PUTUSAN
Nomor 222 / PDT / 2016 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. NY. MORINI BASUKI, S.H. Umur:69 Tahun KewarganegaraanIndonesia Pekerjaan: WiraswastaAlamat: Jl. R.A. Kartini No.62
Rt:001Rw:003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selajutnya disebut sebagai PEMBANDING I 2. HERWIN
semula PENGGUGAT I;--------------------------------------------CHRISTIAN,
S.T.
Umur:38
TahunKewarganegaraanIndonesiaPekerjaan
WiraswastaAlamat:Jl. Sukapura 1 No. 4, Rt: 001Rw: 003,
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula 3. HERRY
PENGGUGAT II; ----------------------------------------HERDADI
BASUKI,
TahunKewarganegaraanIndonesiaPekerjaan
S.H.Umur:32
NotarisAlamatJl. R. A. Kartini No. 62, Rt: 001. Rw: 003, Kelurahan
Sukapura,
Kecamatan
Kejaksan,
Kota
Cirebon,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ; ------------------
Dalam hal iniketiganyadiwakili oleh:MUHAMAD
NOUPEL, S.H.,M.H.,RUDI
SETIANTONO, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari NouRu & Associates, yang beralamatkantor di Perumahan Permata Yakut Residence Kav.5.A (samping
kanotor Imigrasi) Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung-Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember
2015, yang selanjutnya disebut
PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGATDALAM REKONPENSI; ---------------------------LAWAN
1. PT. Cirebon Hotel & Convention.Alamat Jl. Kartini No. 60, Cirebon. yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I
semula
TERGUGAT I; ----------------------------------------------------------
Halaman 1 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
2. LANIWATI LOUIS,PekerjaanSwasta, AlamatJl.Karanggetas No.182–184, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan
Pekalipan, Kota Cirebon., yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; -------------------3. HANNY LUCYANA LOUIS, Pekerjaan SwastaAlamatGang Pandesan No. 55– 141, Rt. 003, Rw.001, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon.Yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; ------------------4. JANEJONATHAN, PekerjaanSwastaAlamatTaman Alfa Indah
Blok A 5
Nomor 5, Rt. 001, Rw. 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,
Jakarta
Barat.Yang
selanjutnya
disebut
sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; -------Dalam hal ini yang kemudian disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI / PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI; -------------------------------------------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ---------------------------------------------------------Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13Mei 2016Nomor 222 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11
April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon,
dengan Nomor Register Perkara : 36/Pdt/G/2015/PN.Cbn. tertanggal 11 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, telah dilakukan pembongkaran Hotel Kharisma oleh Tergugat I, II, III dan IV ;
Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
2. Bahwa Hotel Kharisma tersebut terletak di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Cirebon
yang
mana
letaknya
bersebelahan
dengan
rumah
PARA
PENGGUGAT ; 3. Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran Hotel Kharisma, ada bongkahan –
bongkahan yang berasal dari gedung bertingkat yang semula Hotel Kharisma yang dirobohkan dan menimpa rumah Penggugat I dan Penggugat II, yaitu
rumah yang terletak di Jalan Sukasari 1 No. 4, Rt: 001. Rw: 003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon ;
4. Bahwa bongkahan – bongkahan yang berasal dari gedung bertingkat yang
dirobohkan itu yang menimpa bangunan rumah, mengakibatkan kerusakan berat pada rumah Penggugat I dan Penggugat II dan sampai dengan saat ini belum dilakukan perbaikan;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya pemberitahuan kepada Ketua RW tanggal
7 Desember 2012 tentang Pembangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan
Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon, maka Penggugat I dan II meminta bukti ijin tetangga berkenaan dengan pembangunan Hotel kepada Tergugat I,
tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan ijin tetangga sehubungan dengan pembangunan bangunan Hotel kepada para Penggugat I, II dan III ;
6. Bahwa Tergugat I tetap tidak menunjukkan itikad baik kepada Para Penggugat dan tetap melaksanakan pembangunan hotelnya tersebut ;
7. Bahwa kemudian Penggugat I dan III telah memberikan surat pada tanggal 21 Juni 2013 perihal pertanyaan terkait pembangunan hotel kepada Bpk.
Soemarlin Jonathan, selaku orang tua dari Tergugat IV dan kepada Tergugat II dan Tergugat III
sebagai para pemilik tanah yang sedang dibangun oleh
Tergugat 1 yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero) ;.
8. Bahwa sampai dengan sekitar bulan Juni 2013, akibat dari pelaksanaan
pembangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon, bangunan rumah Para Penggugat yang terletak di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 62 dan No. 62 A. Kota Cirebon,
mengalami
kerusakan pada bagian : atap, dinding dan lantai serta kamar mandi ;
9. Bahwa kemudian Penggugat I dan III memberikan surat pada tanggal 03 Juli 2013 perihal
permohonan penggantian atas terjadinya kerusakan fisik
bangunan tersebut di atas akibat Pembangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon kepada Bpk. Soemarlin
Jonathan, Tergugat II, III dan IV sebagai para pemilik tanah yang sedang Halaman 3 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
dibangun oleh Tergugat I yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero) ;
10. Bahwa bangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini, No. 60 Kota Cirebon sebagian masuk menjorok ke dalam tanah milik Para
Penggugat terlebih jika ditarik garis tegak lurus terutama bagian atas bangunan sebagaimana dimaksud ;
11. Bahwa sampai dengan saat itu Para Tergugat tidak ada yang beritikad baik
untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat Pembangunan Cirebon Hotel & Convention ;
12. Bahwa dikarenakan tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat II mengadukan
permasalahannya tersebut ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Cirebon ;
13. Bahwa
Penggugat
II
mengadukan
perihal
tersebut
di
atas
tentang
pembangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon yang dianggap merugikan Para Penggugat ;
14. Bahwa atas pengaduan Penggugat II tersebut, kemudian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Pemerintah (BPMPP) Kota Cirebon, pada hari
Senin, 02 September 2013 mengadakan rapat dengan agenda Koordinasi Membahas Pengaduan dari Penggugat II dan dihadiri oleh Plt. Kepala BPMPP
Kota Cirebon, Bidang Informasi & Pengaduan BPMPP, Sdr. Lukas Ade Setiawan (PT. Cirebon Hotel & Convention), Sdr. Eddy Ramli Ngadino (PT. Cirebon Hotel & Convention), Penggugat II dan Ka.Bid. Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) ;
15. Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut adalah antara Pengadu dalam hal ini Penggugat II dengan pemilik ex Hotel Kharisma agar membuat kesepakatan
tanpa melibatkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) dan instansi terkait ;
16. Bahwa Para Penggugat sangat kecewa karena sekalipun sudah ada pernyataan di BPMPP tetapi tidak ada penyelesaian ;
17. Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi robohnya tembok pembatas antara
bangunan milik Penggugat I dengan tanah milik Tergugat II, III dan IV sepanjang 30 ( tiga puluh) meter ;
18. Bahwa kemudian Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero) selaku pelaksana pembangunan melayangkan surat kepada Para penggugat
tertanggal 4 Oktober 2013 Nomor Surat : 049/Ext/CRB-
HOTEL/X/2013, perihal Permohonan izin Untuk Melaksanakan Pekerjaan Halaman 4 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
Renovasi Dinding / Bangunan Tembok Pembatas Rumah dan Kantor Para Penggugat;
19. Bahwa atas surat tersebut di atas, Penggugat I memberikan jawaban dengan
surat tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Persetujuan Untuk Perbaikan / Renovasi dinding batas bangunan dan bangunan Yang Rusak;
20. Bahwa Surat tertanggal 16 Oktober 2013 tersebut pada intinya menyetujui renovasi yang akan dilakukan oleh pihak Para Tergugat, tetapi Penggugat I meminta agar para Tergugat memerhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Bagian yang harus dilakukan perbaikan adalah tembok pembatas
bangunan dimulai dari Jalan Raden Ajeng Kartini No. 62 A sampai dengan Jalan. Sukasari 1 sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh meter) ;
b. Tinggi tembok minimal empat meter dari lantai dasar rumah Penggugat di
Jalan Raden Ajeng Kartini No. 62 A Cirebon, kecuali yang bersebelahan dengan bangunan yang memiliki dua lantai demi untuk keamanan Para Penggugat, Para Penggugat minta dibuat Dinding Penahan Tanah dengan System Soldier Pile, sepanjang dan setinggi bangunan yang telah ada ;
c. Pondasi dinding / tembok pembatas penahan tanah menggunakan pondasi beton bertulang dengan kualitas beton K400, kemudian mengisi rongga
antara tembok dengan dinding penahan tanah / retaining wall basement hotel yang baru ;
d. Perbaikan atap bangunan yang rusak/miring harus dapat berfungsi kembali seperti sedia kala ;
e. Bersedia pula melakukan perbaikan – perbaikan pada bangunan – bangunan yang rusak akibat pembangunan hotel tersebut ;
21. Bahwa kemudian Para Tergugat tidak menindaklanjuti permintaan Penggugat tersebut ;
22. Bahwa pada bulan Juni 2014 akibat kelalaian dari Perseroan Terbatas Pembangunan
Perumahan
/
PT.
