan • dalam Akta Jual Beli No 9/1964 tanggal 6 Juni 1964 Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII terbukti dan tidak terbantahkan yaitu dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd Mutlolib bin Asmar, dari Ny. Hajjah Mastijah alias Nyi Mastidjah, dari Zainabun binti Haji Mutholib bin Samar alias Haji Abd Mutlolib bin Asmar , Ny. Musliha bin Abd Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib , dari Ny Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H Mutholib sudah dalam keadaan bersertifikat

_

6. Terhadap dalil butir No. 15 s/d No 19 Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada No. 15 sampai dengan No 26, Bahwa sebelum tanah sengketa dimaksud diatas dibeli oleh Tergugat VIII yang status hukumnya sudah bersertifikat hak milik, Tergugat VIII dalam rangka untuk kepastian hukum, sebagai Pengembang/Developer telah melakukan hal - hal sebagai berikut : a. Pengecekan keabsahan Sertifikat di Kantor Pertanahan Setempat dan memastikan tanah tersebut sesuai gambar situasi atau surat ukur di Sertifikat ; b. Memastikan Fisik Tanah di lapangan ; c. Mencari info-info di lapangan di Kelurahan, di Kecamatan setempat atau di Pengadilan setempat ada tidak sengketa tanah dimaksud ; d. Memastikan bahwa nama yang tertera di sertifikat adalah yang berhak menjual atau ada pihak lainnya ; e. Mengecek advice planning dari Kantor Dinas Tata Kota Setempat; f. Pengecekan pajak-pajaknya : PBB dan lain-lain ; g. Kemudian setelah dibeli secara terus-menerus menguasai secara fisik tanah tersebut diatas, bahkan telah memantangkan, mengawasi,


menjaga, bahkan telah membuat perencanaan sejak dibeli dan sampai saat ini sebagai wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban lain secara baik ; Dengan demikian tidak ada alasan hukumnya menyatakan tanah sengketa adalah milik sah Para Penggugat alamarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp Dogol dan tidak ada alasan hukumnya menyatakan penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah melawan hukum, akan tetapi sebaliknya pemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat telah melalui peralihan dan penguasaan yang sah menurut hukum , serta telah sesuai dengan prosedur hukum /ketentuan hukum yang berlaku, yang status tanahnya pada waktu dibeli sudah dalam keadaan bersertifikat, sehingga tidaklah terbantahkan Tergugat VIII adalah Pembeli yang beritikad baik yang wajib memperoleh perlindungan hukum dan hal itu selaras dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI : 1. Putusan Mahkamah Agung RI

No.

251

K/Sip/1958

tanggal

26

Desember 1958 ; 2 Putusan Mahkamah Agung RI

No 2112 K/Sip/1955 tanggal 11 April

1956 ; 3. Putusan Mahkamah Agung RI

No.

379

K/Sip/1958

tanggal

24

Desember 1958 ; 4 Putusan Mahkamah Agung RI

No. 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli

1968 ; 5. Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April

1976 ; 7. Terhadap dalil butir No.20 s/d No.30: Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada No 20 s/d No.26 sepenuhnya, bahwa dalil Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan telah dibuktikan di persidangan sebelumnya dengan nomor perkara No 132/Pdt G/2002/PN Bks yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebut tidak ditemukan adanya indikasi cacat hukum yang diperoleh secara melawan hokum 8. Terhadap dalil butir No. 31 s/d No.39 Bahwa selanjutnya mengenai kerugian yang dituntut : - Kerugian materil adalah sebesar Rp 1.310 400.000 - Kerugian Immateriil sebesar Rp 1 200 000 000 -


Adalah suatu tuntutan ganti rugi yang berlebihan, yang tidak dirinci dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, seyogianya haruslah ditolak Hal itu didasarkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan MARI No. 588/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menyatakan sebagai herikut : " Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak " Putusan MARI No. 550/Sip/l979 tanggal 8 Mei I980,yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian " Putusan MARI No. I954/Pdt/1987, yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak " ; Bahwa kemudian karena gugatan Para Penggugat terlalu dini dan tidak beralasan hukum, maka Mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak. Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang Para Tergugat kemukakan diatas, perniintaan Sita Jaminan tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permintaan Sita Jaminan Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permintaan tersebut Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1 Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illseluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Menimbang, bahwa Tergugat VI menjawab gugatan penggugat dengan jawaban sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, kecuali yang secara nyata menguntungkan Tergugat VI. 2. Tentang kewenangan mengadili (ABSOLUTE COMPETENTIE). Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, bagi Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, karena dalil Para Penggugat hal. 10 Nomor 21 dan 23 yang pada dasarnya menyatakan Tergugat VI tidak hati-hati dan cermat serta melanggar dan tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 33 ayat 2 (dua) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 26, 27 dan 28/Pahlawan Setia. Bahwa di lain pihak Para Penggugat dalam petitumnya memohon pada Pengadilan Negeri Bekasi agar menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 26, 27 dan 28/Pahlawan Setia terbit di atas tanah sengketa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta cacat yuridis . Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas yang menjadi dalil Para Penggugat sehingga dalam ketentuan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu keputusan tata usaha negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1 ) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan : Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tats Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah


sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum; Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya hal-hal yang dilanggar dan bertentangan dengan hukum dalam prosedural penerbitan sertipikat a quo, selaku demikian permasalahan a quo murni kompetensi kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004. Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Bekasi (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat VI dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ; 2. Bahwa Tergugat VI sebagai Lembaga / Instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, terlebih lagi tindakan administratif Tergugat VI dalam menerbitkan sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yaitu dalam menindaklanjuti permohonan sertipikat atas nama Lijas bin Dogol 2 (dua) bidang dan Musliha bin Abd. Mutholib. 3. Bahwa bidang tanah objek sengketa yaitu masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 26, 27 dan Nomor 28/Pahlawan Setia dapat dijelaskan sebagai berikut - Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Pahlawan Setia diproses dengan dasar konversi yang berasal dari tanah milik adat C. Nomor 261, sertipikat terbit tanggal 11 Oktober 1968 atas nama Lijas bin Dogol dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Juni 1964 Nomor 8/1964 yang dibuat dihadapan


M. Anwar, Kepala Kecamatan Babelan bidang tanah beralih pada Abdul Mutolib. - Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pahlawan Setia diproses dengan konversi yang berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 982, sertipikat terbit tanggal 25 Oktaber 1968 atas nama Musliha bin Abd. Mutolib dan dasar penerbitannya Segel Djual Beli Tanah Sawah Mutlak Putus tanggal 23 September 1960; - Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Pahlawan Setia diproses dengan konversi yang berasal dari tanah milik adat C. Nomor 26, sertipikat terbit tanggal 25 Oktober 1968 atas nama Lijas bin Dogol dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Juni 1964 Nomor 9/1964 yang dibuat dihadapan M. Anwar, Kepala Kecamatan Babelan bidang tanah beralih pada Nji Mastijah Djanap Musliha. 4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum petitum Penggugat pada hal 15 Nomor 8 yang menyatakan tanah-tanah aquo adalah cacat yuridis dan tidak sah oleh karena Tergugat VI dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 26, 27 dan 28/Pahlawan Setia telah diproses sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962. Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus : 1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat VI; 2. Menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang menghukum Tergugat VI; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono) Menimbang, bahwa melalui kuasa huumnya Tergugat VII dan IX telah mengajukan jawaban gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat VII, IX menolak dengan keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa tegas dan benar teiah diakni kebenarannya ; 2. Bahwa mengenai siapa-siapa orang-orang sebagai suoyek hukum yang akan digugat seluruhnya tergantung dari pihak Penggugat , asal terdapat hubungan hukum yang mendasari kapasitasnya, kedudukannya dan


perannya dalam sengketa aquo ( Putusan Mahkamah Agung Rl No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 ) “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadiian adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dan adanya hubungan hukum”; 3. Bahwa jelas dan nyata Tergugat VII, IX tidak mempunyai kepentingan serta hubungan hukum dengan tanah sengketa, yang mempunyai kepentingan, peran serta hubungan hukum dengan tanah sengketa adalah PT. Hasana Damai Putra in. case Tergugat VIII dan karenanya Tergugat VII, IX tidak mempunyai kepentingan, peran serta hubungan hukum dengan almarhum H. ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol. Dengan demikian tidak ada dasarnya surat gugatan Penggugat menggugat Benny Gunawan sebagai Tergugat VII dan PT. Citra Damai Putra sebagai Tergugat IX; Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat VII dan IX ; 2. Menghukum Penggugat untuk rnembayar biaya perkara menurut hukum. Menimbang, bahwa Tergugat VIII melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan penggugat dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : GUGATAN NE BIS IN IDEM : Guqatan Penqquqat dalam perkara aquo adalah sama denqan perkara terdanulu baik menqenai apa yanq diquqat ( objek quqatan ) Pihak, alasan/dalil quqatan Penqquqat denqan perkara Putusan Penqadiian Neqeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanqqal 07 November 2002 Jo. Putusan Penqadiian Tinqqi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdq. tertanqqal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Aqunq No. 2870 K/PDT/2003 tertanqqal 28 Desember 2005 yanq sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde): Amar/diktum

PUTUSAN

PENGADILAN

NEGERI

BEKASI

NO.

