PUTUSAN Nomor 47 / PDT / 2017 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES,
beralamat Jl. BKR No.
118.,Ancol Regol Wilayah Karees Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONI ACHDIAT, SH dan ARDHITYA P. RINALDO, SH
Advokat / Penasehat
Hukum pada Kantor RONI ACHDIAT & REKAN, yang berkedudukan di jalan Muara No.47 RT.006 / RW.003 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagaraksa, Jakarta Selatan 12530,suratkuasatanggal 4 November 2016 yang untuk selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDINGsemulaTERGUGAT ; MELAWAN DR.H.M.HARIS,S.H. ,M.M.,M.H. beralamat di Jl. Tabanan No. 9 RT.005 RW.009 Kelurahan Antapani Kidul, Kec. Antapani Kota Bandung, dalam hal ini di wakili oleh LUKY TIRTIONO, S.H dan RYAN ACHMAD MAULANA, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Cakra Buana Law Firm yang beralamat di jalan karawitan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2016 selanjutnya disebut sebagai TERBADING semula PENGGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25Januari2017 Nomor:47 / PEN / PDT / 2017 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; 2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung
Halaman 1 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
pada
tanggal
12
Mei
2016
dengan
Register
Perkara
No.
189/Pdt.G/2016/PN.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Peranjian Pembiayaan, di mana Tergugat menaurarkan dan/atau memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat. Pengikatan Perjanjian dilakukan oleh dan antara Deddy Armand jabatan Sales Head/Brand Head PT" Toyota Astra Financial Service {Tergugat)
bertindak atas nama perseroan selaku Kreditor
dengan H.M Harris, SH,MM,MH bertindak untuk dan atas nama pribadi (Penggugat) selaku Debitor. 2. Bahwa fasilitas pembiyaan dari tergugat guna pembelian kendaraan bermotor yang telah di terima oleh penggugat tersebut sebanyak 3 unit kendaraan dengan perincian sebagai berikut 2.1.
Jumlah unit / No. Polisi : 1 ( satu) D 4099 Atas nama
: H. M Harris SE, MM, MH
Merk/Model / Type
: Toyota Avanza/1500S(F602RMMSFJJ)
Tahun /warna
: 2010/Silver Metalik
No. Rangka
: MHFMICA4JAK044615
No. Mesin
: 3SDBW5930
No. Perjanjian/No. Pelanggan : 001953-11/0000380328 2.2.
Jumlah unit / No. Polisi : 1 ( satu) D 4455 Atas nama
: H. M Harris SE, MM, MH
Merk/Model / Type
: Toyota Avanza/F 62 S M / T 10
Tahun /warna
: 2010/Silver Metalik
No. Rangka
: MHFMICA4JAK045391
No. Mesin
: 3SZDBX1365
No. Perjanjian/No. Pelanggan : 004345-11/0000380328 3. Bahwa 2 {dua} unit kendaraan tersebut di atas, sebagaimana temyata oleh penggugat No. Palisi D 4099 dengan No. Perjanjian: 001953-11 Perjanjian Pembiayaan fasilitas pencairan tanggal 1 Februari 2011 pelunasan fasilitas tanggat 21 Januarj 2015, serdangkan No. Folisi D 4455 dengan No. Perjanjian : 004345-11 Perjanjian pembiayaan fasilitas dicairkan tanggal 04 Februart 2011 pelunasan fasilitas pembiayaan tanggal 02 Februari 2015, maka dari itu Penggugat telah tidak ada kewajiban terhadap ? {dua) unit kendaraan tersebut dengan perkataan
Halaman 2 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
lain telah dilunasi, secara otomatis dan secara langsung telah berakhir dan sudah memenuhi kewajiban kepada tergugat ; 4. Bahwa sekalipun faktanya Penggugat telah melunasi ke - 2 (dua) unit kendaraan secara mengangsur yang besarnya angsuran per unit untuk tiap bulannya sebesar Rp.4.883.000,-00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka wak:tu pengembalian 48 {ernpat puluh delapan} bulan angsuran sejak dari tanggal fasilitas pembiayaan
dicairkan,
namun
demikian ternyala
Tergugat
tidak
memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli terhitung sejak saat tanggal pembayaran pelunasan oleh Penggugat dan telah pula diminta kepada Tergugat untuk segera menyerahkan, akan tetapi Tergugat masih menahan BPKB asli yang bukan hak dan kapasitasnya; 5. Bahwa
pembeiian
kendaraan
oleh
Penggugat
dengan
fasilitas
