Judul
: SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KKPN – Balai KKPN Kupang
Nomor
: PKL.1/01
Ruang lingkup
: Standar
operasional
prosedur
masyarakat
KKPN
ini
pelaksanaan
kegiatan
dibuat
penguatan hanya
penguatan
kelembagaan
diperuntukan
kelembagaan
bagi
masyarakat
dalam wilayah KKPN, dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Trawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda Tujuan
: memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah KKPN setempat.
Bagan Alir
:
Bagan alir SOP Penguatan KelembagaanMasyarakatKKPN lingkup BalaiKKPN Kupang 1 Tim PKM KKPN
Dok renc penguatan kelembaga an
2 Camat
Surat Pengantar Kec
8 Bantuan dana, pelatihan, Pendampingan, monitoring & evaluasi
3 Kades
Undangann Rapat
Tim PKM KKPN
Masy (termasuk swasta)
4 Rapat-rapat (sosialisasi, pembahasan, diskusi) Kelompok Produksi
Kelompok Konservasi
7
SK Kelompok
Kelompok Wanita
Komitmen masy atas azas konservasi & perikanan berkelanjutan
6 Kades
5 Pembentukan kelompok (Produksi, konservasi, wanita)
Deskripsi: Kedelapan langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Tim PKM (Penguatan Kelembagaan Masyarakat) KKPN Tim ini bisa saja, bila diperlukan terdiri dari unsur staf Balai KKPN, LSM, dan instansi terkait/ mitra kerja lainnya yang turun ke lapangan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dengan peran masing2 dibawah pimpinan ketua tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai KKPN Kupang. Dengan membawa dokumen materi rencana penguatan kelembagaan dan surat Tugas, maka Tim melapor ke kecamatan setempat.
2.
Camat/Pemda setempat Di Kecamatan tim KKPN akan berkoordinasi dengan petugas Balai Penyuluhan sesuai pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan, dimana program penyuluhan harus terintegrasi. Camat akan mengeluarkan surat pengantar ke Kepala Desa untuk melakukan pengumpulan masyarakat.
3.
Kepala Desa Mengeluarkan undangan rapat kepada Tim KKPN dan Masyarakat berdasarkan surat pengantar yang mereka terima dari Camat.
4.
Rapat pembahasan Rapat pembahasan dapat berbentuk sosialisasi, diskusi, dsb dimana pada akhirnya masyarakat paham dan menerima akan azas konservasi dan perikanan berkelanjutan. Rapat dapat diadakan berkali-kali dengan waktu yang berbeda.
5.
Pembentukan kelompok Pembentukan kelompok dilakukan setelah masyarakat menerima azas konservasi dan perikanan berkelanjutan. Ada 3 kelompok yang dibutuhkan untuk dibentuk yang menjadi sasaran program penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah KKPN yaitu kelompok produksi, kelompok konservasi dan kelompok wanita.
6.
Kepala Desa Kepala desa melegalisir kelompok ini dengan mengeluarkan SK Kepala Desa tentang pembentukan kelompok-kelompok tersebut.
7.
SK Kelompok Terbentuknya 3 kelompok yaitu: Produksi, Konservasi dan Wanita melalui SK KADES setempat, sehingga masing-masing personil kelompok sesuai peran dalam organisasinya bisa berjalan.
8.
Tim PKM Tim Penguatan Kelembagaan Masyarakat KKPN memberikan bantuan dana, pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada Kelompok-kelompok tersebut secara berkala
Lampiran-Lampiran
Lampiran 1. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Menjelasakan Bahwa: Pasal 15 (1) Pada tingkat Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas: a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. (2) (Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelakuutama, dan pelaku usaha. (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturanbupati/walikota. Pasal 16 (1) Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk: a. Menyusun programa penyuluhan; b. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan; c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya; d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan h. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.
