PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUATAN INSTITUSI TAMAN WISATA PERAIRAN GILI MATRA
Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Wilayah Kerja Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat 2014
ii
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUATAN INSTITUSI TAMAN WISATA PERAIRAN GILI MATRA
Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Wilayah Kerja Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat 2014
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUATAN INSTITUSI TAMAN WISATA PERAIRAN GILI MATRA
© Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil – D inas Kelautan dan Perikanan 2014
Bekerjasama dengan :
Wildlife Conservation Society-Indonesia Program
Didukung oleh :
Komposisi dan Layout :
Photo
: Tasrif Kartawijaya
Penyusun
: Tim Pokja
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya, “Penyusunan Prosedur Operasional Standar Penguatan Institusi Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Gili Matra“ dapat diselesaikan dengan baik. TWP Gili Matra merupakan satu dari delapan kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan dari Kementerian Kahutanan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Setelah serah terima kawasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera menindaklanjuti pengelolaan kawasan ini dimulai dengan pembuatan prosedur standar operasional. Prosedur operasional standar penguatan institusi ini merupakan salah satu bentuk acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan TWP Gili Matra. Besar harapan kami, dokumen prosedur operasional standar penguatan institusi ini dapat dijadikan acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan TWP Gili Matra. Kritik dan saran membangun atas dokumen prosedur operasional standar ini sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.
, Juni 2014
v
Daftar Isi Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................................v Daftar Isi .................................................................................................................... vii Daftar Gambar............................................................................................................ vii 1
2
3
PENDAHULUAN .................................................................................................9 1.1
Latar Belakang ...............................................................................................9
1.2
Tujuan dan sasaran...................................................................................... 10
1.3
Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan .................................... 10
KETENTUAN UMUM ....................................................................................... 12 2.1
Landasan Hukum ......................................................................................... 12
2.2
Prinsip-prinsip Penguatan Institusi ............................................................ 13
MEKANISME PENGUATAN INSTITUSI ......................................................... 15 3.1
4
5
Bentuk Penguatan Institusi Pengelola ........................................................ 15
3.1.1
Penguatan Institusi Pengelola (Aktif) .................................................. 15
3.1.2
Penguatan Institusi Pengelola (Pasif) .................................................. 16
3.2
Alur Kegiatan Penguatan Institusi .............................................................. 18
3.3
Form POS 1.A Penguatan Institusi Pengelola (Aktif) .................................. 19
3.4
Form POS 2.A Penguatan Institusi Pengelola (Pasif) .................................. 20
PELAPORAN DAN EVALUASI ........................................................................ 21 4.1
Jenis Laporan ................................................................................................ 21
4.2
Isi Laporan .................................................................................................... 21
4.3
Evaluasi ........................................................................................................ 21
PENUTUP ........................................................................................................... 22
Daftar Pustaka ............................................................................................................. 23
Daftar Gambar
Halaman
Gambar 1. Skema cakupan penguatan institusi pengelolaan KKP ...................................11 Gambar 2. Alur Prosedur Operasional Pengeuatan Institusi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan ....................................................................................18
viii
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang KKPN Gili Matra merupakan salah satu kawasan konservasi perairan di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang pengelolaannya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) di Kupang. Secara geografis, wilayah KKPN Gili Matra mencakup wilayah satu desa yaitu Desa Gili Indah. Desa Gili Indah merupakan bagian dari wilayah administratif Pemerintahan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Desa Gili Indah berbentuk kepulauan yang terdiri dari tiga pulau kecil yang disebut dengan gili berupa Gili Air, Meno dan Trawangan. BKKPN Kupang menugaskan wilker (wilayah Kerja) TWP Gili Matra sebagai badan pengelola. Dalam proses peningkatkan efektifitas pengelolaan oleh wilker TWP Gili Matra diperlukan arahan strategis maupun taktis dalam rangka penguatan institusi unit pengelola. Upaya strategis penguatan institusi pengelola tidak hanya berada di pundak Wilker TWP Gili Matra, tetapi juga lebih kepada tanggung jawab dan wewenang perintah pusat serta BKKPN Kupang sebagai tempatnya bernaung. Penguatan institusi pengelola dalam batasan taktis dan teknis adalah tanggung jawab dari wilker. Sebagai usaha memenuhi tanggung jawab tersebut, Wilker beserta seluruh jajarannya menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penguatan Institusi Pengelola. Penyusunan POS ini, secara legal mengacu kepada KEPMEN KP
No.47/MEN/2009 tentang
Pedoman
Penyusunan
Prosedur
Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan secara substansi mengacu kepada kondisi spesifik Wilker TWP Gili Matra.