pembiayaan dari Tergugat penggunaan kendaraannya untuk commercial dengan disewakan atau direntalkan ; 6. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum juga merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 {dua} unit kendaraan yang telah lunas, bahwa Tergugat terbukti hanya mengada-ada dan mencaricari alasan untuk tidak rnenyerahkan BPKB asli fakta rnana dapat dilihat dari usaha Tergugat menutupi perbuatannya yaitu harus sekaligus melunasi I {satu} unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim
(collective
collegial),
Tergugat
seakan-akan
melemparkau
tanggunglawab ke pusat {Jakarta), kemudian dari pusat dikembalikan lagi ke daerah (Bandung) dan sebaliknya, sehingga demikian di pingpong tanpa kepastian ; 7. Bahwa selain melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata, perbuatan Tergugat juga telah melanggar hak Penggrrgat sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam ketertuan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsurnen, untuk itu Penggugat berhak atas perliadungan hukurn sebagai konsumen yang baik dan telah memenuhi sesuai kewajibannya ; 8. Bahwa
atas
perbuatan
wanprestasi
yang
dilakukan,
penggugat
mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :
Halaman 3 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
KERUGIAN MATERIIL - Kerugian n,ateriil atas tindak dan parbuatan Tergugat menahan BPKB asli, jika 2 (dua) unit kendaraan: 1) N0. Peranjian: 001953 - 1l N.Pclisi D 4099 pelunasan tanggal 21 .lanuari 2015; dan (2) No. Perjanjian: 004345 - 11 No.Folisi D 4455 pelunasan pada tanggal 02 Februari 2015 yang BPKB asli diserahkan dan/atau dikuasai Penggugat selanjutnya dialihkan kepernilikannya atau dijual ke lain orang yang ditaksir dlengan harga jual a Rp. 150.500.000,-00 X 2, maka Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.-00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah ) KERUGIAN IMMATERIIL - Kerugian immateriil atas tindakan Tergugat vang tidak menunaikan kewajibannya tersebut menyebabkan terhambat dan tertahannya usaha yang dijalankan oleh Penggugat, selain daripada itu kerugian immateriil lainnya Penggugat juga harus mengeluarkan biaya-biaya lain yang tidak terduga sebelumnya maka oleh sebab itu apabiia diuangkan
kerugian
immateriil
terhadap
Tergugat
sebesar
Rp.600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah) 9. Bahwa
sebagai penghukuman atas perbuatan wanprestasi, Tergugat
juga harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 15 % (lima belas prosen) pertahun sejak tahun 2015 tidak berikut dengan denda diberikan kepada Penggugat sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sesuai keteirtuan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata Jo Pasal 1250 KUHPerdata jo. Yurisprudensi MARI No.1076 K/Pdt/1996 tanggal 09 Maret 2000; 10. Bahwa seluruh kerxgian materiil dan immateriil serta bunga tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap; 11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan kewjibannya sesuai dengan kerugian yang dialami penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, juga agar putusan perkara ini tidak sia-sia (illusoir) dan mengingat Tergugat tidak memiliki itikad baik yang ditunjukkan selarna ini, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan di atas asset benda tidak tetap milik Tergugat
(conservatoir
komputer-komputer,
beslag)
berupa
meja-meja,
alat-alat
peralatan tulis
kantor
kantor,
seperti
kendaraan
Halaman 4 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
bermotor, dan sernua benda-benda bergerak lainnya y'ang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada, yaitu yang terletak di Jl. BKR. No.118- Ancol, Regol, Wilayah Karees, Bandung 40254; Berdasarkan uraian-uraian sebagaintana tersebut di atas maka Penggugat mohan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pernbiayaan dengan No. Ferjanjian/ No" Pelanggan: 0001953 - l1 / 0000380328 tanggal 01 Februari 2011 dan Perjanjian Pembiayaan dengan No. Perjanjian /No.. Felanggan : 004345 – 11 / 000380328 tanggal 04 Februari 2011 adalah sah dan rnengikat menurut hukum; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Berrnolor (BPKB) asli kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika, dengan jenis barang sebagai berikut : a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/avanza/ 1500 S ( Ff602RM GMSFJJ), Tahun/ Warna: 2010/Silver metalik, No. Polisi:D4099, dengan
No.
