KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA OLEH Ir. Agus Darmawan, M.Si
DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
LOMBOK, NOVEMBER 2010
Visi
Misi
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
GRAND STRATEGY KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014 SASARAN
2 MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINGDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITAGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN KONSERVASI : EKOSISTEM TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE &KONSERVASIJENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. MASUKNYA INVESTASI DI PULAU KECIL
Program Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis SASARAN..!! 2010- 2014 Terkelolanya 4,5 juta ha Kawasan Konservasi (kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove,dll) dan Konservasi 15 jenis biota perairan yang terancam punah
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).; CITES,dll
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulau-pulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim. INPRES 1/2010
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
ASPEK REGULASI TERKAIT KONSERVASI 1.
UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.
2.
UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
3.
UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4.
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
5.
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Revisi atas UU 31/2007)
6.
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
7.
Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar
8.
KEPMEN no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
9.
Permen KP No. 17/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
PERMEN Konservasi SDI
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut di Indonesia No A
B
Kawasan Konservasi Inisiasi Dephut Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam Laut Inisiasi DKP dan Pemda Taman Nasional Perairan (TNP Laut Sawu) Suaka Alam Perairan (limpahan Dephut) Taman Wisata Perairan (limpahan Dephut) Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Jumlah Kawasan 32 7 14 5 6 44 1 3 5 35
Jumlah Total Keterangan Selain itu ada beberapa upaya Konservasi Kawasan Perairan yang diinisiasi oleh DKP melalui : a.
Program COFISH berupa Suaka Perikanan sebanyak 3 kawasan seluas 453.23 Ha
b.
Program CRMP dan COFISH berupa DPL dan DPM sebanyak 25 kawasan seluas 2.085,90 Ha
76
Luas (Ha) 4.694.947,55 4.043.541,30 491.248,00 5.678,25 154.480,00 8.834.120,11 3.521.130,01 445.630,00 278.354,00 4.589.006,10 13.529.067,66
8 KKP Nas
RoadMAP
KPA/KSA
Perubahan Nomenklatur
TWAL Gili Trawangan (NTB)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Padaido (Papua)
Taman Wisata Perairan
TWAL Kapoposang (Sulsel)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Pieh (Sumbar)
Taman Wisata Perairan
CAL Laut Banda (Maltra)
Taman Wisata Perairan
CAL Kep. Aru Tenggara (Maltra)
Suaka Alam Perairan
SML Raja Ampat (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
SML Kep. Panjang (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
Berita Acara Serah Terima tgl 4 Maret 2009. BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009 SK Penetapan Menteri KP tgl 3 September 2009 (Kep. 63/Men/2009 s/d Kep. 70/Men/2009)
Penataan Batas Kawasan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan, database kawasan Sosialisasi pengelolaan kawasan Pilot Project SDM, Sarana dan Prasarana Pengawasan, MPA, Rehabilitasi Kawasan Konservasi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Dukungan kebijakan, sistem perencanaan dan pengembangan yang sinergis
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Kegiatan Budidaya Laut • Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
• Penyedia Komoditas Wisata Bahari • Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
TWP. GILI MATRA
Kegiatan Pariwisata Bahari sudah berjalan Perlu pengelolaan lebih terpadu, melibatkan peran daerah Fungsi Pengawasan Kawasan Perlu ditingkatkan
Potensi Ekologis: pantai pasir putih yang indah, berbagai jenis terumbu karang diantaranya: Karang Lunak (Heliophora sp.), Anthiphates sp, Montiphora dan Acropbora dan berbagai jenis ikan hias yang menawan. Potensi Ekonomi: Kegiatan Pariwisata Bahari sudah berjalan (diving, snorkling, sun bathing, kanoing, swimming, foto hunting dan Fishing, dll) Berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar
Potensi Sosial Budaya:
Ada sistem yang berdampak baik terhadap fungsi kawasan AWIG-AWIG
Potensi Ekologi, Sosial Budaya dan Ekonomi
EVALUASI Fungsi Taman Wisata
TAMAN WISATA PERAIRAN
Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan dan Sekitarnya seluas lebih kurang 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menuju Pengelolaan KKP EFEKTIF NO
INDIKATOR
KRITERIA
1
ZONASI
ADA
2
MANAJEMEN PLAN
ADA
3
KELEMBAGAAN
ADA
4
INFRASTRUKTUR
ADA
5
PERALATAN KOMUNIKASI
ADA
6
PENGAWASAN
ADA
7
SDM DAN KAPASITAS SDM (Pengawas, Pengelola, dll)
ADA
8
SISTEM PENGAWASAN
9
PENATAAN BATAS
ADA
9
PERATURAN PENGELOLAAN KAWASAN
ADA
10
KEGIATAN PEMANFAATAN WISATA (Informasi dan Promosi, program Interpretasi, dll) PERIKANAN (Tangkap, Budidaya, dll) REHABILITASI
ADA
11
KOMITMEN DAERAH
ADA
BERJALAN
Langkah-Langkah Pengelolaan KKP Gili Matra Integrasi Kedalam Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) Kelembagaan Unit Pengelola Penataan Batas Penyusunan Rencana Pengelolaan (Rencana Zonasi ) Infrastruktur Pendanaan Berkelanjutan
INTEGRASI PERENCANAAN WP3K DENGAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI Hierarkhi Perencanaan WPPPK
RTRW
1 Renstra WPPPK ZONA INTI
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP
ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN ZONA PEMANFAATAN ( WISATA BAHARI, DLL)
Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
Rencana Zonasi WP3K:
• Kawasan Pemanfaatan Umum • Kawasan Konservasi • Kawasan Strategis Nasional Tertentu • Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
• FOKUS AREA:
BKKPN KUPANG
LKKPN PEKANBARU
UPT - PSPL Padang, Denpasar, Makassar,Pontianak, Sorong, Banten
• • • • • • • • • • •
TNP LAUT SAWU TWP KAPOPOSANG TWP PADAIDO SAP RAJAAMPAT SAP PANJANG SAP ARU TENGGARA TWP LAUT BANDA TWP 3GILI TWP P. PIEH CKKPN ANAMBAS KKP daerah (fasilitasi)
Pembentukan Kelembagaan EMBRIO SATKER di 8 KKPN Diktum keenam SK Penetapan KKPN
BKKPN/LKKPN - Membuat SK/Surat Penugasan Personil (1 PNS), yang bertanggungjawab sebagai koordinator 1 KKPN - Membuat SK tim terpadu - Ad Hoc
Penyiapan PERMEN SATKER
- Koordinator tidak harus terus-menerus berkedudukan di lokasi KKPN - Koordinator, dibantu tenaga Honorer yang berkedudukan di lokasi KKPN - Koordinator, dibantu TIM AdHoc - Tugas Satker Melakukan kegiatan Pengelolaan di KKPN
Penataan batas kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan penetapan kawasan konservasi perairan dengan tahapan kegiatan: a. b. c. d. e.
f.
perancangan penataan batas; pemasangan tanda batas; pengukuran batas; pemetaan batas kawasan; sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan; pembuatan berita acara tata batas; dan
g. pengesahan batas kawasan konservasi perairan.
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK Pasal 29
a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi • • • • • • • • • •
Kantor Information Center Pondok Wisata Papan Informasi Shelter Jetty Pos Jaga Guest House – homestay Sarana Air Bersih Dsb
Pembiayaan pengelolaan KKP/KKP3K dapat bersumber:
a. b. c. d.
APBN dan/atau APBD; Pungutan perikanan; Pungutan jasa konservasi; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
KOLABORASI Pengelolaan KKPN + KKLD • KKPN (TNP, SAP, TWP, SP) dikelola oleh UPT Nasional • KKLD dikelola oleh Daerah (Seksi, Bidang, UPTD BLUD)
• • • •
Strategi dan Rencana Pengelolaan yang Jelas Pengelolaan JEJARING - TERINTEGRASI – TERPADU Pensinergian Peran dan Tanggungjawab Penguatan KEMITRAAN NGO, Perg. Tinggi, Swasta, dll
Pengelolaan Jejaring KKP secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
STANDAR IMPLEMENTASI – Pengelolaan KKP EFEKTIF •
Indikator Penilaian – Zonasi – manajemen plan (ada) – Kelembagaan (ada) – Infrastruktur dan peralatan(komunikasi, pengawasan, (ada – 60%) – Kapasitas SDM (pengawas, pengelola, dll) – Sistem pengawasan (berjalan) – Peraturan pengelolaan kawasan (tarif masuk, peraturan zona, ijin, pemanfaatan, dll) – Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi
SOP Minimal tercapai 2010
• Wisata (informasi dan promosi, program interpretasi, dll) • Perikanan (tangkap rl, budidaya rl, dll) • Rehabilitasi, dll
– Pendukung: Komitmen Daerah Penetapan KKP by MenKP Pilot Project Pengelolaan KKP Laut Daerah (KKLD) percontohan Valuasi Ekonomi KKP penilaian sumberdaya, untuk pengambilan keputusan. Kebijakan/Pedoman Penilaian KKP efektif AWARD
Dukungan Kegiatan Strategis
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP/KKP3K JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. c. d. e. f. g. h. i. k.
monitoring sumberdaya; rehabilitasi habitat dan populasi; pengawasan; pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; perikanan berkelanjutan; pendanaan.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENYELARASAN URUSAN KKP dan KEMENHUT Serah terima 8 (delapan) KSA dan KPA Kemenhut ke Kemen KP Penetapan peraturan dibidang Konservasi 8 KSA/KPA ditetapkan MenKP sebagai SAP dan TWP
Memperkuat SDM dan Lembaga Pengelola (UPT)
Dirjen KP3K mengirim surat ke Dirjen PHKA berisi usulan membentuk tim baru terkait penyelarasan urusan di bidang konservasi spesies aquatik
Menteri KP mengirim surat ke Menteri Kehutanan mengenai pelimpahan pengelolaan TNL dan konservasi
TERIMA KASIH
