Judul
:
SOP
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
–
BUDIDAYA, BALAI KKPN KUPANG Nomor
:
PKL.2/01
Ruang lingkup
:
Standar
operasional
masyarakat diperuntukan
melalui
prosedur
penguatan
budidaya
ikan
bagi pelaksanaan
kelembagaan
ini
dibuat
penguatan
masyarakat melalui budidaya ikan dalam
hanya
kelembagaan
wilayah KKPN,
dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 jo. No 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan Undang – Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir danPulau-pulauKecil.
Wilayah
KKPN
yang
dimaksud
meliputi:TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Trawangan, TWP.Padaido dan TWP. Laut Banda Tujuan
:
memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan
Balai
KKPN
Kupang
dalam
melaksanakan
penguatan kelembagaan masyarakat melalui budidaya ikan di wilayah KKPN setempat. Bagan Alir
:
Bagan alir SOP Penguatan Kelembagaan Masyarakat melalui Budidaya Ikan dalam wilayah KKPN, Balai KKPN Kupang Dok renc pengemba ngan budidaya
1 Tim Budidaya KKPN
10 Dana, Pendampingan, BIMTEK,MONEV
SK Kelompok
2 Camat
Surat Pengantar Kec
3 Kades
Undangann Rapat
Tim Budidaya KKPN
9 Pengelolaan unit-unit budidaya
Masy Kelompok Produksi
4 Rapat-rapat pembahasan
Jenis-jenis dibutuhkan budidaya
8 Kades 7 Pembentukan POKCIL Budidaya
6 Demplot Pelatihan Pengelolaan Budidaya
5 Tinjauan lokasi
Penentuan jenis unggulan
Deskripsi:
Kesepuluh langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.
Tim Budidaya KKPN Tim Budidaya KKPN membawa dokumen pengembangan budidaya untuk dibicarakan ke Camat setempat dan berdiskusi dengan Balai penyuluhan kecamatan.
2.
Camat Setelah Camat menerima informasi pengembangan budidaya dan berdiskusi dengan staff Balai Penyuluhan kecamatan, lalu Camat mengeluarkan surat pengantar kecamatan ke KADES yang dituju.
3.
Kades Setelah Kepala Desa menerima surat pengantar dari Kecamatan, maka Kades membuat surat undangan Rapat Pembahasan Pengembangan Budidaya Ikan yang ditujukan kepada Tim Budidaya KKPN dan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok masyarakat Produksi (yang telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Desa..
4.
Rapat-rapat Pembahasan Rapat pembahasan dapat dilakukan berkali-kali dalam bentuk pertemuan, diskusi, rapat, dll sampai teridentifikasi jenis-jenis yang dibutuhkan untuk budidaya dan ditentukannya jenis unggulan dari jenis-jenis yang ada dalam daftar.
5.
Tinjauan lokasi Setelah jenis unggulan yang akan dibudidayakan ditentukan, maka dilakukan peninjauan lokasi budidaya. Lokasi budidaya harus sesuai dengan peruntukan zonasi KKPN.
6.
Demplot Pelatihan Pengelolaan Budidaya Setelah lokasi dan jenis yang akan dibudidaya telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pelatihan dalam bentuk “demonstration plot”, sampai panen pertama. Sehingga peserta pelatihan paham akan bagaimana mengelola unit Budidaya ikan tsb, selama waktu tsb diberikan pendampingan intensif.
7.
Pembentukan POKCIL Budidaya Pembentukan kelompok kecil unit-unit budidaya dibentuk setelah melalui pelatihan budidaya ikan. Masukan dari para instruktur dan pendamping unit budidaya menjadi bahan pertimbangan Tim Budidaya KKPN untuk menentukan POKCIL unit budidaya.
8.
Kades Setelah POKCIL unit budidaya terpilih, maka POKCIL-POKCIL unit budidaya tersebut dilaporkan ke Kades guna disyahkan oleh Kepala Desa setempat melalui surat keputusan Desa.
9.
Pengelolaan Unit-unit Budidaya Setelah POKCIL resmi terbentuk, maka unit-unit pengelola Budidaya ikan mulai beroperasi.
10. Dana, Pendampingan, BIMTEK, MONEV Beroperasinya unit-unit budidaya ini akan mendapatkan bantuan Dana, Pendampingan, Bimbingan teknis, serta monitoring & evaluasi dari Tim KKPN setempat.
Lampiran-Lampiran
Lampiran
1. Format Surat Perintah Tugas
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos SudarsoJurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp / Fax.(0380) 890421.
[email protected]
DASAR
:
SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/...../201... 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA................ tanggal ..........................................; DIPERINTAHKAN KEPADA:
No.
NAMA/NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Keperluan Hari/tanggal Pembiayaan
: ……………………………………………………………………... : Dalam rangka melaksanakan kegiatan ……………. di wilayah KKPN …………………..Kab. …….Prop. ………… : ............ sampai dengan .......... (......... hari) : Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker (499352)Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........
Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115
Lampiran 2. Peta Wilayah Kerja Balai KKPN Kupang
Lampiran 3: Peta Zonasi KKPN setempat
Lampiran 4: Kegiatan yang boleh dan tidak boleh setiap Zonasi, SAP..................... no.
zona
1.
Zona Inti
2.
Zona Pemanfaatan
3.
Nama pulaupulau
Kegiatan yang diperkenankan tidak diperkenankan
