PUTUSAN Nomor : 25/PDT/2017/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
UT AR A
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : AIDIL FAJAR,
Medan, 1 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mantan
ER A
Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat, Alamat Jl. Jala IX Lk. 04, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara, yang memberikan kuasa
AT
khusus tanggal 14 Maret 2016 kepada Sukiran, S.H, M.Kn, Mangara Manurung, S.H.,M.H., Amos J. Silalahi, S.H. dan
UM
Widya Kasih Batubara, S.H., M.H. para Advokat dari kantor Hukum Jasatama berkantor di Komplek Cilincing Indah No. 50
IS
Jl. K.L. Yos Sudarso Lingk. 14 B, Kel. Glugur Darat, Kec. Medan Barat, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai
Lawan
TIN
GG
Pembanding semula Penggugat ;
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor pusat yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 jakarta Cq. PT. Bank Rakyat
N
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan Jl. Putri Hijau
ILA
No. 2A Medan cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Stabat, Alamat Jl. Zainul Arifin No. 52 Stabat selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding
semula
AD
Baru
Tergugat;
NG
Pengadilan Tinggi tersebut;
PE
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan ke Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Stabat
dengan
nomor
12/Pdt.G/2016/PN.Stb. yang pada pokoknya sebagai berikut:
register
-2-
-
Bahwa Penggugat pernah bertugas sebagai Pegawai dari Tergugat dengan jabatan sebagai Teller sesuai dengan surat Pengangkatan antara tertanggal No.: B.3830-KC-II/SDM/11/2012 tanggal 20 November 2012; Bahwa sebagai Pegawai dari Tergugat, Tergugat ada meminta dan
UT AR A
-
menahan ijazah Penggugat sebagai jaminan dan merupakan syarat untuk dapat bekerja di bank Tergugat, sebagaimana surat Keterangan dari pihak Tergugat Tertanggal Stabat, 12 Agustus 2014 No: B.3151II.KC/SDM/08/2014
kepada
mana
hingga
Penggugat,
sampai
Kendatipun
saat
ini
belum
Penggugat
sudah
ER A
dikembalikan
yang
berulang kali memintanya baik secara lisan maupun secara tertulis; -
Bahwa tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas Tergugat ada
AT
memberikan surat pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat pemberhentian No. R.852-KW-II/SDM/07/2014 -
UM
Tertanggal Medan 16 Juli 2014;
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimna tersebut
IS
diatas adalah merugikan Penggugat karena tanpa dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan (vide Pasal 150 s/d 158
-
GG
Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003); Bahwa perbuatan yang menahan ijazah Penggugat tersebut di kualifisir
TIN
sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku dan saat pemberhentian Penggugat tersebut tidak ada dikembalikan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat
N
melamar pekerjaan ketempat yang sesuai dengan hati nurani dan
-
ILA
keahlian dari Penggugat; Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
AD
mengalami kerugian baik materil maupun secara immateril, adapun kerugian secara materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai
NG
berikut :
a. Penggugat
tidak
dapat
mencari
pekerjaan
sesuai
dengan
PE
keahliannya dan kecakapan Penggugat sejak bulan july tahun 2015 sampai dengan saat gugatan ini dimajukan;
b. Bahwa menurut kalkulasi gaji yang diterima oleh Penggugat pada Tergugat perbulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus ribu rupiah) sehingga dengan saat gugatan ini dimajukan Penggugat tidak memperoleh penghasilan sebesar 9 bulan x Rp. 3.100.000,(Tiga Juta Seratus ribu rupiah), Sedangkan kerugian secara
-3-
immateril dengan adanya Pemberhentian dan penahanan ijazah yang dilakukan oleh tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum Penggugat mengalami kerugian yang tidak terhingga yaitu hilangnya
harkat
dan
martabat
serta
kepercayaan
terhadap
UT AR A
Penggugat dimata masyarakat terutama Keluarga yang secara materil tidak dapat dikalkulasikan dengan nilai mata uang akan tetapi patut untuk dikonpensasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu Miliyar Rupiah). -
Bahwa bukti-bukti kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut
ER A
adalah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan secara rasional dapat Penggugat buktikan pada persidangan nantinya, oleh karena itu berkenan apa kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan atau
AT
Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat mengabulan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak hampa maka patut
UM
-
dan beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan atas
IS
barang-barang tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya sampai memenuhi tutuntutan dari Penggugat -
GG
tersebut;
Bahwa itikad baik dari Tergugat sanggat disanksikan yang berupaya
TIN
melalaikan untuk memenuhi putusan dalam perkara ini kelak maka untuk menjamin terpenuhnya dan kepastian tuntutan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat patut untuk ditetapkan uang paksa (dwangsom)
N
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya dihitung sejak
-
ILA
hari lalainya tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini; Bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
AD
ditentukan dalam pasal 191 Rbg jo SEMA No. 3 Tahun 2000 maka beralasan hukum kiranya terhadap putusan aqou dapat dijalankan
NG
dengan serta merta kendatipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (uitvoerbarr bij voorrad).
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas berkenan apa kiranya
PE
ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil pigak-pihak yang telah ditentukan dalam perkara ini untuk duduk bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan
-4-
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menahan ijazah asli dari Penggugat
adalah
perbuatan
melawan
hukum
yang
merugikan
Penggugat berikut dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan
perbuatan
Tergugat
yang
melakukan
UT AR A
Pemecatan/Penghentian kontrak terhadap Penggugat adalah Perbuatan Hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara materil adalah sebesar 9 bulan x Rp.3.100.000,- = Rp. 27.900.000 (dua puluh
tujuh
juta
Sembilan
ratus
ribu
rupiah)
dihitung
sejak
ER A
pemberhentian kerja/kontrak sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatasn hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian secara in materil Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliyar Rupiah);
AT
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari di hitung sejak hari lalainya Tergugat
UM
memenuhi isi putusan dalam perkara ini kelak; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta
IS
kendatipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (uitvoerbarr bij voorrad)
GG
Atau jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex
TIN
aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi pada tanggal 25 Juli 2016
N
yakni sebagai berikut :
ILA
1. Pengadilan Hubungan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara a quo Berdasarkan dalil-dalil Posita yang Penggugat uraikan serta Petitum
AD
-
yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Stabat, pokok
NG
keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai penghentian kontrak Penggugat dan pengembalian ijasah. Bahwa
PE
dasar ketentuan yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 150 sd Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal pemutusan hubungan kerja
-
Apabila maksud Penggugat menggunakan dasar dari UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah ada Pengadilan tersendiri yaitu
Pengadilan
Hubungan
Industrial
maka
perlu
Tergugat
sampaikan kompetensi absolute Pengadilan Hubungan Industrial
-5-
(PHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah sebagai berikut : a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak b. Di
tingkat
pertama
dan
terakhir
perselisihan
UT AR A
kepentingan
mengenai
c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK
d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan -
Bahwa memperhatikan kewenangan absolut sebagaimana diatur
ER A
dalam pasal 56 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka gugatan yang dalam perkara a quo termasuk jenis perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan
AT
Kerja
Sesuai dengan 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian
UM
Perselisihan Hubungan Industrial adalah : “…….hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
IS
perusahaan”.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, sangat nyata bahwa yang
GG
dimaksud subjek dalam perselisihan yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Hubungan Industrial adalah :
TIN
1. Pengusaha atau gabungan Pengusaha 2. Pekerja/buruh
3. Serikat pekerja/serikat buruh; Bahwa jelas faktanya bahwa gugatan Penggugat merupakan
N
-
ILA
masalah Hubungan Industrial sehingga mempunyai Pengadilan tersendiri dalam menangani permasalahn a quo. Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak termasuk dalam yurisdiksi
AD
-
absolute Pengadilan Negeri maka telah diatur dalam UU No. 2 tahun
NG
2004 tentang Penyelisihan Hubungan Industrial, maka demi hukum Pengadilan Negeri Stabat harus menyatakan tidak berwenang untuk
PE
memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat yang tidak termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Negeri Tergugat
mohon
agar
Pengadilan
Negeri
Stabat
Demi
Hukum
Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili atau Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
-6-
Bahwa untuk itu, dimohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
terlebih
dahulu
eksepsi
Tergugat
mengenai
kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa,
Menimbang, Pengadilan
bahwa
Negeri
Stabat
terhadap telah
UT AR A
mengadili dan memutus perkara a quo.
gugatan
Penggugat
menjatuhkan
putusan
tersebut,
nomor
:
12/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 6 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : bahwa
Pengadilan
Negeri
Stabat
ER A
1. Menyatakan
tidak
berwenang
mengadili perkara perdata Nomor 12/ Pdt.G/ 2016/ PN-STB ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
UM
ratus enam belas ribu rupiah).
AT
perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 216.000,- (dua
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
IS
Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 16 September 2016, telah
Stabat
nomor
:
GG
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri 12/Pdt.G/2016/PN.Stb
tanggal
6
September
2016,
TIN
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 September 2016;
N
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum tertanggal 28 September 2016, yang
ILA
Pembanding semula Penggugat
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding
AD
semula Tergugat tanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
NG
I. Bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah salah mengartikan dan
PE
menafsirkan gugatan Penggugat /Pembanding dengan fakta-fakta sebagai berikut: A. Bahwa
gugatan
Penggugat/Pembanding
menggugat
Tergugat/
Terbanding dengan alasan karena Tergugat/Terbanding memberikan/mengembalikan
ijazah
tidak
Penggugat/Pembanding
kendatipun Penggugat/Pembanding sudah diberhentikan secara sepihak
oleh
Tergugat/Terbanding
pada
perusahaan
milik
-7-
Tergugat/Terbanding
oleh
karenanya
Penggugat//Pembanding
mengalami kerugian baik secara materil maupun secara immateril sebagaimana gugatan aquo; B. Bahwa
gugatan
Penggugat/Pembanding
bukanlah
gugatan
Pembanding
ketika
mengajukan
Penggugta/Pembanding
sudah
UT AR A
perselisihan hubungan industrial karena ternyata Penggugat/ gugatan
diberhentikan
aquo
secara
sepihak
sebagaimana disebut dalam surat pemberhentian yang diterbitkan Tergugat/Terbanding nomor: R.852-KW-II/SDM/07/2014 tanggal 16 2014
oleh
karenanya
penghentian
yang
ER A
juli
dilakukan
Tergugat/Terbanding tanpa prosedur/ mekanisme sesuai Undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian
AT
hubungan industrial;
perselisihan
C. Bahwa benar diakui oleh Pengggugat/Pembanding salah satu
UM
prasyarat yang ditetapkan oleh Tergugat/Terbanding untuk dapat bekerja diperusahaan Tergugat /Terbanding adalah menyerahkan
IS
ijazah sebagai jaminan bagi Tergugat/Terbanding atas tenaga kerja yang di terima di perusaan Tergugat/Terbanding akan tetapi ketika
GG
mana Penggugat/Pembanding sudah di berhentikan dan ataupun tidak bekerja lagi pada perusahaan Tergugat/Terbanding tentu saja
TIN
serta merta Tergugat/Terbanding mengembalikan ijazah tersebut kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi kenyataanya tidak oleh karena itu perbuatan Tergugat/Terbanding di kwalifisir sebagai Melawan
Hukum
yang
merugikan
N
Perbuatan
ILA
Penggugat/Pembanding baik secara materil maupun immateril; D. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan
menafsirkan
AD
mengartikan
Penggugat/Pembanding
yaitu
lain
menganggap
tentang dan
gugatan
memandang
NG
gugatan Penggugat/Pembanding adalah permasalahan perselishan hak
dan
kepentingan
buruh
dengan
pengusaha
yang
PE
pemeriksaannya tidak tunduk kepada juridiksi Pengadilan Negeri Stabat oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara aquo mengambil putusan menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak
berwenang
12/Pdt.G/2016/PN-STB;
mengadili
perkara
perdata
nomor:
-8-
E. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut bersesuaian degan
eksepsi
kompetensi
absolut
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Terbanding; F. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tegas dan jelas
UT AR A
bertujuan melakukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan bukan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang berkaitan dengan perselisihan hak;
G. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Stabat di kategorikan salah
dalam
mengartikan
dan
menafsirkan
gugatan
ER A
telah
Penggugat/Pembanding maka beralasan hukum kiranya ketua Pengadilan Tinggi dan atau Majaelis Hakim Tinggi yang nantinya
AT
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-STB
UM
tanggal 5 september 2016 tersebut;
II. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat adalah keliru
IS
dan tidak memahami prosuderal dan mekanisme Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Bahwa
Penggugat/Pembanding
sangat
memahami
GG
industrial,
procedural dan mekanisme sengketa perselisihan hubungan industrial
TIN
menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, dengan fakta-fakta sebagai berikut;
1. Bahwa menurut pasal 3 Undang-undang nomor 2 tahun 2004
N
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib di
ILA
upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapi mufakat dan seterusnya
AD
menurut pasal 4 dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya ke berwenang dibidang ketenagakerjaan selanjutnya
NG
instansi yang
dipasal 5 dalam hal penyelesaian melalui konsilidasi atau mediasi
PE
tidak mencapai kesepatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial;
2. Bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding memberhentikan penggugat tanpa melalui mekanisme/prosuderal sebagaimana dimaksud pasal 3,4,5 Undangt-undang nomor 2 tahun 2004 oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat
mengartikan
gugatan
Penggugat/Pembanding
adalah
-9-
gugatan penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Stabat di kwalifisir sebagai keliru dalam menimbang dan memutus perkara ini; 3. Bahwa konkritnya tindakan Tergugat/Terbanding yang melakukan ijazah
Penggugat/Pembanding
dan
UT AR A
penahanan
tindakan
Tergugat/Terbanding yang melakukan pemberhentian terhadap Penggugat/Pembanding adalah tindakan melawan hukum dan bertentangan
dengan
keputusan
Mahkamah
Konstitusi
nomor:012/PUU-1/2003 Tertanggal 28 oktober 2004 yang isinya
ER A
“Kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan dari peradilan” selain itu tindakan Tergugat/Terbanding bertentangan juga dengan Surat
AT
Edaran Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2015 ynag isinya “Pengusaha yang akan
UM
melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana
IS
yang mempunyai kekuatan hukum tetap” ; 4. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat keliru mengadil dan putusan
Pengadilan
Negeri
Stabat
nomor:
GG
mengambil
12/Pdt.G/2016/PN-STB tanggal 5 september 2016 maka wajar dan
TIN
beralasan hukum putusan aquo untuk dibatalkan; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas berkenan apa kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi Medan
N
yang nantinya akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk
ILA
menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding berikut dengan alasan-alasannya seraya mengambil putusan yang amarnya
AD
sebagai berikut :
Mengadili
NG
1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat /Pembanding berikut dengan alasanya-alasanya
PE
2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Stabat
nomor:
12/Pdt.G/2016/PN-STB Mengadili sendiri
1. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-STB 2. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini
- 10 -
Membaca kontra memori banding, yang diajukan oleh Terbanding semula
Tergugat
tertanggal
26
Oktober
2016,
yang
diterima
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Oktober 2016, dan
Pembanding semula Penggugat
UT AR A
kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum tanggal 1 Desember 2016, yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN
BENAR
BAHWA
PENGADILAN
NEGERI
STABAT
TIDAK
MENYELESAIKAN SENGKETA A QUO
ER A
BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN
1. Bahwa Pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa
AT
Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sudah tepat
UM
dan benar.
Bahwa dasar pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diatas
IS
adalah Tergugat kapasitasnya adalah sebagai Perusahaan dan Penggugat kapasitasnya adalah pekerja yang pernah bekerja dalam Tergugat
sehingga
diantara
keduanya
tadinya
GG
Perusahaan
mempunyai hubungan ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan
TIN
Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
N
a. perselisihan hak
ILA
b. perselisihan kepentingan c. perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
AD
d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
NG
sehingga majelis hakim tingkat pertama pemutusan hubungan kerja sepihak dan penahanan ijasah SI yang dilakukan oleh Tergugat
PE
merupakan jenis perselisihan industrial seperti termaktub dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara a quo.
2. Bahwa Pembanding menyatakan dalam dalil di memori bandingnya halaman 3 Pengadilan Negeri Stabat telah salah mengartikan dan menafsirkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan fakta yang disebutkan. Adapun dalil yang disampaikan antara lain
- 11 -
A. alasan
diajukan
gugatan
adalah
memberikan/mengembalikan
Tergugat/Terbanding
ijasah
Penggugat/
tidak
Pembanding
kendatipun Pembanding/Penggugat sudah diberhentikan
secara
sepihak oleh Tergugat/Terbanding sehingga mengalami kerugian
UT AR A
baik secara materiil maupun imateriil sebagaimana gugatan a quo. B. Menurut Pembanding/Penggugat gugatan a quo bukan perselisihan gugatan
hubungan
industrial
Penggugat/Pembanding
sepihak.
Oleh
karenanya
karena sudah
ketika
gugatan
mengajukan
diberhentikan
penghentian
yang
secara
dilakukan
ER A
Tergugat/Terbanding tanpa prosedur/mekanisme sesuai Undangundang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
AT
C. Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan ijasah tersebut kepada merupakan
UM
perbuatan mekawan hukum
Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat sangat tidak
IS
beralasan dan didasarkan pemahaman hukum yang baik. Yang salah menafsirkan adalah pembanding sendiri bukan Hakim Pengadilan
GG
tingkat pertama. Seharusnya Pembanding/Penggugat cermati apa yang ada di petitum gugatan angka 4 dan 5 yang meminta perbuatan
Tergugat
yang
melakukan
pemecatan/
TIN
menyatakan
Penghentian kontrak terhadap Penggugat adalah perbuatan hukum berikut dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya angka 5 petitum
N
meminta menghukum Tergugat untuk mengembalikan ijasah (S-1)
ILA
Penggugat atas nama Aidil Fajar. Perlu juga dilihat juga dalam posita gugatan Pembanding/Penggugat
AD
yang mendasarkan dasar gugatannya pada Undang-Undang No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-
NG
Undang Ketenagakerjaan) Pasal 150 s/d 158. Sehingga
sudah
tepat
dan
benar
pertimbangan
judex
factie
PE
sebagaimana halaman 7 dan 8 putusannya. Jelas bahwa gugatan a quo setelah dilihat dalam posita maupun petitum nya merupakan jenis perselisihan hubungan industrial dimana Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Bahwa Dalil Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Stabat adalah keliru dan tidak memahami prosedural dan mekanisme Undang-Undang no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
- 12 -
hubungan industrial. Bahwa Pembanding merasa sangat memahami prosedural
dan
mekanisme
sengketa
perselisihan
hubungan
industrial dengan fakta yang disampaikan dalam memori bandingnya dengan mendasarkan Pasal 3 undang-Undang No 4 tahun 2004 serta
UT AR A
Pasal 4 dan 5 sehingga menganggap judex factie salah kalo mengartikan gugatan a quosebagai perselisihan hubungan industrial. Bahwa sebenarnya yang gagal paham dengan undang-undang no 2 tahun 2004 adalah pembanding/Penggugat sendiri. Yang tertulis dalam dalil memori bandingnya halaman 4 romawi II angka 1 perihal
ER A
prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat adalah ketika nantinya Penggugat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini Lembaga Penyelesaian hubungan Industrial termasuk juga ke
AT
Pengadilan Hubungan Industrial. Langkah itulah memang yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 2 tahun 2004
tentang
UM
penyelesaian hubungan industrial. Bukannya Pembanding/Penggugat tiba tiba mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Terlebih
IS
diulang-ulanginya lagi dalam dalil memori bandingnya halaman 4 romawi II angka 2 menyatakan Tergugat/Terbanding memberhentikan
GG
Penggugat tanpa mekanisme/prosedural sebagaimana dimaksud dalam 3,4,5 UU no 2 tahun 2004. Jelas bahwa kewenangan
TIN
penyelesaian tersebut ada di Pengadilan Hubungan Industral. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima
oleh
karena
tidak
berwenang
secara
absolut
N
dapat
ILA
memeriksa perkara aquo adalah sudah tepat dan benar.
AD
M A K A : berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim
PE
NG
Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang disesuaikan kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Pembanding bukan merupakan hal yang baru, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding mohon kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Medan/Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan: 1.
Menolak Memori Banding dari Pembanding.
- 13 -
2.
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Stabat
No
12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal 6 September 2016. 3.
Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya
Membaca
Relas
Pemberitahuan
UT AR A
perkara dalam semua tingkatan. Memeriksa
Berkas
Perkara
Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 13 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
ER A
setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
AT
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
UM
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang
Undang-Undang,
oleh
GG
ditentukan
IS
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang karenanya
permohonan
banding
tersebut secara formal dapat diterima;
mempelajari
bahwa
TIN
Menimbang,
memori
Majelis
banding
Hakim
yang
Tingkat
diajukan
oleh
Banding
setelah
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya
N
hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan
ILA
tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar
AD
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya
NG
mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing
PE
pihak tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 6
- 14 -
September 2016, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Stabat
UT AR A
tidak berwenang mengadili perkara perdata nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Stb dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan
ER A
Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Stb
AT
tanggal 6 September 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat
UM
dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
IS
berada dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara
GG
dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan ketentuan R.Bg serta ketentuan hukum lain yang
MENGADILI :
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding
N
-
TIN
berkaitan dengan perkara ini :
-
ILA
semula Penggugat tersebut; Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Stabat
nomor
:
12/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 6 September 2016, yang dimintakan
-
AD
banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
NG
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
PE
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian
diputus
dalam
sidang
musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
- 15 -
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 25/PDT/2017/PT-MDN tanggal 6 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26
UT AR A
April 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
ER A
Hakim - Hakim Anggota,
TTD
TTD
ttd
ttd
AT
TTTTttttttttttt
ttd
Panitera Pengganti,
TIN
GG
2. ADI SUTRISNO, SH.MH.
IS
TTD
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
UM
1. LINTON SIRAIT, SH.MH.
TTD
Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.
Perincian Biaya :
Rp.
6.000,-
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan Rp
139.000,-
N
1. Meterai
ILA
2. Redaksi
PE
NG
AD
Jumlah
ttd
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya, Panitera,
H. BASTARIAL, SH.MH. Nip. 195608211986031003.
