Nomor :754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :
AU
pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
: KHAIDAR ASWAN
Tempat lahir
: Batang Kuis
Umur / Tgl. Lahir
: 52 tahun / 01 Desember 1962
Jenis kelamin
: Laki – laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Rumah di Jl.Medan Batang Kuis No.65 Dusun I
IS UM AT ER
Nama lengkap
Bintang Meriah Kec.Batang Kuis Kab Deli Serdang Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS IMedan
Terdakwa tidak ditahan Terdakwa
didampingi
SIMANJUNTAK.SH.MH,
oleh
KASMIN
Penasihat
Hukumnya
SIDAURUK.SH.MH,
OKTOMAN MARAIHUT
GG
SIMBOLON.SH Advokat dan Penasihat Hukum, pada kantor Hukum “OKTOMAN SIMANJUNTAK.SH.MH DAN REKAN”, berkantor di Jalan Merbau No.10 D Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
TIN
05 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 173 / Penk.Pid / 2016 / PN. Mdn tanggal 07 MARET 2016;
N
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
ILA
tanggal29Desember 2016 tentang penunjukkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, beserta berkas perkara berikut salinan putusan perkara Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.- tanggal 16 Nopember 2016;
AD
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
PE
NG
KESATU :
Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
-----Terdakwa KHAIDAR ASWAN selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I
Medan dahulu Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan periode 2010 - 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager BBM Retail Region I
selaku Ambasador Dit PMS dan Niaga PT. Pertamina (Persero) Nomor : Kpts10/F11100/2010-SO tanggal 03 Mei 2010, atau berdasarkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KopKar Pertamina UPMS 1 Medan Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2011,
AU
yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010, atau antara Bulan Maret 2010 hingga 31 Desember 2010 setidak tidaknya dalam waktu
IS UM AT ER
tahun 2010, bertempat di kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan (Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan) Jl. Kol. Laut Yos Sudarso Nomor : 8 Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dalam hal beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Dahulu bernama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No : 32/BH/KWK.RI/1998 dan terakhir perubahan menjadi Koperasi Karyawan Pertamina
GG
UPMS I Medan sesuai Akte Notaris No.19 Tanggal 14 Desember 2007 dan terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 29 September 1998 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.850.772.3-123.000
2.
TIN
pada tanggal 14 Juli 1998.
Susunan Kepengurusan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Periode Mei 2010 sampai dengan April 2013 adalah sebagai berikut : Ketua
: KHAIDAR ASWAN : KUSNADI TARMIZI
Bendahara
: OK. M .RIDHO
Wakil Bendahara
: KHAZALI NASUTION
ILA
N
Sekretaris
: ADLIS SAAT
Perwakilan Pekanbaru
: SUBIARTO
Perwakilan Aceh
: SAREM
Perwakilan Batam
: P. SIANIPAR dan BUDI
Manajer
: NAZARUDDIN
AD
Perwakilan Padang
PE
NG
3.
Tugas pokok dari terdakwa selaku Ketua Koperasi karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Koperasi karyawan Pertamina UPPDN I Medan, adalah sebagai berikut : Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan d. Mengelola koperasi dan usahanya e. Mengajukan
rancangan-rencana
kerja
serta
rancangan
f.
Menyelenggarakan rapat anggota
AU
anggaran pendapatan dan belanja koperasi
–rencana
g. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya. 4.
IS UM AT ER
i.
Terdakwa KHAIDAR ASWAN sebagai Ketua Koperasi Karyawan UPMS 1 Medan dalam kedudukan sebagai Pengurus Koperasi tersebut adalah sebagai orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009. pasal 32 ayat (1) huruf a berbunyi “ dalam menjalankan hak dan
kewajiban
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal : a). Badan oleh pengurus, ayat (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan
5.
GG
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan “ Walaupun saksi Nazaruddin telah ditunjuk sebagai Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar UPPDN I Medan dengan tugas memimpin manajerial
TIN
Koperasi, namun secara administrasi keuangan dan pengendalian keuangan serta kebijakan terkait keuangan tetap dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa, termasuk dalam hal kebijakan untuk melaporkan atau tidak melaporkan SPT, membayarkan atau tidak membayarkan pajak PPN. 6.
Saksi Sri Sugiartiningsih selaku Manajer KOPKAR Pertamina UPMS 1 Medan
N
periode 2007 s/d 2010, atas perintah Terdakwa, untuk menjabat sebagai pelaksana
ILA
sementara Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan yaitu sejak 03 Mei 2010 hingga Juni 2010, sebelum Saksi Nazaruddin melaksanakan tugas sebagai Manajer Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan.
7.
Tugas dan wewenang dari Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan
AD
adalah :
a. Menandatangani seluruh kontrak perjanjian kerja antara Kopkar dengan masing-
PE
NG
masing tenaga out sourcing.
Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
b. Menandatangani surat penawaran pekerjaan untuk mengikuti tender Pengadaan Jasa Out sourcing pada Pertamina Region I Medan.
c. Menandatangani Kontrak Kerja antara PT. Pertamina Region I Medan dengan Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan .
d. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, yaitu tagihan kepada PT. Pertamina Region I Medan.
AU
e. Menandatangani Faktur Pajak standar disaat pengajuan pembayaran kepada PT. Pertamina.
f. Membuat dan menandatangani Surat Pemberitahuan
g. Mengkoordinir bagian-bagian yang berada dibawah kepemimpinannya Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I
IS UM AT ER
8.
Medan memiliki unit bisnis, antara lain Simpan Pinjam, 2 (dua) unit SPBU, PT. Mesran Sejahtera, CV. Mesran Sejahtera dan 2 (dua) unit bengkel dan doosmeer, yang diantaranya bergerak dibidang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi Perkantoran dilingkungan Pertamina Wilayah Sumbagut, Jasa Tenaga Kerja Lapangan membantu kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM di Depot Pertamina Sumbagut, Jasa cleaning Service di Kantor Pertamina Unit Medan dan Transportasi Pengangkutan BBM. 9.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Medan diantaranya memperoleh pekerjaan berdasarkan Tender Terbuka di PT. Pertamina (Persero) yang juga tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai
Nopember 1982. 10. Pada
GG
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.001.664.0-051.000 sejak tanggal 25
tahun 2010
Koperasi Karyawan
Pertamina
UPMS
I
Medan
telah
memenangkan dan melaksanakan Pekerjaan Jasa Out Sorching Adminstrasi,
TIN
Cleaning Service dan Pengangkutan BBM dari PT. Pertamina (Persero) dan dalam setiap pengajuan permintaan pembayaran (tagihan) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan melampirkan: a. Berita Acara Hasil Pekerjaan b. PO Service dari user
N
c. Service Acceptence dari user.
ILA
d. Daftar absensi dari user. e. Invoice,
f. Kwitansi
g. Faktur pajak
AD
h. Bukti pembayaran Jamsostek. i. Dalam surat tagihan Pembayaran yang diajukan oleh Koperasi Karyawan
PE
NG
Pertamina UPMS 1 Medan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini Finance M&T off-site Support Region I Manager, yang memuat tagihan sejumlah Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
uang Harga Jual / Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berikut PPN 10 % dari DPP, sehingga PT. Pertamina (Persero) sudah membayarkan lunas biaya atas tagihan tersebut termasuk PPN 10 % kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
11. Faktur pajak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Medan yang dikirimkan
AU
kepada PT. Pertamina (Persero), yang selanjutnya PT. Pertamina (Persero)
melaporkan SPT masa PPN untuk tahun pajak 2010 sebagai Pajak Masukan atas nama PT. Pertamina (Persero) kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga di Jakarta secara e-SPT.
IS UM AT ER
12. Yang membuat dan menandatangani Faktur Pajak tahun 2010 adalah Manajer Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan, pada saat itu sebagian Faktur Pajak ditandatangani oleh SRI SUGIARTININGSIH dan sebagian lagi oleh NAZARUDDIN, adapun daftar faktur pajak PPN yang diterima oleh PT. Pertamina (Persero) dan telah dilaporkan oleh PT. Pertamina kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga di Jakarta secara e-SPT, adalah sebagai berikut : Masa Januari s.d. Desember tahun 2010 Faktur Pajak No
DPP
Nomor
010.000-10.00000270
11/01/2010
6.746.920
674.692
2
010.000-10.00000003
16/02/2010
174.007.330
17.400.733
3
010.000-10.00000004
16/02/2010
169.042.750
16.904.275
4
010.000-10.00000005
16/02/2010
125.499.750
12.549.975
5
010.000-10.00000006
16/02/2010
265.214.170
26.521.417
6
010.000-10.00000007
16/02/2010
17.990.920
1.799.092
7
010.000-10.00000008
03/02/2010
6.746.920
674.692
8
010.000-10.00000009
03/02/2010
1.698.750
169.875
9
010.000-10.00000010
24/02/2010
66.385.770
6.638.577
ILA
N
TIN
GG
1
010.000-10.00000011
15/02/2010
2.625.660
262.566
11
010.000-10.00000012
15/02/2010
1.746.960
174.696
12
010.000-10.00000018
25/02/2010
954.342.780
95.434.278
AD
10
13
010.000-10.00000013
08/03/2010
3.319.800
331.980
14
010.000-10.00000015
09/03/2010
667.776.000
66.777.600
NG PE
PPN
Tanggal
Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-10.00000020
09/03/2010
467.905.200
16
010.000--10.00000026
22/03/2010
66.385.770
17
010.000-10.00000029
26/03/2010
174.007.330
18
010.000-10.00000030
26/03/2010
169.042.750
19
010.000-10.00000031
22/03/2010
125.499.750
20
010.000-10.00000032
26/03/2010
265.214.170
26.521.417
21
010.000-10.00000033
26/03/2010
17.990.920
1.799.092
22
010.000-10.00000034
10/03/2010
6.746.920
674.692
23
010.000-10.00000036
24
010.000-10.00000037
25
010.000-10.00000038
26
010.000-10.00000039
27
010.000-10.00000045
28
010.000-10.00000046
29
010.000-10.00000047
30
010.000-10.00000048
31
010.000-10.00000049
32
010.000-10.00000050
IS UM AT ER
33
010.000-10.00000056
34
AU
6.638.577
17.400.733 16.904.275 12.549.975
11.750.000
1.175.000
22/03/2010
818.954.580
81.895.458
23/03/2010
641.668.800
64.166.880
22/03/2010
404.004.160
40.400.416
3/31/2010
174.007.330
17.400.733
3/31/2010
169.042.750
16.904.275
3/31/2010
125.499.750
12.549.975
3/31/2010
265.214.170
26.521.417
3/31/2010
17.990.920
1.799.092
3/31/2010
6.746.920
674.692
4/28/2010
944.836.800
94.483.680
010.000-10.00000057
4/28/2010
674.702.400
67.470.240
35
010.000-10.00000061
4/28/2010
457.903.040
45.790.304
36
010.000-10.00000053
10/05/2010
5.251.320
525.132
37
010.000-10.00000058
19/05/2010
4.397.520
439.752
38
010.000-10.00000066
03/05/2010
174.007.330
17.400.733
39
010.000-10.00000067
03/05/2010
169.042.750
16.904.275
ILA
N
TIN
GG
10/03/2010
010.000-10.00000068
03/05/2010
125.499.750
12.549.975
41
010.000-10.00000069
03/05/2010
265.214.170
26.521.417
42
010.000-10.00000070
03/05/2010
17.990.920
1.799.092
AD
40
43
010.000-10.00000071
03/05/2010
6.746.920
674.692
44
010.000-10.00000072
03/05/2010
1.698.750
169.875
NG PE
46.790.520
TA RA
15
Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-10.00000075
11/05/2010
466.094.720
46
010.000-10.00000076
11/05/2010
651.436.800
47
010.000-10.00000077
11/05/2010
898.171.080
48
010.000-10.00000074
18/05/2010
136.080.300
49
010.000-10.00000091
30/06/2010
4.837.272
50
010.000-10.00000079
01/06/2010
68.040.150
6.804.015
51
010.000-10.00000084
08/06/2010
17.990.920
1.799.092
52
010.000-10.00000085
08/06/2010
6.746.920
674.692
53
010.000-10.00000086
54
010.000-10.00000087
55
010.000-10.00000088
56
010.000-10.00000092
57
010.000-10.00000093
58
010.000-10.00000094
59
010.000-10.00000095
60
010.000-10.00000096
61
010.000-10.00000082
62
010.000-10.00000083
IS UM AT ER
63
010.000-10.00000089
64
AU
65.143.680 89.817.108 13.608.030 483.727
1.698.750
169.875
08/06/2010
149.032.500
14.903.250
08/06/2010
144.515.000
14.451.500
10/06/2010
17.990.920
1.799.092
11/06/2010
671.505.600
67.150.560
01/06/2010
5.251.320
525.132
11/06/2010
474.761.280
47.476.128
11/06/2010
939.075.600
93.907.560
08/06/2010
125.499.750
12.549.975
08/06/2010
265.214.170
26.521.417
30/04/2010
8.250.000
825.000
010.000-10.00000090
30/04/2010
8.250.000
825.000
65
010.000-10.00000099
30/06/2010
40.978.220
4.097.822
66
010.000-10.00000103
06/07/2010
649.424.000
64.942.400
67
010.000-10.00000104
06/07/2010
450.542.400
45.054.240
68
010.000-10.00000105
06/07/2010
933.890.520
93.389.052
69
010.000-10.00000106
07/07/2010
108.435.000
10.843.500
ILA
N
TIN
GG
08/06/2010
010.000-10.00000107
07/07/2010
149.032.500
14.903.250
71
010.000-10.00000108
07/07/2010
144.515.000
14.451.500
72
010.000-10.00000109
07/07/2010
110.870.000
11.087.000
AD
70
73
010.000-10.00000110
07/07/2010
229.209.000
22.920.900
74
010.000-10.00000111
07/07/2010
17.990.920
1.799.092
NG PE
46.609.472
TA RA
45
Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
07/07/2010
1.698.750