Rangka:
MHFM1CA4JAK044615:
No.
Mesin:
3SZDBW5930; No.BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n : H.M.HARRIS, SE,SH,MM,MH/Penggugat; b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/ F 62 S M/T 10 Tahun/ warna : /Silver rnetalik; No. Polisi: D 4455; dengan No. Rangka: MHFMlCA4JAKO45391; No Mesin: 3SZDBX1365; No. BPKB: H 0863146, STNK dan BPKB a/n H. M Harris SE,SH,MM,MH; 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian rnateriil atas ditahannya 2 (dua) buah BPKB asli sebesar Rp. 300.000.000,-00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 600.000.000,-00 (enam ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15 % (lima prosen) pertahun dari kerugian materil terhitung sejak tahun 2015 tidak berikut denda diberikan kepada Pengggugat sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
Halaman 5 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
7. Mennyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservcitoir beslag) yang diletakkan di atas asset benda tidak tetap milik Tergugat berupa peralatan kantor : komputer-komputer, rneja-rneja, aiat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor,
dan
semua
benda-benda-bergerak
lainnya
yang
berada
dilingkungan tetapi tidak terbatas pada beuda yang berada, yaitu di Jl. BKR No.118, Ancol, Regol, Wilayah Karees, Kota Bandung 40254; 8. Menghukum Tergugat untuk rnembayar biaya perkara yang timbul; . SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya (ex aeuo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 6 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena antara posita dan petitum bertentangan satu sama lain. 1. Bahwa posita point 6 dan posita point 8 PENGGUGAT mendalilkan: Posita point 6: “Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum juga merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 (dua) unit kendaraan yang lunas, bahwa Tergugat terbukti hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB asli fakta mana dapat dilihat dari usaha Tergugat menutupi perbuatannya yaitu harus sekaligus melunasi 1 (satu) unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim (collective collegial), Tergugat seakan-akan melemparkan tanggungjawab ke pusat (Jakarta) kemudian dari pusat dikembalikan lagi ke daerah (Bandung) dan sebaliknya, sehingga dengan demikian di pingpong tanpa kepastian.” Posita point 8: “... Kerugian Materiil: Kerugian materiil atas tindak dan perbuatan Tergugat menahan BPKB asli, jika 2 (dua) unit kendaraan : (1) No. Perjanjian : 001953 – 11 No. Polisi D 4099 pelunasan tanggal 21 Januari 2015; dan (2) No. Perjanjian : 004345 – 11 No. Polisi D 4455 pelunasan pada tanggal 02 Pebruari 2015 yang BPKB
Halaman 6 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
asli
diserahkan
dan/atau
dikuasai
Penggugat
selanjutnya
dialihkan
kepemilikannya atau dijual ke lain orang yang ditaksir dengan harga jual a Rp. 150.000.000,- X 2, maka Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).” Bahwa posita point 6 dan Posita point 8 saling bertentangan satu sama lain, yaitu PENGGUGAT menuntut penyerahan BPKB sedangkan pada dalil lainnya PENGGUGAT menuntut penggantian kerugian atas 2 (dua) unit kendaraannya tersebut yaitu sebesarRp. 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah). Posita
yang
sangat
membingungkan
dan
semakin
membuktikan
ketidakjelasan Posita dan tuntutannya sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau obscuur libel. 2. Semakin tidak jelas lagi posita dan petitumnya manakala dalam petitum PENGGUGAT menuntut penyerahan BPKB dan menuntut kerugian materiil, yaitu: Petitum point 4 dan point 5, yaitu: Primair: 4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika, dengan jenis barang sebagai berikut: a. Kendaraan merk/jenis/type ToyotaAvanza1500 S (F602M GMSFJJ), Tahun/Warna:2010/Silver Metalik; No. Polisi: D 4099; dengan No. Rangka: MHFM1CA4JAK044615; No. Mesin: 3SZDBW5930; No. BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n : H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH/Penggugat. b. Kendaraan
merk/jenis/Type
Toyota/Avanza/F
62
S
M/T
10,
Tahun/Warna: 2010/Silver Metalik; No. Polisi: D 4455; dengan No. Rangka: MHFM1CA4JAK045391; No. Mesin: 3SZDBX1365; No. BPKB: H08631746; STNK dan BPKB a/n : H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH/Penggugat. 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil atas ditahannya 2 (dua) buah BPKB asli sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dan ...dst”. DALAM POKOK PERKARA Bahwa
TERGUGAT
menolak
