BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP ) BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN 2013 BAB I

SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

1


PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang 1.

Gambaran Umum Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada

masyarakat.

Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani dirinya

sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi

yang

memungkinkan

setiap

anggota

masyarakat

untuk

mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan partisifasinya untuk mencapai tujuan bersama. Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma dari state government kepada good governance, atau dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang semata – mata menyandarkan kepada pemerintah / Negara, kepada paradigma kepemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata – mata didasarkan kepada

pemerintah

atau

Negara

saja,

tetapi

harus

melibatkan

partisifasi seluruh elemen masyarakat, dengan karakter efektif, efisien, demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berlandaskan kerangka hukum, adil dan responsif. Dalam paradigma good governance, terjadi redefinisi fungsi dan peran pemerintah serta perubahan peran dan fungsi masyarakat dari objek menjadi subjek pembengunan. Perubahan paradigma tersebut harus disikapi dengan cermat dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung umumnya dan di Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah khususnya.

Masyarakat

harus diberi ruang yang luas untuk berpertisifasi menentukan arah dan langkah dalam keseluruhan proses pembangunan, sesuai dengan potensi yang dimiliki, aspirasi, kehendak, tuntutan dan kebutuhannya. Kerangka otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana tersirat dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki dua landasan pokok, yaitu Pertama : bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan,

diarahkan

untuk

mempercepat

terwujudnya


2


kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua : bahwa efisiensi dan epektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang

dan

tantangan

persaingan

global

dengan

memberikan

kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Memperhatikan

landasan

filosofis

sebagaimana

dimaksud,

maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat ditentukan

oleh

terselenggaranya

kepemerintahan

yang

baik

( good governance ) yang didukung oleh pertisifasi masyarakat yang tinggi. Sejak bergulirnya reformasi, secara bertahap penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

di

Kabupaten

Bandung telah dijalankan berdasarkan paradigma perubahan sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik, serta dengan mendorong partisifasi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Namun demikian upaya tersebut merupakan tahapan dari suatu proses yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang bersifat sekali jadi. Sehingga sangatlah logis apabila belum mencapai tatanan ideal sebagaimana seharusnya.

Pada prakteknya masih banyak hal yang

harus dibenahi dan diperbaiki. Perlu kita pahami, bahwasannya secara ilmiah kehidupan manusia tidak pernah luput dari permasalahan yang harus dihadapi. Setiap individu pasti memiliki masalah yang akan menyertai sepanjang hidupnya. Demikian juga dengan keluarga, rukun tetangga, rukun warga,

desa,

kecamatan,

kabupaten.

Semakin

besar

lingkup

kehidupan manusia, maka semakin luas pula permasalahan yang dihadapinya. Hal tersebut merupakan fenomena yang bersifat alamiah, karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diraihnya, ketika suatu keinginan telah tercapai, selalu


3


diikuti dengan keinginan yang lebih memerlukan

sentuhan

besar. Selain itu, manusia juga

pembangunan

bagi

perkembangan

dirinya

sendiri, agar mampu secara arif dan bijaksana menyikapi hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu hakikat pembangunan di Indonesia diletakkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dalam pengertian tercapainya keseimbangan pemenuhan kebutuhan manusai baik fisik materil maupun mental spiritual. Permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Bagian

Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah bersifat luas dan kompleks, seiring dengan dinamika kehidupan manusia, permasalahan selalu muncul dari waktu

ke

waktu.

Sedangkan

kapasitas

pembangunan

memiliki

keterbatasan sumber daya. Sehingga secara kasat mata capaian hasil pembangunan selalu lebih rendah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan.

Namun demikian kita tidak

boleh menyerah kalah terhadap berbagai masalah. Proses pembangunan harus kita tingkatkan dengan semangat yang tinggi dan kerja keras melalui berbagai upaya perbaikan. Sehingga setiap perguliran waktu akan berarti sebagai perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan perbaikan dan pembenahan agar pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan tuntutan perubahan diperlukan perencanaan yang baik dan matang agar hasilnya dapat optimal dan merata. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha terdiri dari 31 Kecamatan, 267 Desa / 9 Kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 3.215.548 jiwa terdiri dari 1.638.623 laki – laki dan 1.576.925 dengan 763.824 KK ( Data SP 2010 ). Kondisi makro ekonomi sebagai berikut : Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,22 dan Inflasi PDRB sebesar 5,66 dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,24 ( AHH = 69,40, AMH = 98,41, RLS = 9,02, Daya Beli = 572.910 ), Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) ADH Berlaku sebesar Rp. 46.092.238,72 dan ADH Konstan sebesar Rp. 21.734.661,19 sementara PDRB per kavita sebesar Rp. 14.519.530,-

2.

Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) Tahun 2012


4


Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan

perubahan

terhadap

sistem

nilai

dan

budaya

kerja

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta penanggung jawaban berdasarkan nilai – nilai akuntabilitas menuju good governance yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) bagi Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah perwujudan dari sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan inpra struktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategis Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

Atas dasar

tersebut

siklus

Pemerintah

(

)

AKIP

sistem

diawali

mendefinisikan

Visi,

Akuntabilitas

dengan Misi,

Kinerja

penyusunan Tujuan,

Instansi

Rencana

Sasaran

dan

Strategis Strategi

yang Bagian

Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk

menilai

sejauhmana

capaian

kinerja

Bagian

Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah yang berhasil diperoleh. pencapaian

kinerja

yang

diperoleh

itu

dikomunikasikan

Hasil kepada

stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) mempunyai dua fungsi utama sekaligus, pertama

:

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat

Daerah

untuk

menyampaikan pertanggung jawaban hasil kinerja kepada Bupati dan seluruh masyarakat, kedua

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama LAKIP


5


tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun penyampaian LAKIP Tahun 2012 mencakup hal – hal sebagai berikut : Aspek



Akuntabilitas

Kinerja

bagi

keperluan

eksternal

organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggung jawaban Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2012. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis telah dicapai selama tahun 2012. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi



menjadikan

LAKIP

tahun

pencapaian

kinerja

oleh

2012

sebagai

manajemen

sarana

Bagian

evaluasi Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah bagi upaya – upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. ditemukan,

manajemen

Sekretariat

Daerah

masalahnya Perekonomian

Untuk setiap celah kinerja yang Bagian

dapat

sehingga

merumuskan

capaian

Sekretariat

Koordinasi

Daerah

strategi

pemecahan

Bagian

Koordinasi

kinerja dapat

Perekonomian

ditingkatkan

secara

berkelanjutan. B.

Tugas Pokok dan Fungsi Dengan

diberlakukannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Bupati

Bandung

tersebut di lingkungan Bagian Koordinasi Perekonomian terdapat 1 Kepala Bagian dan 3 Kepala Sub Bagian. Berdasarkan pada struktur organisasi tersebut kiranya perlu diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Tugas Pokok 1.

Kepala Bagian Koordinasi Perekonomian


6


Melaksanakan

sebagian

tugas

Asisten

Perekonomian

dan

Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan

kebijakan

dan

koordinasi

penyusunan rumusan kebijakan dan

teknis

administratif

engkoordinasian Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD. 2.

Kepala Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian Melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan sarana dan prasarana perekonomian.

3.

Kepala Sub Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian Melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang

pelayanan

promosi

dan

koordinasi

distribusi

pengembangan perekonomian. 4.

Kepala Sub Bagian Pengembangan BUMD Melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan BUMD.

Fungsi 1.

Kepala Bagian Koordinasi Perekonomian a.

Penetapan

rumusan

kebijakan

perencanaan

teknis

operasional koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian

serta

peningkatan

dan

pengembangan

BUMD; b.

Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi


7


dan

distribusi

pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan dan pengembangan BUMD; c.

Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD;

d.

Pengkoordinasian

rumusan

penyelenggaraan

koordinasi

penyusunan sarana

kebijakan

dan

prasarana

perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan

dan

pengembangan BUMD; e.

Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan

distribusi

pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan dan pengembangan BUMD; f.

Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h.

Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah,

DPRD,

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi

dan

instansi lainnya di bidang koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan

dan

pengembangan BUMD. 2.

Kepala Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian a.

Penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

pelayanan

sarana dan prasarana perekonomian; b.

Penyusunan

rumusan

kebijakan

koordinasi

pelayanan

sarana dan prasarana perekonomian; c.

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelayanan

dan

pengembangan sarana dan prasarana perekonomian;


8


d.

Pelaksanaan bidang

koordinasi

perhubungan,

teknis

pembinaan

pertambangan,

administrasi

koperasi

dan

kepariwisataan; e.

Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah;

f.


g.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h.

Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan sarana dan prasarana perekonomian.

3.

Kepala Sub Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian a.

Penyusunan promosi

perencanaan

dan

teknis

koordinasi

operasional

distribusi

pelayanan

pengembangan

perekonomian; b.

Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan produksi dan distribusi perekonomian;

c.

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelayanan promosi dan koordinasi distribusi pengembangan perekonomian; d.

Pelaksanaan monitoring sentra - sentra produksi dan sentra – sentra distribusi perekonomian melalui koordinasi dengan unit kerja Perangkat Daerah terkait;

e.


f.


g.

Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam

pelayanan

promosi

dan

koordinasi

distribusi

pengembangan perekonomian. 4.

Kepala Sub Bagian Pengembangan BUMD a.

Penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan dan pengembangan BUMD;

b.

Penyusunan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;


9


c.

Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

d.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

e.

Penyusunan

bahan

rumusan

kebijakan

pembinaan

perusahaan daerah; f.

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pembinaan

dan

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; g.

Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

h.

Pelaksanaan

pembinaan

administratif

dalam

bidang

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Perangkat Daerah; i.

Pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; j.


k.


l.

Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD.

C.

Sistematika LAKIP 2012 Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun

sumber

pembiayaan

pembangunan

yang

sebagaimana

bersifat

strategis,

tercantum

dalam

yaitu

data

Dokumen

kegiatan

Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012. Kegiatan – kegiatan yang merupakan luncuran dari tahun – tahun sebelumnya bukan termasuk dalam perencanaan tahun 2012. Oleh karenanya tidak termasuk dalam kegiatan yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran.

Strategi disini dimaksudkan kegiatan

yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

10


Kabupaten Bandung. Sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Capaian kinerja individual sesuai data yang tersedia terbatas

dalam indikator input, output, dan outcomes. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat

Daerah

selama

tahun

2012.

Hasil

Pencapaian

Kinerja

( performance result ) 2012 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja ( performance plan ) 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rancangan kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikan sebagai celah kinerja ( performance gap ) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Bagian

Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pengantar, menjelaskan tujuan pencapaian LAKIP disertai nama dan jabatan Pejabat Pimpinan Instansi yang bertanggung jawab.



Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauhmana Instansi Pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta

kendala

–

kendala

yang

dihadapi

dalam

pencapaiannya

disamping langkah – langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala serta langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah serta menjabarkan maksud / tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2012.



Bab II Rencana Strategis, menjelaskan Rencana Strategis Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk tahun 2012 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2012.



Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.


11




Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Bagian

Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.


12


BAB II RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dimana diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah

yang

sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Analisis terhadap unsur –

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi Pemerintah. Dengan perkataan lain rencana strategis yang disusun oleh Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah setidaknya mengandung visi, misi,

tujuan,

sasaran,

program

dan

kegiatan

yang

realistis

dengan

mengantisifasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas serta tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. penilaian

dan

evaluasi

Rencana Strategis bersama pengukuran,

kinerja

serta

pelaporan

akuntabilitas

kinerja

merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.

Rencana Strategis Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Sebagai

Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan

tugas

dan

kewenangan Bupati, Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun, yaitu untuk tahun 2012 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di Bagian SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

13


Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah telah menempatkan Rencana Strategis sebagai komitmen bersama Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Visi Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Mengacu kepada batasan tersebut

Visi Kabupaten Bandung dijabarkan sebagai berikut “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASKAN

RELIGIUS,

KULTURAL

DAN

BERWAWASAN

LINGKUNGAN “. 

Misi Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kabupaten Bandung, maka ditetapkan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

2.

Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

3.

Memulihkan

Keseimbangan

Lingkungan

dan

Menerapkan

Pembangunan Berkelanjutan 4.

Meningkatkan Kualitas SDM ( Pendidikan dan Kesehatan ) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta melestarikan budaya sunda

5.

Memantapkan Pembangunan Perdesaan

6.

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah

7.

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing

Adapun misi yang menjadi titik berat pelaksanaan kegiatan pada Bagian

Koordinasi

Perekonomian

adalah

misi

ke

-7

yaitu

” Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing “


14


2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat

Daerah

telah

merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2012 yang akan dicapai oleh Bagian Koordinasi Perekonomian adalah sebagai berikut : A.

Tujuan 1.

Berkembangnya kegiatan usaha produk unggulan sehingga dapat memberikan kontribusi PAD di Kabupaten Bandung

2.

Termonitornya

operasionalisasi

pengembangan

sarana

dan

prasarana perekonomian di Kabupaten Bandung 3.

Meningkatnya pelayanan terhadap para nasabah dan masyarakat sebagai

dampak

dari

perubahan

bentuk

hukum

PD.

BPR

Kabupaten Bandung dan teridentifikasinya aset PD. BPR Dalam Likuidasi serta peningkatan operasional kinerja dan pelayanan PDAM dan PT. CBS 4.

Terwujudnya Peran PD. BPR Kab. Bandung dan PT. BPR Syariah Kabupaten Bandung yang dapat

menjadi salah satu motor

penggerak bagi Perekonomian Daerah 5.

Tersalurkannya

mekanisme

manajerial

bantuan

kepada

masyarakat secara efektif, efisien dan tepat sasaran di Kabupaten Bandung 6.

Meningkatnya fungsi pengendalian program GEMAR di Kabupaten Bandung

7.

Meningkatnya keterpaduan dan pengendalian kegiatan DBHCHT sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan

B.

Sasaran 1.

Terlaksananya

pembinaan

/

pengawasan

dan

pengendalian

berkelanjutan dan terevaluasinya kegiatan usaha produk unggulan 2.

Terlaksananya koordinasi terhadap pengembangan sarana dan prasarana perekonomian secara efisien

3.

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk PD. BPR, PDAM serta PT. CBS dan teridentifikasinya aset awal PD. BPR Kabupaten Bandung serta aset PD. BPR Dalam Likuidasi.


15


4.

Terciptanya

Perubahan

Bentuk

Hukum

PD.

BPR

Kabupaten

Bandung dan terbentuknya BPR Syariah di Kabupaten Bandung melalui kajian ekonomis dan kajian akademis yang akuntabel 5.

Terlaksananya

koordinasi

terhadap

pengendalian

dan

terfasilitasinya pelayanan bantuan keuangan secara efektif baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten 6.

Terlaksananya pembinaan dan terevaluasinya koordinasi terhadap pengembangan GEMAR secara efisien di Kabupaten Bandung

7.

Terlaksananya operasionalisasi kegiatan DBHCHT yang terintegrasi dan terstruktur oleh Bagian Koordinasi Perekonomian, Stakeholder dari unsur masyarakat dan swasta

3.

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan pada tahun 2012 di Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2012 program dan kegiatan yang direncanakan

Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : Sasaran 1

Terlaksananya fasilitasi pembinaan, pengawasan, koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian koordinasi promosi produk unggulan daerah

Program

Peningkatan Internal

Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Pengawasan,

Pengendalian Pengendalian dan Fasilitasi Promosi

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran 2

Pembinaan,

Terlaksananya

Produk Unggulan

koordinasi,

pengawasan

dan

pengendalian

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian


16


Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Fasilitasi dan Koordinasi Sarana dan Pengendalian Prasarana Perekonomian Daerah


Sasaran 3

Terlaksananya

pembinaan

dan

pengawasan

berkelanjutan

untuk PD. BPR, PDAM serta PT. CBS dan teridentifikasinya aset awal PD. BPR Kabupaten Bandung serta aset PD. BPR Dalam Likuidasi.

Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengendalian BUMD


Sasaran 4

Terciptanya Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kabupaten Bandung dan terbentuknya BPR Syariah di Kabupaten Bandung melalui kajian ekonomis dan kajian akademis yang akuntabel.

Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Kajian

Pengembangan

BPR

Pengendalian Kabupaten Bandung


Sasaran 5

Terlaksananya

koordinasi

terhadap

pengendalian

dan

terfasilitasinya pelayanan bantuan keuangan secara efektif baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten


17


Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Pengendalian Bantuan Keuangan pada Masyarakat


Sasaran 6

Terlaksananya pembinaan / pengawasan dan terevaluasinya koordinasi terhadap pengawasan pengembangan GEMAR secara efisien di Kabupaten Bandung.

Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Fasilitasi, Pembinaan dan Koordinasi Pengendalian GEMAR


Sasaran 7

Terlaksananya terintegrasi

operasionalisasi dan

terstruktur

kegiatan oleh

DBHCHT

Bagian

yang

Koordinasi

Perekonomian, Stakeholder dari unsur masyarakat dan swasta.

Program


Sistem dan

Kegiatan

Pengawasan Koordinasi,

Pengendalian

dan

Pengendalian Keterpaduan Pelaksanaan Kegiatan


Dana

Bagi

Hasil

Cukai

Hasil

Tembakau / DBHCHT

4.

Rencana Kinerja Tahun 2012 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2012

disusun RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) tahun 2012.

RKA ini kemudian

disahkan oleh Bupati menjadi DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA


18


Tahun 2012

disahkan melalui Keputusan Bupati tentang

Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2012. DPA

merupakan

komitmen

Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat Daerah untuk mencapai kinerja sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya merealisasikan pelimpahan kewenangan yang diterima dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah. DPA kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun.

Rencana

Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dapat meliputi tahapan – tahapan sebagai berikut : a.

Penetapan Sasaran Strategis Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat

Daerah

telah

mengidentifikasikan 6 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2012. indikator

Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan kinerja

yang

pencapaian sasaran.

akan

dijadikan

tolok

ukur

keberhasilan

Sasaran – sasaran strategis beserta indikator

kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada. b.

Penetapan Program Berdasarkan

informasi

yang

tercantum

dalam

formulir

Rencana

Strategis diidentifikasikan program – program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. c.

Penetapan Kegiatan Untuk masing – masing program yang akan dilaksanakan, Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah menetapkan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Disini indikator kinerja untuk setiap kegiatan diidentifikasikan.


19


d.

Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah menetapkan target kinerja ( kuantitatif ) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.


20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.

Pengukuran Kinerja Evaluasi

kinerja

dimulai

dengan

pengukuran

kinerja

yang

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya. a.

Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah meliputi Input, Output, Outcomes, Benefit dan Impact.

Penetapan indikator kinerja

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah ( Rp. ).

Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut

mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan

untuk

melaksanakan

disebabkan keterbatasan data.

kegiatan,

belum

dapat

diukur

Indikator Output bervariasi sesuai

dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu juga indikator Outcomes, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. menetapkan

indikator

sasaran

strategis,

digunakan

Dalam

indikator

–

indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. b.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan

Bagian

Koordinasi

Perekonomian

Sekretariat

Daerah

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan


21


konsisten mengenai capaian kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta episiensi, keekonomisan dan efektivitas. c.

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output dan outcome.

Indikator

kinerja manfaat ( benefit ) dan dampak ( impact ) turut diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 2012. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Kinerja Kegiatan ( Formulir PKK ). 2.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Analisis

membandingkan

pencapaian kinerja

direncanakan.

nyata

kinerja (

sasaran

realisasi

)

dilakukan

dengan

dengan

kinerja

yang

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang

dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing – masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (

diharapkan

)

dengan

realisasinya,

atau

antara

rencana

kinerja

( performance plan ) yang diinginkan dengan realisasi kinerja ( performance result ) yang dicapai Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun 2012 Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah telah menetapkan

6 sasaran

strategis yang

dicapai melalui

pelaksanaan 1 program dan 6 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat

Daerah

Tahun

2012

dan

merupakan

komitmen

Bagian

Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Rencana Strategis tahun 2012. Kegiatan – kegiatan yang merupakan luncuran dari tahun – tahun sebelumnya

bukan

termasuk

dalam

perencanaan

tahun

2012,


oleh

22


karenanya tidak termasuk dalam kegiatan yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran.

Terlaksananya Sasaran 1

pembinaan

/

pengawasan

dan

pengendalian berkelanjutan dan terevaluasinya kegiatan usaha produk unggulan Kabupaten Bandung

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan Rencana Strategis tahun 2012. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel III.1 Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

No.

1.

Terlaksananya

fasilitasi

pengawasan,

koordinasi

pengawasan

dan

pembinaan,

Target

Realisasi

Capaian

3 Kali

3 Kali

100 %

terhadap

pengendalian

koordinasi promosi produk unggulan daerah

Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. kegiatan

Inventarisasi

Data

Dalam tahun 2012 telah terselenggara Produk

Unggulan

Daerah,

Inventarisasi

undangan dan keikutsertaan SKPD dalam pameran, Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka koordinasi pembinaan UMKM, dan Konsultasi SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

23


tentang Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah ke Tingkat Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Inventarisasi Data Produk Unggulan Daerah menginventarisir

produk

unggulan

daerah

yang

dilaksanakan untuk perlu

dikembangkan,

Inventarisasi undangan dan keikutsertaan SKPD dalam pameran dilaksanakan untuk mengukur sejauhmana keikutsertaan SKPD dalam pameran dan mengukur keseriusan SKPD dalam pelaksanaan promosi produk unggulan untuk meraup investasi, Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan

keterpaduan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

Terlaksananya pengawasan dan koordinasi terhadap pengembangan sarana dan prasarana perekonomian

Sasaran 2

secara efisien


No.

1.

Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya pengawasan

koordinasi, dan

Target

Realisasi

Capaian

4 Kali

4 Kali

100 %

pengendalian

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian

Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

24


Daerah yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam tahun 2012 telah terselenggara kegiatan Inventarisasi Sarana Prasarana Perekonomian ( Pasar dan UMKM ), dan Koordinasi dan konsultasi tentang Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian. Kegiatan Inventarisasi Sarana Prasarana Perekonomian ( Pasar dan UMKM

)

dilaksanakan

untuk

menyediakan

data

sarana

prasarana

perekonomian di Kabupaten Bandung yang valid dan akurat untuk bahan perencanaan

pengembangan,

Koordinasi

dan

konsultasi

tentang

Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sarana prasarana perekonomian.

Sasaran 3

Terlaksananya

pembinaan

dan

pengawasan

berkelanjutan untuk PD. BPR, PDAM serta PT. CBS


No.


Target

Realisasi

Capaian

1.

Terbina Badan Usaha Milik Daerah

3 Kali

3 Kali

100 %

( PD.BPR, PDAM dan PT. CBS )

Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


25


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam tahun 2012 telah terselenggara kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi serta Evaluasi Kinerja BUMD, dan Koordinasi serta konsultasi. Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi serta Evaluasi Kinerja BUMD dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan manajemen pengelolaan usaha PDAM, PD. BPR dan PT. CBS, Koordinasi dan konsultasi tentang Pengembangan BUMD dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan BUMD di Kabupaten Bandung.

Terciptanya

Perubahan

Bentuk

Hukum

PD.

BPR

Kabupaten Bandung dan terbentuknya BPR Syariah di

Sasaran 3

Kabupaten Bandung melalui kajian ekonomis dan kajian akademis yang akuntabel.


No.


Target

Realisasi

Capaian

1.

Tersusunnya Naskah Kajian Akademis

2 Dok

2 Dok

100 %

tentang

Perubahan

Bentuk

Hukum

PD. BPR Kabupaten Bandung serta Pembentukan

BPR

Syariah

di

Kabupaten Bandung

Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung - Bagian Koordinasi Perekonomian

26


sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam tahun 2012 telah terselenggara kegiatan Kajian Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung. Kajian Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung dilaksanakan sebagai upaya quality control dan tolok ukur / bahan rujukan kelayakan untuk pengembangan PD. BPR menjadi PT dan kajian akademis sosial ekonomi tentang pembentukan BPR Syari’ah di Kabupaten Bandung.

Terfasilitasinya Sasaran 4

dan

terkoordinasinya

kebijakan

penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung


No.

1.


Terlaksananya

koordinasi

pengendalian

dan

terhadap

Target

Realisasi

Capaian

4 Kali

4 Kali

100 %

terfasilitasinya

pelayanan bantuan keuangan secara efektif baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten


27


Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam tahun 2012 telah terselenggara kegiatan Evaluasi penyaluran bantuan keuangan tahun 2011, Fasilitasi dan monitoring penyaluran bantuan keuangan 2012, serta koordinasi dan konsultasi. Evaluasi penyaluran bantuan keuangan 2010 dilaksanakan sebagai upaya evaluasi kebijakan SKPD dalam penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat, Fasilitasi dan monitoring penyaluran bantuan keuangan 2012dilaksanakan

sebagai

upaya

pengendalian,

Koordinasi

dan

konsultasi dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung

Terlaksananya

Sasaran 5

pembinaan,

koordinasi

dan

terevaluasinya pengembangan GEMAR secara efisien.


No.

1.


Terlaksananya

koordinasi

dan

Target

Realisasi

Capaian

4 kali

4 kali

100 %

pengendalian Pengembangan GEMAR di Kabupaten Bandung


28


Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam

tahun

2012

telah

terselenggara

kegiatan

koordinasi

dan

pengendalian dalam pengembangan GEMAR. Koordinasi

dan

pengendalian

dilaksanakan

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan pencapaian kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan GEMAR di Kabupaten Bandung.

Terlaksananya operasionalisasi kegiatan DBHCHT yang terintegrasi dan terstruktur oleh Bagian Koordinasi

Sasaran 6

Perekonomian, Stakeholder dari unsur masyarakat dan swasta


No.

1.


Terlaksananya pengendalian

koordinasi, pelaksanaan

dan

Target

Realisasi

Capaian

4 kali

4 kali

100 %

kegiatan

DBHCHT Tahun 2012


29


Indikator sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2012 telah berhasil 100 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PKK. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan sesuai dengan tolak ukur Rencana Strategis. Dalam

tahun

2012

telah

terselenggara

kegiatan

koordinasi

dan

pengendalian DBH CHT dan Sosialisasi Cukai Tembakau. Koordinasi

dan

pengendalian

dilaksanakan

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan pencapaian kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan DBH CHT di Kabupaten Bandung, Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cukai terutama cukai rokok / tembakau. 3.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Bagian Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2012. Pelaksanaan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2012 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan

dan

Pertanggung

Jawaban

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Bandung ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan substansi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012.


30


Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah menggunakan biaya

sebesar Rp. 1.950.000.000,-

dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Pen Kegiatan

Rencana Biaya

Fasilitasi dan Koordinasi Distribusi / Promosi Produk Unggulan Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kajian Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Keuangan pada Masyarakat Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis ( GEMAR ) Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau JUMLAH

Realisasi

keuangan

Realisasi Biaya

capaian

275.000.000

275.000.000

100 %

150.000.000

148.422.900

98,9 %

450.000.000

447.800.000

99,5 %

500.000.000

496.236.215

99,2 %

75.000.000

74.491.000

99,3 %

100.000.000

100.000.000

100 %

400.000.000

399.908.000

99,9 %

1.950.000.000

1.941.858.115

99,5 %

tertinggi

adalah

pada

Kegiatan

Kajian

Pengembangan BPR Kabupaten Bandung, tingginya realisasi ini dikarenakan Kegiatan Pengembangan BPR ( Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT dan Pembentukan PT. BPR Syari’ah merupakan kegiatan prioritas tahun ini dan diharapkan selesai dalam kurun waktu 1 tahun kegiatan, outputnya berupa 2 buah Naskah Kajian dan 2 buah Raperda, kegiatan difokuskan pada pengumpulan data / informasi, penyusunan naskah kajian dengan pihak akademisi, study komparasi ke daerah yang telah berhasil merubah bentuk hukum PD. BPR menjadi PT dan mendirikan BPR Syari’ah, koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan kementerian BUMN. Sedangkan pencapaian realisasi keuangan terendah pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Keuangan pada Masyarakat, hal

ini

rendah

karena

sudah

menjadi

prioritas

Bagian

Koordinasi

Perekonomian Sekretariat Daerah pada tahun sebelumnya.


31


BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian

kinerja

yang

cukup

signifikan

atas

sasaran

–

sasaran

strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan apakah ke – 7 ( tujuh ) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2012 telah dapat dicapai atau belum ?. Sebagian besar telah dapat direalisasikan 100 %. Hal ini

sekaligus

Perekonomian Bandung

menunjukan Sekretariat

adanya

Daerah

komitmen

untuk

Bagian

mewujudkan

Kabupaten

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, KELOLA

Visi

Koordinasi

PEMERINTAHAN

YANG

BAIK

DAN

MELALUI

TATA

PEMANTAPAN

PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “. Seluruh hasil capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100 %. Hal ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa – masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2012, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut : 1.

Lebih mendorong kebijakan pembangunan daerah terutama yang berkaitan

dengan

bidang

perekonomian

yang

berfokus

pada

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan. 2.

Penyusunan perencanaan kegiatan akan dilakukan lebih akurat, cermat dan terarah serta mencapai sasaran, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama – sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya


32


dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal. 3.

Mekanisme

pengumpulan

data

kinerja

akan

diperbaiki

sehingga

pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan yang disusun dapat dievaluasi

dan

diperbandingkan

kinerjanya,

maka

perencanaan

pembangunan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati.

Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan

yang tersedia di beberapa seksi akan lebih diberdayagunakan. 4.

Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

5.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan Bagian - bagian lain yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Satuan – satuan Kerja di Lingkungan Kabupaten Bandung, maupun pihak – pihak terkait

lainnya

dalam

merumuskan

kebijakan

dan

pelaksanaan

pembangunan. Sebagai akhir kata, kami mengharapkan agar LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Tahun 2012 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan ini baik dari segi sistematika penyusunan maupun data yang disampaikan, bimbingan dan arahan serta saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.


33

BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents