Judul
:
SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT – KELOMPOK WANITA KKPN, BALAI KKPN KUPANG
Nomor
:
PKL.5/01
Ruang lingkup
:
Standar operasional prosedur penguatan kelembagaan masyarakat ini dibuat hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan
penguatan
kelompok
wanita
kelembagaan dalam
masyarakat
wilayah
KKPN,
melalui dalam
melaksanakan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan
Undang-Undang
No.
27
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Trawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda Tujuan
:
memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat melalui kelompok wanita wilayah KKPN setempat.
Bagan Alir
:
Bagan alir SOP Penguatan KelembagaanMasyarakatmelalui Pemberdayaan KELOMPOK WANITA dalam wilayah KKPN lingkup Balai KKPN Kupang Dok renc pemberdaya an kelompok wanita
1 Tim PEMBWAN KKPN
2 Camat
Surat Pengantar Kec
3 Kades
Undangann Rapat
10
Dana, Pendampingan BIMTEK, MONEV
Tim PEMBWAN KKPN
9
Pemberdayaan KelompokWanita KKPN
Kelompok Wanita
4 Rapat – rapat Pembahasan
SK Kelompok
Identifikasimasalah & harapan
8 Kades
7 Pembentukan POK Penerima Bantuan
6 Pelatihan ktrampilan teknis
5 Tim PEMBWAN KKPN
Rekomendasi bentuk bantuan
Deskripsi:
Kesepuluh langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.
Tim Pemberdayaan Wanita KKPN Tim Pemberdayaan Wanita KKPN membawa dokumen bantuan pemberdayaan wanita untuk dibicarakan ke Camat setempat serta didiskusikan dengan Balai penyuluhan kecamatan.
2.
Camat Setelah Camat menerima informasi rencana bantuan pemberdayaan wanita dan berdiskusi dengan personil Balai Penyuluhan kecamatan, lalu Camat mengeluarkan surat pengantar kecamatan ke KADES yang dituju.
3.
Kepala Desa Setelah Kepala Desa menerima surat pengantar dari Kecamatan, maka Kades membuat surat undangan Rapat Pembahasan Pemberdayaan Wanita yang ditujukan kepada Tim Pemberdayaan Wanita KKPN dan masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Wanita (yang telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Desa sebelumnya).
4.
Rapat-Rapat Pembahasan Rapat pembahasan dapat dilakukan berkali-kali dalam bentuk pertemuan, diskusi, rapat, dll sampai teridentifikasi masalah-masalah dan harapan yang diharapkan oleh Ibu-ibu kelompok Wanita tersebut. Disamping juga dicapainya kesepakatan jenis bantuan yang akan diberikan.
5.
Tim Pemberdayaan Wanita KKPN Tim Pemberdayaan Wanita KKPN selanjutnya mengadakan persiapanpersiapan untuk melaksanakan pelatihan ketrampilan teknis yang sesuai untuk ibu-ibu kelompok wanita tersebut, agar mereka terhindar dari jeratan tengkulak pada masa-masa panceklik dimana pada saat itu suami mereka tidak bisa melaut disebabkan ombak besar.
6.
Pelatihan ketrampilan teknis Setelah jenis bantuan disepakati, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pelatihan ketrampilan bagi Ibu-ibu kelompok Wanita. Sehingga peserta pelatihan paham akan bagaimana mengelola bantuan yang diberikan, selama waktu tsb diberikan pendampingan intensif dari Tim KKPN setempat.
7.
Pembentukan kelompok penerima bantuan Pembentukan kelompok-kelompok kecil penerima bantuan dibentuk setelah melalui pelatihan ketrampilan. Masukan dari para instruktur dan pendamping selam pelatihan menjadi bahan pertimbangan Tim KKPN untuk menentukan POKCIL unit-unit penerima bantuan.
8.
Kepala Desa Setelah POKCIL unit penerima bantuan terpilih, maka POKCIL-POKCIL unit penerima bantuan tersebut dilaporkan ke Kades guna mendapatkan pengesyahan oleh Kepala Desa setempat melalui surat keputusan Desa.
9.
Pemberdayaan kelompok wanita KKPN Setelah POKCIL unit penerima bantuan tersebut resmi terbentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa, maka unit-unit tersebut mulai beroperasi melaksanakan kegiatan mereka seperti yang sudah diberikan dalam pelatihan.
10. Dana, Pendampingan, BIMTEK, MONEV Selama beroperasinya unit-unit penerima bantuan ini akan mendapatkan bantuan Dana, Pendampingan, Bimbingan teknis, serta monitoring & evaluasi dari Tim KKPN setempat.
Lampiran-Lampiran
Lampiran
1. Format Surat Perintah Tugas
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp / Fax.(0380) 890421. Email
[email protected]
DASAR
:
SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/...../201... 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA................ tanggal ..........................................; DIPERINTAHKAN KEPADA:
No.
NAMA/NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Keperluan Hari/tanggal Pembiayaan
: ……………………………………………………………………... : Dalam rangka melaksanakan kegiatan ……………. di wilayah KKPN …………………..Kab. …….Prop. ………… : ............ sampai dengan .......... (......... hari) : Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker (499352)Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........
Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115
Lampiran 2. Peta Wilayah Kerja Balai KKPN Kupang
Lampiran 3: Peta Zonasi KKPN setempat
Lampiran 4: Kegiatan yang boleh dan tidak boleh setiap Zonasi, SAP..................... no.
zona
1.
Zona Inti
2.
Zona Pemanfaatan
3.
Nama pulaupulau
Kegiatan yang diperkenankan
Kegiatan yang tidak diperkenankan