76
010.000-10.00000113
07/07/2010
6.746.920
77
010.000-10.00000115
09/07/2010
328.727.730
78
010.000-10.00000116
09/07/2010
461.856.200
79
010.000-10.00000117
09/07/2010
231.899.730
80
010.000-10.00000121
02/08/2010
81
010.000-10.00000122
82
010.000-10.00000123
83
010.000-10.00000124
84
010.000-10.00000125
85
010.000-10.00000126
86
010.000-10.00000127
87
010.000-10.00000128
88
010.000-10.00000129
89
010.000-10.00000132
90
010.000-10.00000133
91
010.000-10.00000134
92
010.000-10.00000138
93
010.000-10.00000139
94
674.692
32.872.773 46.185.620
6.746.920
674.692
03/08/2010
144.514.000
14.451.400
03/08/2010
147.424.240
14.742.424
IS UM AT ER
23.189.973
149.032.000
14.903.200
03/08/2010
229.209.000
22.920.900
03/08/2010
4.925.000
492.500
03/08/2010
108.435.000
10.843.500
03/08/2010
110.870.000
11.087.000
03/08/2010
15.434.000
1.543.400
06/08/2010
559.028.440
55.902.844
09/08/2010
6.829.700
682.970
09/08/2010
482.308.460
48.230.846
10/08/2010
365.451.470
36.545.147
11/08/2010
234.343.390
23.434.339
010.000-10.00000140
11/08/2010
335.851.470
33.585.147
95
010.000-10.00000141
16/08/2010
248.856.920
24.885.692
96
010.000-10.00000142
16/08/2010
3.319.800
331.980
97
010.000-10.00000143
16/08/2010
4.979.700
497.970
98
010.000-10.00000118
03/08/2010
7.409.520
740.952
99
010.000-10.00000135
09/08/2010
3.300.000
330.000
ILA
N
TIN
GG
03/08/2010
010.000-10.00000136
09/08/2010
3.300.000
330.000
101
010.000-10.00000137
09/08/2010
4.397.520
439.752
102
010.000-10.00000144
24/09/2010
3.497.400
349.740
AD
100
103
010.000-10.00000145
24/09/2010
3.500.880
350.088
104
010.000-10.00000148
30/08/2010
5.560.500
556.050
NG PE
169.875
TA RA
010.000-10.00000112
AU
75
Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-10.00000149
02/09/2010
121.856.000
106
010.000-10.00000150
02/09/2010
142.666.670
107
010.000-10.00000151
02/09/2010
186.500.000
108
010.000-10.00000152
02/09/2010
236.041.000
109
010.000-10.00000154
02/09/2010
6.746.920
110
010.000-10.00000156
03/09/2010
491.622.400
49.162.240
111
010.000-10.00000160
08/09/2010
193.226.690
19.322.669
112
010.000-10.00000251
08/09/2010
317.242.930
31.724.293
113
010.000-10.00000055
114
010.000-10.00000157
115
010.000-10.00000161
116
010.000-10.00000163
117
010.000-10.00000164
118
010.000-10.00000169
119
010.000-10.00000171
120
010.000-10.00000172
121
010.000-10.00000178
122
010.000-10.00000179
IS UM AT ER
123
010.000-10.00000180
124
AU
14.266.667 18.650.000 23.604.100 674.692
9.921.330
992.133
06/09/2010
6.829.700
682.970
06/10/2010
6.746.920
674.692
18/10/2010
3.500.880
350.088
21/09/2010
5.251.320
525.132
30/09/2010
5.251.320
525.132
30/08/2010
3.500.880
350.088
30/08/2010
5.560.500
556.050
04/10/2010
420.031.360
42.003.136
05/10/2010
3.350.000
335.000
05/10/2010
121.856.000
12.185.600
010.000-10.00000181
05/10/2010
186.500.000
18.650.000
125
010.000-10.00000182
05/10/2010
142.666.670
14.266.667
126
010.000-10.00000183
05/10/2010
236.041.000
23.604.100
127
010.000-10.00000184
06/10/2010
1.032.599.080
103.259.908
128
010.000-10.00000186
07/10/2010
685.536.000
68.553.600
129
010.000-10.00000195
01/11/2010
236.041.000
23.604.100
ILA
N
TIN
GG
02/08/2010
010.000-10.00000168
30/08/2010
3.300.000
330.000
131
010.000-10.00000170
23/11/2010
3.300.000
330.000
132
010.000-10.00000173
15/11/2010
4.397.520
439.752
AD
130
133
010.000-10.00000176
30/08/2010
6.829.704
682.970
134
010.000-10.00000177
30/09/2010
21.276.000
2.127.600
NG PE
12.185.600
TA RA
105
Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-10.00000189
03/11/2010
5.560.500
136
010.000-10.00000192
01/11/2010
121.856.000
137
010.000-10.00000193
01/11/2010
186.500.000
138
010.000-10.00000194
01/11/2010
142.666.666
139
010.000-10.00000200
03/11/2010
1.020.020.460
140
010.000-10.00000202
04/11/2010
705.012.800
70.501.280
141
010.000-10.00000226
30/12/2010
5.560.500
556.050
142
010.000-10.00000153
02/09/2010
26.218.350
2.621.835
143
010.000-10.00000201
144
010.000-10.00000208
145
010.000-10.00000209
146
010.000-10.00000213
147
010.000-10.00000214
148
010.000-10.00000215
149
010.000-10.00000216
150
010.000-10.00000221
151
010.000-10.00000222
152
010.000-10.00000223
IS UM AT ER
153
010.000-10.00000229
154
AU
12.185.600 18.650.000 14.266.667
102.002.046
489.601.280
48.960.128
01/12/2010
13.659.408
1.365.941
01/12/2010
5.560.500
556.050
01/12/2010
121.856.000
12.185.600
01/12/2010
186.500.000
18.650.000
01/12/2010
236.041.000
23.604.100
01/12/2010
142.666.666
14.266.667
03/12/2010
970.858.220
97.085.822
03/12/2010
455.291.200
45.529.120
03/12/2010
687.667.200
68.766.720
30/12/2010
1.750.440
175.044
010.000-10.00000230
30/12/2010
1.650.000
165.000
155
010.000-10.00000231
30/12/2010
1.650.000
165.000
156
010.000-10.00000233
23/12/2010
6.829.704
682.970
157
010.000-10.00000242
31/12/2010
483.427.840
48.342.784
158
010.000-10.00003231
30/12/2010
1.650.000
165.000
159
010.000-10.00003234
30/12/2010
1.650.000
165.000
ILA
N
TIN
GG
03/11/2010
010.000-10.00003243
30/12/2010
1.750.440
175.044
161
010.000-10.00003385
02/12/2010
2.203.140
220.314
162
010.000-10.00003493
01/12/2010
3.300.000
330.000
AD
160
163
010.000-10.00003494
01/12/2010
3.300.000
330.000
164
010.000-10.00003564
01/12/2010
3.500.880
350.088
NG PE
556.050
TA RA
135
Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-10.00000210
01/12/2010
3.300.000
166
010.000-10.00000187
02/12/2010
2.203.140
167
010.000-10.00000207
01/12/2010
3.500.880
168
010.000-10.00000211
01/12/2010
3.300.000
169
010.000-10.00000212
01/12/2010
36.402.525
170
010.000-10.00000235
31/12/2010
142.666.666
14.266.667
171
010.000-10.00000236
31/12/2010
121.856.000
12.185.600
172
010.000-10.00000237
31/12/2010
186.500.000
18.650.000
173
010.000-10.00000238
174
010.000-10.00000244
175
010.000-10.00000245
176
010.000-10.00000064
177
010.000-10.00000239
178
010.000-10.00000240
IS UM AT ER
JUMLAH
330.000
TA RA
165
220.314 350.088 330.000
AU
3.640.253
31/12/2010
236.041.000
23.604.100
31/12/2010
705.072.000
70.507.200
31/12/2010
1.063.037.420
106.303.742
31/12/2010
750.000
75.000
31/12/2010
38.748.000
3.874.800
31/12/2010
29.638.080
2.963.808
34.807.858.311
3.480.785.832
13. Kemudian semua uang tagihan penjualan / jasa tahun 2010 dari PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 34.807.858.311,- berikut PPN 10 %
sebesar Rp.
GG
3.480.785.832,- diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dahulu Koperasi karyawan Pertamina UPPDN I Medan, di Rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Nomor : Bank Mandiri KC Jakarta Juanda No.119.00.0564714-2 merupakan rekening
TIN
a.
Bersama antara PT. Pertamina Dana Ventura (PT.PDV), untuk menampung sementara uang tagihan dari Pertamina Pusat, karena Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan memiliki hutang kepada PT.PDV. Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang No.105,00.9917266-4, rekening ini
N
b.
digunakan untuk menampung dana setelah dipotong kewajiban hutang, maka
ILA
PT.PDV menstransfer sisa uang pada rekening ini.
c.
Bank
Mandiri
KK
Pertamina
No.105.00.0558902-7
digunakan
untuk
menampung dana dari rekening Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang No.
AD
105,00.9917266-4 yang kemudian digunakan sebagai operasional Kopkar
PE
NG
d.
Pertamina UPMS 1 Medan. Bank Mandiri KK Pertamina No.105.00.0990939-1, yang juga digunakan untuk menampung dana dari rekening Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang No. 105,00.9917266-4 yang kemudian digunakan sebagai operasional Kopkar Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Pertamina UPMS 1 Medan.
14. Empat rekening milik Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan tersebut diatas dengan speciment tanda tangan atas nama Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Saksi
KUSNADI TARMIZI selaku Sekretaris dan saksi OK.M. RIDHO selaku Bendahara, namun demikian untuk pengendalian keuangan tetap dilakukan oleh terdakwa dan untuk setiap penarikan pengeluaran harus sepengetahuan dan harus disetujui oleh
bahkan
dengan
hanya
ditanda
tangani
oleh
AU
terdakwa, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sekretaris atau Bendahara, terdakwa
sendiripun
bisa
mencairkannya, demikian pula buku cek hanya dipegang oleh terdakwa; 15. Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan saksi SRI SUGIARTININGSIH maupun
IS UM AT ER
Saksi NAZARUDDIN setiap bulannya telah membuat estimasi Pembayaran PPN yang diajukan kepada terdakwa KHAIDAR ASWAN selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan, namun untuk pengajuan pembayaran PPN tidak ditanggapi dan tidak disetujui oleh terdakwa.
16. Setiap bulan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan seharusnya membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan PPN Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan, sebagaimana uang PPN yang telah diterima dari PT. Pertamina (Persero), namun oleh terdakwa telah memerintahkan Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan saat itu yaitu saksi SRI SUGIARTININGSIH maupun Saksi NAZARUDDIN untuk tidak membuat dan tidak melaporkan SPT PPN Masa untuk bulan Maret 2010 hingga Desember 2010 atau setidak-tidaknya sejak 03 Mei 2010 hingga 31 Desember 2010 kepada Kantor
GG
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan.
17. KPP Madya Medan selama ini hanya menerima Laporan SPT untuk PPN masa Januari dan Februari 2010 dari Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan pada tanggal 26
sebesar
TIN
Oktober 2010 dan isinya seolah-olah DPP yang diperoleh dari hasil jasa hanya Rp. 1.539.875.640,- dan
telah membayarkan PPN sebesar Rp.
153.987.564,-, namun demikian pembayaran Pajak PPN tersebut tidak sesuai sebagaimana faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan.
N
18. Tidak dilaporkannya SPT PPN Masa Maret 2010 hingga Desember 2010 oleh
ILA
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dan Koperasi Karyawan UPPDN I Medan atas perintah terdakwa, sehingga saat ini belum ada pembayaran setoran pajak PPN 10 % yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Medan sebesar Rp. 3.326.798.266,-
AD
sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang dilakukan oleh
PE
NG
Ahli SUOT ROBINSON EDWARD dengan rincian sebagai berikut : a.
Dasar Pengenaan Pajak Bersih
Rp.
Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
b.
Pajak Keluaran
c.
Dikurangi Kredit PPN: - Pajak Masukan& Surat Setoran Pajak
Rp.
PPN Kurang Bayar
Rp.
3.480.785.830,-
153.987.564,-
3.326.798.266,-
AU
d.
Rp.
TA RA
34.807.858.311,-
atau setidak-tidaknya dengan tidak dilaporkan SPT PPN Masa Mei 2010 hingga
IS UM AT ER
Desember 2010 oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh Koperasi Karyawan UPPDN I Medan atas perintah terdakwa, maka hingga saat ini belum ada pembayaran setoran pajak PPN 10 % yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Cq Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebesar Rp. 2.632.309.941,- dengan rincian sebagai berikut : a.
Dasar Pengenaan Pajak Bersih
b.
Pajak Keluaran
c.
Dikurangi Kredit PPN:
GG
- Pajak Masukan& Surat Setoran Pajak d.
PPN Kurang Bayar
26.323.099.401,-
Rp.
2.632.309.941,-
Rp.
----
Rp.
2.632.309.941,-
sebagaimana diatur dan diancam pidana
TIN
Perbuatan terdakwa KHAIDAR ASWAN
Rp.
menurut Pasal 39 Ayat 1 huruf c UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
N
DAN
ILA
KEDUA :
------Terdakwa KHAIDAR ASWAN selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dahulu Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan periode 2010 - 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager BBM Retail Region I
AD
selaku Ambasador Dit PMS dan Niaga PT. Pertamina (Persero) Nomor : Kpts10/F11100/2010-SO tanggal 03 Mei 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juni 2012, atau setidak
PE
NG
tidaknya dalam waktu tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di kantor Koperasi Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Karyawan Pertamina UPMS I Medan dahulu Koperasi Karyawan Pertaminan UPPDN I Medan di Jl. Kol. Laut Yos Sudarso Nomor : 8 Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara dan bertempat di PT. Mesran Sejahtera, Jl. H. Adam Malik No.
54 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang tidak
AU
benar atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dalam hal beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
IS UM AT ER
merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa KHAIDAR ASWAN, dengan cara-cara sebagai berikut :
A. PPN PADA KOPERASI KARYAWAN PERTAMINA UPMS 1 MEDAN TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN JUNI 2012 : 1.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Dahulu bernama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No : 32/BH/KWK.RI/1998 dan terakhir perubahan menjadi Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan sesuai Akte Notaris No.19 Tanggal 14 Desember 2007 dan terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 29 September 1998 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.850.772.3-123.000 pada tanggal 14 Juli 1998.
2.