132/PDT.G/2002/PN. Bks. Tanggal 07 November 2002 sebagai berikut: MENGADILI DALAM PROVISI Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ; DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 419.000.- ( empat ratus sembilan belas r;bu rupiah ). AMAR/DIKTUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 96/Pdt/2003 Tanggal 9 April 2003 sebagai berikut: MENGADILI -

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 7 November 2002 No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. yang dimohonkan banding ;

-

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000.- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

AMAR/DIKTUM Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 sebagai berikut: -

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HAYAR bin llyas, 2. HASAN bin llyas, 3. H. Amirullah llyas bin H. llyas, 4. H. Ahmad Mardjuki bin H. llyas, 5. Matnur bin Yahya, 6. Hj. Tasenim bint: H. Aliyah ( H. Dogol ) , 7. H. Abd. Hamid bin H. Aliyah ( H. Dogol ) , 8. H. Abd. Hadi bin H. Aliyah ( H. Dogol ), 9. HJ. Yuromi binti H. Aliyah ( H. Dogol), 10. Zulfi Ami ludin bin Romli, 11. H. Zainul Abidini bin H. Hasan, 12. Burhanudin bin H. Hasan, 13, Abd. Hadih bin Sanusi tersebut;

-

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah ).

Bahwa gugatan Penggugat aquo adalah sama persis dengan perkara perdata terdahulu

Perkara

Perdata

Putusan

Pengadilan

Ncqeri

Bekasi

No.

132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdq. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde ), terbukti dan tidaklah terbantahkan sebagai berikut: Obyek Guqatan Sudah Pernah Diguqat Sebelumnya : Gugatan aquo untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan


Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde), yaitu almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964, Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Waris (aim) H. Abdul Mutholib bin Asmar , Nyi. Mastidjah Djanab Mulisliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in.case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol; Putusan Terdahulu Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap : Jelas dan nyata Putusan terdahulu Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Putusan Bersifat Positif: Jelas dan nyata Putusan terdahulu, Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde) tidaklah terbantahkan dalam putusannya/amarnya : telah menolak gugatan sebelumnya untuk seluruhnya " ; Subyek Yang Berperkara Sama : Pihak gugatan aquo sesungguhnya sama persis dengan perkara terdahulu Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tctap dan pasti (inkracht van gewisjde ) ;


Penggugat mensiasati dengan cara menambahkan Benny Gunawan sebagai Tergugat VII, FT. Hasana Damai Putra sebagai Tergugat VIII, PT. Citra Damai Putra sebagai Tergugat IX agar terhindar dari azas Ne Bis In Idem, akan tetapi terbukti dalil dalil posita, objek gugatan, petitum gugatan sama persis dengan perkara perdata terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt. G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ( inkracht van gewisjde)\ Dasar dan Dalil Gugatan Sama : Gugatan aquo Dasar dan dalil Gugatan sama dengan perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde ), mengenai almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964 Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Warius ( aim ) H. Abdul Mutholib bin Asmar, Nyi. Mustidjah Djanab Mulisliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in.case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka guqatan Penggugat aquo sevogianva haruslah dinyatakan sama dengan guqatan Putusan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 \/ang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidaklah terbantahkan gugatan Penggugat adalah guqatan Ne Bis In Idem ( telah memenuhi syarat kumulatif Pasal 1917 KUHPerdata ) dan haruslah dinyatakan untuk ditolak atau dinyatakan tidak daoat diterima ;