Lampiran
2. Format Surat Perintah Tugas
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp / Fax.(0380) 890421. Email
[email protected]
DASAR
:
SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/...../201... 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA................ tanggal ..........................................; DIPERINTAHKAN KEPADA:
No.
NAMA/NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Keperluan Hari/tanggal Pembiayaan
: ……………………………………………………………………... : Dalam rangka melaksanakan kegiatan ……… di wilayah KKPN …………………..Kab. …….Prop. ………… : ............ sampai dengan .......... (......... hari) : Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker (499352)Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........
Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115
Lampiran 3. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang
Lampiran 4. Penuntun Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
I.
PENGERTIAN 1. Lembaga adalah unit kegiatan atau kelompok/organisasi yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu 2. Lembaga
pemerintah
pemerintahan
atau
adalah
organisasi
lembaga yang
yang
dibentuk
berada oleh
dalam
pemerintah
struktur untuk
kepentingan pelayanan masyarakat 3. Kelompok masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok PKK dan kelompok remaja. 4. Pengembangan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dalam kerangka pengelolaan KKPN secara terpadu 5. Pelembagaan sistem pengelolaan KKPN adalah suatu proses sosialisasi program dan kegiatan pengelolaan KKPN untuk mendorong upaya peningkatan peranserta masyarakat 6. Peningkatan efektifitas lembaga adalah suatu proses yang mendorong peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk menangani program-program kegiatan pengelolaan KKPN 7. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam program kegiatan pengelolaan KKPN untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 8. Pemanfaatan potensi masyarakat adalah proses atau kegiatan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dengan cara menggali sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat, baik pengetahuan, ketrampilan maupun kebiasaankebiasaan tradisional yang dapat mendukung program-program dalam rangka pengelolaan KKPN 9. KKPN adalah Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
II.
PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN A. Tingkat Dusun Kegiatan ditingkat dusun dititik beratkan pada: 1. Identifikasi lembaga/kelompok masyarakat yang sudah ada serta menggali peranan dan potensinya dalam pengelolaan KKPN. Satker KKPN, LSM dan Mitra terkait lainnya, pemuka masyarakat bersamasama dengan masyarakat melakukan: 1) Identifikasi semua kelompok/lembaga masyarakat yang sudah ada 2) Identifikasi potensi dan kendala yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan program-program KKPN 3) Identifikasi harapan-harapan masyarakat tentang peranan lembagalembaga/kelompok-kelompok tersebut dalam pengelolaan KKPN. 2. Pengembangan peranan berbagai lembaga/kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan KKPN. Strategi
pengembangan
masyarakat:
peran
lembaga-lembaga/kelompok-kelompok
Satker KKPN, LSM dan Mitra terkait lainnya, pemuka
masyarakat sebagai motivator secara bersama-sama; 1) Mendorong
masyarakat
untuk
lembaga/kelompok yang telah
ada
memanfaatkan untuk
berperan
berbagai serta
dalam
praktis
untuk
pengelolaan KKPN 2) Memfasilitasi
masyarakat
melalui
bimbingan
mengembangkan peranan lembaga-lembaga tersebut dalam usaha mencapai tujuan pengelolaan
KKPN
3. Analisis kebutuhan untuk membentuk lembaga/kelompok masyarakat yang diperlukan bagi pengelolaan KKPN. Satker KKPN, LSM dan Mitra terkait lainnya, pemuka masyarakat sebagai motivator melalui pertemuan lalu berdialog dengan masyarakat untuk: 1) Mengkaji kapasitas lembaga-lembaga/kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada.