Susunan Kepengurusan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Periode Mei
GG
2010 sampai dengan April 2013 adalah sebagai berikut; Ketua
:
KHAIDAR ASWAN
:
KUSNADI TARMIZI
:
OK. M .RIDHO
Wakil Bendahara
:
KHAZALI NASUTION
Perwakilan Padang
:
ADLIS SAAT
Perwakilan Pekanbaru
:
SUBIARTO
Perwakilan Aceh
:
SAREM
Perwakilan Batam
:
P. SIANIPAR dan BUDI
Manajer
:
NAZARUDDIN
Sekretaris
ILA
N
TIN
Bendahara
3.
Tugas pokok dari terdakwa selaku Ketua Koperasi karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan, adalah sebagai berikut :
PE
NG
AD
a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan d. Mengelola koperasi dan usahanya e. Mengajukan
rancangan-rencana
kerja
serta
rancangan
–rencana
Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
f.
TA RA
anggaran pendapatan dan belanja koperasi Menyelenggarakan rapat anggota
g. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib i.
Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya.
Terdakwa KHAIDAR ASWAN sebagai Ketua Koperasi Karyawan UPMS 1 Medan
AU
4.
dalam kedudukan sebagai Pengurus Koperasi tersebut adalah sebagai orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana ketentuan
IS UM AT ER
Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009. Pasal 32 ayat (1) huruf a berbunyi : “ dalam menjalankan hak dan
kewajiban
sesuai
dengan
ketentuan
perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :
peraturan
perundang-undangan
a). Badan oleh pengurus, ayat (4)
Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan “ 5.
Walaupun saksi Nazaruddin telah ditunjuk sebagai Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar UPPDN I Medan dengan tugas memimpin manajerial Koperasi, namun secara administrasi keuangan dan pengendalian keuangan serta kebijakan terkait keuangan tetap dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa, termasuk
GG
dalam hal kebijakan untuk melaporkan atau tidak melaporkan SPT, membayarkan atau tidak membayarkan pajak PPN. 6.
Tugas dan wewenang dari Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan
TIN
adalah :
a. Menandatangani seluruh kontrak perjanjian kerja antara Kopkar dengan masingmasing tenaga out sourcing. b. Menandatangani surat penawaran pekerjaan untuk mengikuti tender Pengadaan Jasa Out sourcing pada Pertamina Region I Medan.
N
c. Menandatangani Kontrak Kerja antara PT. Pertamina Region I Medan dengan
ILA
Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan . d. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, yaitu tagihan kepada PT. Pertamina Region I Medan.
e. Menandatangani Faktur Pajak standar disaat pengajuan pembayaran kepada PT.
AD
Pertamina.
f. Membuat dan menandatangani Surat Pemberitahuan g. Mengkoordinir bagian-bagian yang berada dibawah kepemimpinannya
PE
NG
7.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Medan memiliki unit bisnis, antara lain Simpan Pinjam, 2 (dua) unit SPBU, PT. Mesran Sejahtera, CV. Mesran Sejahtera dan 2 (dua) unit bengkel dan doosmeer,
yang diantaranya bergerak dibidang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi Perkantoran dilingkungan Pertamina Wilayah Sumbagut, Jasa Tenaga Kerja Lapangan membantu kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM di
dan Transportasi Pengangkutan BBM. 8.
AU
Depot Pertamina Sumbagut, Jasa cleaning Service di Kantor Pertamina Unit Medan
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Medan diantaranya memperoleh pekerjaan berdasarkan Tender Terbuka di PT. Pertamina (Persero) yang juga tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai
Nopember 1982. 9.
IS UM AT ER
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.001.664.0-051.000 sejak tanggal 25
Untuk tahun 2011 hingga 2012 Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan telah memenangkan dan melaksanakan Pekerjaan Jasa Out Sorching Adminstrasi, Cleaning Service dan Pengangkutan BBM dari PT. Pertamina (Persero) dan dalam setiap pengajuan permintaan pembayaran (tagihan) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan melampirkan : a. Berita Acara Hasil Pekerjaan b. PO Service dari user
c. Service Acceptence dari user. d. Daftar absensi dari user.
f. Kwitansi g. Faktur pajak
GG
e. Invoice,
h. Bukti pembayaran Jamsostek.
TIN
10. Dalam surat tagihan Pembayaran yang diajukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan kepada PT. Pertamina (Persero) telah memuat tagihan sejumlah uang Harga Jual / Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berikut PPN 10 % dari DPP, sehingga PT. Pertamina sudah membayarkan lunas biaya atas tagihan tersebut termasuk PPN 10 % kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
N
11. Faktur pajak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Koperasi karyawan
ILA
Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Medan yang dikirimkan kepada PT. Pertamina (Persero), yang selanjutnya PT. Pertamina (Persero) melaporkan SPT masa PPN untuk tahun pajak 2011 dan tahun 2012 sebagai Pajak Masukan atas nama PT. Pertamina (Persero) kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib
AD
Pajak Besar Tiga di Jakarta secara e-SPT.
12. Yang membuat dan menandatangani Faktur Pajak Tahun 2011 dan tahun 2012
PE
NG
adalah Manajer Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan, pada saat itu Faktur Pajak ditandatangani oleh NAZARUDDIN, adapun daftar faktur pajak PPN yang diterima Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
oleh PT. Pertamina (Persero) dan telah dilaporkan oleh PT. Pertamina kepada
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga di Jakarta secara e-SPT, adalah sebagai berikut :
Faktur Pajak No
DPP
PPN
1
010.000-11.00000001
01/02/2011
2
010.000-11.00000003
01/02/2011
3
010.000-11.00000004
01/02/2011
4
010.000-11.00000005
5
010.000-11.00000006
6
010.000-11.00000007
7
010.000-11.00000008
8
010.000-11.00000012
9
010.000-11.00000013
10
010.000-11.00000016
11
010.000-11.00000017
12
010.000-11.00000018
13
010.000-11.00000019
14
556.050
1.659.900
165.990
1.659.900
165.990
01/02/2011
121.740.000
12.174.000
01/02/2011
186.495.000
18.649.500
01/02/2011
142.666.666
14.266.667
01/02/2011
236.106.000
23.610.600
01/02/2011
29.541.656
2.954.166
04/02/2011
477.352.800
47.735.280
07/02/2011
680.334.000
68.033.400
09/02/2011
1.119.796.920
111.979.692
02/03/2011
5.560.500
556.050
01/03/2011
3.500.880
350.088
010.000-11.00000020
01/03/2011
1.659.900
165.990
15
010.000-11.00000021
01/03/2011
1.659.900
165.990
16
010.000-11.00000023
01/03/2011
12.134.175
1.213.418
17
010.000-11.00000024
01/03/2011
142.666.670
14.266.667
18
010.000-11.00000025
01/03/2011
186.495.000
18.649.500
19
010.000-11.00000026
01/03/2011
236.106.000
23.610.600
20
010.000-11.00000027
121.740.000
12.174.000
21
010.000-11.00000032
03/03/2011
421.441.200
42.144.120
22
010.000-11.00000033
03/03/2011
989.719.500
98.971.950
01/03/2011
23
010.000-11.00000034
03/03/2011
634.561.200
63.456.120
24
010.000-11.00000035
08/03/2011
11.092.630
1.109.263
AD
ILA
N
TIN
GG
IS UM AT ER
5.560.500
NG PE
Tanggal
AU
Nomor
Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-11.00000036
08/03/2011
11.092.630
1.109.263
26
010.000-11.00000041
25/03/2011
12.134.175
1.213.418
27
010.000-11.00000044
01/04/2011
142.666.666
14.266.667
28
010.000-11.00000045
01/04/2011
121.740.000
12.174.000
29
010.000-11.00000046
01/04/2011
236.106.000
23.610.600
30
010.000-11.00000047
01/04/2011
186.495.000
31
010.000-11.00000051
31/03/2011
5.560.500
556.050
32
010.000-11.00000053
01/04/2011
AU
18.649.500
9.687.000
968.700
33
010.000-11.00000054
34
010.000-11.00000055
35
010.000-11.00000056
36
010.000-11.00000057
37
010.000-11.00000058
38
010.000-11.00000060
39
010.000-11.00000061
40
010.000-11.00000062
41
010.000-11.00000063
42
010.000-11.00000067
43
010.000-11.00000069
44
IS UM AT ER
7.409.520
740.952
01/04/2011
1.659.900
165.990
05/04/2011
486.671.400
48.667.140
05/04/2011
1.112.454.640
111.245.464
06/04/2011
785.259.600
78.525.960
02/05/2011
121.740.000
12.174.000
02/05/2011
186.495.000
18.649.500
02/05/2011
236.106.000
23.610.600
02/05/2011
142.666.666
14.266.667
02/05/2011
11.092.633
1.109.263
04/05/2011
704.293.200
70.429.320
010.000-11.00000070
04/05/2011
492.503.040
49.250.304
45
010.000-11.00000071
06/05/2011
40.200.000
4.020.000
46
010.000-11.00000072
05/05/2011
1.073.659.620
107.365.962
47
010.000-11.00000082
19/05/2011
16.032.905
1.603.291
48
010.000-11.00000085
01/06/2011
142.666.666
14.266.667
49
010.000-11.00000086
01/06/2011
236.106.000
23.610.600
ILA
N
TIN
GG
01/04/2011
010.000-11.00000087
01/06/2011
186.495.000
18.649.500
51
010.000-11.00000088
01/06/2011
121.740.000
12.174.000
52
010.000-11.00000089
01/06/2011
11.092.633
1.109.263
AD
50
53
010.000-11.00000091
04/07/2011
16.750.000
1.675.000
54
010.000-11.00000092
01/06/2011
12.134.175
1.213.418
NG PE
TA RA
25
Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-11.00000094
01/06/2011
12.134.175
1.213.418
56
010.000-11.00000095
01/06/2011
12.134.175
1.213.418
57
010.000-11.00000098
08/06/2011
487.933.920
48.793.392
58
010.000-11.00000100
13/06/2011
1.148.570.720
114.857.072
59
010.000-11.00000101
14/06/2011
762.939.600
76.293.960
60
010.000-11.00000102
20/06/2011
61
010.000-11.00000103
30/06/2011
62
010.000-11.00000104
01/07/2011
AU
63
010.000-11.00000105
64
010.000-11.00000106
65
010.000-11.00000107
66
010.000-11.00000108
67
010.000-11.00000111
68
010.000-11.00000112
69
010.000-11.00000113
70
010.000-11.00000114
71
010.000-11.00000115
72
010.000-11.00000121
73
010.000-11.00000122
74
3.414.852
5.560.500
556.050
142.666.670
14.266.667
IS UM AT ER
34.148.520
186.495.000
18.649.500
01/07/2011
236.106.000
23.610.600
01/07/2011
121.740.000
12.174.000
01/07/2011
11.092.630
1.109.263
05/07/2011
514.747.440
51.474.744
05/07/2011
1.057.585.980
105.758.598
06/07/2011
742.735.200
74.273.520
30/06/2011
4.580.830
458.083
06/07/2011
12.134.175
1.213.418
22/07/2011
5.560.500
556.050
30/06/2011
142.666.670
14.266.667
010.000-11.00000123
12/07/2011
236.106.000
23.610.600
75
010.000-11.00000124
07/06/2011
186.495.000
18.649.500
76
010.000-11.00000125
25/05/2011
121.740.000
12.174.000
77
010.000-11.00000126
30/06/2011
11.092.630
1.109.263
78
010.000-11.00000129
11/07/2011
527.492.880
52.749.288
79
010.000-11.00000130
13/04/2011
1.162.858.400
116.285.840
ILA
N
TIN
GG
01/07/2011
010.000-11.00000131
30/06/2011
811.156.000
81.115.600
81
010.000-11.00000132
04/08/2011
12.134.175
1.213.418
82
010.000-11.00000133
04/08/2011
27.318.816
2.731.882
AD
80
83
010.000-11.00000137
11/08/2011
8.630.301
863.030
84
010.000-11.00000138
19/09/2011
74.705.142
7.470.514
NG PE
TA RA
55
Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-11.00000140
05/09/2011
5.560.500
556.050
86
010.000-11.00000141
07/09/2011
197.547.324
19.754.732
87
010.000-11.00000142
06/09/2011
307.736.994
30.773.699
88
010.000-11.00000143
06/09/2011
293.808.673
29.380.867
89
010.000-11.00000144
06/09/2011
188.155.387
18.815.539
90
010.000-11.00000145
07/09/2011
484.206.480
91
010.000-11.00000146
07/09/2011
748.099.200
74.809.920
92
010.000-11.00000147
07/09/2011
AU
48.420.648
1.196.493.980
119.649.398
93
010.000-11.00000148
94
010.000-11.00000150
95
010.000-11.00000151
96
010.000-11.00000152
97
010.000-11.00000156
98
010.000-11.00000157
99
010.000-11.00000158
100
010.000-11.00000159
101
010.000-11.00000160
102
010.000-11.00000161
103
010.000-11.00000162
104
IS UM AT ER
13.400.000
1.340.000
08/09/2011
37.352.571
3.735.257
12/09/2011
11.092.633
1.109.263
08/09/2011
4.580.830
458.083
20/09/2011
13.370.000
1.337.000
20/09/2011
9.360.000
936.000
03/10/2011
197.547.324
19.754.732
03/10/2011
307.736.994
30.773.699
03/10/2011
293.808.673
29.380.867
03/10/2011
188.155.387
18.815.539
03/10/2011
11.092.633
1.109.263
010.000-11.00000165
03/10/2011
37.352.571
3.735.257
105
010.000-11.00000166
03/10/2011
5.560.500
556.050
106
010.000-11.00000167
06/10/2011
1.119.201.600
111.920.160
107
010.000-11.00000168
07/10/2011
761.688.000
76.168.800
108
010.000-11.00000169
07/10/2011
493.945.920
49.394.592
109
010.000-11.00000172
18/10/2011
16.848.000
1.684.800
ILA
N
TIN
GG
08/09/2011
010.000-11.00000177
01/11/2011
11.092.633
1.109.263
111
010.000-11.00000178
01/11/2011
5.560.500
556.050
112
010.000-11.00000179
02/11/2011
1.135.374.460
113.537.446
AD
110
113
010.000-11.00000180
04/11/2011
545.408.640
54.540.864
114
010.000-11.00000181
04/11/2011
773.131.200
77.313.120
NG PE
TA RA
85
Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-11.00000182
04/11/2011
218.482.502
21.848.250
116
010.000-11.00000183
04/11/2011
227.733.306
22.773.331
117
010.000-11.00000184
04/11/2011
141.559.950
14.155.995
118
010.000-11.00000185
04/11/2011
140.166.667
14.016.667
119
010.000-11.00000252
01/04/2011
11.092.633
1.109.263
120
010.000-11.00000176
01/11/2011
121
010.000-11.00000190
10/11/2011
122
010.000-11.00000192
11/11/2011
123
010.000-11.00000193
124
010.000-11.00000195
125
010.000-11.00000196
126
010.000-11.00000197
127
010.000-11.00000198
128
010.000-11.00000199
129
010.000-11.00000200
130
010.000-11.00000202
131
010.000-11.00000203
132
010.000-11.00000204
133
010.000-11.00000205
134
AU
3.735.257
15.184.000
1.518.400
13.370.000
1.337.000
IS UM AT ER
37.352.571
13.370.000
1.337.000
01/12/2011
218.482.502
21.848.250
01/12/2011
227.733.306
22.773.331
01/12/2011
141.559.950
14.155.995
01/12/2011
140.166.667
14.016.667
01/12/2011
37.352.571
3.735.257
01/12/2011
11.092.633
1.109.263
01/12/2011
5.560.500
556.050
06/12/2011
504.767.520
50.476.752
06/12/2011
743.808.000
74.380.800
06/12/2011
1.104.715.480
110.471.548
010.000-11.00000209
12/12/2011
15.184.000
1.518.400
135
010.000-11.00000213
21/12/2011
14.144.000
1.414.400
136
010.000-11.00000222
23/12/2011
286.531.920
28.653.192
137
010.000-11.00000223
23/12/2011
570.018.900
57.001.890
138
010.000-11.00000224
30/12/2011
5.560.500
556.050
139
010.000-11.00000225
27/12/2011
403.372.800
40.337.280
ILA
N
TIN
GG
21/11/2011
010.000-11.00000226
30/12/2011
13.370.000
1.337.000
141
010.000-11.00000155
20/09/2011
13.370.000
1.337.000
142
010.000-11.00000191
11/11/2011
2.290.420
229.042
AD
140
143
010.000-11.00000207
12/12/2011
20.489.110
2.048.911
144
010.000-11.00000208
12/12/2011
10.050.000
1.005.000
NG PE
TA RA
115
Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-11.00000214
30/12/2011
218.482.500
21.848.250
146
010.000-11.00000215
30/12/2011
227.733.310
22.773.331
147
010.000-11.00000216
30/12/2011
141.559.950
14.155.995
148
010.000-11.00000217
30/12/2011
140.166.670
14.016.667
149
010.000-11.00000218
30/12/2011
37.352.570
3.735.257
150
010.000-11.00000219
30/12/2011
a.
