PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 237 / Pdt /2016 / PT BDG. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ Pengadilan Tinggi

Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ------RUSLAN TARIGAN , Umur

54 Tahun , Jenis Islam,

Pekerjaan

Kelamin Laki- Laki ,Agama Karyawan

Swasta,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl Bungur 1 No 215 RT 03/19 Kelurahan / Desa Rancaekek

Wetan,

Kecamatan

rancaekek

kabupaten Bandung , diwakili oleh Kuasanya Yaitu

1.MOCH

SAMUEL

E

ROMLI,

MANTIRI,SH

SH,

3.MELLANI

2.BERTI INDAH

PERMATA SARI ,SH, 4 BUDIMAN PURBA SH,

5.RIKRIK KURNIAWAN SH, Advokat – advokat di biro Hukum LSM PKA- PPD Lembaga Swadaya

Masyarakat

aparatur Pemerintah

Pemantau

Kinerja

Pusat dan daerah Jawa

barat yang berkantor di jalan Teratai raya No 258 Kelurahan / Desa Rancaekek

Kencana

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

22 Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semula PENGGUGAT. LAWAN PT

BANK

PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CQ Pimpinan PT

BANK

PEMBANGUNAN

DAERAH

SUMATERA BARAT , Cabang Bandung ,

berkantor di Jalan Lengkong Besar No. 49.A Bandung,

selanjutnya

disebut

TERBANDING semula TERGUGAT.

sebagai

:

halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah

membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal

19 Januari 2016

Nomor : 255/ Pdt.G ./ 2015 /PN. Bdg. dan berkas perkara

yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;---------------------------------------Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat

yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-------------------------------------------T EN TA N G

DUDUK

PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang

tercantum

dalam gugatan Penggugat Register Nomor 255/ Pdt.G/2015/ PN.Bdg tanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ------------------1. Bahwa,

Ruslan

PEMBANGUNAN

Tarigansebagai

DAERAH

nasabah

SUMATERA

Pimpinan

BARAT

PT.

Cabang

BANK

Bandung

berdasarkan PERSETUJUAN atas diberlakukannya KETENTUAN UMUM

PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT ini terhadap Perjanjian kredit yang diikat antara kleint kami dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT 2

PERJANJIAN POKOK, pada tanggal 19 Oktober 2010.

sebagai

Bahwa, untuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali sampai benar kredit tersebut diatas kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

cabang

Bandung

Tanggal

19

Oktober

2010,

penggugat

menyerahkan 1(satu) Buku Sertipikat Hak Milik No.3662 tanggal 28-11-1994 3

atas nama RUSLAN TARIGAN.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sejak berlakuknya Undang-Undang Hak Tanggungan

pada tanggal 9 April 1996 Pengikatan Objek Utang berupa tanah 4

sepenuhnya dilakukan melalui LEMBAGA HAK TANGGUNGAN.

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan berbunyi :

“1). PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIDAHULUI DENGAN JANJI UNTUK MEMBERIKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN

PELUNASAN UTANG TERTENTU YANG DUTUANGKAN DIDALAM

DAN MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI PERJANJIAN

halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

UTANG PIUTANG YANG BERSANGKUTAN ATAS PERJANJIAN 5

LAINNYA YANG MENIMBULKAN UTANG TERSEBUT”

Bahwa, perjanjian Utang-Piutang (Perjanjian Pokok) yang dituangkan sebagai :

PERSETUJUAN Antara

Kreditur PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT Tanggal 19 Oktober 2010 Dengan

RUSLAN TARIGAN sebagai Debitur/Nasabah

Dibuatnya Klausula Perjanjian terurai diatas hanyalah merupakan isi yang naturalia.

Klausula perjanjian yang tergolong sebagai isi yang naturalia merupakan klausul fakultatif artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan tidak menjadi masallah, kecacatan

perjanjian, karena hal (klausul)yang demikian sudah diatur oleh ketentuan 6

hukum yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat(1)SHM No. 3662 Desa Rancaekek Wetan atas nama Ruslan Tarigan adalah hak jaminan yang dibebankan pada Hak atas tanah untukpelunasan utang

Debitur kepada Kreditur/BankPembangunan Daerah Sumatera Barat,

dengan ketentuan Pembebanan jaminan Utang telah diikat oleh Lembaga Hak Tanggungan dan memenuhi asas specialitas dan Publisitas.