PP
(Persero)
sebagai
pelaksana
Pembangunan Cirebon Hotel & Convention ada schafolding yang jatuh
sehingga mengakibatkan kerusakan pada rumah Pengggugat I di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 62 dan No. 62A Cirebon ;
23. Bahwa Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero) baru
memberikan surat,
dengan
Nomor Surat
: 159/Ext-PM/CRB-
HOTEL/VI/2014 yang ditujukan kepada Penggugat I, perihal Komitmen Perbaikan Akibat Benda Jatuh.
24. Bahwa atas surat tersebut, Para Penggugat melayangkan surat yang ditujukan
kepada Tergugat I dan Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. Halaman 5 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
PP (Persero) tertanggal 18 Juni 2014 yang intinya tidak menyepakati apabila
yang direnovasi oleh Tergugat I dan Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT.PP (Persero) hanya kerusakan akibat schafoldingyang jatuh ;
25. Bahwa kemudian Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero) memberikan tanggapan terhadap surat tertanggal 20
Juni 2014
kepada Para Penggugat, yaitu dengan surat nomor 171/Ext/CRB –
HOTEL/VI/2014, perihal Tanggapan Surat tertanggal 18 Juni 2014 dari Penggugat I ;
26. Bahwa inti dari tanggapan surat tersebut adalah pihak Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero)
tidak akan merenovasi
sebagaimana permintaan Para Penggugat dalam surat tertanggal 18 Juni 2014, tetapi hanya akan merenovasi kerusakan akibat jatuhnya schafolding.
27. Bahwa kemudian para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi terkait permasalahan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Nopember 2014, sesuai register perkara : No. 56/ Pdt.G/2014/ PN.CN. ;
28. Bahwa setelah proses mediasi di pengadilan terjadi perdamain antara para penggugat dengan salah satu
pihak Tergugat yaitu Perseroan Terbatas
Pembangunan Perumahan / PT. PP (selaku pelaksana) yang dalam perkara
tersebut dalam point 26 selaku tergugat V namun dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada titik temu ;
29. Bahwa kemudian sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada titik temu diantara
Para
permasalahan ini;
Penggugat
dan
para
Tergugat
untuk
menyelesaikan
30. Bahwa begitu pula sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak ada
itikad baik
sedikitpun
untuk melakukan perbaikan segala kerusakan
rumah Para Penggugat yang ditimbulkan karena pembongkaran ex Hotel
Kharisma dan pembangunan Cirebon Hotel & Convention yang terletak bersebelahan dengan rumah dan kantor Para Penggugat sebagaimana sebelum adanya kerusakan ;
31. Bahwa Pembangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon kemudian mengindahkan kenyamanan dan yaitu :
a. Menyelesaikan
pekerjaan
dilaksanakan dengan
tidak
keselamatan tetangga / Para Penggugat,
sampai
dengan
larut
malam,
sehingga
menimbulkan kebisingan dimalam hari dimana saat itu adalah waktunya istirahat ;
Halaman 6 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
b. Debu akibat dari pembangunan hotel yang masuk di rumah Para Penggugat
sehingga mengakibatkan sesak nafas dan kesehatan Para Penggugat dan Para karyawan Para Penggugat sangat terganggu ;
c. Pemasangan tiang pancang yang dalam, tidak cermat dan terlalu dekat dengan rumah Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerusakan berupa:
1) Keramik lantai rumah Para Penggugat banyak yang terangkat dan hancur ; 2) Dinding rumah / tembok yang pecah milik Para Penggugat ;
3) Robohnya tembok batas bangunan sepanjang kurang lebih 30 m dengan ketinggian kurang lebih 3 m milik Penggugat I ;
4) Rusaknya sebagian bangunan milik Para Penggugat akibat jatuhnya scaffolding pada tanggal 9 Juni 2014 ;
5) Bocornya kamar mandi di rumah Penggugat I pada lantai 2 sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang berada di bawahnya ;
32. Bahwa pembangunan kembali tembok pembatas yang ada pada bagian kiri timur / kanan dan sisi selatan (belakang) bangunan rumah di Jalan Sukasari I
No. 4 Kota Cirebon, yang lokasinya berbatasan dengan tanah dan bangunan Hotel yang sedang dibangun oleh Para Tergugat dengan bantuan Perseroan Terbatas Pembangunan Perumahan / PT. PP (Persero), tidak dilakukan di
tempat semula, tetapi bergeser + 0,3 meter, sehingga pembongkaran hotel itu mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat dengan perincian : 1) Pada bagian sebelah Timur ( sisi kanan ) : Panjang : 17 M Lebar
: 0,3 M
2) Pada bagian sebelah Selatan ( sisi belakang ) Panjang : 11 M Luas
: 0,3 M
3) Harga tanah permeter Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
4) Total tanah yang dipergunakan tanpa izin Para Penggugat atau diserobot Para Tergugat 8,4 meter x Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) = Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ;
33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil, yaitu rusaknya beberapa bangunan milik Para penggugat
maupun imateriil yaitu ketidaknyamanan, kebisingan dan
kesehatan Para Penggugat dan karyawan Para Penggugat sangat terganggu ;
34. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para tergugat secara materiil adalah sebagai berikut ;
Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
BIAYA RENOVASI YANG HARUS DIKELUARKAN PADA RUMAH MILIK KELUARGA IBU MORINI BASUKI SH.
