PROGRESS TAHUN 2012 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN 2012
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
No
Indikator
1
Jumlah Penduduk (jiwa)
2
Laju Pertumbuhan Penduduk
3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
4
Inflasi PDRB
5
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
6
PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)
7
Jumlah Keluarga Miskin
8
Laju Pertumbuhan Investasi
9
Pendapatan Perkapita Pertahun (Rp)
2006
2007
2008
2009
2010
4.399.482
3.038.000
3.127.008
3.172.860
3.215.548
3,20%
2,97 %
2,93 %
1,47 %
1,35 %
5,92 %
5,30%
4,35%
5,31%
6,89%
9,11%
3,15%
5,78%
33.320.000
38.290.000
40.940.000
43.962.226
18.684.000
19.670.000
20.530.000
21.402.977
184.638
185.064
185.064
185.064
3,69%
4,73%
7,14 %
6.149.904
12.242.428
12.985.731
14.274.059
70,11
71,88
72,5
73,39
74,36
84,44
84,9
85,58
85,62
86,67
8,39
8,58
8,86
8,87
9,08
Angka Melek Huruf
98,70
98,75 %
98,84 %
98,87%
99,74 %
Angka Harapan Hidup
66,96
67,33
68,42
68,94
69,44
Indeks AHH
70,56
72,36
73,23
74,67
Indeks Daya Beli
59,25
59,55
61,31
62,35
556,39
557,68
565,32
569,78
10 IPM Indeks Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah
Daya Beli (ribuan rupiah)
7,39% 22.058.759
541,93
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
TARGET MAKRO EKONOMI 2011 - 2015
No
I ndi k a to r
2011
2012
2013
2014
2015
1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,91
5,50
4,65-5,70
5,32-6,65
5,11-6,43
2
Inflasi PDRB
6,19
6,01
NA
NA
NA
3
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
51.330.838
4
PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)
22.996.750,31
24.453.225,98
24.021.908,00
24.894.885,00
20.843.252,00
5
Laju Pertumbuhan Investasi (%)
7,43
7,55
8,46-9,55
10,93-12,33
8,01-9,37
6
Pendapatan Perkapita Per Tahun (Rp)
17.691.973
20.203.549
22.715.126
25.226.703
27.738.280
7
IPM
75,03
75,66
76,42
75,45-78,34
77,23
8
Indeks Daya Beli
63,97
65,30
65,82-67,48
66,73-69,28
67,65-71,12
9
Daya Beli (ribuan rupiah)
576,80
582,57
581,05-595,76
583,15-605,43
585,23-615,24
57.750.624 62.971.737-64.565.968 69.445.932-72.090.917 76.224.917-80.133.887
PERMASALAHAN 1. KEMISKINAN ( DAYA BELI & PENGANGGURAN ) 2. PELAYANAN PUBLIK 3. INFRASTRUKTUR WILAYAH ( JALAN, IRIGASI, TRANSPORTASI, AIR MINUM, DAN PERSAMPAHAN ) 4. KUALITAS LINGKUNGAN DAN TATA RUANG 5. PENANGANAN BENCANA ( BANJIR, LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG, KEKERINGAN, DAN RAWAN GEMPA BUMI ) 6. KETERPADUAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERDESAAN 7. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESALEHAN SOSIAL)
POTENSI 1. LUAS WILAYAH DAN PENDUDUK YANG BESAR 2. SUMBER DAYA ALAM YANG BESAR ( PANAS BUMI, DAS HULU CITARUM, HUTAN, PANORAMA ALAM YANG INDAH ) 3. PENGHASIL TERBESAR BEBERAPA KOMODITAS HORTIKULTURA 4. PENYANGGA IBUKOTA PROVINSI JAWA BARAT 5. INDUSTRI TEKSTIL TERKEMUKA DI JAWA BARAT
PELUANG 1. 2. 3.
4.