2) Mendorong masyarakat untuk menentukan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan KKPN. 3) Memberikan pandangan kepada masyarakat untuk merintis berdirinya lembaga-
lembaga/kelompok-kelompok masyarakat baru oleh dan
untuk kepentingan masyarakat sendiri. 4. Pembentukan
lembaga-lembaga/kelompok-kelompok
masyarakat
baru
sesuai kebutuhan. Pembentukan kelompok masyarakat yang baru dilakukan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat dan diusahakan agar Satker KKPN didampingi LSM terkait dalam pembentukannya dapat terus; 1) Mendorong
masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan
kelompok- kelompok masyarakat yang dibutuhkan 2) Memberikan pendampingan dalam pembentukan kelompok sesuai dengan
sasaran yang diinginkan dan pemilihan kader konservasi
serta pengurus
kelompok.
5. Identifikasi Lembaga/perusahaan swasta yang berpotensi berperan serta dalam pengelolaan KKPN Ada 4 pendekatan penting untuk mengidentifikasi 1) Identifikasi lembaga/perusahaan swasta (mis: koperasi atau toko) yang memiliki
potensi untuk diajak berperan serta dalam pengelolaan
KKPN 2) Melakukan
penjajagan
lembaga/perusahaan
yang
mengenai telah
kemungkinan
diidentifikasi,
keterlibatan
dalam
program
penguatan kelembagaan masyarakat atau program pemberdayaan masyarakat melalui pertemuan/diskusi 3) Mengusahakan kerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga/perusahaan yang bersedia ikut dalam program-program pengelolaan KKPN
4) Memberikan pelatihan atau bantuan teknis lainnya, bilamana dianggap perlu, bagi lembaga/perusahaan swasta tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. 6. Pemberdayaan lembaga-lembaga yang akan dilibatkan dalam pengelolaan KKPN, baik melalui optimalisasi peran, maupun peningkatan kapasitas. Beberapa strategi pemberdayaan lembaga/kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan: 1) Mendorong
peran
serta
aktif
dari
berbagai
lembaga/kelompok
masyarakat yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pelestarian dan pemanfataan sumber 2) Meningkatkan masyarakat
frekwensi
daya ikan dalam wilayah KKPN pertemuan
antar
lembaga/kelompok
dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha dalam
kaitannya dengan pengembangan/peningkatan pengelolaan KKPN 3) Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan
dengan pelestarian sumber daya ikan yang melibatkan
lembaga-lembaga /kelompok-kelompok terkait. 4) Menyelenggarakan acara simulasi tentang program dan kegiatankegiatan rehabilitasi, pengamanan dan kegiatan pengelolaan KKPN lainnya bagi lembaga/kelompok. 5) Melibatkan peran serta lembaga-lembaga/kelompok-kelompok terkait dalam menyusun dan mengembangankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan KKPN 6) Mengadakan diskusi kelompok secara berkala untuk membahas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi. 7) Memanfaatkan potensi nilai-nilai tradisional atau adat-istiadat untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan KKPN 7. Pelembagaan program Pelembagaan program dilakukan melalui:
1) Peningkatan komitmen anggota lembaga-lembaga/kelompok-kelompok terkait
untuk
terus-menerus
terlibat
dalam
proses
pelaksanaan
pengelolaan KKPN 2) Peningkatan peranserta lembaga-lembaga potensial secara konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan KKPN. 3) Pengembangan sistim monitoring dan evaluasi kegiatan masyarakat pada umumnya, dan lembaga-lembaga/kelompok-kelompok terkait pada khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan KKPN. 8. Pengembangan pengawasan dan pengamanan KKPN yang berbasis masyarakat (POKMASWAS). Pengamanan dan pengawasan KKPN berbasis masyarakat dilakukan sebagai berikut: 1) Mengembangkan sistim pemantauan wilayah KKPN, termasuk peranan dan tanggung jawab setiap anggota POKMASWAS dalam sistem 2) Mengembangkan sistem pengamatan lapangan, termasuk penentuan peranan,
penjadwalan,
dan
tanggung
jawab
setiap
anggota
POKMASWAS 3) Mengembangkan sistem evaluasi,
termasuk penentuan peranan,
penjadwalan, dan tanggung jawab setiap anggota POKMASWAS 4) Meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat, pemerintahan dan swasta dalam pengawasan & pengamanan KKPN yang berbasis masyarakat. 9. Pemberdayaan lembaga-lembaga yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat dilakukan melalui; 1) Memberi mereka informasi tentang kegiatan-kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan di dusun yang bersangkutan 2) Memberi pelatihan bagi lembaga-lembaga bersangkutan tentang teknikteknik berusaha 3) Memperkenalkan kepada mereka cara-cara pemanfataan sumber daya ikan yang ramah lingkungan
4) Melakukan
kajian
tentang
kemungkinan
diversifikasi
kegiatan
perekonomian masyarakat terutama masyarakat nelayan 10. Dukungan promosi bagi kegiatan-kegiatan ekonomi mikro yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk berkembang. Lembaga-lembaga masyarakat dapat meningkatkan peranan mereka dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Ikut serta secara aktif dalam upaya pengembangan berbagai jenis mata pencaharian alternatip di dusun bersangkutan. 2) Memberi bimbingan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baru, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang ramah lingkungan 3) Membantu masyarakat setempat untuk melakukan diversifikasi kegiatan usaha mereka, khususnya masyarakat nelayan. 4) Mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada daratan melalui bimbingan serta pemberian bantuan teknis lainnya terutama bagi nelayan yang berminat. 11. Peningkatan kerjasama antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan KKPN. Meningkatkan kerjasama antar lembaga/kelompok dilakukan melalui; 1) Meningkatkan pengembangan berbagai jenis usaha ekonomi mikro alternatip di dusun bersangkutan. 2) Memberikan bimbingan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha-saha baru, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang ramah lingkungan 3) Membantu masyarakat setempat untuk melakukan diversifikasi kegiatan usaha mereka, khususnya masyarakat nelayan 4) Mendorong tumbuhnya
perekonomian masyarakat yang berbasis di
daratan melalui bimbingan serta pemberian bantuan teknis lainnya terutama bagi nelayan yang berminat.
12. Kajian tentang peluang untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta serta peluang-peluang lain yang memberikan penghasilan. Kajian peluang untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta serta peluang-peluang lainnya dilakukan melalui; 1) Diskusi dengan masyarakat 2) Jajak pendapat mengenai peluang pembentukan kemitraan dengan lembaga swasta 3) Pendekatan persuasif secara individual maupun kelompok dengan pihak swasta di dusun 4) Mendorong peranserta pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan KKPN
B. Tingkat Desa Kegiatan pengembangan ditingkat desa dititik beratkan pada: 1. Identifikasi lembaga/kelompok masyarakat yang sudah ada serta menggali peranan dan potensinya dalam pengelolaan KKPN. 1) Identifikasi berbagai kelompok/lembaga masyarakat yang sudah ada melalui kajian statistik desa dan wawancara langsung dengan masyarakat 2) Identifikasi potensi dan kendala yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan KKPN 3) Identifikasi harapan-harapan masyarakat di dusun lokasi tentang peranan lembaga-lembaga/kelompok-kelompok di dusun lain atau ditingkat desa tersebut dalam menunjang pengelolaan KKPN. 2. Pengembangan peranan berbagai lembaga/kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan KKPN. Strategi
pengembangan
masyarakat:
peran
lembaga-lembaga/kelompok-kelompok
Satker KKPN, LSM dan Mitra terkait lainnya, pemuka
masyarakat sebagai motivator secara bersama-sama; 1) Mendorong
masyarakat
untuk
mengkaji
kerjasama lembaga-lembaga antar dusun
kemungkinan
membina
2) Mengkaji kemungkinan dibentuknya lembaga/kelompok masyarakat di tingkat desa (bila diperlukan), untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan program dan kegiatan pengelolaan KKPN yang melibatkan beberapa dusun di dalam desa yang sama. 3. Identifikasi dan keikutsertaan lembaga-lembaga swasta dalam pengelolaan KKPN. Strategi untuk mengidentifikasi dan mengikutsertakan lembaga-lembaga swasta tingkat desa; 1) Mengkaji statistik desa dan menanyakan langsung pada masyarakat tentang lembaga-lembaga swasta yang diharapkan dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 2) Melakukan pendekatan persuasif kepada pihak swasta untuk ikut berperanserta bersama-sama masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif masyarakat yang sesuai dengan program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 3) Memfasilitasi pertemuan rutin antara pihak swasta dan lembagalembaga /kelompok-kelompok masyarakat ditingkat desa. 4. Kajian peluang untuk mendirikan jaringan kerjasama antar lembaga Strategi untuk mengkaji peluang mendirikan jaringan kerjasama antar lembaga; 1) Mengembangkan komunikasi sosial antara lembaga-lembaga/kelompokkelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan desa. 2) Meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga/kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dengan lembaga-lembaga pemerintahan desa. 3) Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga/kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dengan lembaga-lembaga pemerintahan desa. 5. Peluang kerjasama dan pembentukan program bersama Strategi untuk mengkaji peluang kerjasama dan membentuk program bersama.
1) Melibatkan berbagai lembaga/kelompok masyarakat di dusun-dusun bertetangga serta di tingkat desa dalam program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 2) Merintis kerjasama antar lembaga dan berbagi peran dalam program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 6. Kajian tentang peranan sektor swasta dalam pengembangan usaha mikro pada tingkat desa Beberapa strategi untuk melakukan kajian peranan sektor swasta : 1) Mengkaji peranan yang mungkin dimainkan oleh sektor swasta untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat terutama mata pencaharian alternatif. 2) Mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pengembangan mata pencaharian alternatif dan dalam program & kegiatan pengelolaan KKPN. 3) Memfasilitasi pertemuan rutin antara sektor swasta dengan lembagalembaga/kelompok-kelompok masyarakat desa 7. Peningkatan
kerjasama
antara
lembaga/kelompok
masyarakat
dan
lembaga-lembaga pemerintahan desa . Peningkatan kerjasama tersebut dilakukan melalui: 1) Mengembangkan komunikasi sosial antara lembaga-lembaga/kelompokkelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan desa. 2) Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga tersebut dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 3) Menentukan
peran
masing-masing
lembaga
dalam
pelaksanaan
pengelolaan KKPN. 8. Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan KKPN terpadu Pengamanan dan pengawasan KKPN berbasis masyarakat dilakukan sebagai berikut:
1) Menyusun rancangan pengawasan dengan pengamanan KKPN di desa bersama
POKMASWAS,
mekanisme
lembaga/anggota POKMASWAS di
kerja
dan
peranan
tingkat desa
2) Menyusun sistem pelaporan dan penyelesaian kasus- pelanggaran serta peranan masing-masing lembaga/mitra kerja 3) Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi POKMASWAS serta aparat desa tentang sistem pengawasan dan pengamanan dalam pengelolaan KKPN C. Tingkat Kecamatan Penguatan kelembagaan di tingkat kecamatan difokuskan pada: 1. Identifikasi
lembaga-lembaga
pemerintah
dan
kelompok-kelompok
masyarakat yang diharapkan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 1) Cara mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat ditingkat Kecamatan. 2) Identifikasi lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga/kelompok masyarakat ditingkat kecamatan yang diharapkan bisa dilibatkan dalam kegiatan yang
berkaitan
dengan
pengelolaan
KKPN
melalui
pertemuan dengan aparat kecamatan. 3) Identifikasi
kemungkinan
kerjasama
dan
kesepakatan
untuk
mengembangkan program mata pencaharian alternatif masyarakat dan kegiatan POKMASWAS antara lain melalui Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan (amanat UU no. 16 th
2006) .
4) Identifikasi lembaga/kelompok masyarakat dari berbagai desa, melalui kajian data statistik desa dan wawancara langsung dengan masyarakat. 5) Identifikasi peluang kerjasama antar lembaga/kelompok masyarakat diberbagai desa di satu kecamatan, dan menjajagi kemungkinan kerjasama melalui pertemuan antara para wakil dari berbagai lembaga masyarakat.
2. Identifikasi lembaga-lembaga swasta yang berpotensi untuk ikut bekerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan KKPN. 1) Menanyakan langsung kepada aparatur Kecamatan, masyarakat dan mengamati
secara langsung keberadaan badan usaha atau
pengusaha perorangan di
tingkat kecamatan atau di desa-desa
sekitar yang mungkin dapat dilibatkan. 2) Menjajaki kemungkinan pengembangan kerjasama dengan badanbadan usaha
yang
dimaksud
melalui
pertemuan-pertemuan
informal maupun perorangan. 3. Pembentukan jaringan kelembagaan Strategi pembentukan jaringan kelembagaan di tingkat kecamatan yaitu; 1) Mengadakan pertemuan antara para wakil lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kecamatan dan di desa-desa sekitar lokasi yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KKPN. 2) Mengadakan pertemuan untuk menjalin kerjasama antara para wakil kelompok- kelompok masyarakat di desa-desa sekitar lokasi KKPN tersebut. 3) Membentuk jaringan kemitraan antara lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa-desa di sekitar lokasi dan kelompok-kelompok masyarakat serta badan usaha swasta untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat. 4. Peningkatan kapasitas lembaga Strategi untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah yaitu; 1) Mengadakan masyarakat di
pertemuan
antara
para
wakil
lembaga-lembaga
tingkat kecamatan dan desa-desa sekitar lokasi yang
mempunyai peranan
penting dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pengelolaan KKPN. 2) Bersama-sama dengan lembaga pemerintahan kecamatan (via Balai Penyuluhan
Kecamatan)
merancang sistem
dan
desa-desa
pengamanan
DPL
sekitar melalui
lokasi
untuk;
POKMASWAS,
pengembangan DPL-DPL baru, jenis- jenis mata pencaharian alternatif, dll 3) Bekerjasama dengan lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa-desa disekitar lokasi serta badan usaha yang ada untuk membangun kemitraan dalam kegiatan ekonomi masyarakat khususny dibidang perikanan.
5. Peningkatan koordinasi antara lembaga/kelompok masyarakat dengan pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan KKPN dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Peningkatan koordinasi antar lembaga; 1) Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kelompok masyarakat, dan antara lembaga/kelompok masyarakat dengan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pertemuan regular. 2) Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dengan melibatkan lembaga-lembaga yang penting (mis; unsur dinas pemberdayaan masyarakat)
D. Tingkat Kabupaten Kegiatan penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten difokuskan pada upaya memajukan perekonomian masyarakat: 1. Memberikan pelatihan bagi lembaga-lembaga pemerintah terkait di tingkat kabupaten (kerjasama dengan LSM, DKP kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Dinas
Perdagangan
-
mengindentifikasi pasar-pasar potensial
UKM,
dll)
tentang
cara-cara
bagi produk usaha mikro.
2. Memberikan pelatihan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara mengembangkan sistim jaringan antar usaha mikro diberbagai desa, dan meningkatkan akses mereka ke pasar.
3. Mengidentifikasi dan melibatkan LSM-LSM ditingkat kabupaten, PEMKAB (DKP
kabupaten,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat,
Dinas
Perdagangan-UKM dll) dalam pengembangan usaha mikro 4. Memberikan
informasi
pemerintah (mis:
secara
berkala
kepada
lembaga-lembaga
Dinas pemberdayaan masyarakat, DKP kabupaten,
Dinas Perdagangan-UKM dll)
III.