Hal itu selaras dengan Jurisprudensi Mahkamah Aqunq Rl : Jurisprudensi MA Rl No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan :" Ada atau tidaknya azas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan o!eh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama u; Jurisprudensi MA Rl No. 588 K/Sip/1972 yang menyatakan :" Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung ( putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970 ), seharusnya gugatan tidak dapat diterima, bukannya ditolak "; GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL ): Mohon dicermati gugatan Penggugat dalam bagian Identitas Pihak Para Penggugat, tidak menyebut secara jelas Identitas Para Penggugat dan tempat tinggal Para Penggugat, hanya dalam surat gugatannya u menyebutkan H. Ahmad Dachlan , SH . dkk, dalam bertindak untuk dan atas nama para ahli waris H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 No. 011/KH- ADR/SK/V/2015 ( Kuasa terlampir) untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; Surat Gugatan Penggugat tidaklah terbantahkan tidak menyebut secara jelas siapa- siapa para ahli HL. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol, apakah si A, si B, si C, si D, si F, si G, si H dan seterusnya dan tidak menyebut tempat tinggal Para Penggugat; Dengan demikian terbukti surat gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel). sebab apabila ternvata dikabulkan gugatan Penggugat aguo - guodnon-, maka siapa yang dapat menikmati putusan perkara tersebut, apakah si A, si B. si C, si D. si F. si G, si H. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, SH . daIam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata " Penerbit Sinar Grafika, halaman 53 " Penyebutan Identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap da "; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutatis muntadis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;


2. Bahwa Tergugat Vill menolak dengan keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa tegas dan benar telah diakui kebenarannya ; 3. Bahwa terlalu dini serta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat menyatakan almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.III tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya ; 4. Bahwa tidak dapat disangkal dan tidaklah terbantahkan bahwa tanah seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persi! 11 a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang diklaim sebagai milik almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol, terbukti adalah milik sah Tergugat VIII yang telah dibeli dari dan berdasarkan : 4.1.

Dibeli dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihaaapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ;

4.2.

Dibeli dari Ny. Hajah Mastijah alias Nyi Mastidjah, Zainabun binti Haji Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar, Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 55 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ;

4.3.

Dibeli Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 54 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ;

5. Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII terbukti dan tidaklah terbantahkan yaitu dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar, dari Ny. Hajah Mastijah alias Nyi Mastidjah, dari Zainabun binti Haji Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar. Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib , dari Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib sudah dalam keadaan bersertifikat yaitu :


5.1. Sertifikat Hak Milik No. 26/Desa Pahlawan Setia, seluas 14.040 M2 atas nama pemegang hak Abdul Mutlolib b. Samar, Gambar Situasi tertanggal 11-10-1968 ; 5.2. Sertifikat Hak Milik No. 28/Desa Pahlawan Setia, seiuas 21.510 M2 atas nama pemegang Nyi Mastidjah Djanaf Musliha, Gambar Situasi tertanggal 25-10-1968 ; 5.3. Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Pahlawan Setia, seluas 15.230 M2 atas nama pemegang hak Musliha bin Abd. Mutholib, Gambar Situasi tertanggal 25-10-1968 ; yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan sempurna dalam hal membuktikan letak, batas, luas bidang tanah, status hukum bidang tanah. pemegang hak serta beban-beban lain yang membebaninya. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan avat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ; Pasal 32 avat (1) dapat Tergugat VIII kutip : ‘’Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. " Pasal 32 ayat (21 dapat Tergugat VIII kutip : " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan

ke

Pengadilan

mengenai

penguasaan

tanah

atau

penerbitan sertifikat tersebut." 6. Bahwa tentunya sebelum tanah-tanah dimaksud diatas dibeli oleh Tergugat VIII yang status hukumnya sudah bersertifikat hak milik, Tergugat VIII dalam rangka untuk kepastian hukum, terciptanya rasa