dalil-dalil
gugatannya
yang
diajukan
PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Nomor Perkara:
Halaman 7 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
189/Pdt.G/2016/PN.Bdg tertanggal 12 Mei 2016 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kelas
1A
Kota
Bandung,
kecuali
yang
diakui
secara
tegas
kebenarannya dalam Jawaban TERGUGAT. A. TENTANG PERMASALAHAN TERKAIT PERBUATAN WANPRESTASI Bahwa perlu kami sampaikan dalam perusahaan TERGUGAT menganut sistem Collective Colleggial dalam setiap transaksi yang terjadi, untuk itu perlu kami sampaikan kebenaran yang terjadi bahwa PENGGUGAT, selain 2 (dua) kendaraan sebagaimana telah disampaikan (No. Polisi : D 4099, dan No. Polisi : D 4455), ternyata PENGGUGAT berusaha menghindari tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan melaksanakan perjanjian sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembiayaan No. Perjanjian/No. Pelanggan
: 038166
– 11/0000380328 (untukselanjutnyadisebutsebagai
“PerjanjianPembiayaan”) dengan alasan kendaraan tersebut hilang karena pencurian, sedangkan masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran hingga lunas dan hal tersebut yang belum diselesaikan oleh PENGGUGAT. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, jelas dan tegas TERGUGAT menolak sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 4 sebagaimana dikutip dibawah ini: “... namun demikian ternyata Tergugat tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Kendaraan
Bermotor
(BPKB)
asli
terhitung
sejak
saat
tanggal
pembayaran pelunasan oleh Penggugat dan telah pula diminta kepada Tergugat untuk segera menyerahkan, akan tetapi Tergugat
masih
menahan BPKB asli yang bukan hak dan kapasitasnya lagi.” Bahwa sepertinya PENGGUGAT lupa atau pura-pura tidak mengetahui mengenai perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani yaitu pada pokoknya terhadap perjanjian pembiayaan atas 3 (tiga) unit yang masingmasing tertuang dalam perjanjian pembiayaan adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelunasannya (collective collegial) dan ternyata masih terdapat satu (1) unit kendaraan yang belum dilunasi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan yang baru berjalan hampir 1 (satu) tahun sejak sertifikat asuransi kendaraan diterbitkan atau periode pertama tahun 2012 (asuransi), dengan demikian PENGGUGAT mengakui belum melakukan pelunasan pembayaran angsurannya, maka secara keseluruhan perjanjian pembiayaan dianggap belum selesai dan terhadap 2 (dua) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disebut sebagai “BPKB”) belum bisa diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Halaman 8 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
Dengan demikian, sangat beralasan sanggahan TERGUGAT, oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut diatas layak untuk ditolak. 2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 6 sebagaimana dikutip dibawah ini, yaitu: “Bahwa sampai
dengan
gugatan
ini
didaftarkan,
Tergugat
belum
juga
merealisasikan penyerahan BPKB asli atas 2 (dua) unit kendaraan yang lunas, bahwa Tergugat terbukti hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB asli fakta mana dapat dilihat dari usaha Tergugat menutupi perbuatannya yaitu harus sekaligus melunasi 1 (satu) unit kendaraan termasuk yang tidak terkait dengan klaim (collective
collegial),
Tergugat
seakan-akan
melemparkan
tanggungjawab ke pusat (Jakarta) kemudian dari pusat dikembalikan lagi ke daerah (Bandung) dan sebaliknya, sehingga dengan demikian di pingpong tanpa kepastian.” Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas jelas sangat mengada-ada dan justru sebaliknya PENGGUGAT ingin melepaskan kewajibannya atas pelunasan pembayaran sebagaimana yang telah menjadi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian dan hal tersebut diperkuat oleh pengakuan adanya collective collegial tersebut sehingga tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menyerahkan 2 (dua) dari 3 (tiga) BPKB yang salah satu BPKBnya atas Perjanjian Pembiayaan belum dilunasi angsurannya oleh PENGGUGAT yang hingga sekarang pun tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran tersebut. Bahwa, dikarenakan TERGUGAT adalah kantor cabang dan kebijakan berada dalam naungan kantor pusat (Jakarta) maka TERGUGAT pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan mengikuti kebijakan kantor pusat, artinya TERGUGAT tidak melemparkan tanggungjawabnya kepada kantor pusat (Jakarta). Dengan demikian, sangat beralasan dalil PENGGUGAT tersebut diatas untuk ditolak. 3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 7 sebagaimana dikutip dibawah ini, yaitu: “bahwa selain melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, perbuatan Tergugat juga melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen …...”.