PEREKONOMIAN REGIONAL/ NASIONAL STABIL, DENGAN PERTUMBUHAN > 6%/TH PASAR PRODUK-PRODUK PERTANIAN KHUSUSNYA ORGANIK MAKIN DIMINATI KEMUDAHAN FASILITAS KREDIT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MEMILIKI BEBERAPA JENIS KOMODITAS UNGGULAN
ARAH PEMBANGUNAN 2011-2015 EVALUASI PEMBANGUNAN MASALAH & TANTANGAN KE DEPAN POTENSI & PELUANG YANG DIHADAPI SINERGITAS PEMBANGUNAN PUSAT & PROVINSI
TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
ANALISIS & PROSES PERENCANAAN MISI RPJMD 2011 - 2015 1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME BIROKRASI 2. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH 3. MEMULIHKAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN MENERAPKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 4. MENINGKATKAN KUALITAS SDM (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN), YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA SERTA MELESTARIKAN BUDAYA SUNDA 5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 6. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERPADUAN TATA RUANG WILAYAH 7. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERDAYA SAING
p E N J A B A R A N
ARAH PEMBANGUNAN 1. PENINGKATAN APARATUR YANG HANDAL DAN PROFESIONAL 2. PENGELOLAANSUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SEIMBANG MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN MITIGASI BENCANA 3. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS SECARA PROPORSIONAL DI BERBAGAI WILAYAH 4. PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN 5. PENINGKATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SECARA MENYELURUH 6. MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALA KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA 7. MENDORONG DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI RELIGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 8. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN NILAI – NILAI LUHUR BUDAYA SUNDA 9. PENINGKATAN PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA YANG MANDIRI 10. PENNGKATAN PERRAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR WILAYAH 11. PENGENDALIAN DALAM PEMANFAATAN RUANG 12. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERHUBUNGAN 13. PENINGKATAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PELAKU KUKM 14. PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA 15. PENINGKATAN PRDUKSI PERTANIAN DAN PETERNAKAN 16. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 17. TERLAKSANANYA PENEGAKAN HUKUM BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT
PROGRESS TAHUN 2012
ISU STRATEGIS
KOORDINASI, INTEGRASI, SIMPLIKASI, SINKRONISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DAN BELUM OPTIMALNYA APLIKASI KONSEP PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TUJUAN STRATEGIS MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF SASARAN STRATEGIS TERKENDALI DAN TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN TERSALURKANNYA MEKANISME MANAJERIAL BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN TEPAT SASARAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA, MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP PARA NASABAH DAN MASYARAKAT DI PD. BPR, PDAM DAN PT. CBS TERWUJUDNYA PERUBAHAN BENTUK PD. BPR MENJADI PT. BPR DAN TERBENTUKNYA BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG TERWUJUDNYA KETERPADUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GEMAR TERSALURKANNYA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN SESUAI KETENTUAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TERKOORDINIR DAN TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN TERKOORDINIR DAN TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN TERCIPTANYA EKONOMI KREATIF SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI PAD DI KABUPATEN BANDUNG TERBINANYA SDM PENGELOLA PD. BPR HASIL KONSOLIDASI, PDAM DAN PT CITRA BANGUN SELARAS DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS USAHA TERSUSUNNYA KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT. BPR DAN PEMBENTUKAN BPR SYARIAH MENINGKATNYA FUNGSI PENGENDALIAN PROGRAM GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG MENINGKATNYA KETERPADUAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBHCHT SESUAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TARGET KINERJA SASARAN
TERMONITORNYA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI TERHADAP PENGENDALIAN DAN TERFASILITASINYA PELAYANAN BANTUAN KEUANGAN SECARA EFEKTIF BAIK DARI PUSAT, PROVINSI MAUPUN KABUPATEN TERMONITOR DAN TERKENDALINYA PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAN BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PD. BPR, PDAM DAN PT. CITRA BANGUN SELARAS TERLAKSANANYA KAJIAN AKADEMIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT DAN PEMBENTUKAN BPR SYARI’AH TERLAKSANANYA FUNGSI FASILITASI, KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG TERWUJUDNYA KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBHCHT )
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
SUB KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT FASILITASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BUMD KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.