Pemenuhan asas specialitas dan Publisitas dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan adalah sebagaimana yang tercermin dari ketentuan-ketentuan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sepanjang mengenai

Pembuatan

Pendaftarannya.

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan

dan

Pemenuhan asas specialitas tercapai melalui Pembuatan Akta Pemberian

Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan persyaratannya. Pemenuhan asas Publisitas tercapai dengan dilakukan pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat sehingga dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan

oleh Kantor Pertanahan setempat, yang mempunyai title eksekutorial

halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

dengan dipenuhinya asas specialitas dan asas publisitas tersebut maka akan diperoleh pengikatan jaminan utang yang sempurna.

7. Berdasarkan

title

eksekutorial

yang

terdapat

dalam

sertifikat

Hak

tanggungan sesuai dengan irah-irah yang mencantumkan kata-kata

“DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in krag van geweijsde).

8. Bahwa, terhadap barang sengketA TIDAK DILAKUKAN PENGIKATAN Hak Tanggungan

atas

utang

Debitur/Penggugat

oleh

karenanya

Kreditur/Tergugat hanya sebagai Kreditur Kongkuren dan Piutangnya merupakan utang tanpa jaminan.

9. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan dan berdasarkan dalil-dalil substantive

oleh karenanya telah selayaknya gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan karenanya pihak tergugat akan menjadi pihak yang

dikalahkan, kiranya telah selayaknya tergugat harus dihukum untuk menyerahkan barang sengketa yaitu 1(satu) Buku Sertifikat Hak Milik No.3662, Desa Rancaekek Wetan atas nama RUSLAN TARIGAN, kepada Penggugat selaku pemiliknya secara serta merta.

10. Bahwa, oleh karena tergugat menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara ini telah selayaknya tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas selanjutnya penggugat memohon putusan sebagai berikut : PRIMAIRE

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1(satu) Buku SHM (sertifikat Hak Milik) tanah milik Penggugat No 3662 Desa Rancaekek Wetan Kepada penggugat secara serta merta.

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIRE

Apabila Majelis Yang Mulia Kurang sependapat dengan Penggugat, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat

telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya kami Tergugat membantah dan menolak dengan

tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat incasu perkara aquo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

Bahwa selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim

yang mulia lagi bijaksana untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini ; OBJEK GUGATAN KADALUARSA

Bahwa Objek gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah Objek

Gugatan yang telah kadaluarsa. Dalam hal ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

3662 tanggal 28 November 1994 yang tercatat atas nama Ruslan Tarigan

merupakan agunan kredit Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan

Perjanjian Kredit No.13 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat secara Notarial

Akta dihadapan Notaris Betty Hazmiyani SH dengan plafond kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Selain dari Perjanjian Kredit (Perjanjian Pokok) antara Penggugat dan

Tergugat juga telah ditandatangani dokumen turutan berupa Ketentuan Umum

Pemberian Kredit (KUPK) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang ditanda tangani pada tanggal yang sama dengan Perjanjian Kredit yaitu tanggal

19 Oktober 2010. Dan terhadap kredit atas Perjanjian Kredit No.13 tanggal 19

Oktober 2010 tersebut beserta turutannya telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 9 April 2012. Dengan demikian berdasarkan Perjanjian kredit dan KUPK tersebut tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,

sehingga gugatan yang disampaikan oleh tergugat seharusnya diputus dengan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;

halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. Bahwa memang benar Penggugat tercatat sebagai nasabah kredit pada tahun 2010 berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notarial Akta

dihadapan Notaris Betty Hazmiyani, SH Akta No. 13 tanggal 19 Oktober 2010 yang merupakan Perjanjian Pokok pemberian Kredit, dan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut adalah Ketentuan Umum Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

(KUPK) yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian Kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2010, yang

berfungsi sebagai penjelasan terhadap aturan-aturan yang umum dalam pemberian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Dengan demikian adalah tidak benar pernyataan penggugat pada angka 1 Gugatanya yang menyatakan KUPK sebagai Perjanjian Pokok, karena yang menjadi perjanjian pokok pemberian kredit adalah Perjanjian yang tertuang didalam Akta Notaris Betty Hamiyani, SH No. 13 tanggal 19 Oktober 2010 dan KUPK hanyalah berfungsi sebagai dokumen turutan dari perjanjian pokok tersebut.