Halaman 9 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah salah memahami dalam menerapkan dasar hukum diatas terhadap perkara aquo dan justru sebaliknya PENGGUGAT yang melanggar Pasal 1238 KUHPerdata dengan terbukti Penggugat yang TIDAK MEMBAYAR angsuran atas Perjanjian Pembiayaan dan justru sebaliknya PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan yang disepakati bersama antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Pasal 8, ayat 8.1.13 disebutkan: “DEBITOR melakukan wanprestasi atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain KREDITOR dan DEBITOR”. Bahwa jelas TIDAK ADA perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGGUGAT terhadap PENGGUGAT, justru sebaliknya PENGGUGAT yang nyata-nyata
telah
melakukan
perbuatan
wanprestasi,
yaitu
belum
menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran angsuran terhadap satu (1) unit kendaraan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembiayaan dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu musibah pencurian sedangkan belum terbukti adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang membuktikan adanya pencurian. Dengan demikian, berdasarkan alasan dan sanggahan tersebut diatas, sangat beralasan dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak. B. TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT 1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita point 8 dan halaman 6 mendalilkan adanya kerugian materiil akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik materiil maupun immateriil yang pada pokoknya adalah: -
Kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,-
-
Kerugian Immateriil sebesar Rp. 600.000.000,-
Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil tersebut, TERGUGAT sangat keberatan dan menolak serta tidak akan membayar ganti rugi tersebut, karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwasanya tidak ada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap
PENGGUGAT
justru
sebaliknya
PENGGUGAT
Halaman 10 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
yang
telahmelakukan perbuatan wanprestasi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tunggakan angsuran Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan. 2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 9 sebagaimana dikutip dibawah ini, yaitu: “...... Tergugat juga harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 15% (lima belas prosen) pertahun sejak tahun 2015 tidak berikut dengan denda diberikan kepada PENGGUGAT.........”. Bahwa terhadap dalil yang tidak ada dasar hukumnya tersebut dan tidak jelas bunga atas apa yang dituntutnya dan sejak kapan diberlakukannya bunga tersebut karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) mengenai bunga dan besarannya (persentase) sebagaimana dikehendaki PENGGUGAT, maka sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan karenanya layak untuk ditolak. C. TENTANG SITA JAMINAN PENGGUGAT Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 11 sebagaimana dikutip dibawah ini: “......... berkenan meletakkan sita jaminan di atas aset benda tidak tetap milik Tergugat (conservatoir beslag) berupa peralatan kantor: komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor, dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada, yaitu yang terletak di Jl. BKR No. 118, Ancol, Regol, Wilayah Karees, Bandung 40254 .........“. Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, TERGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan tegas dikarenakan tidak ada dasar hukum terhadap peletakan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT. Harta benda milik TERGUGAT tidak ada korelasinya atas perkara aquo, karenanya dalil tersebut layak untuk dikesampingkan. Bahwa berdasaran alasan-alasan disertai sanggahan TERGUGAT tersebut diatas dan dikarenakan keseluruhan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tentang perbuatan wanprestasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT tidak memiliki dasar
hukum
dan
tidak
terbukti,
maka
sudah
seharusnya
gugatan
PENGGUGAT untuk ditolak. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam GugatanKonpensi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan GugatanRekonpensi.