aman Tergugat VIII sebagai Pengembang/Developer telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pengecekan keabsahan Sertifikat di Kantor Pertanahan Setempat ( asli atau tidak, ada tidak sengketa ) dan memastikan tanah tersebut sesuai gambar situasi atau surat ukur di Sertifikat; b. Memastikan Fisik Tanah di lapangan ; c. Mencari info-info di lapangan di Kelurahan, di Kecamatan setempat atau di Pengadilan setempat ada tidak sengketa tanah dimaksud; d. Memastikan bahwa r.ama yang teriera di sertifikat adalah yang berhak menjual atau ada pihak lainnya ; e. Mengecek advice planning dari Kantor Dinas Tata Kota Setempat; f. Pengecekan pajak-pajaknya : P3B dan Iain-Iain ; g. Kemudian setelah dibeli secara terus-menerus menguasai secara fisik tanah tersebut diatas, bahkan telah memantangkan, mengawasi, menjaga, bahkan telah membuat perencanaan sejak dibeli dan sampai saat ini sebagai wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban lain secara baik ; Dengan demikian tidak ada alasan hukumnya menyatakan tanah sengketa adalah miiik sah Penggugat alamarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol dan tidak ada alasan hukumnya menyatakan penguasaan tanah oleh Tergugat VIII adalah melawan hukum , akan tetapi sebaliknya pemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VIII telah melalui peralihan dan penguasaan yang sah menurut hukum, serta telah sesuai dengan prosedur hukum /ketentuan hukum yang berlaku, yang status tanahnya pada wakiu dibeli sudah dalam keadaan bersertifikat, sehingga tidaklah terbantahkan Tergugat VIII adalah Pembeli yang beritikad baik yanci wajib memperoleh perlindungan hukum dan hal itu selaras den pan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI: 1. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 251 K/Sip/1958 tang gal 26 Desember 1958; 2. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1956; 3. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/Sip/1958 tanggal 24 Desember 1958; 4. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968 ; 5. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976; 7. Bahwa selanjutnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tanggal 7


Nopember 2002 dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 5, 6 dan halaman 29 alinea 1,2 sebagai berikut: " Menimbang, bahwa kalau dilihat dari ketiga penerbitan sertifikat tersebut yang diterbitkan pada tahun 1968 yang hingga kini sudah +/- 34 tahun penerbitan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tiaak berhak lagi atas tanah sengketa dan secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (2) disebutkan : Dalam hal a»as suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.’’ " Menimbang, bahwa didalam penerbitan sertifikat yang disebutkan diatas adalah didasarkan pada peralihan hak dari orang tua Penggugat ( llyas bin Dogol ) kepada Tergugat I ( Akte Jual Beli, produk bukti T.1.b) , peralihan hak dari SANUSIH bin LIYAS kepada Tergugat II ( surat jual beli yang dilakukan dihadapan Lurah Pahlawan Setia ( Produk bukti T.2.b) dan peralihan hak dari orang tua Penggugat ( Liyas bin Dogol ) kepada "lergugat III ) Akte Jual Beli ( Produk bukti T.3.b ), dan menurut pendapat Majelis peralihan tersebut adalah sah menurut hukum, dan menurut keterangan saksi Penggugat Marzuki dan H. Syamsuri dikatakan bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh H. Mutholib sekeluarga ( Para Tergugat I, II dan III) ; " Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangar. yang telah diuraikan diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak "; 8. Bahwa mengenai tuntutan provisi dari Para Penggugat harus ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai a I as an hukum yang kuat dan tuntutan provisi yang diminta sudah menyangkut pokok perkara; 9. Bahwa sclanjutnya mengenai kerugian yang dituntut : - Kerugian materil adalah sebesar Rp. 1.310.400.000.-;


- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.200.000.000.- ; Adalah suatu tuntutan ganti rugi yang berlebihan, yang tidak dirinci dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, seyogianya haruslah ditolak. Hal itu didasarkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Rl sebagai berikut: Putusan MAR! No. 588/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak " Putusan MARI No. 550/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan sebagai berikut: ‘’Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian" Putusan MARI No. 1954/Pdt/1987, yang menyatakan sebagai berikut: " Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak 44; 10. Bahwa kemudian karena gugatan Penggugat terlaiu dini dan tidak beralasan hukum, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat seyogianya haruslah ditolak ; Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang Tergugat I kemukakan diatas, permintaan Sita Jaminan tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat serta tidak ditopang oleh landasan urgensi dan relevansi yang rasional, proporsional dan realistik. Oleh karena itu secara obyektif Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permintaan Sita Jaminan. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permintaan tersebut; 11. Bahwa mengenai permohonan uang paksa yang dimohonkan Penggugat juga tidak beralasan untuk dikabulkan, karena gugatan aquo pada pokoknya gugatan yang dapat dilakukan eksekusinya secara riel; Kemudian berdasarkan fakta dan alasan hukum yang Tergugat I kemukakan diatas, permohonan uang paksa tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat serta tidak ditopang oleh landasan urgensi dan relevansi yang rasional, proporsional dan realistik. Oleh karena itu secara obyektif Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan


untuk mengabulkan permintaan uang paksa dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permintaan tersebut; 12. Bahwa begitu juga permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat tidaklah beralasan untuk dikabulkan, karena gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum ; Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 4 tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan Putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorrad ) kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam SEMA tersebut. Ternyata berdasar fakta, permintaan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 tahun 2000, atas alasan antara lain : gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang I obyek yang hendak di eksekusi. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak dan mengesampingkan dalil gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat VIII; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya ; 2