EVALUASI III.1 Aspek-aspek yang perlu dikaji: A. Evaluasi keberhasilan pelembagaan program KKPN B. Evaluasi keberhasilan pembentukan kelompok/lembaga masyarakat C. Evaluasi keberhasilan pemberdayaan kelompok/lembaga terkait D. Evaluasi keberhasilan pembentukan jaringan antar lembaga III.2 Indikator-indikator evaluasi A. Indikator kajian keberhasilan pelembagaan program KKPN 1) Masyarakat di lokasi KKPN tersebut telah mengerti akan maksud dan tujuan pengelolaan KKPN 2) Masyarakat di lokasi KKPN tersebut berperan serta secara aktif dalam berbagai program KKPN 3) Pemuka-pemuka/lembaga-lembaga kecamatan,
desa
maupun
dusun
masyarakat diwilayah
baik
di
kabupaten,
KKPN tersebut ikut
mempromosikan keberhasilan pengelolaan KKPN 4) Pejabat baik di kabupaten, kecamatan, desa maupun dusun di wilayah KKPN tersebut ikut mempromosikan keberhasilan pengelolaan KKPN B. Indikator kajian keberhasilan pembentukan kelompok/lembaga masyarakat 1) Kelompok-kelompok masyarakat yang relevan bagi KKPN tersebut seperti kelompok produksi, kelompok konservasi dan kelompok wanita telah dibentuk. 2) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang akan berpartisipasi dalam program KKPN telah terbentuk di lokasi KKPN tersebut
C. Indikator kajian keberhasilan pemberdayaan kelompok/lembaga terkait 1) Kelompok/lembaga terkait telah mendapat berbagai pelatihan yang relevan bagi pelaksanaan pengelolaan KKPN dan sesuai dengan fungsi masing - masing kelompok/lembaga. 2) Kelompok-kelompok masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan sesuai
dengan
fungsi
mereka;
kelompok
konservasi
telah
aktif
mempromosikan cara-cara konservasi, kelompok produksi telah giat melakukan kegiatan produksi dsb. 3) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat telah berperan serta dalam pelatihan, memberi bantuan teknis bagi kelompok-kelompok masyarakat, mempromosikan KKPN, dsb. 4) Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait telah memberikan bantuan yang diperlukan untuk keberhasilan KKPN. D. Indikator kajian keberhasilan pembentukan jaringan antar lembaga 1) Jaringan kerjasama antar kelompok/lembaga yang sama diberbagai dusun dan desa telah terbentuk dan mulai berfungsi. 2) Kerjasama antara berbagai lembaga terkait diberbagai lokasi telah tercipta dan berfungsi.
Lampiran 5. Penuntun pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Pengembangan mata pencaharian alternatif dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tekanan pada terumbu karang dan sumber daya ikan lainnya, disamping juga untuk mengurangi ketergantungan nelayan pada tengkulak pada masa panceklik. Pengembangan mata pencaharian alaternatif dilakukan melalui; 1.
Menentukan jenis-jenis usaha yang akan dikembangkan
2.
Melengkapi studi kelayakan masing-masing pilihan, khususnya dengan penelitian pasar.
3.
Memberdayakan/membentuk kelompok ekonomi mikro.
4.
Memberikan pelatihan teknis dan manajemen usaha.
5.
Mengusahakan pembiayaan bagi usaha-usaha pilihan; a) Penyediaan dana awal. b) Peningkatan akses ke berbagai sumber dana c) Mengkaji kemungkinan pengembangan koperasi
Analisis kebutuhan mata pencaharian alternatif dilakukan dengan cara; 1.
Mengidentifikasi jenis-jenis usaha /kegiatan yang ingin dikembangkan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif.
2.
Mengidentifikasi jenis-jenis usaha/kegiatan masyarakat yang ingin dikurangi.
3.
Membuat kajian kelayakan bagi setiap jenis kegiatan mata pencaharian alternatif Analisis biaya-manfaat Studi pemasaran
4.
Membuat perkiraan dana yang dibutuhkan