Halaman 11 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
2. Bahwa
antara
PENGGUGAT
dengan TERGUGAT terdapat
REKONPENSI/TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT
hubungan
hukum
PerjanjianPembiayaan
sebagaimana
KONPENSI
KONPENSI
masih
termaktub
dalam
karenanya
REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI
TERGUGAT
masih
memiliki
kewajiban
menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran hingga lunas. 3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI seharusnya beritikad baik dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatanganinya dan sudah menjadi kewajibannya pula untuk membayar angsuran atas Perjanjian Pembiayaan hingga lunas. 4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI pernah menyampaikan alasan terjadi musibah pencurian terhadap kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tetapi selayaknya sepanjang belum terbukti dan diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya tersebut. 5. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang beritikad tidak baik dan tidak menyelesaikan pelunasan angsuran tersebut jelas membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh
TERGUGAT
PENGGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT
KONPENSI
KONPENSI
terhadap sehingga
mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI. 6. Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah pembayaran TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang belum menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar angsuran atas Perjanjian Pembiayaan dan berdasarkan bukti yang ada adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) angsuran X Rp. 4.658.000,- (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
=
Rp. 158.372.000,-
(seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), beserta bunganya (untuk besaran bunga akan diajukan pada persidangan berikutnya). Dengan
demikian,
kewajiban
REKONPENSI/PENGGUGAT
yang
harus
KONPENSI
diselesaikan
adalah
melunasi
TERGUGAT angsurannya
sebesar Rp. 158.372.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya. Halaman 12 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
7. Bahwa secara terperinci nilai kerugian baik kerugian materiil (hutang dan bunga yang belum dibayar) maupun kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai berikut: -
Kerugian materiil sebesar Rp. 158.372.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya (untuk besaran bunga akan diajukan pada persidangan berikutnya).
-
Kerugian imateriil adalah kerugian waktu, serta hilangnya sebagian kepercayaan
konsumen
dan
relasi
terhadap
PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonpensi ini tidak hampa dan siasia di kemudian hari, maka cukup beralasan apabila Pengadilan meletakan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang rinciannya akan diajukan secara tersendiri, diantaranya adalah: a. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/1500 S (F602M GMSFJJ), Tahun/Warna : 2010/Seilver Metalik; No. Polisi : D 4099; dengan No. Rangka : MHFM1CA4JAK044615; No. Mesin : 3SZDBW5930; No. BPKB : H.08626441; STNK dan BPKB a/n : H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/F 62 S M/T 10, Tahun/Warna : 2010/Seilver Metalik; No. Polisi : D 4455; dengan No. Rangka : MHFM1CA4JAK045391; No. Mesin : 3SZDBX1365; No. BPKB : H08631746; STNK dan BPKB a/n : H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. 9. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat yang
diakui
keberadaan
dan
kebenarannya
serta
mustahil
akan
terbantahkan dalam perkara ini maka dengan adanya fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan jika Pengadilan menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi. 10. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI taat dan patuh serta tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan Putusan.