9
1.2 Tujuan dan sasaran Umum: Memberikan arahan internal bagi seluruh jajaran dalam unit pengelola (Wilker) dalam turut menguatkan institusi pengelola (Wilker) secara berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Khusus: -Menuju kepada pengelolaan KKP yang lebih efektif -Memenuhi proses menuju SK3 (Standar Kompetensi Kerja Khusus) secara terukur dan terarah monitoring dan evaluasi untuk penentuan arah kebijakan pengelolaan KKP
1.3 Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Penguatan institusi pengelola KKP mencakup Struktur, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) serta Kapasitas dan Kualitas SDM. Spesifik dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Peraian, POS disusun dengan dasar pemikiran bahwa penguatan institusi pengelola KKP dilakukan secara strategis ataupun taktis. Strategis dalam hal ini dilakukan oleh pemangku pemerintahan dalam KKP pada level pengambil kebijakan. Taktis dimaksudkan penguatan kelembagaan yang dilakukan pada level teknis/unit pengelola terbawah. Sehingga POS yang disusun mengarah kepada prosedur standar yang dilakukan
pada level teknis/unit
pengelola terbawah seperti yang disajikan dalam gambar 1. Secara dokumen, POS Penguatan Institusi Pengelola KKP dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan. Namun POS ini jika dilaksanakan secara konsisten, maka akan mengarahkan unit pengelola pada pencapaian SK3 (Standar Kompetensi Kerja Khusus) secara terstruktur, terarah dan terukur.
10
Gambar 1. Skema cakupan penguatan institusi pengelolaan KKP
11
KETENTUAN UMUM
2
2.1 Landasan Hukum Dasar hukum yang menjadi landasan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Gili Matra adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125,
Tambaha Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentang
Penataan
Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Susunan
Organisasi,
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 12
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 8.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K).
2.2 Prinsip-prinsip Penguatan Institusi POS Penguatan Institusi Kelembagaan Pengelola KKP disusun dengan mengedepankan 7 (tujuh) asas yang dimuat dalam KepMen KP No.47/MEN/2009 yaitu: Pembakuan, Pertanggung Jawaban, Kepastian, Keterkaitan, Kecepatan dan Kelancaran,Keamanan serta keterbukaan. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) prinsip yang dikedepankan: Kemudahan, Kejelasan, Keterukuran dan Fleksibilitas. 1.
Kemudahan POS harus dibuat secara jelas, sederhana, dan singkat sehingga mudah dimengerti dan diterapkan.
2.
Kejelasan 13
POS harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan sampai dimana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai. 3.
Keterukuran POS harus dapat memberikan pedoman yang jelas untuk mengukur ketepatan norma waktu, keakuratan hasil kerja, maupun rincian biaya pelayanan, dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.
4.
Fleksibilitas POS harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah direvisi bila diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku.
14
3
MEKANISME PENGUATAN INSTITUSI
3.1 Bentuk Penguatan Institusi Pengelola 3.1.1 Penguatan Institusi Pengelola (Aktif) a. Tujuan Penguatan institusi Pengelola KKP melalui peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing posisi/jabatan yang dilakukan oleh internal pengelola. b. Ruang Lingkup Penguatan institusi Pengelola KKP besifat aktif mencakup seluruh kegiatan uang direncanakan dan dilakukan oleh pengelola pada stafnya untuk memenuhi kebutuhan tata kelola yang harus dilaksanakan dalam posisi/jabatan tertentu. Bentuk Penguatan Pengelola KKP yang berifat aktif diantaranya adalah: 1. Rapat koordinasi internal 2. Pelatihan, studi banding, tugas belajar dll 3. Internalisasi dari kegiatan penguatan kelembagaan yang diikuti oleh seorang atau beberapa staf (Desiminasi) Penguatan institusi secara aktif dapat timbul dari jajaran staf ataupun jabatan diatasnya, namun keputusan suatu kegiatan penguatan kelembagaan bersifat aktif dilakukan atau tidak berada pada otoritas tertinggi unit pengelola. Berdasarkan hal tersebut POS Penguatan Institusi Pengelola (aktif) lebih banyak digunakan oleh pimpinan, kemudian penanggung jawab kegiatan, panitia kegiatan. Hanya jika pengembangan tersebut bersifat khusus pada pengembangan pribadi seorang staf saja, maka POS dilaksanakan oleh pribadi yang ditunjuk. Penguatan Institusi Pengelola (aktif) sangat beririsan dengan pengutan institusi secara strategis, sehingga kunci dari optimalnya hal ini berjalan adalah kepemimpinan
yang
proaktif
dan
peka
terhadap
kebutuhan
kapasitas
kelembagaan.
15
c. Alat dan Bahan Pendukung 1. Hasil analisa sederhana kebutuhan pada satu kemampuan/kapasitas tertentu (optional) 2. Penanggung jawab/panitia internal/pelaksana 3. TOR(Term of reference)/ arahan pelaksanaan 4. Kelengkapan sesuai TOR (Tempat, ATK, Trasport, Dokumentasi dll) 5. Laporan Hasil Kegiatan
d. Prosedur 1. Mengambil data dan informasi akan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas (optional) 2. Penentuan
pelaksana
kegiatan
(Panitia/penanggung
jawab/pribadi
pelaksana) 3. Pelaksana Kegiatan membuat TOR/arahan pelaksanaan 4. Pelaksana melengkapi kebutuhan pelaksanaan kegiatan sesuai TOR 5. Pelaksana mengumpulkan bahan laporan kegiatan (Notulensi, Materi, Dokumentasi) selama kegiatan. 6. Pelaksana menyusun laporan kegiatan 7. Pelaksana melampirkan laporan kegiatan sesuai dengan daftar periksa (Form POS 1.A) dan mengisi Daftar Periksa (Form POS 1.A) dan menyerahkan laporan kepada kepa unit pengelola.
3.1.2 Penguatan Institusi Pengelola (Pasif) 1.
Tujuan Penguatan institusi Pengelola KKP melalui peningkatan kapasitas SDM
untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing posisi/jabatan dengan berpartisipasi penuh dalam kegiatan terkait yang diadakan oleh pihak lain. 2.
Ruang Lingkup Penguatan Institusi Pengelola KKP secara pasif mencakup seluruh kegiatan
yang diadakan oleh pihak luar pengelola (BPSDM-KP, Universitas, NGO dan mitra lainnya) terkait dengan kapasitas teknis/keahlian suatu tugas/fungsi di dalam 16
unit pengelola KKP. Dalam hal ini Unit Pengelola tidak memiliki otoritas untuk merancang kegiatan tersebut, namun sangat terbuka untuk mengambil peran secara optimal dalam pelaksanaannya. Kunci dari efektifitas kegiatan ini terhadap penguatan kelembagaan secara pasif berada pada pejabat/atasan yang peka untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas staf. Hal penting berikutnya adalah bagaimana kapasitas tambahan tersebut terdesiminasikan pada komponen SDM pengelola lainnya yang membutuhkan keahlian/teknis terkait dalam pelaksanaan tupoksinya.
3.
Alat dan Bahan Pendukung 1.
Undangan
2.
Disposisi
3.
Surat Tugas
4.
Jadwal/Materi/Kurikulum
5.
Laporan Hasil Kegiatan
4.
Prosedur
1.
Memastikan kelengkapan Undangan, Disposisi, Surat Tugas, Materi telah di
terima oleh staf yang ditugaskan 2. Mencatat proses yang dilewati selama mengikuti kegiatan untuk bahan dalam menyusun laporan hasil kegiatan 3. Menyelesaikan Laporan Hasil Kegiatan maksimal 3 (Tiga) hari setelah hari terakhir kegiatan. 4. Mengisi Daftar periksa (Form POS 2.A) dan melampirkan seluruh dokumen sesuai dengan daftar periksa (Form POS 2.A) sebagai bahan laporan kepada atasan yang memberikan mandat (Surat Tugas) 5. Pejabat
pemberi mandat
(Surat
Tugas)
mempersiapkan kegiatan
internalisasi hasil pada internal unit pengelola dengan mengikuti POS penguatan institusi pengelola (aktif) (Form POS 1.)
17
3.2 Alur Kegiatan Penguatan Institusi Seperti yang telah dipaparkan secara umum diatas, POS Penguatan Institusi Pengelola mencakup kegiatan taktis dan tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam penguatan institusi pengelola dalam hal kebijakan strategis. Dalam batasan tersebut kegiatan yang dilakukan pengelola dapat bersifat aktif ataupun pasif. Aktif dalam hal ini adalah dimana kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan oleh dan untuk jajaran stap di dalam unit pengelola. Pasif dalam ini mencakup kegiatan dimana unit pengelola beserta jajarannya adalah pihak yang diundang dalam sebuah kegiatan penguatan institusi oleh mitra atau unit kerja lainnya. Alur Prosedur Operasional Standar (POS) Penguatan Institusi Pengelola Kawasan Perairan disajikan dibawah ini.
Gambar 2. Alur Prosedur Operasional Pengeuatan Institusi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
18
3.3 Form POS 1.A Penguatan Institusi Pengelola (Aktif)
(Daftar Periksa Laporan Kegiatan Penguatan Institusi Pengelola)
Nama Petugas : Tanggal :
No
Nama Dokumen
Ada
Tidak a d a
1.
SK penunjukkan pelaksana/penanggung jawab/panitia
2.
TOR/arahan pelaksanaan
3.
Materi Kegiatan
4.
Laporan Hasil Kegiatan
Tanggal Pelaksaaan Kegiatan: Tanggal Penyusunan: Tanggal Pemeriksaan :
Pelaksana Kegiatan
………………………………
Petugas Pemeriksa
Pimpinan Wilker
19
3.4 Form POS 2.A Penguatan Institusi Pengelola (Pasif)
(Daftar Periksa Laporan Kegiatan Penguatan Institusi Pengelola)
Nama Petugas : Tanggal :
No
Nama Dokumen
Ada
Tidak a d a
1.
Undangan
2.
Disposisi
3.
Surat Tugas
4.
Jadwal Materi/Kurikulum
5.
Laporan Hasil Kegiatan
Tanggal Pelaksaaan Kegiatan: Tanggal Penyusunan: Tanggal Pemeriksaan :
Pelaksana Kegiatan
………………………………
Petugas Pemeriksa
Pimpinan Wilker
20
4
4.1
PELAPORAN DAN EVALUASI
Jenis Laporan Jenis laporan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelaporan tertulis dan
laporan lisan keseluruhan kegiatan dalam waktu tahunan
4.2
Isi Laporan
Isi laporan Peningkatan kapasitas antara lain mencakup : 1. Pendahuluan a. Latar belakang, b. Maksud, tujuan dan sasaran. 2. Dasar hukum pelaksanaan tugas pengamanan 3. Metode pelaksanaan a. Waktu pelaksanaan, b. Pelaksana, c. Alat yang digunakan 4. Hasil Pelaksanaan a. Kronologis kegiatan pengamanan, b. Barang yang ditemukan/disita, c. Alat yang ditemukan/disita, d. Proses tindak lanjut, e. Lampiran surat-surat pendukung lainnya.
4.3
Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap tim pelapor, prosedur peningkatan kapasitas,
dan hasil pelatihan atau kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengamanan selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap kegiatan yang sama selanjutnya.
21
5
PENUTUP
Penyusunan POS Penguatan Institusi Pengelola adalah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih berkualitas, memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja tujuan akhirnya adalah mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan. Tanpa terlepas dari dan tetap mengacu pada asasasas pembakuan, pertanggungjawaban, kepastian, keterkaitan, kecepatan dan kelancaran,
keamananan
serta
keterbukaan
penyusunan
POS
ini
perlu
disempurnakan. Seiring dengan proses perbaikan yang berjalan besar harapan POS Penguatan Institusi Pengelola di KKPN TWP Gili Matra menemukan bentuk idealnya.
22
Daftar Pustaka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.3 Tahun 2010. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Tengah 2005 – 2025. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok tengah. Download file dari www.lomboktengahkab.go.id Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2015. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Download file dari www.lomboktengahkab.go.id Peraturan Bupati Lombok Tengah dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Rodney V. Salm. 1982. Marine and Coastal Protected Area : A Guide For Planners and Managers. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Gland, Switzerland. Suharsono, 2004. Jenis-jenis Karang di Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. Jakarta. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
23