3. Bahwa memang benar untuk menjamin lebih jauh Pembayaran kembali kredit sebagaimana dimaksud angka 2 Penggugat menyerahkan 1 (satu)

Buku Sertifikat Hak Milik No. 3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No. 379/1993 tanggal 01 Mei 1993 atas nama Ruslan Tarigan kepada Tergugat sebagai agunan tambahan.

Bahwa penyerahan Agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993

atas nama Ruslan Tarigan tersebut tertuang di dalam Pasal 7 huruf b Perjanjian Kredit dengan Akta Notaris Betty Hazmiyani, SH No. 13 tanggal

19 Oktober 2010 sebagai Perjanjian Pokok Pemberian Kredit kepada Penggugat.

4. Bahwa untuk menjamin hak menguasai Agunan Tambahan yang diserahkan oleh Penggugat sebagai Debitur kepada Tergugat sebagai Kreditur, sesuai Ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa

terhadap objek Jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No.3662 tanggal

28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993 sepakat untuk

diikat melalui Lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.10/80 2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan dari

halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pihak Tergugat diwakili oleh Pemimpin cabang Bandung Ir.Ny. WIDYA LESTARI.

5. Bahwa berdasarkan angka 3 dan 4 diatas maka jelaslah pemasangan hak

tanggungan terhadap objek agunan kredit Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu didahului dengan adanya janji dari Penggugat sebagai Debitur untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai Jaminan Pelunasan Hutang kepada Tergugat sebagaimana janji yang

terurai pada Pasal 7 huruf b Perjanjian Kredit dengan Akta Notaris Betty Hazmiyani, SH No.13 tanggal 19 Oktober 2010 sebagai Perjanjian Pokok.

Dengan demikian Pembebanan Jaminan Hutang Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993 telah diikat oleh Lembaga Hak Tanggungan dan telah

memenuhi asas specialitas dan asas publisitas sebagaimana dimaksud

Penggugat didalam angka 6 Surat Gugatannya dan merupakan pengikatan jaminan utang yang sempurna.

6. Bahwa sehubungan dengan sempurnanya Pengikatan terhadap Objek Agunan Kredit Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk

menuntut Objek Agunan Kredit Penggugat sebagai Objek dalam sengketa yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan.

Bahwa sebagai fakta, agunan kredit Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik

No.3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993 atas nama Ruslan Tarigan tidak dalam sengketa. Pada tahun

2012 Penggugat telah mengajukan permohonan pembaharuan kredit

dengan Surat Permohonan tanggal 09 Februari 2012 dan dikabulkan oleh Tergugat dengan memberikan Kredit sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan tambahan berupa sertifikat yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur

No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993 atas nama Ruslan Tarigan yang diikat melalui Lembaga Hak Tanggungan.

Dalam hal ini apabila Objek Agunan dalam keadaan sengketa maka Lembaga Hak Tanggungan tidak akan bersedia melakukan pengikatan

Sertifikat Hak Milik No.3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei 1993 secara Hak Tanggungan dan tidak akan

pernah terbit Hak Tanggungan No. 4201/2012 tanggal 12 Juni 2012. Dengan demikian jelaslah gugatan penggugat adalah gugatan yang

halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

7. Bahwa dengan diadakannya Perjanjian Kredit baru sesuai Akta Notaris Betty Hazmiyani, SH No. 01 tanggal 04 April 2012 maka perjanjian kredit yang

lama sesuai Akta Notaris Betty Hamiyani, SH No. 13 tanggal 19 Oktober 2010

(Perjanjian Kredit Lama) dinyatakan tidak berlaku lagi, seluruh

kewajiban kredit yang lama dilunasi dengan direalisirnya perjanjian kredit baru.

Maka sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, maka perjanjian kredit yang baru berfungsi sebagai undang-undang baru bagi Tergugat dan

Penggugat, untuk itu seluruh Perjanjian lama berikut dengan perjanjian turutannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan

Penggugat tidak bisa lagi didasarkan pada Perjanjian Kredit Lama, karena seluruh kewajiban pada Perjanjian Kredit lama telah dinyatakan lunas. Dan sesuai Eksepsi Tergugat diatas, maka Objek Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa.

8. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kredit Baru sesuai Akta Notaris Betty Hazmiyani, SH No. 01 tanggal 04 April 2012, maka seluruh Dokumen

turutanya termasuk juga KUPK (Ketentuan Umum Pemberian Kredit) dan Hak Tanggungan juga harus diperbaharui mengikuti Perjanjian Pokoknya

serta tidak ada hubungan lagi dengan Dokumen Kredit Lama yang telah dilunasi.

9. Bahwa Hak Tanggungan No. 4201/2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap

Sertifikat Hak Milik No. 3662 tanggal 28 November 1994, Surat Ukur No.379/1993 tanggal 01 Mei

1993 atas nama Ruslan Tarigan adalah

pengikatan agunan yang sempurna, yang telah didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan dan telah memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat didasarkan atas Perjanjian kredit lama khususnya Ketentuan Umum Pemberian Kredit (KUPK) yang dianggap Penggugat sebagai Perjanjian Pokok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka

jelaslah gugatan penggugat adalah

gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

Maka oleh sebab itu ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan fakta- fakta uiridis yang telah Tergugat

kemukakan diatas kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard)

Atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan Hak Tanggungan No. 4201/2012 tanggal 12 Juni 2012 berharga dan memiliki kekuatan hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus seadiladilnya (ex aequo et bono); Mengutip

serta memperhatikan

tentang hal hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

19

Januari 2016 Nomor : 255/ Pdt.G ./ 2015 /PN. Bdg. dalam perkara para pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan

gugatan

- Menghukum

Penggugat

Onvankelijkverklaard) Rp 641.000,-

Panitera tanggal

Penggugat

untuk

membayar

biaya

Membaca akta pernyataan permohonan Pengadilaan Negeri Bandung

02

dapat

Februari

2016

diterima

perkara

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

mengajukan permohonan agar Negeri

tidak

(Niet

sebesar

:

banding yang dibuat oleh

yang menyatakan bahwa pada

Pembanding Semula Penggugat

perkaranya

telah

yang diputus oleh Pengadilan

Bandung tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat

banding, permohonan banding tersebut

telah diberitahukan secara sah dan

saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Februari 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

Membaca, Bahwa Pembanding Semula Penggugat

dalam perkara ini

tidak mengajukan memori banding ;---------------------------------------------------------Membaca,risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage)

perkara Nomor: 225 /Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada

pihak Pembanding / Penggugat ,Terbanding/Tergugat masing-masing tanggal 4 April 2016, tanggal 22 April 2016 secara sah dan saksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

berdasarkan

alasan

permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata

tersebut telah

diatas

diajukan

cara serta memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Januari 2016 Nomor

255/ Pdt.G/

2015/PN. Bdg, yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan

pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

dan yang harus dianggap sebagaimana

tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;---------------------------------Menimbang,

pertimbangan

hukum

bahwa

dengan

demikian,maka

pertimbangan

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

255/PDT.G/ 2015/PN.Bdg,dapat dipertahankan

19 Januari 2016 Nomor

dalam peradilan tingkat

banding, oleh karenanya harus di kuatkan;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak

Penggugat

Pembanding

Semula

tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara

halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

dalam kedua

tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada

Pembanding/

Penggugat;-----------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan Pasal 4 ayat ( 2 ) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan per Undang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----------------------------------------------------M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

-

Menguatkan

putusan

19 januari

2016

tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------------Pengadilan

Nomor

Negeri

Bandung

255/ Pdt.G/ 2015/PN. Bdg,

tanggal ,yang

dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);--------------------Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami AMRIDDIN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.MH dan EDDY PANGARIBUAN,SH.MH Masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua

Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Mei

2016

Nomor: 237/ Pen.Pdt/2016/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari itu juga

dalam sidang

didampingi

terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj.NURMADIAH

halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

NURDIN,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-------------------------------------HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.MH

AMRIDDIN,SH.MH

Ttd EDDY PANGARIBUAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Perincian biaya perkara :

Hj. NURMADIAH NURDIN SH, MH

-

Materai ………………………………………. Rp.

-

Pemberkasan ……………………………..

-

Redaksi ………………………………………. Rp.

6. 000.-

5. 000.-

Rp. 139.000.-+

Jumlah ………. Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.

halaman 13 dari 12 halaman putusan Nomor 237/Pdt/2016/PT.Bdg.