Halaman 13 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
11. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat dan tak terbantahkan, maka sudah selayaknya untuk diterima dan dikabulkan. Bahwa
berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
maka
PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menolak sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diajukan PENGGUGAT; 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan GugatanRekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan telah
TERGUGAT
melakukan
REKONPENSI/PENGGUGAT
Wanprestasi
yang
merugikan
KONPENSI
PENGGUGAT
REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI; 3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI
membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai berikut: -
Kerugian materiil sebesar Rp. 158.372.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta bunganya.
-
Kerugian imateriil yaitu Kerugian waktu, tenaga serta hilangnya sebagian
kepercayaan
konsumen
dan
relasi
kerja
terhadap
PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KONPENSI yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang rincianya akan diajukan secara tersendiri, diantaranya adalah :
Halaman 14 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
a. Kendaraan
merk/jenis/Type
Toyota/Avanza/1500
S
(F602M
GMSFJJ), Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; No. Polisi : D 4099; dengan
No.
Rangka:
MHFM1CA4JAK044615;
No.
Mesin:
3SZDBW5930; No. BPKB : H.08626441; STNK dan BPKB a/n: H.M. HARRIS,
SE,
SH,
MM,
MH./Tergugat
Rekonpensi/Penggugat
Konpensi. b. Kendaraan
merk/jenis/Type
Toyota/Avanza/F
62
S
M/T
10,
Tahun/Warna: 2010/Seilver Metalik; No. Polisi: D 4455; dengan No. Rangka: MHFM1CA4JAK045391; No. Mesin : 3SZDBX1365; No. BPKB : H08631746; STNK dan BPKB a/n : H.M. HARRIS, SE, SH, MM, MH./Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. 5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan Putusan. 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara; atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono). Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 13 September 2016 dan Duplik Tergugat tertanggal 20 September 2016, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara, dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25Oktober2016, Nomor 189 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdgyang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpensi Dalam eksepsi. -
Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya .
Dalam pokok perkara . 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2.
Menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan dengan No. Perjanjiaan 001953-11 tanggal 1 Februari dan perjanjian pembiayaan No. 004345-11 tanggal 4 Februaari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
Halaman 15 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
3.
Menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi ;
4.
Menghukum
tergugat
untuk
menyerahkan
2
buah
Buku
Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKP) asli kepada penggugat tanpa syarat apapun secara langsung dan seketika dengaan jenis barang sebagai berikut . a. Kendaraan
merk/jenis/Type
Toyota/avanza/
1500
S
(F602RMGMSFJJ), Tahun/ Warna: 2010/Silver metalik, No. Polisi: D 4099, dengan No. Rangka: MHFM1CA4JAK044615: No. Mesin: 3SZDBW5930; No.BPKB: H.08626441; STNK dan BPKB a/n : H.M.HARRIS, SE,SH,MM,MH/Penggugat; b. Kendaraan merk/jenis/Type Toyota/Avanza/ F 62 S M/T 10, Tahun / warna : 2010 /Silver rnetalik; No. Polisi: D 4455; dengan No. Rangka: MHFMlCA4JAKO45391; No Mesin: 3SZDBX1365; No. BPKB: H 0863146, STNK dan BPKB a/n H. M Harris SE,SH,MM,MH; 5.