AKIBAT PEMBANGUNAN PROYEK EX. HOTEL KHARISMA CIREBON No
A 1
2
B 1 2 C
1
D 1
Uraian Pekerjaan
KANTOR & SERVICE AREA JL. KARTINI NO. 62A PEKERJAAN PERSIAPAN Pek. Mobilisasi & Demobilisasi Alat & Pekerja Pek. Pemindahan sementara aktivitas kantor & rumah tangga ke tempat lain akibat gangguan & kerawanan pembangunan hotel
PEKERJAAN ATAP & RANGKA ATAP Pek. Perbaikan Rangka Atap Dapur yang tertimpa material Pek. Perbaikan & penggantian genteng dapur PEKERJAAN DINDING & PARTISI Pek. Perbaikan umum retak bangunan & dinding pembatas (akibat getaran & longsoran) PEKERJAAN PLAFON & RANGKA PLAFON Pek. Penggantian plafon rusak akibat kebocoran
Jumlah Satuan
Harga Satuan
Jumlah
1,0
ls
Rp 5.000.000
Rp 5.000.000
12,0
bulan
Rp 7.500.000
Rp 90.000.000
192,0
m2
Rp 350.000
Rp 67.200.000
192,0
m2
Rp 118.000
Rp 22.656.000
1,0
ls
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
160,0
m2
Rp 88.500
Rp 14.160.000
Halaman 8 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
pek. Setting ulang rangka plafon akibat kebocoran + meni ulang
2 E 1 2
3
F 1
A 1 2
B
1 2
PEKERJAAN PENGECATAN Pek. Pengecatan Exterior Dinding bangunan & tembok Batas Pek. Pengecatan Interior bangunan Area Service & kantor Pek. Pengecatan Genteng bangunan kantor & service (kotor akibat pembangunan) PEKERJAAN PERAPIHAN & PEMBERSIHAN Pek. Pembuangan sampah / brangkal & general cleaning RUMAH UTAMA BELAKANG JL. KARTINI NO 62 & 62A PEKERJAAN PERSIAPAN Pek. Mobilisasi & Demobilisasi Alat & Pekerja Pek. Pemindahan sementara aktivitas rumah tangga ke tempat lain PEKERJAAN ATAP & RANGKA ATAP Pek. Perbaikan sambungan paraphet antara Rumah lantai 2 dengan bangunan hotel Pek. Perbaikan talang samping
160,0
m2
Rp 36.000
Rp 5.760.000
595,0
m2
Rp 35.000
Rp 5.760.000
743,8
m2
Rp 29.000
Rp 21.568.750
480,0
m2
Rp 48.500
Rp 23.280.000
1,0
ls
Rp 15.000.000
Rp 15.000.000
1,0
ls
Rp 5.000.000
Rp 5.000.000
12,0
bulan
Rp 12.500.000
Rp 150.000.000
24,0
m1
Rp 600.000
Rp 14.400.000
49,0
m1
Rp 275.000
Rp 13.475.000
Halaman 9 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
3
C 1
D 1 2 2
E 1 F 1 2 G 1
&belakang rumah (belah / turun) Pek. Pembersihan & perbaikan umum genteng rumah (rusak / kotor akibat pembangunan) PEKERJAAN DINDING & PARTISI Pek. Perbaikan umum retak bangunan (akibat getaran & longsoran) PEKERJAAN PLAFON & RANGKA PLAFON Pek. Penggantian plafon rusak akibat kebocoran Pek. Penggantian List Plafon 7 x 7 cm pek. Setting ulang rangka plafon akibat kebocoran + meni ulang PEKERJAAN MEKANIKAL / ELEKTRIKAL Pek. Pemasangan Ulang Lampu & armature pasca penggantian plafon PEKERJAAN PENGECATAN Pek. Pengecatan Plafon baru Pek. Pengecatan Dinding Interior PEKERJAAN PERAPIHAN & PEMBERSIHAN Pek. Pembuangan sampah / brangkal & general cleaning
Rp 95.000
Rp 68.400.000
Rp 20.000.000
Rp 20.000.000
m2
Rp 88.500
Rp 25.488.000
72,0
m1
Rp 29.000
Rp 2.088.000
288,0
m2
Rp 36.000
Rp 10.368.000
14,0
ttk
Rp 256.000
Rp 3.584.000
288,0
m2
576,0
m2
Rp 27.000 Rp 29.000
Rp 7.776.000 Rp 16.704.000
1,0
ls
Rp 15.000.000
Rp 15.000.000
720,0
m2
1,0
ls
288,0
Halaman 10 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
A 1 2
3
B
1
2 3 4 5 6 C 1
2
RUMAH JL. SUKASARI I NO. 4 PEKERJAAN PERSIAPAN Pek. Mobilisasi & Demobilisasi Alat & Pekerja Pek. Pemindahan sementara aktivitas rumah tangga ke tempat lain Pek. Pembongkaran Pasangan batu kali lama tembok keliling PEKERJAAN STRUKTUR Pek. Perkuatan Ulang Kolom Beton 15/25 bangunan (rawan akibat pembongkaran & pembangunan hotel / basement) Pek. Galian Pondasi pagar baru Pek. Pondasi Pilecap uk. 80 x 80 x 20 + pedestral Pek. Sloof Pondasi 15/20 Pek. Kolom Struktur Pagar keliling 15/15 Pek. Ringbalk 15/15 PEKERJAAN ATAP & RANGKA ATAP Pek. Rehabilitasi rangka atap (perkuatan / penggantian parsial) Pek. Perbaikan genteng & nok rusak / bolong / bocor / kotor
1,0
ls
Rp 5.000.000
Rp 5.000.000
12,0
bulan
Rp 5.000.000
Rp 60.000.000
20,4
m3
Rp 220.000
Rp 4.490.640
2,4
m3
Rp 4.500.000
Rp 10.631.250
20,0
m3
Rp 75.000
Rp 1.500.000
1,7
m3
Rp 5.750.000
Rp 9.813.333
1,2
m3
1,6
m3
Rp 5.750.000
1,2
m3
Rp 5.750.000
Rp 9.200.000
360,0
m2
Rp 85.000
Rp 30.600.000
360,0
m2
Rp 25.000
Rp 9.000.000
Rp 5.750.000
Rp 6.900.000 Rp 6.900.000
Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
3 4 D 1 2 3 4 5
E
1
2 F 1 2 G
Pek. Penggantian Lisplank atap Pek. Penggantian atap gudang yang rusak PEKERJAAN DINDING & PARTISI Pek. Pasangan Bata ringan dinding keliling baru Pek. Plester Aci Pasangan Bata keliling Pek. Pasangan bata ringan dinding gudang belakang Pek. Plester Aci Pasangan Bata keliling Pek. Perbaikan umum retak bangunan (akibat getaran & longsoran) PEKERJAAN LANTAI Pek. Urugan Peninggian level lantai 30 cm (selalu banjir akibat saluran jalan tidak berfungsi Pek. Pasangan Lantai Keramik 40x40 std Roman PEKERJAAN PENGECATAN Pek. Pengecatan Genteng Rumah (kotor akibat pembangunan) Pek. Pengecatan Exterior dinding baru
Rp 24.500
m2
Rp 175.000
Rp 1.715.000
120,0
m2
Rp 115.000
Rp 13.800.000
120,0
m2
Rp 52.500
Rp 6.300.000
21,0
m2
Rp 115.000
Rp 2.415.000
21,0
m2
Rp 52.500
Rp 1.102.500
1,0
ls
Rp 25.000.000
Rp 25.000.000
90,0
m3
Rp 87.500
Rp 7.875.000
300,0
m2
Rp 150.000
Rp 45.000.000
360,0
m2
Rp 48.500
Rp 17.460.000
141,0
m2
Rp 35.000
Rp 4.935.000
70,0
m1
35,0
Rp 6.125.000
PEKERJAAN PLUMBING & SALURAN
Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
1
H 1
Pek. Pembuatan saluran samping & belakang 30 x 30 cm rollag bata diplaster aci PEKERJAAN PERAPIHAN & PEMBERSIHAN Pek. Pembuangan sampah / brangkal & general cleaning
40,0
m1
1,0
ls
Rp 350.000
Rp 14.000.000
Rp 20.000.000
Rp 20.000.000
TOTAL BIAYA PERBAIKAN Rp & 1.007.495.473 ANTISIPASI DAMPAK 35. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian, terhadap
Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawabannya denga memberikan
ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat ;
36. Bahwa
untuk
menjamin
kewajiban
pembayaran
dari
Para
Tergugat
berdasarkan putusan ini dan supaya gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak sia- sia maka para Penggugat
mohon kepada majelis hakim yang
terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat
yaitu berupa tanah dan bangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon ;
37. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam
melaksanakan putusan ini maka tidaklah berlebihan jika para Tergugat dikenakan sanksi / denda uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari setiap keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
38. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti sesuai dalam pasal 180 (1) HIR oleh karena itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta
walaupun ada upaya hukum VERZET, BANDING MAUPUN
KASASI dari Para Tergugat ;
Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
39. Bahwa gugatan ini diajukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat maka patut jika para tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : PRIMER :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membangun kembali / memperbaiki semua kerusakan yang telah ditimbulkannya sehingga kembali kepada keadaan seperti semula ;
4. Manakala Para Tergugat tidak segera melaksanakan kewajiban sebagaimana
yang dimaksud pada butir 3 maka Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar biaya ganti rugi
untuk membangun kembali
kerusakan pada bangunan - bangunan milik Para Penggugat sebesar :
Rp1.007.495.473,- (Satu Milyar Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima
Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ditambah dengan penggantian
kerugian atas penggunaan tanah tanpa izin dengan ukuran : Panjang : 28 m x (
DIKALI ) Lebar : 0,3 m = 8,4 m x Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga total penggantian kerugian sebesar :
Rp. 1.133.495.473 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian iimateriil atas ketidaknyamanan, kebisingan dan sesak nafas yang
timbul akibat rentetan pembongkaran eks Hotel Kharisma dan pelaksanaan
pembangunan Cirebon Hotel & Convention yang terletak bersebelahan dengan
kantor dan Rumah Tinggal Para Penggugat sebesar : Rp 750.000.000,00,(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan / diletakkan atas harta kekayaan para tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan Cirebon Hotel & Convention di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 60 Kota Cirebon ;
7. Menghukum
Para
Tergugat
untuk membayar
denda
/ uang
paksa
(dwangsoom) sebesar Rp. 500.000, 00(Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari
setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR.
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya ( ex equo at bono ).
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat
telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam EKSEPSI
1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, keeuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. ERROR IN PERSONA
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah pihak/subjek hukum karena perlu dipahami oleh Para Penggugat sesungguhnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya bertindak selaku pemilik lahan tidak ada
relefansinya apabila digugat karena adanya pembangunan Hotel Cirebon & Convention. Andaikata pun Tergugat I sebagai pemilik Cirebon Hotel &
Convention digugat, hal tersebut tetaplah salah subjek gugatan karena adanya peralihan pertanggungjawaban kepada Pihak PT. PP selaku pihak kontraktor sebagaimana diatur dalam Perjanjian No. 02/SPPPK/CHC-PP/SAP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 serta Berita Acara Lapangan No. 001/CHC-
PP/BA/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, sehingga ditariknya Para Tergugat
sebagai tergugat merupakan suatu guagatan serta dalil yang tidak tepat (Gemis Aanhodaning Heid), dan oleh karenanya sudah sangat beralasan dan tepat apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan Kurang Pihak)
Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang kurang Pihak, karena sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Penggugat dalam
gugatannya
banyak
melibatkan
dan
menyebutkan
PT.
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk. Cabang IV (selanjutnya disebut PT.PP) sebagaimana terbukti pada Fundamentum Petendi (posita)
gugatannya, namun PT.PP tidak dilibatkan dalam gugatan ini, seharusnya Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
PT.PP tetap dilibatkan walaupun telah terjadi perdamaian secara bawah
tangan sebelumnya. Dilibatkannya PT.PP bukanlah suatu hal yang mengadaada mengingat segala bentuk pertanggungjawaban lahan proyek sebelum
diserah terimakan kepada Tergugat I masih dalam beban serta tanggung jawab PT.PP selaku Kontraktor.
4. OBSCUR LIBEL (Gugatan Tidak Jelas)
Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menyebutkan objek lokasi
secara jelas, hal tersebut dapat terlihat pada dalil posita penggugat yang menjelaskan dalam positanya mengenai objek lokasi yang mengalami kerusakan dan apa yang yang rusak dan oleh karenanya sebagaimana
diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149Tidak dapat diterima. Terlebih lagi, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita (Fundamentum
Petendi)
tidak
menjelaskan
dasar
hukum
yang
jelas
(Rechtground) akan tetapi dalam gugatan Penggugat hanya menjelaskan
mengenai kronologis yang terjadi tanpa didasarkan pada suatu dasar hukum yang mendasari kronologis tersebut, sehingga gugatan tersebut tidak
memenuhi asas kejelasan dan ketegasan (een duidelijke en bepaalde
conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. dan oleh karenanya harus dikategorikan sebagai suatu Gugatan yang tidak jelas. (OBSCUUR LIBEL).
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap telah dimasukan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah semua fakta, pernyataan, dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Para Penggugat
dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada butir 1 sampai dengan 4 gugatannya, yang intinya pada sekitar pertengahan tahun 2010
dilakukan pembongkaran Hotel Kharisma dan pembongkaran tersebut mengakibatkan rusaknya bangunan rumah Penggugat I dan Penggugat II dan atas hal tersebut Tergugat I dianggap tidak ada itikad baik untuk memperbaiki
hal tersebut. Perlu Para Penggugat pahami khususnya Penggugat I dan
Penggugat II, Para Tergugat telah membangun komunikasi dengan Para Penggugat khususnya Penggugat I sejak dibelinya lahan hotel kharisma karena penggugat I selaku Notaris Pembuat Akta Jual Beli hotel Kharisma Halaman 16 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
tersebut, selanjutnya atas pembongkaran tersebut sesungguhnya para
Penggugat khususnya Penggugat I telah mengetahui penunjukan Sdr. H. Muhammad Thorir Asnawi selaku Pihak yang menangani Pembongkaran,
sehingga apabila ada sesuatu hal yang terjadi kejadian di area Pembongkaran maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Sdr. H Muhammad Thorir
Asnawi sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Tanggal 17 Maret 2010. Namun walaupun sudah adanya pihak yang bertanggungjawab atas
pembongkaran tersebut, dengan itikad baik sesungguhnya Para Tergugat telah
memberikan suatu kompensasi ganti rugi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dengan bukti setoran Nomor. WA. B.240126 tertanggal 28 April 2010 yang dikirim ke rekening Penggugat I .
Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat apa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya sudah selayaknya dalil tersebut tolak.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir 5 dan 6 Gugatannya
yang intinya menyatakan Para Tergugat tidak dapat menunjukan ijin tetangga.
Sesungguhnya tidak ada kewajiban apapun bagi Pihak Tergugat I untuk menunjukan dokumen kepada Para Penggugat, namun secara logika dengan
terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan maka dokumen berupa ijin tetangga telah terpenuhi, yang mana tugas Tergugat I telah selesai dipenuhi dan selanjutnya segala sesuatu mengenai pembangunan hal tersebut dilakukanHotel, yang
mana dalam pertemuan itu perwakilan Cirebon Hotel & Convention
memperlihatkan segala perijinan Terkait pembangunan Cirebon Hotel & Convention termasuk ijin tetangga. Atas hal tersebut dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak dapat memperlihatkan ijin tetangga merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, sehingga dalil Para Penggugat sudah selayaknya ditolak.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir 7 sampai dengan 9 gugatannya
yang
intinya
menyatakan
Penggugat
Idan
Penggugat
IIImenyampaikan surat kepada Bapak Soemarlin Jonathan pada tanggal 21
Juni 2013 mengenai pertanyaan pembangunan dan 3 Juli 2013 mengenai permohonan penggantian kerusakan. Sebelumnya lebih lanjut kiranya perlu dibuktikan
terlebih
dahulu
mengenai
kerusakan
yang
didalilkan
Penggugat I dan Penggugat Ill apakah benar diakibatkan adanya pembangunan
Cirebon
Hotel
&
Convention?
Karena
ada
kemungkinan kerusakan tersebut diakibatkan usia bangunan, atau Halaman 17 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
iuga
sudah rusak sebelum adanya pembangunan Cirebon Hotel & Convention atau faktor lainnya
dan hal tersebut perlu Para Penggugat buktikan,
sebagaimana diatur dalam Pasal1865 KUHPerdata, hal tersebut sangat
beralasan karena khusus untuk bangunan MilikPara Penggugat yang
berlokasi di jalan Sukasari Ino. 4, Cirebon sejal: tahun 2010 sudah tidak
ditinggali sehingga kemungkinan kerusakan rumah tersebut semata-mata
bukankarena pembangunan Cirebon Hotel & Convention akan tetapi karena tidak ditinggali dantidak dirawat selayaknya rumah. Namun andai kata
memang benar kerusakan tersebut diakibatkan Pembangunan Cirebon Hotel & Convetion maka perlu Para Penggugatk h u s u sn ya P e n g g u g a t I d a n Penggugat
III
ke t a h u i ,
serta
Acara
se s u n g g u h n ya
S e j a k ditandatanganinya
Perjanjian No. 02/SPPPI<JCHC-PP/SAP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 Berita
Lapangan
No.
001/CHC-PP/BA/XII/2012
tanggal
5Desember 2012 maka pertanggungjawaban selama pembangunan menjadi
beban serta tanggung jawab PT. PP selaku kontraktor sebagaimana secara eksplisit
tertuang
dalam
Pasal
22
Perjanjian
No.
02/SPPPK/CHC-
PP/SAP/X11/2012 tertanggal 5 Desember 2012 Cirebon Hotel & Convetion selaku Pihak Pertama dan PT. PP sebagai Pihak Kedua, yang menyebutkan :
"Segala kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk pembangunan pekerjaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap ketentraman penduduk atau jalan-jalan yang harus digunakan, jalan perorangan atau umum, milik PIHAK
PERTAMA ataupun milik orang lain. Untuk medan kerja yang sangat sempit dan berdekatan dengan lalu lintas umum/bangunan PIHAK
KEDUA
berkewajihan
untuk
menyediakan
sekitar,
jaring-jaring
pengaman. PIHAK KEDUA harus membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan ganti rugi sehubungan hal tersebut di atas."
Apabila dilihat dan klausula di atas maka sesungguhnya peralihan
pertanggung jawaban selama Pembangunan Cirebon Hotel & Convention
telah sah beralih sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah suatu perjanjian, dan oleh karenanyaberlaku juga Pasal
1338 KUHPerdata yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai UndangUndang bagi para pinaknya, namun dalam hal ini Tergugat Itidak begitu
sajamelepas tanggung jawab tetapi terus mengawasi Pembangunan yang dilakukan PT.PP.
Halaman 18 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
Penggugat I dan Penggugat III sesungguhnya memahami dan mengetahui
bahwa walaupun telah adanya perjanjian antara Cirebon Hotel & Convention dengan PT.PP yang juga adanya peralihan pertanggungjawaban selama pembangunan kepada PT. PP, sesungguhnya Tergugat I dengan itikad baik
telah beberapa kali mencoba berkomunikasi dan mencari jalan keluar, namun apa yang dituntut oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I dan
Penggugat III berebihan dan tidak sewajamya sehingga selalu tidak ada titik temu,
maka
dapat
terlihat
Para
Penggugat
beritikad
buruk
untuk
memanfaatkan situasi, seungguhnya apabila permintaan tersebut wajar maka
Permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak akan terjadi. Dan oleh karenanya sudah sepantasnya dalil Para Penggugat dinyatakan ditolak.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir 10 gugatannya, yang
intinya
menyatakan adanya
sebagian
bangunan
Cirebon
Hotel
&Convention yang menjorok ke dalam tanah milik Para Penggugat terlebih apabila ditarik ke bagian atas. Sesungguhnya hat tersebut juga sepantasnya Para Penggugat membuktikan apakah benar adanya bangunan Cirebon Hotel
& Convention yang menjorok ke dalam tanah milik Para Penggugat, yang hal
tersebut dilakukan oleh Pihak yang berkompeten serta indenpendent. Mengenai bagian atas bangunan yang menurut Para Penggugat menjorok ke bagian milik Para Penggugat sesungguhnya hal tersebut telah diperhitungkan
dalam rencana pembangunan untuk tidak melebihi batas milik Cirebon Hotel & Convention dan hal itu juga telah diingatkan kepada pihak PT. PP selaku
kontraktor sebagaimana tertuang dalam Rapat Koordinasi Lapangan No. 91 tertanggal 6 Mei 2015. Apabila memang temyata adanya bangunan Cirebon
Hotel & Convention yang masuk ke lahan milik Para Penggugat, maka hal
tersebut merupakan beban dan tanggung jawab PT. PP sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya didasarkan pada Perjanjian No. 02/SPPPKJCHCPP/SAP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 serta Berita Acara Lapangan No. 001/CHC-PP/BA/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat khususnya Penggugat II
butir 12 sampai dengan 16 yang intinya menyatakan pengaduan Penggugat II kepada Pihak BPMPP Kota Cirebon terkait pembangunan Cirebon Hotel & Convention. Perlu Penggugat II ketahui dan ingatkan kembali, sesungguhnya
Penggugat II lupa atau pura-pura lupa yang mana setelah rapat di BPMPP Kota Cirebon, antara Penggugat II dan Perwakilan Cirebon Hotel & Convention Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
telah berkomunikasi serta menyepakati adanya penyelesaian permasalahan
Para Penggugat dan Para Tergugat dengan nilai kompensasi sejumlah Rp. 50.000.000,- akan tetapi secara sepihak Penggugat I dan III mengingkari
kesepakatan tersebut, maka sesungguhnya dalil Para Penggugat khususnya Penggugat II telah sesat karena penyelesaian yang sudah ada diingkari oleh
Penggugat I dan Penggugat III, sehingga sudah selayaknya dalil Para Penggugat ditolak.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir 17 sampai dengan 21 gugatannya,yang intinya menyatakanterjadi kerusakan pada tembok
pembatas antara bangunan Milik Penggugat I dengan tanah milik Tergugat II, III dan IV sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan oleh karenanya Penggugat I minta
perbaikan. Pertama-tama perlu Penggugat I ketahui dan pahami mengenai kepemilikan atas tembok pembatas sebagaimana diatur dalam pasal 633 KUHPerdata yang menyebutkan :
Semua tembok yang dipergunakan sebagai tembok batas antara bangunan-bangunan,
tanah-tanah,
taman-taman,
dan
kebun-kebun
dianggap sebagai tembok batas milik bersama, kecuali jika ada sesuatu alas hak atau tanda yang menunjukkan sebaliknya. Bila bangunan-bangunan
itu tidak sama tinggi, maka tembok batas itu harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.
Berdasarkan pasal tersebut sesungguhnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tembok pembatas merupakan kepemilikan bersama, maka Penggugat Itidak
sepantasnya dan sewajarnya untuk mengklaim tembok pembatas tersebut merupakan milik Penggugat I sebelum dapat dibuktikan mengenai kepemilikan dan tembok pembatas tersebut.
Selain daripada itu sesungguhnya PT. PP selaku kontraktor pembangunan
juga penanggung jawab atas lahan selama masa pembangunan Cirebon Hotel & Convention sesungguhnya telah menunjukan itikad baik dengan mengajukan
surat permohonan izin pekerjaan nomor 049/Ext/CRB -HOTEL/X/2013 tertanggal 4 oktober 2013 kepada Penggugat I,yang mana hal tersebut juga tetap dikoordinasikan kepada Tergugat I. Kendala yang terjadi adalah Penggugat I mempersulit PT. PP yang hendak memperbaiki tembok dengan
mengajukan syarat melebihi kewajaran sebagaimana diungkapkan dalam butir 20 Gugatan, yang mana hal tersebut sangat memberatkan PT. PP namun perbaikan tersebut tetap diperbaiki sebagaiman diakui oleh Para Penggugat
pada dalil 32 gugatannya. Akan tetapi dan kejadian tersebut, dapat kita lihat Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
itikad buruk Penggugat I yang bermaksud memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih atas bangunannya, dan oleh karenanya sudah selayaknya dalil Para Penggugat ditolak.
9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat khususnya penggugat
I atas dalil 22 sampai dengan 31 Gugatan, yang intinya menyatakan telah terjadi kelalaian PT. PP yang menyebabkan kerusakan rumah penggugat I karena jatuhanschafoldingserta kerugian lainnya dan oleh karenanya
penggugat meminta penyelesaian kepada Tergugat I. Kembali lagi Para Tergugat
sampaikan
ditandatanganinya
untuk
Perjanjian
kesekian
No.
kali,
sejak
dibuat
dan
02/SPPPKJCHC-PP/SAP/XII/2012
tertanggal 5 Desember 2012 serta Berita Acara Lapangan No. 001/CHCPP/BA/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 maka beban dan tanggung
jawab area sekitar pembangunan Cirebon Hotel & Convention menjadi beban serta tanggung jawab PT.PP, dan beban tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan oleh PT. PP yang mana PT. PP telah melayangkan
surat Nomor 159/Ext-PM/CRB-Hotel/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014 yang mana
mengenai
atas
kejadian
jatuhnya
Schafolding
tersebut
tetap
dikoordinasikan dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Laporan
Investigasi Insiden/Sakit DanPenyelesaiannya Nomor 02/DDN tanggal 10 Juni 2014 yang selanjutnya PT. PP kembali lagi menanggapi melalui surat Nomor 171/Ext/CRB-HOTEL/VI/2014 menyebutkan :
tanggal
20
Juni
2014
yang
intisarinya
1. Kami baru memulai kegiatan pekerjaan di proyek Cirebon
Hotel &Convention pada bulan Desember 2012, sehingga segala sesuatu yang terjadi akibat dampak dari kegiatan pekerjaan diluar waktu kegiatan pekerjaan kami bukan tanggung jawab kami.
2. Disaat awal proyek kami sudah melakukan pemberitahuan secara formal maupun informal terkait kegiatan pembangunan gedung Cirebon Hotel & Convention (data terlampir)
3. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan kelalaian pekeriaan kami, maka kami tetap akan memperbaiki kerusakan sebatas kewajaran kerusakan yang terjadi.
Atas surat tersebut dapat diambil butir pentingnya adalah :
a. Terhitung sejak desember 2012 sampai selesainya Pembangunan Cirebon
Hotel & Convention segala sesuatu merupakan tanggung jawab PT. PP Halaman 21 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
yang mana hal tersebut diakui juga oleh Penggugat Idalam surat tanggal 18 Juni 2014 butir 2 dan 3.
b. PT. PP melakukan tugasnya untuk bertanggung jawab apabila permintaan
yang diajukan Para Penggugat wajar, akan tetapi Para Penggugat tetap meminta pertanggung jawab diluar kewajaran.
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat terlihat kembali Para Penggugat menunjukan itikad buruknya untuk memanfaatan situasi yang mana meminta
perbaikan atas bangunan selain akibat jatuhnya Schafolding, dan hal tersebut kembali
menjadi
kendala
mencapai
titik
temu
atas
penyelesaian
permasalahan jatunya schafolding. Sampai diajukannya Gugatan nomor 56/Pdt.G/2014/PN.Cbn, dan atas gugatan tersebut telah dicabut karena telah adanya
perdamaian
antara
Para
Penggugat
dengan
PT.PP,
maka
sesungguhnya dengan telah dilakukannya perdamaian antara PT. PP dengan
Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan negeri Cirebon
Nomor
56/Pdt.G/2014/PN.
CBN
tertanggal
4
Maret
2015
beritikad
buruk
sesungguhnya permasalahan pembangunan Cirebon Hotel & Convention telah
selesai, namun
kembali lagi
Para Penggugat
memanfaatkan situasi dengan terus mencari masalah dengan Para Tergugat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa segala
bentuk kejadian yang terjadi di area sekitar pembangunan Cirebon
Hotel&Convention merupakan beban dan tanggung jawab dan PT. PP bukan Para Penggugat, yang mana atas permasalahan tersebut telah dilakukan perdamaian antara PT.PP dan Para Penggugat sehingga sudah selayaknya dalil Para Penggugat ditolak.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat butir 30 dan 31 yang intinya meminta ganti kerugian akibat pembangunan Cirebon Hotel & Convention. Dalil Para Penggugat butir 30 dan 31 sangat menyesatkan serta tidak berdasar mengingat apakah segala yang dialami Para Penggugat
merupakan akibat pembangunan Cirebon Hotel & Convention? karena hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Tergugat (Pasal 1865
KUHPerdata). Atas segala dalil yang didalilkan Para Penggugat pada butir 31
Para Tergugat telah bantah sebagaimana tertuang pada dalil-dalil sebelumnya
dalam jawaban ini. Apabila ternyata hal tersebut memang diakibatkan oleh
adanya Pembangunan Cirebon Hotel & Convention maka hal tersebut menjadi beban serta tanggung jawab PT. PP selaku kontraktor pembangunan Cirebon Hotel & Convention, namun sepengetahuan Tergugat I sesungguhnya PT. PP Halaman 22 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat sesungguhnya mengada-ada maka sudah selayaknya dalil Para Penggugat ditolak.