INVENTARISASI UNDANGAN DAN KEIKUTSERTAAN SKPD DALAM EVENT PAMERAN INVENTARISASI DATA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF STUDY KOMPARATIF KE KAB / KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOORDINASI DENGAN SKPD, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5.
TERLAKSANANYA INVENTARISASI DATA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI 31 KECAMATAN TERLAKSANANYA KEGIATAN INVENTARISASI UNDANGAN DAN KEIKUTSERTAAN SKPD DALAM EVENT PAMERAN TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TERLAKSANANYA PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3. 4.
5.
TERINVENTARISIRNYA USAHA EKONOMI KREATIF YANG AKAN DIKEMBANGKAN TERINVENTARISIRNYA UNDANGAN PAMERAN DAN TERFASILITASINYA KEIKUTSERTAAN SKPD DALAM PAMERAN ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG TERBENTUKNYA TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
HASIL ( OUTCOME ) 1. 2. 3. 4. 5.
TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BANDUNG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAPAT TERWUJUD BERKAT KOORDINASI YANG BAIK
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH PROGRESS 1.
2.
3.
4.
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 500/KEP.122–PEREK/2012 TGL. 14 PEBRUARI 2012. TUGAS POKOK TIM ADALAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN RUMUSAN KEBIJAKAN, PENGKOORDINASIAN, PENGKAJIAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG FUNGSI TIM ADALAH PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PENETAPAN RUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF RENCANA KERJA TIM : • PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF • INVENTARISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI SKPD TERKAIT DAN KECAMATAN. • SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KEPADA SKPD TERKAIT DAN STAKEHOLDERS EKONOMI KREATIF. • STUDI KOMPARATIF KE KOTA / KAB. LAIN YANG TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG DASAR HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BAHWA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2009-2015, BUPATI / WALIKOTA MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD ) LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1.
2. 3. 4. 5.
PENYUSUNAN DOKUMEN ASET AWAL PD. BPR MELALUI KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI MELALUI KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAAN MONITORING DAN PEMBINAAN KE 15 PD BPR, PDAM DAN PT. CBS RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT, PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DAN KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT TENTANG PENGEMBANGAN BUMD
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5.
TERLAKSANANYA KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAAN DOKUMEN ASET AWAL PD. BPR TERLAKSANANYA KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAAN DOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI TERLAKSANANYA MONITORING DAN PEMBINAAN KEPADA 15 PD BPR, PDAM DAN PT. CBS TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN PEMBENTUKAN TIM / PANITIA INVENTARISASI DAN VERIFIKASI ASET PD. BPR
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD ) KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3. 4. 5.
DOKUMEN ASET AWAL PD. BPR DOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI TERMONITORNYA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PD. BPR, PDAM DAN PT. CBS TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BUMD TERKOORDINIRNYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TERBENTUKNYA TIM / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA
HASIL ( OUTCOME ) 1.
2. 3. 4. 5.
TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PD. BPR TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PD. BPR DALAM LIKUIDASI TERKENDALI DAN BERKEMBANGNYA MANAJEMEN USAHA BUMD DI KABUPATEN BANDUNG PENGEMBANGAN BUMD DAPAT TERWUJUD BERKAT KOORDINASI YANG BAIK TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BUMD
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD )
PROGRESS 1. 2.
PELAKSANAAN FASILITASI PEMBINAAN TERHADAP 3 BUMD YAITU PT. CBS, PD. BPR DAN PDAM TIRTA RAHARJA. FASILITASI PELAKSANAAN RUPS PT. CBS YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 27 MARET 2012 YANG MENGHASILKAN BEBERAPA REKOMENDASI RUPS SEBAGAI BAHAN KEBIJAKAN PIMPINAN
KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) KABUPATEN BANDUNG LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1.