11.092.630
36.961.813.160
Daftar Faktur Pajak Tahun 2011 yang memuat
1.109.263
3.696.181.316
Dasar Pengenaan Pajak
IS UM AT ER
(DPP) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) : b.
AU
JUMLAH
TA RA
145
Daftar Faktur Pajak Tahun 2012 yang memuat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) : Faktur Pajak
No
DPP
Nomor 010.000-12.00000001
02/01/2012
287.253.360
28.725.336
2
010.000-12.00000003
02/01/2012
674.696.000
67.469.600
3
010.000-12.00000009
20/01/2012
13.370.000
1.337.000
4
010.000-12.00000010
01/02/2012
4.431.370
443.137
5
010.000-12.00000011
01/02/2012
141.559.950
14.155.995
6
010.000-12.00000012
01/02/2012
227.733.310
22.773.331
7
010.000-12.00000013
01/02/2012
218.482.500
21.848.250
8
010.000-12.00000017
01/02/2012
5.560.500
556.050
9
010.000-12.00000019
02/02/2012
9.590.590
959.059
10
010.000-12.00000021
03/02/2012
90.924.900
9.092.490
11
010.000-12.00000022
06/02/2012
502.038.320
50.203.832
010.000-12.00000026
13/02/2012
11.092.630
1.109.263
ILA
N
TIN
GG
1
12
010.000-12.00000027
14/02/2012
104.658.120
10.465.812
14
010.000-12.00000028
20/01/2012
708.696.000
70.869.600
15
010.000-12.00000029
20/01/2012
1.216.925.400
121.692.540
16
010.000-12.00000030
01/03/2012
141.559.950
14.155.995
17
010.000-12.00000031
01/03/2012
227.733.310
22.773.331
AD
13
NG PE
PPN
Tanggal
Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-12.00000032
01/03/2012
218.482.500
19
010.000-12.00000035
01/03/2012
11.092.630
20
010.000-12.00000037
01/03/2012
104.658.120
21
010.000-12.00000038
01/03/2012
4.431.370
22
010.000-12.00000039
01/03/2012
5.560.500
23
010.000-12.00000040
01/03/2012
24
010.000-12.00000041
25
010.000-12.00000042
AU
26
010.000-12.00000046
27
010.000-12.00000048
28
010.000-12.00000050
29
010.000-12.00000051
30
010.000-12.00000052
31
010.000-12.00000053
32
010.000-12.00000055
33
010.000-12.00000056
34
010.000-12.00000057
35
010.000-12.00000060
36
010.000-12.00000061
37
1.109.263
10.465.812 443.137
6.700.000
670.000
01/03/2012
13.370.000
1.337.000
02/03/2012
74.844.000
7.484.400
IS UM AT ER
556.050
447.126.080
44.712.608
06/03/2012
1.089.100.800
108.910.080
12/03/2012
704.179.800
70.417.980
12/03/2012
90.924.900
9.092.490
12/03/2012
25.000.000
2.500.000
12/03/2012
25.000.000
2.500.000
19/03/2012
7.792.360
779.236
19/03/2012
7.792.360
779.236
19/03/2012
7.792.360
779.236
02/04/2012
141.559.950
14.155.995
02/04/2012
227.733.310
22.773.331
010.000-12.00000062
02/04/2012
218.482.500
21.848.250
38
010.000-12.00000063
02/04/2012
90.924.900
9.092.490
39
010.000-12.00000064
02/04/2012
104.658.120
10.465.812
40
010.000-12.00000065
02/04/2012
11.092.630
1.109.263
41
010.000-12.00000067
02/04/2012
4.431.370
443.137
02/04/2012
9.590.590
959.059
N
TIN
GG
05/03/2012
010.000-12.00000069
ILA
42
010.000-12.00000071
03/04/2012
106.424.900
10.642.490
44
010.000-12.00000072
04/04/2012
540.833.760
54.083.376
45
010.000-12.00000073
04/04/2012
780.955.200
78.095.520
46
010.000-12.00000076
05/04/2012
1.117.756.200
111.775.620
47
010.000-12.00000080
11/04/2012
25.000.000
2.500.000
AD
43
NG PE
21.848.250
TA RA
18
Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-12.00000081
01/05/2012
141.559.950
49
010.000-12.00000082
01/05/2012
227.733.310
50
010.000-12.00000083
01/05/2012
218.482.500
51
010.000-12.00000084
01/05/2012
104.658.120
52
010.000-12.00000086
01/05/2012
11.092.630
53
010.000-12.00000089
01/05/2012
35.474.970
3.547.497
54
010.000-12.00000090
01/05/2012
5.560.500
556.050
55
010.000-12.00000091
02/05/2012
986.606.400
98.660.640
56
010.000-12.00000092
57
010.000-12.00000093
58
010.000-12.00000094
59
010.000-12.00000100
60
010.000-12.00000103
61
010.000-12.00000104
62
010.000-12.00000105
63
010.000-12.00000106
64
010.000-12.00000107
65
010.000-12.00000108
IS UM AT ER
66
010.000-12.00000109
67
AU
22.773.331 21.848.250 10.465.812 1.109.263
143.700.000
14.370.000
04/05/2012
452.191.360
45.219.136
04/05/2012
649.059.000
64.905.900
08/05/2012
13.370.000
1.337.000
09/05/2012
25.000.000
2.500.000
22/05/2012
8.931.500
893.150
25/05/2012
26.578.300
2.657.830
25/05/2012
63.967.360
6.396.736
25/05/2012
31.827.880
3.182.788
25/05/2012
4.684.140
468.414
25/05/2012
413.480
41.348
010.000-12.00000110
30/05/2012
5.853.600
585.360
68
010.000-12.00000111
30/05/2012
5.124.600
512.460
69
010.000-12.00000112
30/05/2012
1.742.040
174.204
70
010.000-12.00000113
30/05/2012
15.568.200
1.556.820
71
010.000-12.00000116
01/06/2012
141.559.950
14.155.995
01/06/2012
227.733.310
22.773.331
N
TIN
GG
03/05/2012
010.000-12.00000117
ILA
72
010.000-12.00000118
01/06/2012
218.482.500
21.848.250
74
010.000-12.00000119
01/06/2012
104.658.120
10.465.812
75
010.000-12.00000120
01/06/2012
35.474.970
3.547.497
76
010.000-12.00000121
01/06/2012
11.092.630
1.109.263
77
010.000-12.00000122
01/06/2012
71.850.000
7.185.000
AD
73
NG PE
14.155.995
TA RA
48
Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-12.00000124
01/06/2012
8.931.500
79
010.000-12.00000125
01/06/2012
20.250.000
80
010.000-12.00000126
01/06/2012
5.560.500
81
010.000-12.00000128
05/06/2012
517.579.520
82
010.000-12.00000129
05/06/2012
778.986.600
83
010.000-12.00000131
05/06/2012
1.061.325.600
106.132.560
84
010.000-12.00000136
06/06/2012
3.920.400
392.040
85
010.000-12.00000137
11/06/2012
136.733.330
13.673.333
86
010.000-12.00000139
87
010.000-12.00000140
88
010.000-12.00000141
89
010.000-12.00000142
90
010.000-12.00000143
91
010.000-12.00000144
92
010.000-12.00000147
93
010.000-12.00000070
94
010.000-12.00000127
95
010.000-12.00000138
IS UM AT ER
96
010.000-12.00000145
97
010.000-12.00000146
2.025.000
556.050
51.757.952
AU
77.898.660
25.820.620
2.582.062
20/06/2012
28.314.460
2.831.446
20/06/2012
62.161.190
6.216.119
20/06/2012
1.022.070
102.207
21/06/2012
10.998.720
1.099.872
21/06/2012
11.539.800
1.153.980
21/06/2012
6.485.400
648.540
02/04/2012
13.370.000
1.337.000
01/06/2012
13.370.000
1.337.000
19/06/2012
13.370.000
1.337.000
21/06/2012
7.354.800
735.480
21/06/2012
14.834.450
1.483.445
GG
20/06/2012
17.541.557.700
TIN
JUMLAH
893.150
TA RA
78
1.754.155.770
13. Kemudian semua uang tagihan penjualan / jasa Januari 2011 s/d Desember 2011
N
dari PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 36.961.813.160,- berikut PPN 10 % sebesar Rp. 3.696.181.316,- dan semua uang tagihan penjualan / jasa Bulan 2012
ILA
Januari
s/d
Juni
2012
dari
PT.
Pertamina
(Persero)
sebesar
Rp.17.541.557.700,- berikut PPN 10 % sebesar Rp. 1.754.155.770,- diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dahulu Koperasi Karyawan
AD
Pertamina UPPDN I Medan, di Rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Nomor :
PE
NG
a. Bank Mandiri KC Jakarta Juanda No.119.00.0564714-2 merupakan rekening Bersama antara PT. Pertamina Dana Ventura (PT.PDV), untuk menampung sementara uang tagihan dari Pertamina Pusat, karena Kopkar Pertamina Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
UPMS 1 Medan memiliki hutang kepada PT.PDV.
b. Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang No.105,00.9917266-4, rekening ini
digunakan untuk menampung dana setelah dipotong kewajiban hutang, maka PT.PDV menstransfer sisa uang pada rekening ini. c. Bank
Mandiri
KK
Pertamina
No.105.00.0558902-7
digunakan
untuk
menampung dana dari rekening Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang No.
AU
105,00.9917266-4 yang kemudian digunakan sebagai operasional Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan.
d. Bank Mandiri KK Pertamina No.105.00.0990939-1, yang juga digunakan untuk menampung dana dari rekening Bank Mandiri KC Medan Pulau Pinang
IS UM AT ER
No. 105.00.9917266-4 yang kemudian digunakan sebagai operasional Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan.
14. Empat rekening milik Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan tersebut diatas dengan speciment tanda tangan atas nama Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Saksi KUSNADI TARMIZI selaku Sekretaris dan saksi OK.M. RIDHO selaku Bendahara, namun demikian untuk pengendalian keuangan tetap dilakukan oleh terdakwa dan untuk setiap penarikan pengeluaran harus sepengetahuan dan harus disetujui oleh terdakwa, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sekretaris atau Bendahara, bahkan
dengan
hanya
ditanda
tangani
oleh
terdakwa
sendiripun
bisa
mencairkannya, demikian pula buku cek hanya dipegang oleh terdakwa. 15. Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan Saksi NAZARUDDIN setiap bulannya telah membuat estimasi Pembayaran PPN yang diajukan kepada terdakwa
GG
KHAIDAR ASWAN selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan, namun untuk pengajuan pembayaran PPN tidak ditanggapi dan tidak disetujui oleh terdakwa. 16. Setiap bulan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan seharusnya membuat
TIN
dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan PPN Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Medan, sebagaimana yang telah diterima dari PT. Pertamina (Persero), namun oleh terdakwa telah memerintahkan Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan saat itu yaitu Saksi NAZARUDDIN untuk membuat SPT PPN Masa untuk bulan Januari 2012 hingga
N
Juni 2012 dengan tidak sebenarnya dan membayarkan PPN tidak sebagaimana
ILA
mestinya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan. 17. Ternyata KPP Madya Medan menerima Laporan SPT untuk PPN masa Januari hingga Desember 2011 dan Januari hingga Juni 2012 dari Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan, tidak sesuai dengan Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh Koperasi
AD
Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan, sebagai berikut :
PE
NG
Masa
Pembetulan
DPP
PK
PM
Tgl Lapor
Tgl Bayar
Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Normal
Nihil
0
10/11/2011
Feb
Normal
Nihil
0
10/11/2011
Mar
Normal
Nihil
0
10/11/2011
Mar
Pembetulan Ke-1
350,088
0
5/10/2012
Apr
Normal
Nihil
0
10/11/2011
Mei
Normal
Nihil
0
Mei
Pembetulan Ke-1
2,159,340
0
Jun
Normal
Nihil
0
AU
Jul
Normal
Agt
Normal
Agt
Pembetulan Ke-1
Sep
Normal
Sep
Pembetulan Ke-1
Oct
Normal
Oct
Pembetulan Ke-1
Nov
Normal
Nov
Pembetulan Ke-1
Des
Normal
Des
Pembetulan Ke-1
3,500,880
27,318,810
54,080,830
70,853,700
GG
31,837,130
0
10/11/2011
Nihil
0
10/11/2011
2,731,881
0
5/10/2012
Nihil
0
10/11/2011
5,408,083
0
5/10/2012
Nihil
0
10/11/2011
7,085,370
0
29/10/2012
Nihil
0
15/12/2011
3,183,713
0
29/10/2012
Nihil
0
30/01/2012
100,271,970
0
11/12/2012
6/12/2012
PK
PM
Tgl Lapor
Tgl Bayar
Jan
Normal
Nihil
0
20/02/2012
Normal
Nihil
0
22/03/2012
Normal
Nihil
0
20/04/2012
Mar
Pembetulan Ke-1
Nihil
0
17/09/2012
Apr
Normal
Nihil
0
21/05/2012
Mei
Normal
Nihil
0
18/06/2012
51,682,866
0
27/07/2012
Nihil
0
4/7/2012
ILA AD NG
Nihil
Pembetulan
Mar
DPP
Mei
Pembetulan Ke-1
Jun
Normal
516,828,660
3/10/2012
10/11/2011
Masa
Feb
PE
5/10/2012
N
TIN
Tahun Pajak 2011
1,002,719,700
3/10/2012
10/11/2011
IS UM AT ER
21,593,400
TA RA
Jan
4/10/2012
3/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
5/6/2012
Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Tahun Pajak 2012 :
yang isinya seolah-olah DPP yang diperoleh dari hasil jasa tahun 2011 hanya
sebesar Rp.1,539,875,640,- dan telah melaporkan SPT dan membayarkan PPN sebesar Rp. 153.987.564,-, demikian juga untuk Januari hingga Juni 2012 seolaholah DPP yang diperoleh dari hasil Jasa tahun 2012 hanya sebesar Rp.
AU
516.828.660,- dan telah melaporkan SPT dan membayarkan PPN sebesar Rp. 51.682.866,- namun demikian pembayaran Pajak PPN tersebut tidak sesuai dengan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan, sehingga
pembuatan SPT masa PPN Januari 2011 – Desember 2011 dan januari 2012 –Juni
IS UM AT ER
2012 yang diperhitungkan sangat kecil daripada yang sesungguhnya.
18. Dengan dilaporkannya SPT PPN tidak dengan sebenarnya untuk Masa Januari 2011 hingga Desember 2011 dan masa Januari 2012 hingga Juni 2012 oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh Koperasi Karyawan UPPDN I Medan atas perintah terdakwa, maka hingga saat ini belum ada pembayaran setoran pajak PPN 10 %, hal ini yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Cq Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebesar Rp. 5,277.463.775,- sebagaimana Hasil Perhitungan Potensi Kerugian Pendapatan Negara yang dilakukan oleh Ahli SUOT ROBINSON EDWARD, dengan rincian sebagai berikut : a.
Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2011 : a.
Dasar Pengenaan Pajak Bersih
Rp.
b.
Pajak Keluaran
c.
Dikurangi Kredit PPN:
d.
TIN
Rp.
3.696.181.316,-
- Pajak Masukan& Surat Setoran Pajak
Rp.
121.190.445,-
PPN Kurang Bayar
Rp.
3.574.990.871,-
Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Juni 2012 :
N
b.
GG
36.961.813.160,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih
PE
NG
AD
ILA
a.
Rp. 17.541.557.700,-
b.
Pajak Keluaran
c.
Dikurangi Kredit PPN: - Pajak Masukan& Surat Setoran Pajak
Rp.
1.754.155.770,-
Rp.
51.682.866.-
Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
PPN Kurang Bayar
1.702.472.904,-
Rp.
TA RA
d.
19. Dengan dilaporkannya SPT yang tidak benar oleh Manajer Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh Koperasi Karyawan UPPDN I Medan atas perintah
terdakwa KHAIDAR ASWAN sejak Bulan Januari hingga bulan Desember 2011,
AU
dan Januari hingga Juni 2012, maka hingga saat ini terdapat kekurang bayaran
setoran pajak PPN 10 % atau dapat terjadi Kerugian pada Pendapatan Negara Cq kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebesar Rp. 5.277.463.775,- (lima Milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh
IS UM AT ER
lima Rupiah).
A. PPN PADA PT. MESRAN SEJAHTERA JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN JUNI 2012. 1.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Dahulu bernama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No : 32/BH/KWK.RI/1998 dan terakhir perubahan menjadi Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan sesuai Akte Notaris No.19 Tanggal 14 Desember 2007 dan terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 29 September 1998 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.850.772.3-123.000 pada tanggal 14 Juli 1998.
2.
Susunan Kepengurusan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Periode Mei 2010 sampai dengan April 2013 adalah sebagai berikut : : KHAIDAR ASWAN
Sekretaris
GG
Ketua
: KUSNADI TARMIZI
Bendahara
: OK. M .RIDHO
Wakil Bendahara
: KHAZALI NASUTION : ADLIS SAAT
Perwakilan Pekanbaru
: SUBIARTO
Perwakilan Aceh
: SAREM
Perwakilan Batam
: P. SIANIPAR dan BUDI
Manajer
: NAZARUDDIN
3.
N
TIN
Perwakilan Padang
Tugas pokok dari terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I
ILA
Medan dh. Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN I Medan, adalah sebagai berikut : Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi
b.
Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
c.
Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan
PE
NG
AD
a.
d.
Mengelola koperasi dan usahanya
e.
Mengajukan rancangan-rencana kerja serta rancangan –rencana anggaran
f.
pendapatan dan belanja koperasi Menyelenggarakan rapat anggota Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
h.
Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
i.
Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya.
TA RA
4.
g.
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dh. Kopkar Pertamina UPPDN I Medan memiliki unit bisnis, antara lain Simpan Pinjam, 2 (dua) unit SPBU, PT. Mesran Sejahtera, CV. Mesran Sejahtera dan 2 (dua) unit bengkel dan doosmeer,
AU
yang diantaranya bergerak dibidang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi Perkantoran dilingkungan Pertamina Wilayah Sumbagut, Jasa Tenaga Kerja Lapangan membantu kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM di Depot Pertamina Sumbagut, Jasa cleaning Service di Kantor Pertamina Unit Medan
5.
IS UM AT ER
dan Transportasi Pengangkutan BBM.
PT. MESRAN SEJAHTERA adalah unit usaha dari koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan (d.h KOPKAR Pertamina UPPDN I MEDAN) yang bergerak dibidang jasa keamanan (security) dan terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.591.368.2.111.000
6.
Susunan organisasi PT. MESRAN SEJAHTERA berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris Emmy Wilis, SH, No. 01.04/leg/11/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan pendiriannya sebagai berikut : a.
Dewan Direksi Direktur Utama Direktur
b.
Dewan Komisaris
Komisaris c.
Sadono Prayitno
:
Fachrur Rozi
:
H. Ridwan
:
H. Saifuddin Roesmani Wisnu
GG
Komisaris Utama
:
Pemegang Saham
TIN
1. H. Ridwan 300 lbr 2. H. Saifuddin R
100 lbr
3. Wisnu
100 lbr
Sebelum pembentukan PT. MESRAN SEJAHTERA tersebut untuk unit usaha jasa pengamanan (security) dan jasa outsourcing di PT. Pertamina langsung dikerjakan
N
oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan (d.h KOPKAR Pertamina
ILA
UPPDN I MEDAN), namun dengan adanya peraturan KAPOLRI No. Pol. 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa jasa pengamanan hanya boleh dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), namun seluruh modal kerja PT. MESRAN SEJAHTERA berasal dari Koperasi Karyawan UPMS I Medan sebagaimana tertuang dalam surat
AD
pernyataan dari Notaris Emmy Wilis, SH, No. 0104/leg/III/2007 tanggal 23 Maret 2007. Dalam masa jabatan terdakwa selaku Ketua Koperasi Pertamina UPMS I
PE
NG
Medan, walaupun telah dibentuk susunan kepengurusan organisasi PT. MESRAN SEJAHTERA, terdakwa selaku Ketua Koperasi Pertamina UPMS 1 Medan tetap Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
dan perintah untuk tidak membayar kewajiban pajak PPN 10 %. 7.
TA RA
melakukan pengendalian keuangan dan manajerial termasuk dalam hal kebijakan
Terdakwa KHAIDAR ASWAN sebagai Ketua Koperasi Karyawan UPMS 1 Medan
dalam kedudukan sebagai Pengurus Koperasi tersebut adalah sebagai orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau
mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini PT. Mesran
AU
Sejahtera sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009. pasal 32 ayat (1) huruf a
yang berbunyi “ dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
IS UM AT ER
peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal : a). Badan oleh pengurus, ayat (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah orang yang senyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan “ 8.
Walaupun SADONO PRAYITNO telah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. MESRAN SEJAHTERA dengan tugas memimpin manajerial PT. MESRAN SEJAHTERA, namun secara administrasi keuangan dan pengendalian keuangan serta kebijakan terkait keuangan tetap dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa, termasuk dalam hal kebijakan untuk melaporkan atau tidak melaporkan SPT, membayarkan atau tidak membayarkan pajak, demikian juga dalam hal pengelolaan administrasi Perusahaan PT. Mesran Sejahtera dilaksanakan oleh pengurus
9.
GG
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan.
Dalam usaha PT. MESRAN SEJAHTERA untuk kegiatan jasa pengamanan (security) dan jasa outsourcing dengan mengikuti ketentuan di PT. PERTAMINA
TIN
(Persero) dalam tahun 2012 telah menerima pembayaran atas kontrak kerja pekerjaan jasa pengamanan (security) dan jasa outsourcing, adapun kontrak kerja antara PT. MESRAN SEJAHTERA dengan Pertamina antara lain adalah : a.
Kontrak
No.
212/F31200/2011-S0
Tanggal 28
Oktober
2011
tentang
pelaksanaan pekerjaan administrasi 2011 S/D 2012 di PT PERTAMINA
N
(persero) Regional – Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai kontrak sebesar
ILA
Rp. 5.134.693.860,- belum termasuk PPN
b.
Kontrak No. 214 /F31200/2011-SO tanggal 09 November 2011 tentang pelaksanaan pekerjaan administrasi 2011 S/D 2012 di Pertamina (persero)
AD
Region l – Propinsi Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.910.286.000,- belum termasuk PPN
10. Atas setiap pekerjaan Jasa yang telah dikerjakan oleh PT. MESRAN SEJAHTERA,
PE
NG
maka PT. MESRAN SEJAHTERA mengajukan permintaan pembayaran kepada
Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
bagian keuangan PT. PERTAMINA (Persero) dengan membuat surat tagihan dengan melampirkan : 1. BA hasil pekerjaan 2. PO service dari user 3. Service acceptance dari user 4. Daftar absensi dari user
AU
5. Invoice 6. Kwitansi 7. Faktur Pajak 8. Bukti Pembayaran Jamsostek
IS UM AT ER
11. PT PERTAMINA (Persero) telah menerima Faktur Pajak dari PT MESRAN SEJAHTERA NPWP : 02.591.368.2-111.000 selama Masa Januari s.d. Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut :
Faktur Pajak Standar No Nomor
Tanggal
DPP
PPN
010.000-11.00000002
01-Feb-12
SadonoPrayitno
513.469.386
51.346.939
2
010.000-12.00000003
01-Feb-12
SadonoPrayitno
791.028.692
79.102.869
3
010.000-12.00000005
01-Mar-12
SadonoPrayitno
791.028.692
79.102.869
4
010.000-12.00000006
01-Mar-12
SadonoPrayitno
513.469.386
51.346.939
5
010.000-12.00000008
02-Apr-12
SadonoPrayitno
513.469.386
51.346.939
6
010.000-12.00000009
02-Apr-12
SadonoPrayitno
791.028.692
79.102.869
7
010.000-12.00000011
01-May-12
SadonoPrayitno
791.028.692
79.102.869
8
010.000-12.00000012
01-MAY12
SadonoPrayitno
513.469.386
51.346.939
9
010.000-12.00000013
25-MAY12
SadonoPrayitno
75.523.569
7.552.357
10
010.000-12.00000014
25-MAY12
SadonoPrayitno
33.940.771
3.394.077
11
010.000-12.00000015
25-MAY12
SadonoPrayitno
49.790.516
4.979.052
12
010.000-12.00000016
25-MAY12
SadonoPrayitno
78.120.012
7.812.001
13
010.000-12.00000017
25-MAY12
SadonoPrayitno
48.051.159
4.805.116
ILA
N
TIN
GG
1
010.000-12.00000018
25-MAY12
SadonoPrayitno
39.284.755
3.928.476
15
010.000-12.00000019
30-MAY12
SadonoPrayitno
28.227.312
2.822.731
16
010.000-12.00000020
30-MAY12
SadonoPrayitno
95.601.600
9.560.160
17
010.000-12.00000021
01-Jun-12
SadonoPrayitno
513.469.386
51.346.939
18
010.000-12.00000022
01-Jun-12
SadonoPrayitno
791.028.692
79.102.869
AD
14
NG PE
Penandatangan
Nilai
Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
010.000-12.00000023
20-Jun-12
SadonoPrayitno
60.571.800
6.057.180
20
010.000-12.00000024
20-Jun-12
SadonoPrayitno
42.109.206
4.210.921
21
010.000-12.00000025
20-May-12
SadonoPrayitno
39.682.972
3.968.297
22
010.000-12.00000026
20-Jun-12
SadonoPrayitno
80.941.378
8.094.138
23
010.000-12.00000027
20-Jun-12
SadonoPrayitno
68.641.014
6.864.101
24
010.000-12.00000028
20-Jun-12
SadonoPrayitno
25
010.000-12.00000029
20-Jun-12
Sadono Prayitno
26
010.000-12.00000030
21-Jun-12
Sadono Prayitno
AU
TA RA
19
5.912.388
45.056.764
4.505.676
12.751.560
1.275.156
IS UM AT ER
59.123.875
JUMLAH
7.379.908.670
737.990.867
12. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan oleh PT MESRAN SEJAHTERA selama Masa Januari s.d. Juni 2012 tersebut telah dibayar oleh PT PERTAMINA (Persero) bersamaan dengan pembayaran tagihan kepada PT MESRAN SEJAHTERA via transfer ke Bank Mandiri KK PERTAMINA Account No : 105-00-0558902-7 a.n PT MESRAN SEJAHTERA, dan Bank Mandiri KC Jakarta Juanda Account No : 119-00-058938-0 a.n PT MESRAN SEJAHTERA – PT. PDV, yang jika sudah dipotong pembayaran hutang kepada PT.PDV maka sisanya ditransfer ke rekening PT. Mesran Sejahtera di Bank Mandiri KK PERTAMINA Account No : 105-00-0558902-7 a.n PT MESRAN SEJAHTERA
GG
13. Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang diajukan oleh PT. Mesran Sejahtera berikut PPN tersebut, selanjutnya PT. Pertamina (Persero) melaporkan pembayaran PPN tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta 14. Bahwa Berdasarkan data Sistim Informasi Direktorat Jenderal Pajak di
Kantor
TIN
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Jakarta dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT PERTAMINA (Persero) NPWP 01.001.664.0-051.000 selama masa/tahun tahun pajak Januari 2012 s.d masa/tahun pajak Desember 2012 terdapat faktur pajak dari PT MESRAN SEJAHTERA NPWP 02.591.368.2-111.000
N
yang diterbitkan periode Januari 2012 s.d Juni 2012 dan telah diperhitungkan
ILA
sebagai Pajak Masukan oleh PT PERTAMINA (Persero), sebesar Rp. 737.990.867, 15. Dua rekening an. PT. Mesran Sejahtera adalah milik Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan tersebut dengan speciment tanda tangan atas nama Terdakwa selaku Ketua Koperasi, Saksi KUSNADI TARMIZI selaku Sekretaris dan saksi
AD
OK.M. RIDHO selaku Bendahara, namun demikian untuk pengendalian keuangan tetap dilakukan oleh terdakwa dan untuk setiap penarikan pengeluaran harus
PE
NG
sepengetahuan dan harus disetujui oleh terdakwa, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sekretaris atau Bendahara, bahkan dengan hanya ditanda tangani Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
oleh terdakwa sendiripun bisa mencairkannya, demikian pula buku cek hanya dipegang oleh terdakwa.
16. Manajer Kopkar Pertamina UPMS I Medan Saksi NAZARUDDIN setiap bulannya
telah membuat estimasi Pembayaran PPN atas nama PT. Mesran Sejahtera yang diajukan kepada terdakwa KHAIDAR ASWAN selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan, namun untuk pengajuan pembayaran PPN tidak ditanggapi dan
AU
tidak disetujui oleh terdakwa.
17. Setiap bulan PT. Mesran Sejahtera seharusnya membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan PPN Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, sebagaimana uang PPN yang telah diterima dari PT.
IS UM AT ER
Pertamina (Persero), namun oleh terdakwa telah memerintahkan Direktur Utama PT. Mesran Sejahtera saat itu yaitu Saksi SADONO PRAYITNO untuk membuat SPT PPN Masa untuk bulan Januari 2012 hingga Juni 2012 dengan tidak sebenarnya (NIHIL) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 18. KPP Pratama Medan Barat menerima Laporan SPT untuk PPN masa Januari 2012 hingga Juni 2012 dari PT. Mesran Sejahtera adalah NIHIL, tidak sesuai dengan Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PT. Mesran Sejahtera, sebagai berikut : Pembetulan
Jan
Normal
Feb
Normal
Mar
Normal
Apr
Normal
Mei
Normal
Jun
Normal
DPP
PK
PM
Tgl Lapor
Tgl Bayar
0
0
0
20/02/2012
---
0
0
0
15/03/2012
---
0
0
0
10/04/2012
---
0
0
0
16/05/2012
---
0
0
0
21/06/2012
---
0
0
0
09/07/2012
---
TIN
GG
Masa
19. Akibat perbuatan terdakwa, Negara dalam hal ini Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Barat, belum menerima Pajak Masukan PPN dari PT. Mesran Sejahtera masa januari 2012 sampai dengan Juni 2012 sebesar Rp. . 737.990.867,-
N
20. Akibat perbuatan terdakwa, dapat menimbulkan Kerugian Pendapatan Negara untuk PPN Masa :
ILA
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan Masa Januari 2011 sampai dengan Juni 2012 sebesar Rp. 5.277.463.775,-
b. Pada PT. Mesran Sejahtera Masa Januari 2012 sampai dengan Juni 2012
AD
sebesar Rp.737.990.867,-
Dengan demikian PPN masa Januari-Desember 2011 dan Januari-Juni 2012 yang belum dibayarkan oleh Kopkar Pertamina UPMS 1 Medan dan PT. Mesran Sejahtera,
PE
NG
sebesar Rp. 5.277.463.775,- +Rp.737.990.867,-sama dengan Rp. 6.015.454.642,-
Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
(enam milyar lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa KHAIDAR ASWAN
sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut Pasal 39 Ayat 1 huruf d UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor
AU
16 tahun 2009 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal
IS UM AT ER
Oktober 2016 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: 2. Menyatakan
terdakwa
KHAIDAR ASWAN terbukti
secara
sah
dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuansebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 Ayat 1 huruf c UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPdalam dakwaan Kesatu dan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 Ayat 1
GG
huruf d UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Kedua .
TIN
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIDAR ASWAN dengan pidana penjara selama : 6
(enam) Tahun
(terdakwa ditahan dalam perkara
korupsi).
N
4. Membebani Terdakwa KHAIDAR ASWAN membayar denda sebesar 3 (tiga) kali Rp 8.604.262.041,- (Delapan milyar enam ratus empat juta dua ratus
ILA
enam puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya 3 (tiga) RpRp 7.909.773.716,- (tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Subsidair 6 (enam)
AD
bulan kurungan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
PE
NG
No
Uraian
Jumlah
Keterangan
Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Dokumen penagihan pekerjaan 45 beserta
PPN-nya
kepada
puluh daftar terlampir
(empat
TA RA
1.
PT lima) set
PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan tahun 2010. 2.
Dokumen penagihan pekerjaan 41 beserta
PPN-nya
kepada
PT satu) set
AU
PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan tahun tahun 2011.
daftar terlampir
Dokumen penagihan pekerjaan 14 (empat belas) set beserta
PPN-nya
kepada
PT
IS UM AT ER
3.
puluh daftar terlampir
(empat
PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan tahun 2012.
No 1.
Uraian
Jawaban
Pengurus
KOPKAR
2007-2009
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu)
Asli dan Fotokopi
terhadap Permasalahan Kopkar Pertamina Medan Tahun 2010-2013 2.
Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I(Badan
Hukum
518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007) Pengesahan
Akta
Pendirian
GG
3.
PERTAMINA
UPPDN
I
KOPKAR
MEDAN
No.
32/BH/KWK.RI/1998
Akta Notaris No 19 tanggal 14 Desember 2007
TIN
4.
tentang
Perubahan
Koperasi
Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan 5.
Rapat Anggota Tahunan Kopkar Pertamina
N
UPMS I Tahun Buku 2009 ( Medan, 20 April 2010)
Rapat
ILA
6.
Anggota
Tahunan
(RAT)
Kopkar
Pertamina UPMS-I Tahun Buku 2010 (Medan, 10 Juni 2011)
AD
7.
PE
NG
8.
Dokumen Tender OS KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2012 Arsip
surat-surat
penting
odner KOPKAR
1 (satu)
Asli dan Fotokopi
Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
odner
TA RA
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 20102011 9.
Kontrak / Perjanjian Kerja Sewa Mobil Tangki dan Pengangkutan
1 (satu) odner
1 (satu)
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010
odner
Rekening
Koran
KOPKAR
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010 12. Laporan
Rekening
Koran
AU
10. Rencana Pengeluaran Keuangan KOPKAR
11. Laporan
Asli dan Fotokopi
KOPKAR
Asli dan Fotokopi
odner
1 (satu)
Asli dan Fotokopi
odner
No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1.
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Nama Dokumen
Banyak
Keterangan
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010
1 Set
fotocopy
N
IS UM AT ER
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2011
1 (satu)
Asli dan Fotokopi
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
tanggal 30 Desember 2004. 2.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6 tanggal 08 Agustus 2008.
3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15 tanggal 30 Agustus 2013.
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 71
5.
GG
tanggal 29 Januari 2010.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 70
TIN
tanggal 30 November 2011.
No. 1
(Pembetulan ke 2) 2
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010
ILA
(Pembetulan ke 3)
3
(Pembetulan ke1)
AD
4
PE
NG
5
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010 (Pembetulan ke2) SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2010
(Pembetulan ke1)
Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2010
1 Set
fotocopy
TA RA
6
(Pembetulan ke 2) 7
Masa
Pajak
April
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke1) 8
SPT
Masa
PPN
9
AU
(Pembetulan ke 2)
ke1) 10
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
Masa
Pajak
Juni
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
N
11
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke1) 12
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 2) 13
ke1) 14
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan ke 2)
15
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010 (Pembetulan ke1)
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010
GG
(Pembetulan ke 2) 17
IS UM AT ER
ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010 (Pembetulan ke1)
18
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010
19
TIN
(Pembetulan ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 (Pembetulan ke1)
20
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 (Pembetulan ke2)
21
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010
ILA
(Pembetulan ke1)
22
(Pembetulan ke 2)
AD
23
PE
NG
24
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010 (Pembetulan ke1) SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010 (Pembetulan ke 2)
Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
26
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
TA RA
25
(Pembetulan ke 1) 27
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 (Pembetulan ke 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011
AU
28
(Pembetulan ke 2) 29
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
30
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 2)
IS UM AT ER
(Pembetulan ke 1)
31
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
32
SPT
Masa
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 1) 33
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 2) 34
Ke 1) 35
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 (Normal)
37
SPT
GG
36
Masa
Pajak
Juni
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 1) SPT
Masa
PPN
TIN
38
(Pembetulan Ke 2) 39
Ke 1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan
N
40
Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011
ILA
41
(Pembetulan Ke 1)
AD
42
PE
NG
43
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011 (Pembetulan Ke 2) SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 (Pembetulan Ke 1)
Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
1 Set
fotocopy
Oktober 2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011
TA RA
44
(Pembetulan Ke 2) 45
SPT Masa PPN Masa Pajak (Normal)
46
(Pembetulan Ke 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2011
AU
47
(Pembetulan Ke 2) 48
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011
49
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 1)
50
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 2)
51
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 (Normal)
52
IS UM AT ER
(Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 (Pembetulan Ke 1)
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
53
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
54
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
GG
55
(Pembetulan Ke 5) 56
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
57
TIN
(Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 2)
58
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
ILA
59
N
(Pembetulan Ke 5)
60
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan Ke 2)
AD
61
PE
NG
62
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5) SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
TA RA
63
(Pembetulan Ke 2) 64
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
66
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Ke 2) 67
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 5) SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
69
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 1) SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 4)
IS UM AT ER
68
70
AU
65
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
fotocopy
71
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
72
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
Asli
1 Set
Asli
1 Set
Asli
Jumlah
Keterangan
(Normal) 73
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 (Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 (Normal)
75
GG
74
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMSI
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
telah
TIN
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2010 s.d. Desember 2010 76
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMSI
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
telah
N
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2011 s.d. Desember 2011 Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMS-
ILA
77
I
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
telah
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA
AD
(persero) Masa Januari 2012 s.d. Juni 2012
PE
NG
No
Uraian
Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
1
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak
Nomor
:
010.00012.00000002
tanggal
01februari 2012 2
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
AU
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak
Nomor
:
010.00012.00000003
3
IS UM AT ER
01februari2010
tanggal
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000005 tanggal 01 maret 2012 4
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000006 tanggal 01 maret 2012 5
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
GG
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000008 tanggal02 april 2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
TIN
6
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000009 tanggal02
7
N
april 2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
ILA
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000011 tanggal 01
AD
mei 2012
PE
NG
8
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Pajak Nomor : 010.00012.00000012 tanggal 01 mei 2012 9
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000013 tanggal 25mei
10
AU
2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
IS UM AT ER
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000014 tanggal25mei 2012 11
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000015 tanggal 25 mei 2012 12
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000016 tanggal25 mei 2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
GG
13
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
2012 14
TIN
Pajak Nomor : 010.00012.00000017 tanggal 25mei
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
N
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000018 tanggal 25
ILA
mei 2012
15
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
AD
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
PE
NG
16
Pajak Nomor : 010.00012.00000019 tanggal30 mei 2012 Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000020m tanggal 30 mei 2012 17
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
AU
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Fotokopi
Pajak Nomor : 010.00012.00000021 tanggal01 juni 2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
IS UM AT ER
18
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Pajak Nomor : 010.00012.00000022 tanggal 01 juni 2012 19
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Pajak Nomor : 010.00012.00000023 tanggal 20 juni 2012 20
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
GG
Pajak Nomor : 010.00012.00000024 tanggal 20 juni 2012 21
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
TIN
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000025 tanggal 20 mei 2012
Dokumen
N
22
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
ILA
UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000026 tanggal 20 juni 2012
PE
NG
AD
23
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
24
Dokumen
pembayaran
tagihan
1 (satu) set
Fotokopi
AU
010.00012.00000027 tanggal 20 juni 2012 dan
Fotokopi
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000028 tanggal 20 juni 2012 25
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) I
Medan
kepada
PT
MESRAN
IS UM AT ER
UPMS
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000029 tanggal 20 juni 2012 26
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
Fotokopi
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
Jumlah
Keterangan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000030 tanggal 21 juni 2012
No Kontrak
No.
212/F31200/2011-S0
GG
1.
Uraian
tanggal 28
Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina (Persero) Region I – Propinsi Kepulauan Riau Kontrak
No.
214/F31200/2011-S0
TIN
2.
tanggal 09
Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina
No
N
(Persero) Region I - Propinsi Sumatera Utara
1.
SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011.
1 (satu) set
Fotokopi
2.
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 s.d
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
AD
ILA
Uraian
PE
NG
3.
4.
Mei 2012 SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2012 s.d Juni 2012 Surat
Keterangan
Terdaftar
No.
PEM-
Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
5.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.
TA RA
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PEM-00553/WPJ.01/KP.0203/2013 6.
Akta Pendirian PT MESRAN SEJAHTERA No 09 tanggal 23 Maret 2007 Profil ringkas PT MESRAN SEJAHTERA
8.
Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran dan/
AU
7.
1 (satu) set
Fotokopi
Atau Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN
IS UM AT ER
untuk Tahun Pajak 2008 s.d 2011
No 1.
Uraian
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Uraian
Jumlah
Keterangan
Surat Permintaan Proses Pembayaran Hutang
1 (satu) set
Fotokopi
No.
1 (satu) set
Fotokopi
Sejahtera
1 (satu) set
Fotokopi
Rekening Koran Giro Mandiri tahun 2012
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Surat
KAP
DARWIN
S.
MELIALA
No.
44/IXDSM/2013 Tanggal 02 September 2013 2.
Surat Permintaan Untuk Melaksanakan Audit pada PT. Mesran Sejahtera Tahun Buku 31 Desember 2012 (Medan, 20 Agustus 2013)
3.
Surat Perjanjian Kontrak Kerja Audit No. 008/X/SPKK/DSM/2013
4.
Surat
KAP
DARWIN
S.
MELIALA
No.
5.
GG
43/VIII/DSM/2013 (Medan, 30 Agustus 2013)
Laporan Audit PT Mesran Sejahtera untuk tahun
yang
berakhir
pada
tanggal
31
No 1.
TIN
Desember 2012 dan 2011
Surat
ILA
2.
N
Pajak No : 031/SP3/PT.Mesran/IX.2013-KO-2 Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
214/F31200/2011-S0
3.
Laporan
Kegiatan
PT.
Mesran
AD
periode 2008, 2010, 2013.
PE
NG
4.
5.
No.Rek : 119-00-0589838-0 Rekening koran Bank ICB Bumiputera tahun
Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
6.
Rekening Koran Mandiri No.Rek : 105-00-
TA RA
2012 No.Rek : 100010000073922
1 (satu) set
Fotokopi
105-
1 (satu) set
Fotokopi
Manajer
1 (satu) set
Fotokopi
0990936-1 7.
Rekening
Koran
Mandiri
No.Rek:
00.0558902.7 Surat
keputusan
Pengangkatan
AU
8.
KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN No. Kpts-018/SK-KOPKAR/I/2013 9.
Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No.
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
Pol : 17 Tahun 2006 (Latar belakang terbentuk PT. Mesran Dan Izin Mabes pengelolaan Satpam)
10. Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PEM-
1 (satu) set
Fotokopi
18. Surat Permohonan Perpanjangan Surat-Surat
1 (satu) set
Fotokopi
Upms I Dengan Direktur PT Mesran Sejahtera
11. Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina
Upms I Dengan Direktur Utama PT Mesran Sejahtera 12. Surat
Keputusan Tentang Pengangkatan
Manajer koperasi karyawan PT PERTAMINA (Persero) No. Kpts-044/SK-KOPKAR/VI/2011
GG
13. Surat Keputusan No.Kpts-10/F11100/2010-S0 Tentang Penetapan Pengurus Dan Badan Pengawas
Koperasi
Karyawan
Pertamina
TIN
UPMS I Periode 2010 S.d 2013 14. Akte Notaris No. 44 tanggal 19 Juli 2011 tentang Akta Penegasan Keputusan RAT KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN.
N
15. Jaminan Bank (Garansi Bank) Performance
ILA
Bond ICB BUMIPUTERA No. 137/0077/BG/10
16. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 00553/WPJ.01/KP.0203/2013
PE
NG
AD
17. Surat
Keterangan
Terdaftar
NO.
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
PT MESRAN SEJAHTERA No. 705.Si.X.2015 Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
19. Surat PermohonanPembayaran Bunga Pajak
TA RA
KO-2
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PPN No. 509.Si/VIII.2013 KO-2 20. Faktur
Pajak
Standar
PT
MESRAN
SEJAHTERA tahun 2012. Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
No
No
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Nama Dokumen
Banyak
Keterangan
1
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
2
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1.
Uraian
IS UM AT ER
Jumlah
N
115/F31200/2012-SO
AU
21. Surat
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9 tanggal 30 Desember 2004.
2.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6 tanggal 08 Agustus 2008.
3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15 tanggal 30 Agustus 2013.
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 1 tanggal 06 Oktober 2010.
5.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 67
GG
tanggal 30 November 2011.
TIN
No
(Pembetulan Ke 2) 3
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Pembetulan Ke 5)
4
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
ILA
(Normal)
5
(Pembetulan Ke 2)
AD
6
PE
NG
7
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 5) SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
TA RA
8
(Pembetulan Ke 2) 9
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5) 10
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
11
SPT
PPN
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan Ke 2) 12
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5)
AU
Masa
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
14
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 2)
15
IS UM AT ER
13
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 5)
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
17
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 1) 18
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 4)
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Asli
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
20
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 (Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012
TIN
21
GG
19
(Normal) 22
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 (Normal)
Daftar Faktur Pajak PT MESRAN SEJAHTERA
N
23
yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT
ILA
PERTAMINA (persero) Masa Januari 2012 s.d Juni 2012
Tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,-
AD
6.
PE
NG
(sepuluh ribu rupiah). Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomorr Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 16Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa KHAIDAR ASWANtelah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Perpajakan Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Dengan
isinya tidak benar atau tidak lengkap”;
AU
Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
IS UM AT ER
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar 3x (tiga kali)
Rp
8.647.764.603,- (Delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : No 1.
Uraian
Jumlah
Dokumen penagihan pekerjaan beserta PPN-nya 45
Keterangan
(empat daftar terlampir
kepada PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan puluh lima) set tahun 2010. 2.
Dokumen penagihan pekerjaan beserta PPN-nya 41
(empat daftar terlampir
GG
kepada PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan puluh satu) set tahun tahun 2011. 3.
(empat daftar terlampir
Dokumen penagihan pekerjaan beserta PPN-nya 14
kepada PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan belas) set
No
Uraian
Jumlah
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran 142
N
1.
TIN
tahun 2012.
(seratus daftar terlampir
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan empat
ILA
kepada KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN
Keterangan
puluh
dua) set
tahun 2010.
2.
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran 61
(enam daftar terlampir
AD
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan puluh satu) set
PE
NG
3.
kepada KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN tahun 2011. Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran 63
(enam daftar terlampir
Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan puluh tiga) set kepada KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN tahun 2012.
Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja antara PT 21 (dua puluh daftar terlampir
4.
PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan dengan satu) set
No
Uraian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010
2.
SPT Masa PPN dan PPnBM bulan januari tahun 2010
3.
SPT masa PPN dan PPnBM bulan februari tahun 2010
4.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan januari tahun 2011
5.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2011
6.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan maret tahun 2011
7.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan april tahun
GG
2011 8.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan mei tahun 2011
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Juni tahun 2011
TIN
9.
10. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Juli tahun 2011
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
1.
AU
KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN
N
11. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Agustus tahun 2011
ILA
12. SPT masa PPn dan PPnBM bulan September tahun 2011
13. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Oktober
AD
tahun 2011
14. SPT masa PPn dan PPnBM bulan November
PE
NG
tahun 2011
Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Fotokopi
16. SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
1 (satu) set
Fotokopi
17. SPT masa PPn dan PPnBM bulan januari
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
24. Akta Notaris Muhammad Dodi Budiantoro
1 (satu) set
Fotokopi
25. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No.
1 (satu) set
Fotokopi
26. Pengesahan Akta Pendirian
1 (satu) set
Fotokopi
27. Surat Pendaftaran WP badan dan Pengukuhan
1 (satu) set
Fotokopi
28. Surat Pengukuhan Sebagai P.K.P
1 (satu) set
Fotokopi
29. Tanda pengenal Khaidar Aswan
1 (satu) set
Fotokopi
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
1 (satu) set
AU
15. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Desember tahun 2011
tahun 2012 18. SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2012 19. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Maret tahun 2012
2012
IS UM AT ER
20. SPT masa PPn dan PPnBM bulan April tahun
21. SPT masa PPn dan PPnBM bulan Mei tahun 2012
22. SPT masa PPn dan PPnBM bulan juni tahun 2012
23. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 32/BH/KWK.2/I/1998
GG
32/BH/KWK.2/I/1998
No
Jawaban
Uraian Pengurus
ILA
1.
N
TIN
P.K.P
KOPKAR
2007-2009
terhadap Permasalahan Kopkar Pertamina Medan Tahun 2010-2013
AD
2.
PE
NG
3.
Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I(Badan
Hukum
518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007) Pengesahan
Akta
Pendirian
KOPKAR
Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
UPPDN
I
MEDAN
No.
TA RA
PERTAMINA
32/BH/KWK.RI/1998 4.
Akta Notaris No 19 tanggal 14 Desember 2007 tentang
Perubahan
Koperasi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan Rapat Anggota Tahunan Kopkar Pertamina
AU
5.
UPMS I Tahun Buku 2009 ( Medan, 20 April 2010) 6.
Rapat
Anggota
Tahunan
(RAT)
Kopkar
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
Pertamina UPMS-I Tahun Buku 2010 (Medan, 10 Juni 2011) 7.
Dokumen Tender OS KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2012
8.
Arsip
surat-surat
penting
9.
KOPKAR
Kontrak / Perjanjian Kerja Sewa Mobil Tangki dan Pengangkutan
1 (satu)
1 (satu)
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010
odner
GG
Rekening
Koran
KOPKAR
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010 Rekening
Koran
KOPKAR
TIN
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2011
1.
1 (satu)
Asli dan Fotokopi
Asli dan Fotokopi
odner 1 (satu)
Asli dan Fotokopi
odner
Uraian
Jumlah
Keterangan
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
N
No
Asli dan Fotokopi
odner
1 (satu)
12. Laporan
Asli dan Fotokopi
odner
10. Rencana Pengeluaran Keuangan KOPKAR
11. Laporan
Asli dan Fotokopi
odner
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 20102011
1 (satu)
tanggal 30 Desember 2004. Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6
ILA
2.
tanggal 08 Agustus 2008.
3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15
AD
tanggal 30 Agustus 2013.
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 71
PE
NG
tanggal 29 Januari 2010.
Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 70
1 (satu) set
Fotokopi
tanggal 30 November 2011.
TA RA
5.
No.
Nama Dokumen
Banyak
Keterangan
1
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010
1 Set
fotocopy
2
AU
(Pembetulan ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 (Pembetulan ke 3)
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010 (Pembetulan ke1)
4
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010 (Pembetulan ke2)
5
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke1) 6
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 2) 7
fotocopy
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2010
1 Set
fotocopy
April
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT
Masa
PPN
PPN
GG
ke1) 10
1 Set
Pajak
Masa
(Pembetulan ke 2) 9
fotocopy
Masa
SPT
(Pembetulan ke1) 8
IS UM AT ER
3
1 Set
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
Masa
Pajak
Juni
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2010
1 Set
fotocopy
13
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
14
N
ke 2)
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT
Masa
PPN
TIN
11
(Pembetulan ke1) 12
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 2)
ke1)
ILA
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan ke 2)
15
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010
AD
(Pembetulan ke1)
PE
NG
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010 (Pembetulan ke 2)
Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010 (Pembetulan ke1)
18
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010 (Pembetulan ke 2)
19
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 (Pembetulan ke1) SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 (Pembetulan ke2)
21
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010 (Pembetulan ke 2)
23
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010 (Pembetulan ke1)
24
IS UM AT ER
(Pembetulan ke1) 22
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010 (Pembetulan ke 2)
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
AU
20
1 Set
TA RA
17
25
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
26
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan ke 1) 27
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 (Pembetulan ke 1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011
GG
28
(Pembetulan ke 2) 29
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
30
SPT
TIN
(Pembetulan ke 1) Masa
PPN
(Pembetulan ke 2) 31
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
32
SPT
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
N
Masa
Masa
PPN
SPT
PPN
ILA
(Pembetulan Ke 1)
33
Masa
(Pembetulan Ke 2)
AD
34
PE
NG
35
Ke 1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan Ke 2)
Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
37
SPT
Masa
Pajak
Juni
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Oktober 2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
N
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
1 Set
fotocopy
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 1) 38
SPT
Masa
PPN
AU
(Pembetulan Ke 2) 39
Ke 1) 40
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011 (Pembetulan Ke 1)
42
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011 (Pembetulan Ke 2)
43
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 (Pembetulan Ke 1)
44
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 (Pembetulan Ke 2)
45
SPT Masa PPN Masa Pajak (Normal)
46
(Pembetulan Ke 1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2011
GG
47
IS UM AT ER
41
TA RA
36
(Pembetulan Ke 2) 48
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011
49
TIN
(Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 1)
50
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 2)
51
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011
ILA
(Normal)
52
(Pembetulan Ke 1)
AD
53
PE
NG
54
(Pembetulan Ke 2)
Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Pembetulan Ke 5)
56
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Normal)
57
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 5)
59
SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
60
SPT
PPN
(Pembetulan Ke 2) 61
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5)
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
IS UM AT ER
Masa
fotocopy
AU
58
1 Set
TA RA
55
62
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
63
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 2) 64
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5)
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
66
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
GG
65
Ke 2) 67
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 5)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
69
SPT
TIN
68
Masa
PPN
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
fotocopy
70
SPT
71
N
(Pembetulan Ke 1) Masa
PPN
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
72
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
ILA
(Pembetulan Ke 4)
(Normal)
AD
73
PE
NG
74
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 (Normal) SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 (Normal)
Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMSI
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
telah
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2010 s.d. Desember 2010 76
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMSI
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
telah
Medan
d.h.
