S A L I N AN
P U T U S A N Nomor : 52/Pdt.G/2012/PTA. Bdg. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding,
umur 32 tahun, Agama Islam,
pekerjaan
Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi,
semula
sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING; M e l a w a n Terbanding, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor :0771 /Pdt.G/2011/PA.Ckr. tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek. 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
Raj’i
terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang. 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2012/PTA. Bdg.
Bahwa isi putusan Verstek Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Termohon pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 dan disana ia telah bertemu langsung dengan Termohon sesuai dengan Berita Acara Pemberitahuan isi putusan Verstek. Bahwa kemudian oleh Termohon/Pelawan telah diajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut kepada Pengadilan Agama Cikarang yang telah didaftar dalam Register perkara nomor : 0771/Pdt.G/2011/PA.Ckr. pada tanggal 11 Oktober 2011 dan kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Pelawan. 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar. 3. Menguatkan Putusan Verstek Nomor : 0771/Pdt.G.2011/PA. Ckr. tanggal 28 September 2011. 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,00,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ). Memperhatikah Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang
No. 0771/Pdt.G/2011/PA.Ckr.
tanggal 8 Desember 2011, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Desember
2011.
Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 Desember 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal
21 Desember 2011 dan atas Memori
Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 Januari 2012 dan atas Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 12 Januari 2012. Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi
kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung .
2
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu
permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi – saksi, Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0771/Pdt.G/2011/PA.Ckr. Memori Banding, Kontra Memori Banding. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
ini,
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
memberikan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Termohon/Pelawan/ Pembanding dengan Pemohon/Terlawan/Terbanding diantaranya karena pernikahan antara mereka berdua yang tercatat pada tanggal 30 April 2003 dihadapan KUA Kecamatan Bekasi Timur sampai dengan diajukannya perkara ini oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Agustus 2011 (dalam jangka waktu 8 tahun), belum dikaruniai anak, yang menyebabkan Pemohon/Terlawan/Terbanding bermaksud hendak menikah lagi demi memperoleh keturunan. Namun Termohon/ Pelawan/Pembanding
berkeberatan
dan
menganggap
Pemohon
/Terlawan/Terbanding
mengkhianati
Termohon/Pelawan/Pembanding,
sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2008 yang terus menerus yang tidak dapat lagi didamaikan, dan pada akhirnya mereka berdua telah berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lagi unrtuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon/Terlawan /Terbanding
tersebut
meskipun
Pembanding
dengan
suratnya
dibantah tanggal
oleh 11
Termohon/Pelawan/
Oktober
2011
bahwa
Pemohon/Terlawan/Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang diketahui Termohon/Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2011 dan dalam persidangan tanggal 9 November 2011 Termohon/Pelawan/Pembanding telah memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa antara Pemohon /Terlawan /Terbanding dengan Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
Termohon/Pelawan/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2011 telah melakukan hubungan badan (sexual) sebagaimana suami isteri yang sah. Menimbang, bahwa meskipun untuk terjadinya hubungan badan (sexual) antara suami isteri tersebut diakui oleh Pemohon yang karena merasa dipaksa oleh Termohon sewaktu pulang ke rumah mengambil baju, dan menurut Termohon hal tersebut adalah tidak benar apabila melakukannya dengan terpaksa, namun Pemohon tetap dengan sikapnya untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tetap dengan sikapnya keberatan untuk bercerai dan ingin rukun kembali dengan Pemohon, maka adanya hubungan badan (sexual) antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menunjukan
tersebut, tidak
bahwa mereka berdua hendak kembali rukun, melainkan
sebatas tidak lain untuk saling menyalurkan hasrat sexual melalui hubungan badan yang halal antara suami isteri tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan kedua suami isteri tersebut telah tidak serumah lagi, serta tidak saling berkomunikasi,
hal
ini
membuktikan
rumah
tangga
Pemohon
/Terlawan/Terbanding dan Termohon/Pelawan/Pembanding sudah pecah yang sulit untuk hidup rukun lagi, yang apabila tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur’an surah Ar-Ruum ayat 21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai, oleh karena itu menurtut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon harus dikabulkan. Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon/Terlawan/Terbanding sebagai suami, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon/Pelawan/ Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terlawan /Terbanding
diwajibkan
untuk
membayar
nafkah
Iddah
kepada
Termohon/Pelawan/Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) dan Pemohon/Terlawan/Terbanding diwajibkan untuk memberikan uang Mut’ah kepada Termohon/Pelawan/Pembanding sebesar minimal Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), sesuai dengan Yurisprudensi 4
Mahkamah Agung Nomor 293 K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, nafkah Iddah dan Mut’ah merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak kepada Termohon sebagai isteri, maka demi terwujudnya perceraian yang tasriihun bi ihsaan (melepaskan (cerai) dengan cara yang baik) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 dan demikian juga proses persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kewajiban Pemohon/Terlawan/Pembanding
memberi
nafkah
Iddah
dan
uang
Mut’ah tersebut harus dibayarkan secara tunai kepada Termohon /Pelawan/Pembanding,
pada
saat
Pemohon/Terlawan/Terbanding
menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon/Pelawan/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang. Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding serta Termohon /Pelawan/Pembanding. Ketua Majelis Hakim dalam surat Penetapannya telah
menunjuk
Mahdi
Rasyidi,
SH.
sebagai
mediator
untuk
mendamaikan para pihak dalam perkara tersebut, yang seharusnya nama mediator tersebut disebutkan juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa …….” Hakim dalam pertimbangan putusan perkara
wajib menyebut bahwa perkara
yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi “dengan
menyebutkan
nama
mediator
untuk
perkara
yang
bersangkutan”, dengan demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam
perkara tersebut telah dianggap telah diperbaiki. Menimbang, bahwa penyebutan amar putusan angka 1 (satu) yang menyebutkan “menolak perlawanan Pelawan” sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 November 2011 adalah sudah benar, namun ternyata amar tersebut disalin dalam putusan Verzet Nomor : 0771/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 30 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal
5 Muharram 1433 H menjadi “Menolak
gugatan Pelawan” sehingga menjadi amar yang salah, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada angka 1 (satu) harus
diperbaiki
dengan
mengembalikan
pada
redaksi
semula,
sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 1 (satu) yang Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
tersebut dalam berita acara pada waktu pembacaan putusan, yakni “Menolak Perlawanan Pelawan”. Menimbang, bahwa oleh karena bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Verzet tersebut dianggap kurang tepat dan kurang
sesuai dengan pedoman
Pelaksanaan Tugas
dan
Administrasi
Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 73
oleh
karenanya perlu diperbaiki untuk disesuaikan dengan buku pedoman tersebut yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam putusan ini. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama
Cikarang untuk mengabulkan permohonan
Pemohon/Terlawan /Terbanding hal ini sesuai
dengan
Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor : 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung abstraksi hokum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah
terjadi percekcokan
menerus , semua usaha perdamaian
yang dilakukan
yang terus tidak berhasil
menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah
pihak
tersebut telah pecah, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap
hidup bersama
dalam sebuah
rumah tangga
tujuan bersama
dalam rumah
(perkawinan), karena
tangga (perkawinan) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah hilang dalam rumah tangga (perkawinan) keduanya. Menimbang, bahwa ternyata dalam amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut belum memenuhi perintah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50
Tahun
mempertimbangkan
2009, perlu
maka
Majelis
menambah
Hakim
amar
Tingkat
putusan
Banding
yang
isinya
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk 6
mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat
Hakim
Tingkat
Pertama
Pemohon/Terlawan/Terbanding
yang
atas
bahwa Putusan
mengabulkan dasar
apa
permohonan yang
telah
dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya, adalah tepat dan benar, dan selanjutnya
dapat diambil alih
oleh Majelis Hakim
Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama
tersebut
dapat dikuatkan, dengan perbaikan
pada amarnya,
sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Cikarang selengkapnya akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, serta dalam perkara Perlawanan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding. Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; M E N G A D I L I -
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Cikarang
Nomor
0771/Pdt.G/2011/PA. Ckr, tanggal 30 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H. dengan perbaikan dan tambahan sehingga keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan /Termohon asal dapat diterima. 2. Menyatakan Perlawanan terhadap 0771/Pdt.G/2011/PA.Ckr.
tanggal
putusan Vertek Nomor 28
September
2011
M
bertepatan dengan Tanggal 30 Syawal 1432 H, tidak tepat dan tidak beralasan. 3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
adalah perlawanan yang tidak benar. 4. Mempertahankan putusan Verstek
tersebut sebagaimana pada
angka 2 diatas dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek. 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk
mengirimkan
Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. 5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon secara tunai, sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang berupa : a). Uang nafkah Iddah untuk selama 3 (tiga) bulan
Termohon
menjalani masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). b). Uang Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah). 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Verstek pada tingkat pertama
sebesar Rp. 296.000,00. (dua ratus
Sembilan puluh enam ribu rupiah). 5. Menghukum Termohon/Pelawan untuk membayar biaya perkara Verzet sebesar Rp. 221.000,00. (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
Menghukum Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 9 bulan April Tahun 2012 Masehi
bertepatan
dengan
tanggal
17
bulan
Jumadil
Awal
Tahun 1433 Hijriah oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, 8
SH.MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. MH., dan Drs. H.NIKMAT HADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. NAFI’AH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara . KETUA MAJELIS, ttd Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH. MH., HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA
Ttd
ttd
Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH.MH., Drs. H. NIKMAT HADI, SH., PANITERA PENGGANTI ttd Dra. N A F I ‘A H., Rincian biaya poses : Biaya Materai ……………… …. Rp. 6.000,Biaya Redaksi …………………… ….. Rp. 5.000,Biaya ATK, Pemberkasan dll………….. Rp.139.000,J u m l a h…………………………… . Rp.150.000.00 Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA,
H. TRI HARYONO. SH.
Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.