2. 3. 4.
PELAKSANAAN KAJIAN AKADEMIS, PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AWAL DAN AKHIR, PENGAJUAN RAPERDA PERUBAHAN BENTUK PD BPR MENJADI PT BPR PELAKSANAAN KAJIAN AKADEMIS, PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AWAL DAN AKHIR, PENGAJUAN RAPERDA PEMBENTUKAN BPR SYARI'AH KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT STUDY KOMPARASI KE DAERAH YANG TELAH MEMILIKI PT. BPR DAN BPR SYARI'AH
CAPAIAN PROGRAM
1. 2. 3. 4.
TERSUSUNNYA NASKAH KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR TERSUSUNNYA NASKAH KAJIAN AKADEMIS TENTANG PEMBENTUKAN BPR SYARIAH TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG MEMILIKI PT. BPR DAN BPR SYARIAH
KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) KABUPATEN BANDUNG KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3. 4.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT. BPR PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BPR SYARIAH TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BPR KABUPATEN BANDUNG ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BPR KABUPATEN BANDUNG
HASIL ( OUTCOME ) 1. 2. 3.
4.
TERBENTUKNYA PT. BPR KERTA RAHARJA TERBENTUKNYA BPR SYARI'AH DI KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT DAN PEMBENTUKAN BPR SYARI'AH TERLAKSANA BERKAT KOORDINASI YANG BAIK PEMBENTUKAN PT. BPR DAN BPR SYARI'AH TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN
KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) KABUPATEN BANDUNG PROGRESS 1.
2.
3.
4.
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT. BPR KERTA RAHARJA DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 539/KEP.41–PEREK/2012 TGL. 11 JANUARI 2012. PENYUSUNAN NASKAH KAJIAN HASIL STUDY KELAYAKAN ( FEASIBILITY STUDY ) PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BEKERJASAMA DENGAN LMFE UNPAD BANDUNG MELAKUKAN STUDY KOMPARASI TUJUAN DAERAH YANG TELAH MEMILIKI BPR YANG BERBENTUK HUKUM PT, YAITU KE KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR. MELAKUKAN STUDY KOMPARASI KE KOTA TASIKMALAYA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PT. BPR SYARI’AH
HASIL KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK PD. BPR MENJADI PERSEROAN TERBATAS ( PT )
DARI ANALISA STUDI KELAYAKAN BISNIS DARI ASPEK KEUANGAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA BPR KABUPATEN BANDUNG BERHASIL MENINGKATKAN PEROLEHAN TOTAL SUMBER DANA SELAMA TAHUN 2011 DAN MENINGKATKAN PENANAMAN DANA SELAMA TAHUN 2011. JIKA DILIHAT DARI RASIO-RASIO KEUANGAN, BPR KABUPATEN BANDUNG DINYATAKAN SEHAT BERDASARKAN KRITERIA DARI BANK INDONESIA. DARI ASPEK HUKUM, BPR KABUPATEN BANDUNG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN BANK INDONESIA DENGAN MEMENUHI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KE PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN PERSYARATAN BANK INDONESIA DAN DAPAT MEMPERMUDAH PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BPR KABUPATEN BANDUNG DAN PEMEGANG SAHAM. DARI ASPEK MANAJEMEN DAN SDM, BPR KABUPATEN BANDUNG MEMPUNYAI JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN YAITU SD SEBANYAK ORANG 2 ORANG (1%), SLTP SEBANYAK 11 ORANG (5%), SLTA SEBANYAK 122 ORANG (50% ), S1 SEBANYAK 76 ORANG (31%), DAN S2 SEBANYAK 2 ORANG (1%). WALAUPUN SEBAGIAN BESAR KARYAWAN BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN SLTA, BPR KABUPATEN BANDUNG MEMPUNYAI KOMITMEN KUAT UNTUK MENGIKUTSERTAKAN KARYAWAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PERBANKAN SEHINGGA KARYAWAN MEMPUNYAI KOMPETENSI YANG BAIK. TERLEPAS DARI KELEMAHAN DALAM ASPEK PEMASARAN, BPR KABUPATEN BANDUNG LAYAK UNTUK MERUBAH BENTUK USAHANYA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT). HAL INI JUGA DIDUKUNG OLEH POTENSI EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG YANG MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN POSITIF DENGAN LAJU PERTUMBUHAN SEBESAR 5,31% DAN PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK YANG MENCAPAI RP. 14, 2 JUTA SERTA PERTUMBUHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG CUKUP BAIK.