.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Menimbang, bahwa tergugat VIII mengajukan perbaikan jawaban sebagai berikut : Dalam Halaman 4 alinea 1 Jawaban Tergugat VIII tertulis : Obyek Gugatan Sudah Pernah Digugat Sebelumnva : Gugatan aquo untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/PdtG/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang


sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde), yaitu almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964, Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Waris ( aim ) H. Abdul Mutholib bin Asmar, Nyi. Mastidjah Djanab Mulisliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in. case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh a Is Lijas Bp. Dogol; Diperbaiki Halaman 4 alinea 1 Jawaban Tergugat VIII sehinqqa berbunyi : Objek Guqatan Sudah Pernah Digugat Sebelumnya : Gugatan aquo untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pd1.G/2002/PN. Bks.

tertanggal

07

November

2002

Jo.

Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde), yaitu almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 56.550 M2 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi ) sesuai bukti hak milik adat letter C/Kohir 261 Persil 12.a.S.Ill seluas 5,340 Ha dan Persil 11 a S.ll seluas 0,315 Ha , yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli waris in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964, Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Waris ( alm ) H. Abdul Mutholib bin Asmar, Nyi. Mastidjah Djanab Musliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in.case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol; Dalam Halaman 5 alinea 5 Jawaban Tergugat VIII tertulis : Dasar dan Dalil Gugatan Sama :


Gugatan aquo Dasar dan dalil Gugatan sama dengan perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/PdLG/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde ), mengenai almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964 Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Warius ( alm ) H. Abdul Mutholib bin Asmar, Nyi. Mastidjah Djanab Mulish ha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in. case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh a Is Lijas Bp. Dogol; Diperbaiki Halaman 5 alinea 5 Jawaban Terquqat VIII sehinqqa berbunvi : Dasar dan Dalil Gugatan Sama . Gugatan aquo Dasar dan dalil Gugatan sama dengan perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 132/Pdt.G/2002/PN. Bks. tertanggal 07 November 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 96/Pdt/2003/PT. Bdg. tertanggal 9 April 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2870 K/PDT/2003 tertanggal 28 Desember 2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde ), mengenai almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol pemilik sah atas tanah sengketa seluas 56.550 M2 sesuai bukti hak milik adat letter C/Kohir 261 Persil 12 a S III seluas 5,340 Ha dan Persil 11 a S.ll seluas 0,315 Ha, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang harus beralih atau milik sah Para ahli in. case Para Penggugat, dimana substansi gugatannya tindakan pembuatan Akta Jual Beli No. 8/1964 tanggal 6 Juni 1964, Akta Jual Beli No. 9/1964 tanggal 6 Juni 1964 Segel Jual Beli tanggal 23 September 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Ahli Waris ( alm ) H. Abdul Mutholib bin Asmar, Nyi. Mastidjah Djanab Musliha, Nyi. Musliha binti Abdul Muttholib adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat in.case Para Ahli Waris H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol;


Dalam Halaman 6 alinea 4 Jawaban Terquqat VIII tertulis : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL ) Mohon dicermati gugatan Penggugat dalam bagian Identitas Pihak Para Penggugat, tidak menyebut secara jelas Identitas Para Penggugat dan tempat tinggal Para Penggugat, hanya dalam surat gugatannya " menyebutkan H. Ahmad Dachlan , SH . dkk, dalam bertindak untuk dan atas nama para ahli waris H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 No. 011/KH- ADR/SK/V/2015 ( Kuasa terlampir) untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; Diperbaiki Halaman 6 alinea 4 Jawaban Terquqat Vlll sehinqqa berbunvi : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL ): Mohon dicermati gugatan Penggugat dalam bagian Identitas Pihak Para Penggugat, tidak menyebut secara jelas Identitas Para Penggugat dan tempat tinggal Para Penggugat, hanya dalam surat gugatannya a menyebutkan H. Ahmad Dachlan , SH . dkk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli H. ILYAS bin SALEH als Lijas Bp. Dogol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 No. 011/KH- ADR/SK/V/2015 ( Kuasa terlampir) untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; Dalam Halaman 7 anqka 3, 4 Jawaban Terquqat Vlll tertulis : 3. Bahwa terlalu dini serta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat menyatakan almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.I I No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya ; 4. Bahwa tidak dapat disangkal dan tidaklah terbantahkan bahwa tanah seluas 5.655 Ha sesuai bukti hak milik adat letter C, Persil 11 a S.ll No. 261 dan Persil 12a. S.lll tahun 1959, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang diklaim sebagai milik almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol, terbukti adalah milik sah Tergugat Vlll yang telah dibeli dari dan berdasarkan : 4.1. Dibeli dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar , berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ; Diperbaiki Halaman 7 anqka 3, 4 Jawaban Terquqat Vlll sehinqqa berbunvi :