11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir 32 gugatannya,
yang intinya menyebutkan telah terjadi pengambilan lahan milik Para
Penggugat ± 8,4 M2 sesungguhnya hal tersebut juga sepantasnya Para Penggugat membuktikan apakah benar adanya bangunan Cirebon Hotel &
Convention yang menjorok ke dalam tanah millik Para Penggugat, yang hal tersebut dilakukan oleh Pihak yang berkompeten serta indenpendent. Andai
kata memang benar terjadi pergeseran pembangunan tembok pembatas
sesungguhnya Sejak ditandatanganinya Perjanjian No. 02/SPPPKJCHCPP/SAP/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 serta Berita Acara Lapangan No.
001/CHC-PP/BAJXII/2012
tanggal
5
Desember
2012
maka
pertanggungjawaban selama pembangunan menjadi beban serta tanggung jawab PT. PP, yang mana hal tersebut mungkin saja terjadi bukan karena
kesengajaan karena maksud PT.PP berdasarkan hasil koordinasi hanya
melakukan perbaikan dan hal tersebut telah diperhitungkan dengan matang, oleh karenanya dalil Para Penggugat sudah selayaknya ditolak.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dalil Para Penggugat yang meminta ganti rugi senilai Rp. 1.007.495.473,- menjadi sangat tidak relevan
karena sesungguhnya dalam gugatan ini Para Penggugat telah salah rneminta
pertanggung jawaban, serta nilai yang diperhitungkan dalam butir 34
merupakan nilai yang tidak wajar dan sangat berlebihan yang mana nilai tersebut bukan nilai perbaikan akan tetapi nilai pembaruan suatu bangunan,
dan hal tersebut memperlihatkan itikad buruk Para Penggugat untuk
memanfaatkan situasi demi keuntungan Para Penggugat sehingga Perbuatan Melawan hukum sebagaimanatertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karennya sudah selayaknya dalil Para Penggugat di tolak.
13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para penggugat butir 36 gugatan, yang intinya memohon sita jaminan berupa harta pribadi milik Para Tergugat. Perlu
Para Penggugat ketahui dan pahami dalam sita jaminan harus dilihat dengan
seksama bahwa tanah tersebut apakah milik Tergugat luas disertai batas-
batasnya yang disebutkan dengan jelas sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, sedangkan Para Penggugat tidaklah mencantumkan dengan jelas Objek yang akan dimohonkan sita jaminan. Halaman 23 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
14. Bahwa Para Tergugat menolak dali Para Pengguat butir 37 dan 38 Gugatan
yang intinya menyatakan tentang permohonan untuk dapat dilakukan eksekusi
sebelum putusan berkekuatan hukum tetap serta pengenaan uang paksa (dwan som) sebesar Rp. 1.000.000,-. Dalil penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak karena tanpa didasari dalil serta bukti yang kuat serta tidak
dalam keadaan yang memaksa dalam pemenuhan pelaksaanaan putusan terlebih dahulu, sehubungan dengan pengenaan uang paksa telah masuk dalam lingkup verhaal executie maka sesuai ketentuan pasal 611 a BRv yang
dipedomani dalam masalah uang paksa, tuntutan tersebut sudah sepantasnya ditolak.
15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas kiranya Para Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM REKONVENSI
1. Bahwa seluruh dalil yang telah dipergunakan daiam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat I d.R/dahulu Penggugat I, Tergugat II d.R/Dahulu Penggugat II dan Tergugat III
d.R/dahulu Penggugat III (secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat d.R) terhadapPenggugat I d.R/dahulu Tergugat I, Penggugat II d.R/dahulu Tergugat II, Pengguugat III d.R/dahulu Tergugat III dan Penggugat
IV d.R/dahulu Tergugat IV (secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Penggugat d.R) tanpa dasar hukum, data-data dan bukti yangcukup
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehinggamenimbulkan kerugian moril maupun materil bagi Para Penggugat d.R.
3. Bahwa
dengan
mempermasalahkan
banyaknya
gangguan
pembangunan
Cirebon
terhadap Hotel
&
proyek
dengan
convention
yang
sesungguhnya Para Tergugat d.Rkhususnya Tergugat I d.R mengetahui benar
proses dari awal mula pengambilalihan lahan dan bangunan dari hotel Kharisma sampai dengan pembangunan cirebon Hotel &Convention, yang mana hal tersebut jelas merugikan Para Penggugat d.R khususnyaPenggugat I
d.R. Atas gangguan sebagaimana dimaksud pembangunan Cirebon Hotel & Convention menjadi terhambat dan jadwal yang telah ditentukan, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Halaman 24 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, atas kejadian tersebut
kerugian yang diderita Para Penggugat d.R dapat diperhitungkan kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. Bahwa selain kerugian secara materil, Para Penggugat d.R juga menderita
kerugian secara moril yang timbul dikarenakan Para Penggugat d.R merasa tidak nyaman dengan adanya gugatan dan Para Tergugat d.R sehingga menghambat aktifitas Para Penggugat d.R.
5. Bahwa meskipun seluruh kerugian moril yang ditanggung oleh Para Penggugat
d.R tidak dapat Terobati dengan suatu nilai materi, namun untuk memberikan kompensasi kerugian bagi Penggugat I d.R serta memberikan efek jera bagi
Para Tergugat d.R agar tidak mengajukan gugatan secara serampangan, maka kerugian moril tersebut kami perhitungkan sebagai berikut : Kerugian
moril akibat terganggunya kenyamanan, tercemarnya nama baik serta
terganggunya konsentrasi Penggugat d.R dapat dikompensasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kerugian tersebut diatas, maka secara keseluruhan
Para
Penggugat
d.R
menanggung
kerugian
sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan sudah layak serta sepantasnya
bagi Para Tergugat d.R untuk menanggung kerugian Para Penggugat d.R
akibar diajukannya gugatan Para Tergugat d.R kepada Para Penggugat d.R secara serampangan dan tidak mempunyai dasar hukum.
7. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Rekonvensi tersebut diatas berhasil guna, maka memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cirebon, untuk
melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan :
Jalan R.A. Kartini No. 62 dan 62A, Kota Cirebon dengan batas-batas sebagai
berikut :
a. Depan
: Jalan R.A Kartini
c. Kiri
: Bangunan Cirebon Hotel & Convention
b. Belakang : Bangunan jalan sukapura 1 No. 4, Kota cirebon d. Kanan
: Cirebon plaza hotel.
a. Depan
: Jalan sukapura
Jalan Sukapura 1 No. 4 Kota Cirebon dengan Batas-batas b. Belakang : bangunan J1. R.A. Kartini No. 62
Halaman 25 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
c. Kanan d. Kiri
: Bangunan Cirebon Hotel & Convention : Rumah warga
8. Bahwa agar Para Tergugat d.R dapat segera melaksanakan pembayaran
kompensasi ganti rugi yang yang dialami Para Penggugat d.R maka kepada
Para Tergugat d.Rperlu kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan serta
mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Para Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini.
9. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat didasari oleh bukti yang
cukup dan sah, maka kiranya putusan dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi, peninjauan kembali (uitvaerbaar bij voorraad ) untuk menghindari kerugian bagi Para Penggugat yang semakin bertambah.
Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang
diajukan Penggugat/ Tergugat d.R tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenamya dan mengada-ada serta tidak didasarkan pada suatu hukum yang
jelas, yang mana dipermasalahkan Para Penggugat/Para Tergugat d.R adalah perbuatan melawan hukum sedangkan Para Penggugat/Para Tergugat d.R sendiri
tidak mampu menunjukkan secara hukum perbuatan Para Tergugat/Para Penggugat d.R yang dinyatakan sebagai melanggar hukum.
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas , Para Tergugat /Para Penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan : Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam POKOK PERKARA: Dalam Konvensi:
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam Rekonvensi:
1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat d.R untuk seluruhnya Halaman 26 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
2. Menghukum
Para
Tergugat
d.R
Milyar
rupiah)
membayar
ganti
rugi
sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan rincian kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua
Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah).
dan
Kerugian
Imateril
sebesar
3. Meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag)terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan :
1. Jalan R.A. Kartini No. 62 dan 62A, Kota Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut : a. Depan
: Jalan R.A Kartini
c. Kiri
: Bangunan Cirebon Hotel & Convention
b. Belakang : Bangunan jalan sukapura 1 No. 4, Kota cirebon d. Kanan
: Cirebon plaza hotel.
a. Depan
: Jalan sukapura
c. Kanan
: Bangunan Cirebon Hotel & Convention
2. Jalan Sukapura 1 No. 4 Kota Cirebon dengan Batas-batas b. Belakang : bangunan J1. R.A. Kartini No. 62 d. Kiri
: Rumah warga
4. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan
putusan apabila Para Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan patusan ini.
5. Membebankan segala biaya perkara kepada Para Tergugat d.R SUBSIDAIR:
Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan Repliknya tertanggal 03 Agustus 2015 dan pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Agustus 2015 ; --------------------------------------
Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 8 Desember
2015, Nomor :36 / PDT.G / 2015 / PN. Cbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Halaman 27 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
● DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI:
-
Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA:
-
Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
Menghukum para Penggugat konvensi untuk membayar biaya
perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.921.000,(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
● DALAM REKONVENSI: -
Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi untuk
seluruhnya.
Menghukum para Penggugat rekonvensi untuk membyar biaya
perkara yang sampai saat ini ditetapkan NIHIL.
Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember
2015 kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat II dan Penggugat III
dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Desember 2015 Nomor:36 / PDT.G / 2015 / PN. Cbn untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------------------------------
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa
masing-masing pada tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 1Februari 2016 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan
seksama kepada Para Terbandingsemula Para Tergugat dalam konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi ; -----------------------------------------------------------
Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa kuasa hukum Para
Pembanding semula
Para Penggugat
dalam Konpensi/Tergugat dalam
Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah
diberitahukan
kepada
Para
Terbandingsemula
dalamkonpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi
Para
Tergugat
masing-masing pada
tanggal 8Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016; --------------------------------------------------
Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No.36/
Pdt.G / 2015 / PN. Cbn masing-masing tanggal 2 Februari 2016, tanggal 4
Februari 2016 dan tanggal 17 Februari 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan
seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; ----------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para
Pembandingsemula
Para
Penggugatdalam
Konpensi/Tergugat
dalam
Rekonpensi, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama pada halaman 37 alinea ke 1 “ menyebutkan bahwa dalam perjalanan persidangan perkara Aquo Penggugat I ( Morini Basuki, SH )
meninggal dunia berdasarkan surat kematian atas namaMorini Basuki, SH dari Rumah Sakit Siloan Hospital Lippo Village Tangerang tanggal 2 Oktober 2015 ; --
Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUH Perdata menegaskan dengan
meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum, hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris, jika
hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris harus dibuat surat kuasa baru, paling tidak ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan pemberian kuasa dimaksud ; -----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama, dimana menegaskan bahwa Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III adalah anakkandung dari Pembanding I
semula Penggugat I yang nota bene merupakan ahli waris dari Pembanding I semula Penggugat I ; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Penggugat II dan
Pembanding III semula Penggugat III adalah ahli waris dari Pembanding I semula
Penggugat I serta kedudukan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak
mengalami perubahan dan tetap sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan Aquo ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Para Pembandingsemula Para Penggugatdalam
Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding pada Halaman 29 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
tanggal 22Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa Pembanding / Para Penggugat, mohon diperiksa kembali Petitum
dari gugatan Para Penggugat, merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 k / SIP 1973.
2. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan dimana Para Terbanding tidak dapat membantah dalil-dalil dari Para Pembanding seharusnya Judex Faxtie / Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan apa yang tertuang dalam Petitum Para Penggugat seluruhnya.
3. Bahwa nerupakan pendapat dan pandangan Judex Factie yang keliru dan bersifat
sempit
dalam
menafsirkan
makna
perundang-undangan
dihubungkan dengan permasalahan yang timbul antara Para Pembanding dengan Para Terbanding.
4. Bahwa atas pertimbangan dan pandangan Majelis Hakim tersebut jelasjelas tidak benar dan Kontradiktif dengan pertimbangan hukum serta fakta-fakta hukum yang diketemukan di dalam persidangan.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara
ini. seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari
dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara
pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lain
serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8Desember 2015
Nomor :36 / PDT.G / 2015 / PN. Cbn, memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ; --
Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa
hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim
tingkat pertama, baik yang menyangkut dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat dalan Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang seharusnya dikabulkan maupun pendapat Judec Factie yang keliru dan bersifat sempit ; ------Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati
keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut
pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi
keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Para
Tergugat dalam Rekonpensi tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa
putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar dan beralasan hukum dan oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan
sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8Desember 2015 Nomor:36/ PDT.G / 2015 / PN. Cbn yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
oleh karena Para Pembanding
semula
Para
Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiberada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan
pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-undang No, 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR ; -----------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I:
1.
2.
3.
Menerima
permohonan
banding
dari kuasa hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;---------------------------------------------------------------
Menguatkan
putusan
8Desember 2015
Pengadilan
Negeri
Cirebon
tanggal
Nomor: 36 / PDT.G / 2015 / PN. Cbn yang
dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -
Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini : JUM’ATtanggal 10
JUNI 2016, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, S.H.Hakim Tinggi Bandung sebagai
Hakim
Ketua Majelis, dengan H. NERIS, S.H., M.H.dan MARIHOT
LUMBAN BATU, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan mana
diucapkan pada hari RABUtanggal 15JUNI 2016 oleh Ketua Majelis
Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.DEDE SOBARI, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ---
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd
Ttd
H. NERIS, S.H., M.H.
ABID SALEH MENDROFA, S.H.
Ttd
MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI Ttd
H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Perincian Biaya :
- Meterai …………. Rp. 6.000,- Redaksi Putusan …………. Rp. 5.000,- Pemberkasan ….…………. Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ---------------------------------------------------
Halaman 32 dari halaman 32 Putusan Nomor 222 /PDT /2016 /PT.BDG