Menolak selain dan selebihnya ;
Dalam rekonpensi -
Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi -
Menghukum tergugat konpensi / penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 08Nopember
2016
Pembanding
semula
Tergugattelah
mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25Oktober2016 Nomor:189 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23Nopember2016, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada
Terbanding
semula Penggugat; Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula
Tergugattelahmengajukan
memori
banding
yang
diterima
di
KepaniteraanPengadilanNegeriBandung tanggal 06Desember2016danmemori banding
tersebuttelahdiberitahukan
Halaman 16 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
/
disampaikankepadaTerbandingsemulaPenggugatpadatanggal
08 Desember
2016 ; Menimbang,
bahwa
Terbanding
semulaPenggugatdalamperkarainitelahmengajukankontramemori yang
diterima
di
banding
KepaniteraanPengadilanNegeriBandung
tanggal15Desember2016 dankontramemori banding tersebuttelahdiberitahukan /
disampaikankepadaPembandingsemulaTergugatpadatanggal
16Desember2016; Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) Nomor:189 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg tanggal 1Desember 2016 dan tanggal 15Desember 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan
seksama
sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Tergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat
yang
ditentukan
oleh
Undang-undang,
oleh
karena
itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
Pembanding
Tergugatdalamperkarainitelahmengajukan
memori
semula bandingyang
padapokoknyasebagaiberikut : 1. Bahwapadapokoknya
kami
tidaksependapatdenganpertimbanganhukumdalameksepsijudexfact iedanpertimbanganhukumjudexfactiedalampokokperkara,
kecuali
yang secarategas kami akuikebenarannya; 2. BahwajudexfactietidakmempertimbangkanalasanalasandalamRekonpensi, sehinggaPembandingtidakmendapatkankeadilan yang diharapkan ; 3. BahwaTermohon
Banding
jelas-
jelasinginmelepaskankewajibannyaataspelunasanpembayaran; Menimbang,
bahwa
semulaPenggugatdalamperkarainitelahmengajukankontramemori yang
diterima
di
Terbanding banding
KepaniteraanPengadilanNegeriBandung
tanggal15Desember2016 yang padapokoknyasebagaiberikut :
Halaman 17 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
1. Bahwadalil
yang
dikemukakanolehPembandingtentangkeberatanpadabagiankeduad anbagianketiga,
terbuktidalil-
dalilPembandingadalahidentikdengandalildaliljawabansebagaimana
yang
diajukanolehTergugatasal
di
dalampersidaangan ;
2. BahwatidakbenardalildalilkeberatanPembandingsebagaimanatercantumpadamemori banding bagiankeempattentangkeberatanHukumdalamRekonpensi, karenamengenaipersepsiatauasumsicollektiv daliltersebutmerupakandalil
yang
collegial,
dibuatdandiakuisecarasepihak,
sehinggapengakuansepihakinitidakmengikatterhadapTerbandingKo npensidanharusdinyatakantidakberalasansertaharusditolakuntuksel uruhnya; Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaianputusandalamperkaraini.Seluruhisimemori banding
dankontramemori
banding
dariparapihak
yang
berperkaratelahdianggaptermaktubdalamputusanini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
25Oktober2016
Nomor:189 / Pdt.G/ 2016 / PN. Bdg, memori banding dan kontra memori banding dari parapihak yang berperkarayang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan MajelisHakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25Oktober2016 Nomor:189 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; Halaman 18 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
Menimbang, bahwa
oleh karena Pembanding
semula
Tergugat
berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat
Ketentuan
Peraturan
Perundang-undanganyang
bersangkutandenganperkaraini.
M E N G A D I L I 1.
Menerima
permohonan
banding
dari Pembanding semula
Tergugat; 2.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
25Oktober2016 Nomor: 189 / Pdt.G / 2016 / PN. Bdg yang dimohonkan banding tersebut ; 3.
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusywaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari
ini : RABUtanggal
15MARET 2017,
oleh kami : BERLIN DAMANIK, S.H., M.H Hakim Tinggi
Bandung sebagai
Hakim
Ketua Majelis, dengan H. HANIFAH HIDAYAT
NOOR, S.H., M.H. dan H. SUTOTO HADI, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana
diucapkan pada hari RABU tanggal
29MARET 2017oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh
H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
HAKIM ANGGOTA Ttd
HAKIM KETUA MAJELIS Ttd
H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.
Halaman 19 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
Ttd H. SUTOTO HADI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.
Perincian Biaya : - Meterai
………. Rp. 6.000,00.
- Redaksi Putusan …..….. Rp.5.000,00. - Pemberkasan ….………. Rp.139.000,00 Jumlah
Rp. 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 20 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG
Halaman 21 dari halaman 20 Putusan Nomor 47 /PDT /2017 /PT.BDG