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN
LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1. 2. 3.
PENDATAAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI 31 KECAMATAN MONITORING KEBERADAAN DAN KONDISI SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN KOORDINASI DENGAN SKPD, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3.
TERLAKSANANYA PENDATAAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI 31 KECAMATAN TERLAKSANANYA MONITORING KEBERADAAN DAN KONDISI SARANA PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN
KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3.
DATA SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN TERMONITORNYA SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN YANG MEMBUTUHKAN PERBAIKAN ATAU PEMBANGUNAN TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN
HASIL ( OUTCOME ) 1. 2. 3.
TERSUSUNNYA BAHAN / DATA UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAPAT TERWUJUD BERKAT KOORDINASI YANG BAIK
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN PROGRESS 1. 2.
MELAKSANAKAN INVENTARISASI SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI 31 KECAMATAN DENGAN SASARAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN. MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SARANA PEREKONOMIAN
FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT
LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1. 2. 3.
INVENTARISASI PROPOSAL, FASILITASI KEPADA SKPD PENGELOLA REKOMENDASI MONITORING KE PENERIMA MANFAAT / KECAMATAN KOORDINASI DENGAN SKPD, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3.
DAFTAR PROPOSAL PEMOHON BANTUAN KEUANGAN DAN REKOMENDASI SKPD TEKNIS TERLAKSANANYA MONITORING PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT
FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT
KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3.
DAFTAR PENERIMA MANFAAT YANG AKAN MENDAPAT BANTUAN KEUANGAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN TAPD TERMONITORNYA PROSES PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL ( OUTCOME ) 1.
2. 3.
PENERIMA MANFAAT SECARA ADMINISTRATIF DIAKUI KEBERADAANNYA DAN BANTUAN KEUANGAN TERSALURKAN TEPAT SASARAN TERSALURKANNYA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SECARA EFEKTIF, EFISIEN BANTUAN KEUANGAN DAPAT TERSALURKAN DENGAN LANCAR DAN TERSERAP SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN BERKAT KOORDINASI YANG BAIK
FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT PROGRESS 1.
2.
MELAKSANAKAN MONITORING REALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2011 KE PENERIMA MANFAAT / KECAMATAN. MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 ( HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ) SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN TAPD
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG
LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1. 2. 3.
MONITORING DAN PEMBINAAN KE 3 KECAMATAN ( 5 GAPOKTAN ) KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DAN KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM GEMAR RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT, PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN SK. TIM / PANITIA
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3.
TERLAKSANANYA MONITORING DAN PEMBINAAN KEPADA GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN GEMAR TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN PEMBENTUKAN TIM / PANITIA
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG
KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3.
TERMONITORNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TERKOORDINIRNYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TERBENTUKNYA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS GEMAR KABUPATEN BANDUNG
HASIL ( OUTCOME ) 1. 2. 3.
TERKENDALINYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN BERKEMBANGNYA BANTUAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANA BERKAT KOORDINASI YANG BAIK TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN GEMAR
FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG PROGRESS 1.
2. 3. 4. 5.
MENGEVALUASI KINERJA POKJA TIM TEKNIS GEMAR DAN MEMPERBAHARUI KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA TENTANG SUSUNAN POKJA TIM TEKNIS GEMAR KABUPATEN BANDUNG MELAKSANAKAN MONITORING PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN GEMAR DI 3 KECAMATAN ( 5 GAPOKTAN ). MENYAMPAIKAN LAPORAN TRIWULAN REALISASI PERKEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG KE TINGKAT PROVINSI MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DALAM RANGKA EVALUASI PROGRAM GEMAR PAKET A DAN PAKET B MELAKSANAKAN KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI TENTANG RENCANA DILUNCURKANNYA GEMAR PAKET C ( KEHUTANAN ) DI KABUPATEN BANDUNG
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT ) LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 1. 2. 3. 4.
5.
PENDATAAN POTENSI PRODUKTIVITAS TEMBAKAU, DAN KEBERADAAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA DBHCHT, MONITORING DAN PEMBINAAN KE 15 KECAMATAN KOORDINASI DENGAN SKPD PENGELOLA, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT SOSIALISASI CUKAI KEPADA MASYARAKAT DI TINGKAT KABUPATEN DAN DI 15 KECAMATAN PENGHASIL TEMBAKAU STUDY KOMPARASI KE DAERAH YANG DIANGGAP BERHASIL DAN SESUAI KETENTUAN DALAM MENGELOLA DBH CHT
CAPAIAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5.
TERLAKSANANYA PENDATAAN POTENSI PRODUKTIVITAS TEMBAKAU, DAN KEBERADAAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU TERLAKSANANYA EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA DBHCHT, MONITORING DAN PEMBINAAN KE 15 KECAMATAN TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT TERLAKSANANYA SOSIALISASI CUKAI KEPADA MASYARAKAT DI TINGKAT KABUPATEN DAN DI 15 KECAMATAN PENGHASIL TEMBAKAU TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG DIANGGAP BERHASIL DALAM PENGELOLAAN DBHCHT
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT ) KELUARAN ( OUTPUT ) 1. 2. 3. 4. 5.
DATA POTENSI PRODUKTIVITAS DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU KABUPATEN BANDUNG TEREVALUASINYA KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBH CHT OLEH SKPD PENGELOLA TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DBH CHT TERSOSIALISIKANNYA KETENTUAN TENTANG CUKAI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN DBH CHT DI KABUPATEN BANDUNG ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DBHCHT DI KABUPATEN BANDUNG
HASIL ( OUTCOME ) 1.
2. 3.
4. 5.
TERSUSUNNYA BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DBH CHT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN DANA DBHCHT TEPAT SASARAN DAN TERCAPAI 100 % PENYERAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN SESUAI KETENTUAN BERKAT KOORDINASI YANG BAIK DAN KONSULTASI SECARA KONTINYU MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN KETAATAN MASYARAKAT DAN PENGUSAHA TENTANG CUKAI PENGELOLAAN DBHCHT DI KABUPATEN BANDUNG SESUAI DENGAN KETENTUAN PMK
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT ) PROGRESS 1.
2.
3. 4. 5.
6.
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012. PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DBH CHT DAN PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBH CHT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 PELAKSANAAN SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI KEPADA PETANI TEMBAKAU, PEDAGANG ROKOK DAN KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA DBH CHT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN DBH CHT YANG DISELENGGARAKAN BAKORPEMBANG WILAYAH IV, PROVINSI JAWA BARAT DAN KEMENTERIAN KEUANGAN PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULAN EVALUASI KINERJA OPD PELAKSANA DAN PENGELOLA DBH CHT KE TINGKAT PROVINSI
REALISASI APBD UNTUK RENJA 2012 NO.
KEGIATAN
1
FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMD KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
2 3 4 5 6 7
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI
200,000,000
32,899,000
150,000,000
20,667,650
400,000,000
67,500,000
400,000,000
77,250,000
75,000,000
12,000,000
100,000,000
15,100,000
400,000,000
48,750,000
1,725,000,000
274,166,650
RENCANA KERJA 2013
ISU STRATEGIS
KOORDINASI, INTEGRASI, SIMPLIKASI, SINKRONISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DAN BELUM OPTIMALNYA APLIKASI KONSEP PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TUJUAN STRATEGIS MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF SASARAN STRATEGIS
TERKENDALI DAN TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN DAERAH TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN TERSALURKANNYA MEKANISME MANAJERIAL BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN TEPAT SASARAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA, MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP PARA NASABAH DAN MASYARAKAT DI PD. BPR, PDAM DAN PT. CBS TERWUJUDNYA KETERPADUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GEMAR TERSALURKANNYA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN SESUAI KETENTUAN TERBENTUKNYA BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG
INDIKATOR KINERJA SASARAN BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA PRODUK UNGGULAN SEHINGGA DAPAT MEMEBERIKAN KONTRIBUSI PAD DI KABUPATEN BANDUNG BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN TERLAYANINYA MASYARAKAT / NASABAH DI PD.BPR HASIL KONSOLIDASI ATAS PENINGKATAN KEGIATAN USAHA PDAM DAN PT. CITRA BANGUN SELARAS TERFASILITASINYA DAN TERKOORDINASINYA KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG TERWUJUDNYA PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN GEMAR KABUPATEN BANDUNG SKPD LINGKUP BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN SETDA, STAKEHOLDERS DARI UNSUR MASYARAKAT DAN SWASTA YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN DBHCHT TERSEDIANYA SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI PENDUKUNG PEMBENTUKAN PT. BPR SYARI'AH
TARGET KINERJA SASARAN TERMONITOR DAN TERKENDALINYA PROMOSI PRODUK UNGGULAN TERLAKSANANYA KAJIAN AKADEMIS TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TERMONITORNYA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI TERHADAP PENGENDALIAN DAN TERFASILITASINYA PELAYANAN BANTUAN KEUANGAN SECARA EFEKTIF BAIK DARI PUSAT, PROVINSI MAUPUN KABUPATEN TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PD. BPR, PDAM DAN PT. CITRA BANGUN SELARAS TERLAKSANANYA FUNGSI FASILITASI, KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG TERWUJUDNYA KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBHCHT ) PEMBENTUKAN BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG MELALUI PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
SUB KEGIATAN 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG FASILITASI DAN KOORDINASI SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMD FASILITASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU PERSIAPAN PEMBENTUKAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH KABUPATEN BANDUNG
RENCANA APBD UNTUK RENJA 2013 NO.
KEGIATAN
1
FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMD FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU PERSIAPAN PEMBENTUKAN PT. BPR SYARI'AH KABUPATEN BANDUNG
2 3 4 5 6 7 8
RENCANA ANGGARAN
200,000,000 300,000,000 150,000,000 400,000,000 75,000,000 100,000,000 400,000,000 600,000,000
KETERANGAN
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI 1. 2. 3.
KABUPATEN BANDUNG MEMILIKI POTENSI YANG RELATIF BESAR DI SEKTOR PERTANIAN YAITU TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN TANAMAN KERAS SERTA PETERNAKAN. DI SEKTOR SEKUNDER TERDAPAT INDUSTRI PENGOLAHAN YANG DITANDAI DENGAN BANYAKNYA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN TAHUN 2012, DIRUMUSKAN KEBIJAKAN YANG FOKUS UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI TERPADU BERBASIS AGRIBISNIS DAN POTENSI LOKAL DENGAN KONSEP KETERKAITAN HULU HILIR, DENGAN MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKTOR SWASTA, PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH
PERENCANAAN EKONOMI TERPADU 1. PERLU DIBANGUN KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, MELALUI PERENCANAAN WILAYAH YANG MATANG, DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PEREKONOMIAN WILAYAH DENGAN SASARAN HULU HILIR, KETERKAITAN ANTAR SEKTOR, DAN PELAKU USAHA 2. MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN UPAYA PEMILIHAN SASARAN YANG TEPAT DIDUKUNG OLEH DATA DETAIL YANG VALID DAN AKURAT 3. MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA 4. MENCIPTAKAN PROGRAM YANG BERSINERGI AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN
TERIMA KASIH