3. Bahwa terlalu dini serta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat menyatakan almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas 56.550 M2 sesuai bukti hak milik adat letter C/Kohir 261 Persil 12 a S III seluas 5,340 Ha dan Persil 11 a S.I I seluas 0,315 Ha, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang harus beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya ; 4. Bahwa tidak dapat disangkal dan tidaklah terbantahkan bahwa tanah seluas 56.550 M2 sesuai bukti hak milik adat letter C/Kohir 261 Persil 12 a S III seluas 5,340 Ha dan Persil 11 a S.ll seluas 0,315 Ha, yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang diklaim sebagai milik almarhum H. Ilyas bin Saleh als Lijas Bp. Dogol, terbukti adalah milik sah Tergugat VIII yang telah dibeli dari dan berdasarkan : a. Dibeli dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar , berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tanggal 28 Mei 2002 , yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ; Dalam Halaman 8 angka 5 Jawaban Tergugat VIII tertulis : 5. Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII terbukti dan tidaklah terbantahkan yaitu dari Abdul Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar. dari Ny. Haiiah Mastiiah alias Nyi Mastidiah, dari Zainabun binti Haii Mutholib bin Samar alias Haji Abd. Mutlolib bin Asmar. Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib, dari Ny. Musliha bin Abd. Mutholib alias Musliha bin H. Mutholib sudah dalam keadaan bersertifikat yaitu: 5.1. Sertifikat Hak Milik No. 26/Desa Pahlawan Setia, seluas 14.040 M2 atas nama pemegang hak Abdul Mutlolib b. Samar, Gambar Situasi tertanggal 11-10-1968 ; 5.2. Sertifikat Hak Milik No. 28/Desa Pahlawan Setia, seluas 21.510 M2 atas nama pemegang Nyi Mastidjah Djanaf Musliha, Gambar Situasi tertanggal 25-10-1968 ; 5.3. Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Pahlawan Setia, seluas 15.230 M2 atas nama pemegang hak Musliha bin Abd. Mutholib, Gambar Situasi tertanggal 25-10-1968 ; Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 308/Pdt.G/2015/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut :


MENGADILI: Dalam Provisi : Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ; Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat VI tentang Kompentensi Absolut ; Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat VIII tentang Ne Bis In Idem Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.564.000,- _ (Tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) Menimbang bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 308/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo 102/Bdg/2016/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 24 Februari 2017, kepada Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V, pada tanggal 9 Desember 2016, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 15 Desember 2016; dan kepada Terbanding VII, VIII, IX semula Tergugat VII, VIII, IX, pada tanggal 1 Maret 2017. Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding. Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 308/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor 102/Bdg/2016/PN.Bks., kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, kepada Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III pada tanggal 24 Februari 2017, kepada Terbanding IV dan V semula Turut Tergugat IV dan V pada tanggal 9 Desember 2016 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 15 Desember 2016 dan kepada Terbanding VII, VIII dan IX semula Tergugat VII, VIII dan IX pada tanggal 1 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 308/Pdt.G/2015/PN.Bks. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding;


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Oktober 2016

Nomor.

308/Pdt.G/2015/PN.Bks., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik pertimbangan hukum dalam provisi maupun pertimbangan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara telah tepat dan benar, karena perkara aquo adalah Ne Bis In Idem sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Oktober 2016 Nomor. 308/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;


MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Oktober 2016 Nomor. 308/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, oleh kami Abdul Fattah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sirjohan, S.H., M.H. dan

Herman Heller Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 192/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 17 April 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Ridwan Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota Ttd

Hakim Ketua Majelis Ttd

Sirjohan, S.H., M.H. Ttd

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Herman Heller Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti Ttd Ridwan Nurdin, S.H.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............………Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………. Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents