PUTUSAN NOMOR: 134/PID/2017/PT.MDN
UT AR A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: : Terdakwa
Tempat lahir
: Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir
: 25 Tahun / 27 Maret 1989
Jenis kelamin
: Perempuan
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
UM
AT
ER A
Nama lengkap
Kota Pematangsiantar;
: Kristen
IS
Agama Pekerjaan
: xxxxxxxxxxxx : D3
GG
Pendidikan
Terdakwa tidak ditahan;
TIN
Terdakwa didalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mariah S.M Purba,S.H., M.H., advokat/Penasihat Hukum dari Kantor AdvokatPenasihat Hukum Mariah S.M Purba dan Rekan yang berkedudukan di Jalan
N
Pdt.Justin Sihombing No 72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur
ILA
Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun
AD
dibawah register Nomor 237/SK/2016/PN.SIM tanggal 10 Oktober 2016;
NG
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret
PE
2017
Nomor 134/PID/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 134/PID/2017/PT.MDN tanggal 3 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tertanggal 08 September 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM197/Siant/N.2.24/Ep.1/09/2015, yang berbunyi sebagai berikut :
Bahwa ia
terdakwa TERDAKWA, Pada hari Sabtu tanggal 30
UT AR A
Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Graha Harmoni No. 14 E Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada tempat lain yang masih
termasuk
di
dalam
daerah
hukum
Pengadilan
Negeri
ER A
Simalungun,seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang
AT
turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
UM
- Bahwa saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK adalah istri yang sah dari saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2001 dan diberkati di Gereja HKBP Tiga Balata Kabupaten
IS
Simalungun;
GG
- Bahwa saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK mendapat informasi bahwa saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA
telah berhubungan/ hidup
bersama dengan perempuan lain, mengetahui hal tersebut lalu pada hari
TIN
Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK
bersama – sama dengan saksi SARINA SIMANJUNTAK
N
dan saksi SAHAT TORKIS SIMANJUNTAK pergi ke rumah tempat tinggal SINAGA yang terletak di Perumahan
ILA
saksi FRANKY UNGGUL GANDA
Graha Harmoni No. 14 E Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, setelah sampai di rumah tersebut, lalu saksi
AD
DHORARIA S. SIMANJUNTAK langsung mengetuk pintu rumah dengan kuat sambil berteriak – teriak “buka pintu...buka pintu” , kemudian saksi
NG
TERDAKWA membuka pintu rumah dan setelah melihat saksi DHORARIA S.
PE
SIMANJUNTAK
yang
berada
di
luar
rumah
kemudian
terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXX langsung menutup kembali pintu tersebut, melihat hal tersebut saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK pun mendorong pintu sambil berteriak “buka pintu atau aku ribut disini” dan kemudian pintu rumah dibuka kembali oleh saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA sambil mengatakan “ jangan ribut – ribut malu sama tetangga”, setelah pintu rumah terbuka lalu saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK bersama – sama Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
dengan
saksi
SARINA SIMANJUNTAK
dan
saksi
SAHAT
TORKIS
SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya dengan nada keras “mana perempuan itu” sambil berlari ke arah kamar yang diikuti oleh saksi FRANKY UNGGUL
GANDA SINAGA dan di dalam kamar tersebut
UT AR A
saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK menemukan terdakwa TERDAKWA sedang berdiri di depan meja hias kamar dan saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK bertanya kepada saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA “siapa perempuan itu” sambil menunjuk ke arah terdakwa TERDAKWA dan saksi
FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA pun menjawab “dia istriku”
ER A
mendengar hal tersebut, lalu saksi SARINA SIMANJUNTAK mendatangi kamar dan mengatakan “ayoklah kita duduk di ruang tamu”. Kemudian saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK bersama – sama dengan saksi
AT
FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA, saksi SARINA SIMANJUNTAK, saksi SAHAT TORKIS SIMANJUNTAK dan
saksi TERDAKWA duduk di ruang
saksi
UM
tamu, lalu saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK pun bertanya kembali kepada FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA “siapa wanita ini?” sambil TERDAKWA dan saksi FRANKY UNGGUL GANDA
IS
menunjuk terdakwa
SINAGA pun menjawab “dia istriku” dan tidak lama kemudian BR GULTOM
GG
(ibu saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA) datang ke rumah tersebut, lalu saksi SARINA SIMANJUNTAK pun bertanya kepada BR GULTOM “
yang lalu”.
TIN
kapan mereka menikah?” dan BR GULTOM pun menjawab “ satu bulan
- Bahwa menurut pengakuan saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA
N
kepada saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK, saksi FRANKY UNGGUL
ILA
GANDA SINAGA menikahi terdakwa TERDAKWA karena saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK lama meninggalkan saksi FRANKY UNGGUL GANDA
AD
SINAGA
sementara
meninggalkan
saksi
DHORARIA
S.
SIMANJUNTAK
pergi
saksiFRANKY UNGGUL GANDA SINAGA tak lain pergi
NG
mengikuti pendidikan perwira dan tugas di Tebing Tinggi dan saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA telah diajak saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK
PE
untuk ikut ke Tebing Tinggi namun saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA tidak pernah bersedia.
- Bahwa saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK memiliki foto copy surat kelahiran dari Rumah Sakit PT. Horas Insani Abadi yang diperiksa oleh Dr. EKA SAMUEL HUTASOIT dimana dalam surat kelahiran tersebut intinya tertulis pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 telah lahir seorang bayi laki – laki dengan berat badan 3000 Gram dengan tinggi Badan 49 Cm anak Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
pertama dari ibu TRI DARMA DAMAIK dan Ayah FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA. - Bahwa sebelumnya terdakwa TERDAKWA telah mengetahui bahwa saksi FRANKY
UNGGUL
GANDA
SINAGA
menikah
dengan
saksi
UT AR A
DHORARIA S. SIMANJUNTAK;
telah
- Bahwa saksi FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA tidak mendapat izin dari saksi DHORARIA S. SIMANJUNTAK untuk menikah dengan terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 dari hasil hubungan saksi
ER A
FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA dan terdakwa TERDAKWA telah dikarunia/ lahir seorang bayi laki – laki sesuai Surat kelahiran dari Rumah Sakit PT. Horas Insani Abadi No. 68/RSHI-SKL/X/2014 tertanggal 31 Oktober
AT
2014 yang ditandatangani oleh Dr. EKA SAMUEL HUTASOIT (Foto copy terlampir).
diatur dan diancam pidana dalam
UM
Perbuatan terdakwa sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke – 2.b KUHP.
Simalungun
tertanggal
IS
Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 17
Januari
2017
Nomor.Reg.Perkara
:
PDM-
GG
197/Siant/N.2.24/Ep.1/09/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan
TIN
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu,padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya
N
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1.a
ILA
KUHP dalam surat dakwaan tunggal; 2. Menghukum terdakwa xxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 4
AD
(empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
NG
- 1 (satu) buah bingkai foto gandeng;
PE
- 7 (tujuh) lembar foto; - 1 (satu) lembar surat kelahiran yang telah di leges; - 1 (satu) lembar surat persetujuan tindakan medik yang telah dileges; - 1 (satu) lembar susrat pernikahan yang telah dileges; Dipergunakan dalam perkara lain An.Franky Unggul Ganda Sinaga;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,(tiga ribu rupiah);
Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Februari 2017 Nomor 413/Pid.B/2016/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT MELAKUKAN
UT AR A
PERZINAHAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dukemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu
ER A
percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana 4. Menetapkan barang bukti:
1 (satu) buah bingkai foto gandeng;
AT
-
Agar dikembalikan kepada terdakwa. 7 (tujuh) lembar foto;
-
1 (satu) lembar surat kelahiran yang telah di leges;
-
1 (satu) lembar surat persetujuan tindakan medik yang telah dileges;
-
1 (satu) lembar surat pernikahan yang telah dileges;
IS
UM
-
GG
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima
TIN
ribu Rupiah);
Telah membaca:
N
1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
ILA
Negeri Simalungun Nomor 413/Akta.Pid.B/2016/PN.Sim, bahwa pada tanggal
09 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
AD
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 413/Pid.B/2016/PN.Sim.;
NG
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun,
bahwa
pada
PE
413/Akta.Pid.B/2016/PN.Sim,
tanggal
13
permintaan
Pebruari banding
2017 tersebut
Nomor telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 9 Pebruari 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dan
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Simalungun pada tanggal 14 Pebruari 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2017; Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
4. Kontra memori banding tanggal 16 Maret 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Maret 2017, serta telah dikirimkan salinan resminya kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk diserahkan
UT AR A
kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor
W2.U.16/602/HN.01/II/
2017 tanggal 13 Pebruari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut
ER A
selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum
AT
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
UM
tersebut secara formal dapat diterima;
IS
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan
GG
-
mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa
TIN
TERDAKWA belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban DHORARIA S. SIMANJUNTAK, dimana Terdakwa yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus
tindak pidana “TURUT MELAKUKAN
N
PERZINAHAN”, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
ILA
Nomor : 413//Pid.B/201/PN.Sim tanggal 07 Pebruari 2017, tetapi Majelis Hakim masih tetap memberikan hukuman percobaan terhadap terdakwa
AD
sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta
NG
dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak akan menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa;
PE
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan: 1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana
Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke –2.b KUHP dalam surat dakwaan Tunggal. 2. Menghukum terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bingkai foto gandeng; 7 (tujuh) lembar foto;
UT AR A
(empat) bulan.
1 (satu) lembar surat kelahiran yang telah dileges;
1 (satu) lembar surat persetujuan tindakan medik yang telah dileges.
ER A
1 (satu) lembar surat pernikahan yang telah dileges
Dipergunakan dalam perkara lain An. FRANKY UNGGUL GANDA SINAGA
AT
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam persidangan tanggal 17Januari 2017.
UM
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :
IS
Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang Perzinahan,
tetapi
Majelis
Hakim tetap memberikan hukuman
TIN
percobaan;
GG
telah memutus bersalah Terdakwa dalam tindak pidana Turut Melakukan
Terhadap Terdakwa. Namun dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut
N
Umum tidak ada memberikan argumentasi hukum atas dalilnya tersebut; Bahwa jika alasan Jaksa Penuntut Umum dari segi rasa keadilan terhadap
ILA
korban, bagaimana dengan rasa keadilan terhadap Terdakwa; Bahwa keadilan bersifat objektif bukan subjektif, artinya pengadilan dalam
AD
memutus suatu perkara bukanlah keadilan
sebagai alat untuk memenuhi rasa
seseorang secara pribadi tetapi pengadilan akan memberikan
NG
keadilan kepada setiap orang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
PE
Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2016 Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke -2. b KUH pidana berbunyi: seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbutan itu pada hal diketahui olehnya yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya; Bunyi pasal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP terbitan Badan Pembuat Hukum Nasional (BPHN); Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut unsur yang harus dipenuhi adalah: seorang wanita yang telah kawin. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa Tridarma Damanik beluk kawin hal ini sesuai dengan Putusan Majelis Hakim pada halaman 15 alinea ke 5 pada
UT AR A
pertimbangan hukumnya (vide Putusan No. 413/Pid.B/2016/PN-SIM). Sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi. Bahwa dengan tidak terpenuhinya
unsur
pertama
maka
unsur
dipertimbangkan lagi;
berikutnya
tidak
perlu
Bahwa ternyata antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 8
ER A
September 2016 dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017 berbeda. Dimana pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal tersebut berbunyi: seorang wanita yang tidak kawin yang
AT
turut serta melakukan perbutan itu pada hal diketahui olehnya yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Kita
UM
mengetahui bahwa dasar dari Jaksa Penuntut Umum menuntut adalah Surat Dakwaan dan Dasar Hakim Memutus adalah Surat Dakwaan.
IS
Sehingga Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan unsur-unsur sesuai dengan Surat Dakwaannya dan Majelis
Hakim memutus
GG
berdasarkan surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum bukan Surat Tuntutan. Namun anehnya Majelis Hakim dalam Putusannya mengubah bunyi
TIN
Pasal 284 ayat (1) ke -2. b KUH Pidana bukan seperti yang tertera dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Bunyi Pasal 284 ayat (1) ke -2. b KUH pidana sesuai dengan Surat
AD
ILA
N
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan
perbutan itu pada hal diketahui olehnya yang
turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
NG
Bunyi Pasal 284 ayat (1) ke -2. b KUH pidana sesuai dengan Surat
PE
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan
perbutan itu pada hal diketahui olehnya yang
turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya; Bunyi Pasal 284 ayat (1) ke -2. b KUH pidana sesuai dengan Putusan Majelis Hakim :
Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
Perempuan yang tiada bersuami turut melakukan perbuatan zinah sedang diketahui bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang hukum Perdata berlaku bagi kawannya itu; dalam
Pertimbangan
Hukumnya
Majelis
Hakim
UT AR A
Bahwa
tidak
mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa Putusan Pengadilan negeri Kota Pematangsiantar dengan register perkara No. 55/Pdt.G/2014/PN-PMS antara Franky Unggul Ganda Sinaga sebagai Penggugat dengan Doraria Simanjuntak sebagai Tergugat.
ER A
Bahwa seharusnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan bukti tersebut terlepas dari diterim atau ditolaknya bukti yang diajukan; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pernikahan Terdakwa Franky dengan saksi Dhoraria Br.
AT
Unggul Ganda Sinaga (perkara terpisah)
Simanjuntak belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
UM
Sipil. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 15 perihal unsur Ad. 2. Turut melakukan perbuatan berzinah sedang diketahuinya
IS
bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;
GG
Bahwa perihal perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, dimana pada ketentuan itu diatur mengenai sahnya
2);
TIN
perkawinan (pada Pasal 2 ayat 1) dan pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, suatu perkawinan
N
dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan
ILA
agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1) namun perkawinan yang sah tersebut harus di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
AD
(Pasal 2 ayat 2). Bahwa perawinan yang sah tetapi tidak dicatatkan adalah merupakan suatu perkawinan bawah tangan / siri;
NG
Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai
PE
pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).;
Padahal dalam sistem hukum Indonesia sendiri tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan‟ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2; Bahwa meskipun Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 masih terdapat dua lisme pendapat, namun jika kita merujuk PP No. 9 Tahun 1975 Tentang
cara perkawinan.
UT AR A
Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 Pasal 10 jelas dipaparkan tata
Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut:
(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud
(2)
ER A
dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
AT
(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
UM
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Bahwa dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan tata cara perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan
IS
salah satunya adalah
dihadiri oleh dua orang saksi;
GG
Bahwa pelanggaran atas Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 dikenai sanks pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 PP no. 9 Tahun 1975;
TIN
Bahwa Terdakwa Franky Unggul Ganda Sinaga (dalam perkara terpisah) telah mengajukan Gugatan Perceraian atas perkawinannya dengan Dhoraria
Br.
Simanjuntak
sesuai
dengan
register
perkara
No.
N
55/Pdt.G/2014/PN-PMS. di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan
ILA
gugatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan NO, dengan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim tidak dapat
AD
menceraikan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa dengan telah tidak Gugatan perceraian Terdakwa telah membuktikan
NG
dapat diterimanya
bahwa perkawinan antara Terdakwa Franky Unggul Ganda Sinaga dengan
PE
korban Dorarian Br. Simanjuntak tidak memiliki akibat hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Gani menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga
berakibat
hukum.
Perkawinan
tanpa
pencatatan
baru
memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
sehingga belum memperoleh akibat hukum. (Abdul Gani Abdullah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan”, (Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Islam PTN/PTS se Indonesia Angkatan I, Jakarta, Juli 1995);
UT AR A
Bahwa dari bantahan diatas jelas bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Korban Doraria Simanjuntak tidak berakibat hukum sebab perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan, sehingga unsur tersebut tidak terbukti; Bahwa
berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas
ER A
Serta dengan melihat keadaan yang sebenarnya dan demi tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan dan kepastian hukum, terutama kemanfaatan hukum, Dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membebaskan Terdakwa
AT
dari tuntutan hukum atau menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala
Menimbang,
bahwa
UM
tuntutan hukum.
Hakim
Pemeriksaan
Persidangan
setelah
Majelis
Pengadilan
Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh
Penyidik,
Berita
Acara
yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari
IS
Jaksa Penuntut Umum,
Pengadilan
Negeri
GG
Simalungun berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7
TIN
Pebruari 2017 Nomor
413/Pid.B/2016/PN.Sim, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan
N
meyakinkan kesalahan terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah
ILA
tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
AD
Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
PE
NG
banding;
diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Pebruari 2017 nomor 413/Pid.B/2016/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, dan Undang-Undang
UT AR A
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
ER A
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 413/Pid.B/2016/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut ; 3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
ribu lima ratus rupiah). diputus
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
UM
Demikian
AT
pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh kami:
IS
BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, S.H., M.H. dan PERDANA GINTING,
GG
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Ketua
TIN
Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
N
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.
ILA
HAKIM ANGGOTA,
AD
ttd.
NG
1. H. DASNIEL, S.H., M.H.
KETUA MAJELIS,
ttd. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.
ttd.
PE
2. PERDANA GINTING, S.H. PANITERA PENGGANTI,
ttd. H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H.,M.H.
Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/PID/2017/PT.MDN
