PUTUSAN Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA Bdg
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara : Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding; Melawan Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 11 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H, Nomor : 1867/Pdt.G/2010/PA.Cmi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba‟in sughro Tergugat terhadap Penggugat 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, yang menyatakan bahwa pada hari Jum‟at, tanggal 19 Nopember 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; 1
Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10 – A/719/Hk.05/I/2011, tanggal 17 Februari 2011, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Register Perkara Banding Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 17 Februari 2011; Membaca memori banding Pembanding dan kontra memori Banding Terbanding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara; Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 2 Februari 2011
yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra
memori banding; Memperhatikan
Surat
Panitera
Pengadilan
Agama
Cimahi
Nomor
:
W10-
A8/626/HK.02/112011, tanggal 8 Pebruari 2011 tentang pengiriman susulan Kontra memori Banding, Surat Kuasa dan Tanda Terima kontra memori Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undangundang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama
akan
memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam petitum gugatan adalah bahwa Penggugat bermaksud akan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sejak bulan Juli 2008 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang disebabkan oleh: 1. Sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sering berselisih; 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga; 3. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang berselisih; 4. Puncaknya
sejak Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
kediaman bersama dan sejak April 2010 sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri; 2
Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka harus ditempuh proses beracara sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam bantahannya mendalilkan beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa
Tergugat membantah rumah tangganya tidak harmonis, fakta yang
sebenarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, dan kalau terjadi kesalah pahaman, adalah sesuatu yang wajar pada umumnya rumah tangga dan bukan sesuatu kesalah pahaman atau perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri; -
Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang sebenarnya
Penggugat yang tempramental suka marah-marah kepada Tergugat,
membentak kepada Tergugat, bila terjadi kesalah pahaman, atau pada saat dinasehati Tergugat; -
Bahwa kalau terjadi kesalah pahaman/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, cenderung merupakan bimbingan dari Tergugat selaku suami terhadap Penggugat selaku Istri, dan perselisihan ini timbul dari sifat atau perbuatan-perbuatan /kesalahan Penggugat antara lain dikarenakan : -
Pengugat tidak pernah menghargai Tergugat, sering bepergian tanpa seizin Tergugat;
-
Sejak bulan Oktober 2009, sejak Tergugat ditugaskan di Cabang Perusahaan di Depok, ada indikasi Penggugat ada hubungan dengan pria lain, Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat;
-
Pada tanggal 3 April 2010 adanya indikasi Penggugat telah berhubungan dengan pria lain ternyata telah terbukti kejadian tersebut Tergugat langsung Foto sebagai bukti;
-
Bahwa dari uraian tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan, Penggugat yang bersalah dan Penggugat yang mengajukan Perceraian;
3
-
Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat berharap jangan anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya; Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang berkenaan dengan
perceraian tersebut,
ternyata
Pengadilan Agama
Cimahi
telah memberikan
pertimbangan-pertimbangan baik dan lengkap tentang pokok permintaan yakni perceraian, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu menambah dan memperjelas pertimbangan tersebut sesuai fungsinya sebagai Pengadilan ulangan; Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR memberikan ketentuan bahwa barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR tersebut, terdapat kaidah-kaidah hukum pembuktian, yang antara lain, sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat yang mendalilkan adanya suatu peristiwa, apabila dibantah, maka ia wajib membuktikan dalil gugatnya itu; 2. Bahwa dalil gugat yang bersifat „negatif‟ tidak mungkin dibuktikan dan oleh karenannya Hakim tidaklah tepat jika memerintahkan Penggugat membuktikannya; 3. Bahwa Tergugat yang membantah dalil gugat Penggugat, maka ia wajib membuktikan bantahannya itu dan untuk itu Hakim memerintahkan Tergugat mengajukan buktibuktinya; 4. Bahwa apabila Tergugat mengemukakan suatu peristiwa untuk membantah dalil gugat Penggugat, maka ia wajib membuktikan adanya peristiwa itu; 5. Bahwa apabila dalil gugat tidak dibantah oleh Tergugat, atau bantahan Tergugat tidak dibuktikan olehnya, atau peristiwa yang didalilkan oleh Tergugat untuk membantah dalil gugat Penggugat tidak juga dibuktikan, maka secara hukum dalil gugat Penggugat dianggap benar; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2010 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, Saksi I atas nama Ir. Riko Rahadian bin Soekamto (kakak Penggugat) memberi kesaksian bahwa ia mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, saksi mengemukakan bahwa ia sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4
Menimbang, bahwa saksi II atas nama Yusuf Sungkono bin Hadi Sumarto (Paman Penggugat), saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih, dan mendengar dari Ibu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ribut masalah anak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan; Menimbang,
bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2010, Tergugat
hanya mengajukan satu alat bukti yaitu foto kejadian tanggal 3 Mei 2010 dan oleh Majelis Hakim diberi tanda T.l, dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa telah terungkap adanya faktafakta yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat mengakuinya, dimana Tergugat tidak membantah keterangan kedua orang saksi Penggugat, fakta dimaksud
sebagai
berikut : 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2008; 2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ZARIFA SAFA RIZQULLAH; 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan walaupun penyebabnya berbeda, menurut Penggugat perselisihan timbul akibat prilaku dan perbuatan Tergugat, sedangkan menurut Tergugat perselisihan timbul akibat ulah dan prilaku Penggugat; 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan bahkan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dengan tidak mempertimbangkan kesaksian Yusuf Bin Hadi Sumarto karena Penggugat sendiri meyakini adanya pertengkaran tersebut, maka secara induktif dapat disimpulkan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
5
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 9 Desember 2010 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah salah memberikan pertimbangan Hukum dan menerapkan Hukum dalam perkara ini; 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah salah dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam perkara ini ( onvoldoende Gemotiveerd ) antara lain sebagaimana pada halaman 12 yang menyatakan bahwa alasan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, menurut Pembanding ini bukanlah suatu perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, kejadian tersebut adalah merupakan bentuk bimbingan dari Penggugat selaku suami terhadap isterinya/Terbanding; 3. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat atas nama Ir.Riko Rahdian bin Soekamto kakak Penggugat dan Yusuf Sungkono Bin Hadi Sumarto Paman Penggugat. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan keterangan saksi-saksi hanya diperoleh dari keterangan orang lain. (testimonium de auditu); 4. Bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan Terbanding yang baru berjalan selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, Pembanding berharap jangan anak menjadi korban karena egonya Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada angka 1,2 dan 3 bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pembanding pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan Tergugat/Pembanding pada jawaban dan duplik pada persidangan tingkat pertama, dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan sempurna, dan ternyata pula Majelis Hakim tidak salah dalam menerapkan Hukumnya; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding akan keberadaan Ir.Riko Rahadian Bin Soekamto dan Yusuf Sungkono Bin Hadisumarto selaku kakak kandung dan Paman 6
Terbanding dijadikan saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa masalah rumah tangga, masalah suami isteri, tidak sama persoalan yang berkaitan dengan urusan dan perselisihan rumah tangganya tidak dapat diketahui
oleh
orang
luar,
untuk
itu
diperlukan
ketentuan
khusus
dengan
mengesampingkan ketentuan umum tentang syarat-syarat saksi, sehingga syarat saksi dari keluarga/orang-orang terdekat dengan suami isteri diperkenankan untuk memberikan kesaksian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama “ …………. Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami isteri; Menimbang, bahwa isi kesaksian para saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 4 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
meskipun
Tergugat/Pembanding bermaksud
untuk
mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding namun Majelis Hakim Tinggkat Banding mempertimbangkan bahwa tidak mungkin Tergugat/Pembanding secara sepihak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan
rumah
tangganya
dengan
bertepuk
sebelah
tangan,
karena
Penggugat/Terbanding telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 /K/Sip/1955 yang menyatakan :” Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditentukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;
7
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Cimahi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, lagi pula tidak ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang dari Undang-undang dan/atau salah dalam menerapkan
hukum,
maka
Pengadilan
Tinggi
Agama
dengan
menambahkan
pertimbangan seperti tersebut di atas sepenuhnya dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan menguatkan putusan Pengadilan agama tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1867/Pdt.G/2010 /PA.Cmi tanggal 11 Nopember 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H, yang dimohonkan banding; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi‟ul Tsani 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. E.Abd.Rahman, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.SH.MH. dan Drs. M. SYAMSUDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota; pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh SETYA RINI,SH. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
KETUA MAJELIS, 8
Drs. H. E. ABD RAHMAN, SH. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
H.M. SURURY YS, SH. MH.
Drs. H. SYAMSUDIN, SH.
PANITERA PENGGANTI
SETYA RINI, SH.
Perincian biaya proses: 1. Materai ----------------------------
Rp.
6.000.-.
2. Redaksi ---------------------------- Rp.
5.000.-
3. Biaya ATK, pemberkasan dll----Rp. 139.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
9