UPPDN-I
Medan
yang
Asli
1 Set
Asli
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMSI
1 Set
telah
IS UM AT ER
77
Asli
AU
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2011 s.d. Desember 2011
1 Set
TA RA
75
dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2012 s.d. Juni 2012
No 1
Uraian
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000002 tanggal 01februari 2012 2
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
UPMS
I
GG
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
3
TIN
010.00012.00000003 tanggal 01februari2010 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
N
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000005 tanggal 01 maret 2012 Dokumen
ILA
4
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
AD
UPMS
PE
NG
5
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000006 tanggal 01 maret 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
UPMS
I
Medan
kepada
PT
TA RA
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000008 tanggal02 april 2012 6
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
UPMS
I
Medan
kepada
PT
AU
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
Fotokopi
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000009 tanggal02 april 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
7
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000011 tanggal 01 mei 2012 8
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000012 tanggal 01 mei 2012 9
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
UPMS
I
GG
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
10
TIN
010.00012.00000013 tanggal 25mei 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
N
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
ILA
010.00012.00000014 tanggal25mei 2012
11
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
AD
UPMS
PE
NG
12
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000015 tanggal 25 mei 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
UPMS
I
Medan
kepada
PT
TA RA
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000016 tanggal25 mei 2012 13
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
UPMS
I
Medan
kepada
PT
AU
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
Fotokopi
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000017 tanggal 25mei 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
14
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000018 tanggal 25 mei 2012 15
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000019 tanggal30 mei 2012 16
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
UPMS
I
GG
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
17
TIN
010.00012.00000020m tanggal 30 mei 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
N
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
ILA
010.00012.00000021 tanggal01 juni 2012
18
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
AD
UPMS
PE
NG
19
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000022 tanggal 01 juni 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
UPMS
I
Medan
kepada
PT
TA RA
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000023 tanggal 20 juni 2012 20
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
UPMS
I
Medan
kepada
PT
AU
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
Fotokopi
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000024 tanggal 20 juni 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
21
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000025 tanggal 20 mei 2012 22
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000026 tanggal 20 juni 2012 23
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
UPMS
I
GG
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
24
TIN
010.00012.00000027 tanggal 20 juni 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
N
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor :
ILA
010.00012.00000028 tanggal 20 juni 2012
25
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
AD
UPMS
PE
NG
26
I
Medan
kepada
PT
MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000029 tanggal 20 juni 2012 Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
UPMS
I
Medan
kepada
PT
TA RA
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) MESRAN
SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000030 tanggal 21 juni 2012
1.
Uraian Kontrak
No.
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
fotokopi
AU
No
212/F31200/2011-S0
tanggal 28
Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan
IS UM AT ER
Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina (Persero) Region I – Propinsi Kepulauan Riau 2.
Kontrak
No.
214/F31200/2011-S0
tanggal 09
1 (satu) set
fotokopi
Jumlah
Keterangan
Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina (Persero) Region I - Propinsi Sumatera Utara
No
Uraian
1.
SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011.
1 (satu) set
Fotokopi
2.
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 s.d
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PEM-
1 (satu) set
Fotokopi
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Profil ringkas PT MESRAN SEJAHTERA
1 (satu) set
Fotokopi
Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran dan/
1 (satu) set
Fotokopi
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
Mei 2012
SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari
GG
3.
2012 s.d Juni 2012 4.
Surat
Keterangan
Terdaftar
No.
5.
TIN
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
PEM-00553/WPJ.01/KP.0203/2013 6.
Akta Pendirian PT MESRAN SEJAHTERA No
7.
ILA
8.
N
09 tanggal 23 Maret 2007
Atau Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN
AD
untuk Tahun Pajak 2008 s.d 2011
No
PE
NG
1.
Uraian Surat
KAP
DARWIN
S.
MELIALA
No.
Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
2.
Surat Permintaan Untuk Melaksanakan Audit
TA RA
44/IXDSM/2013 Tanggal 02 September 2013
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
pada PT. Mesran Sejahtera Tahun Buku 31 Desember 2012 (Medan, 20 Agustus 2013) 3.
Surat Perjanjian Kontrak Kerja Audit No.
4.
Surat
KAP
DARWIN
S.
MELIALA
No.
43/VIII/DSM/2013 (Medan, 30 Agustus 2013)
Laporan Audit PT Mesran Sejahtera untuk tahun
yang
berakhir
pada
tanggal
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
31
IS UM AT ER
5.
AU
008/X/SPKK/DSM/2013
Desember 2012 dan 2011
No 1.
Uraian
Jumlah
Keterangan
Surat Permintaan Proses Pembayaran Hutang
1 (satu) set
Fotokopi
No.
1 (satu) set
Fotokopi
Sejahtera
1 (satu) set
Fotokopi
Rekening Koran Giro Mandiri tahun 2012
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
105-
1 (satu) set
Fotokopi
Manajer
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Pajak No : 031/SP3/PT.Mesran/IX.2013-KO-2 2.
Surat
Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
214/F31200/2011-S0 3.
Laporan
Kegiatan
PT.
Mesran
4.
GG
periode 2008, 2010, 2013.
No.Rek : 119-00-0589838-0 5.
Rekening koran Bank ICB Bumiputera tahun
6.
TIN
2012 No.Rek : 100010000073922 Rekening Koran Mandiri No.Rek : 105-000990936-1 7.
Rekening
Koran
Mandiri
No.Rek:
8.
N
00.0558902.7 Surat
keputusan
Pengangkatan
ILA
KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN No. Kpts-018/SK-KOPKAR/I/2013
PE
NG
AD
9.
Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : 17 Tahun 2006 (Latar belakang terbentuk PT. Mesran Dan Izin Mabes pengelolaan Satpam)
Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
10. Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina Upms I Dengan Direktur PT Mesran Sejahtera 11. Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina Upms I Dengan Direktur Utama PT Mesran Sejahtera Keputusan Tentang Pengangkatan
AU
12. Surat
Manajer koperasi karyawan PT PERTAMINA (Persero) No. Kpts-044/SK-KOPKAR/VI/2011
13. Surat Keputusan No.Kpts-10/F11100/2010-S0
1 (satu) set
Fotokopi
Pengawas
IS UM AT ER
Tentang Penetapan Pengurus Dan Badan Koperasi
Karyawan
Pertamina
UPMS I Periode 2010 S.d 2013
14. Akte Notaris No. 44 tanggal 19 Juli 2011
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PEM-
1 (satu) set
Fotokopi
18. Surat Permohonan Perpanjangan Surat-Surat
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
tentang Akta Penegasan Keputusan RAT KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN.
15. Jaminan Bank (Garansi Bank) Performance Bond ICB BUMIPUTERA No. 137/0077/BG/10
16. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 00553/WPJ.01/KP.0203/2013 17. Surat
Keterangan
Terdaftar
NO.
GG
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
PT MESRAN SEJAHTERA No. 705.Si.X.2015
TIN
KO-2
19. Surat PermohonanPembayaran Bunga Pajak PPN No. 509.Si/VIII.2013 KO-2 20. Faktur
Pajak
Standar
PT
MESRAN
N
SEJAHTERA tahun 2012.
ILA
21. Surat
Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
No
115/F31200/2012-SO
Uraian
Jumlah
Keterangan
1.
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9
1 (satu) set
Fotokopi
PE
NG
AD
No
tanggal 30 Desember 2004.
Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
2.
tanggal 08 Agustus 2008. 3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15 tanggal 30 Agustus 2013.
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 1
5.
AU
tanggal 06 Oktober 2010. Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 67
IS UM AT ER
tanggal 30 November 2011.
1 (satu) set
Fotokopi
No
Nama Dokumen
Banyak
Keterangan
1
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
2
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
(Pembetulan Ke 2) 3
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Pembetulan Ke 5)
4
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Normal)
5
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
GG
6
(Pembetulan Ke 5) 7
SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
8
SPT
PPN
TIN
Masa
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
(Pembetulan Ke 2) 9
SPT
Masa
PPN
10
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
11
N
(Pembetulan Ke 5)
Masa
ILA
SPT
PPN
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
Fotocopy
(Pembetulan Ke 2)
12
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
14
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
1 Set
Fotocopy
PE
NG
AD
13
Ke 2) Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 5)
1 Set
fotocopy
TA RA
15
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
17
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Juni
2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Asli
18
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 4)
AU
(Pembetulan Ke 1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
20
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012
IS UM AT ER
19
(Normal) 21
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 (Normal)
22
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 (Normal)
23
Daftar Faktur Pajak PT MESRAN SEJAHTERA
yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT
PERTAMINA (persero) Masa Januari 2012 s.d Juni 2012
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
GG
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
Uraian
1.
SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010
2.
TIN
No
SPT Masa PPN dan PPnBM bulan
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Uraian
Jumlah
Keterang an
januari tahun 2010 3.
SPT masa PPN dan PPnBM bulan
4.
N
februari tahun 2010 SPT masa PPn dan PPnBM bulan
5.
ILA
januari tahun 2011
SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2011
6.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan
AD
maret tahun 2011
7.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan april tahun 2011
PE
NG
8.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan mei tahun 2011
Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT masa PPn dan PPnBM bulan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
9.
Juni tahun 2011 10.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Juli tahun 2011
11.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Agustus tahun 2011
12.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan
13.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan
AU
September tahun 2011
Oktober tahun 2011 14.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan November tahun 2011 SPT masa PPn dan PPnBM bulan
IS UM AT ER
15.
Desember tahun 2011 16.
SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
17.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan januari tahun 2012
18.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2012
19.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Maret tahun 2012
20.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan April tahun 2012
21.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Mei tahun 2012
SPT masa PPn dan PPnBM bulan juni tahun 2012
23.
Pengesahan
Akta
GG
22.
Pendirian
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Koperasi No. 32/BH/KWK.2/I/1998 Akta
Notaris
Budiantoro 25.
Pengesahan
Muhammad
Dodi
TIN
24.
Akta
Pendirian
Koperasi No. 32/BH/KWK.2/I/1998 26.
Pengesahan Akta Pendirian
1 (satu) set
Fotokopi
27.
Surat Pendaftaran WP badan dan
1 (satu) set
Fotokopi
N
Pengukuhan P.K.P
Surat Pengukuhan Sebagai P.K.P
1 (satu) set
Fotokopi
29.
Tanda pengenal Khaidar Aswan
1 (satu) set
Fotokopi
PE
NG
AD
1.
ILA
28.
No Dokumen
142
daftar
pembayara
(seratus
terlampir
n
empat
tagihan
dan
puluh
pembayara
dua) set
n PPN PT PERTAMI
Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
(Persero) UPMS
I
Medan kepada KOPKAR PERTAMI
AU
NA UPMS I
TA RA
NA
MEDAN tahun 2010.
Dokumen
61 (enam
daftar
pembayara
puluh
terlampir
n
satu) set
IS UM AT ER
2.
tagihan
dan
pembayara
n PPN PT PERTAMI NA
(Persero) UPMS
I
Medan
kepada
KOPKAR
PERTAMI
NA UPMS I
GG
MEDAN
TIN
3.
tahun 2011.
Dokumen
63 (enam
daftar
pembayara
puluh
terlampir
n
tiga) set
tagihan
dan pembayara n PPN PT PERTAMI
PE
NG
AD
ILA
N
NA (Persero) UPMS
I
Medan kepada KOPKAR PERTAMI NA UPMS I MEDAN tahun 2012.
Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Surat
21
Perjanjian Kerja
(dua
puluh
/
Kontrak Kerja antara PT PERTAMI
terlampir
satu) set
AU
NA
daftar
TA RA
4.
(Persero) UPMS
I
Medan
dengan
IS UM AT ER
KOPKAR
PERTAMI
NA UPMS I MEDAN
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 16 Nopember 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing Nomor 236 Akta.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2016 dan Nomor :225 Akta.Pid/2016/PN-Mdn ;
GG
Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2016, sedangkan permohonan banding dari Terdakwa telah
TIN
28 Nopember
diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2016 ; Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bandingnya
N
memori
pada
tanggal
09
Januaari
telah mengajukan
2017,
yang
diterima
ILA
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januaaari 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Januari 2017 ;
AD
Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
PE
NG
Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1Desember 2016 Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
sampai dengan tanggal 7Desember 2016, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 29Nopember 2016,
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu
AU
dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
IS UM AT ER
Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 9 Januari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. PUTUSAN
JUDEX
FACTI
PENGADILAN
NEGERI
MEDAN
TIDAK
MEMENUHI KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H KUHAP; Bahwa dalam perkara tindak pidana Perpajakan a quo,
Judex Facti
Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya pada halaman 118 telah menyatakan :
“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16
GG
Tahun 2009 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo.
TIN
Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di bidang Perpajakan Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
dan
Dengan
Sengaja
N
Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya
ILA
tidak benar atau tidak lengkap”; Bahwa meski semua unsur rumusan tindak pidana dinyatakan telah terpenuhi, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak memuat pernyataan kesalahan terdakwa secara lengkap sesuai dengan
AD
rumusan tindak pidana yang unsurnya telah dinyatakan terpenuhi tersebut ; Bahwa dalam putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya
PE
NG
memuat rumusan Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tanpa memasukkan rumusan
Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP (voorgezette handeling dan concursus realis), sehingga amarnya hanya berbunyi :
“Menyatakan Terdakwa KHAIDAR ASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di bidang Perpajakan
AU
Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”;
Bahwa dengan tidak dimuatnya pernyataan kesalahan Terdakwa KHAIDAR
IS UM AT ER
ASWAN sebagaimana rumusan delik dalam Pasal 64Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian menjadi tidak terbukti perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa / Pembanding telah dilakukan secara berlanjut ;
Bahwa mengacu pada Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, seharusnya pernyataan kesalahan Terdakwa tersebut dimuat secara lengkapdalam putusan Judex Facti yaitu : “Menyatakan Terdakwa KHAIDAR ASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di bidang
Perpajakan
Dengan
Sengaja
Tidak
Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan dan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkapSECARA
GG
BERLANJUT”;
Bahwa dengan demikian, telah terbukti Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 16 November 2016
sehingga
TIN
tersebut telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, mengacu
pada
ketentuan
Pasal
197
ayat
(2)
KUHAP,
mengakibatkan putusan batal demi hukum; Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, maka Pembanding mohon Majelis
N
Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan yang dibanding ini; JUDEX
FACTI
ILA
II.
PENGADILAN
PERTIMBANGAN
HUKUM
NEGERI YANG
MEDAN
TIDAK
CUKUP
MEMBERIKAN
(ONVOLDOENDE
GEMOTIVEERD)SEHINGGA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 197 AYAT
AD
(1) HURUF D KUHAP;
Bahwa dalam putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd),
PE
NG
sehingga putusan yang di banding aquo secara nyata tidak memenuhi ketentuan Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana argumentasi yuridis di bawah ini; -
Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP secara imperatif telah
menegaskan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat
AU
pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar
penentu kesalahan Terdakwa” yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi ; -
Bahwa sekalipun disebutkan “pertimbangan yang disusun secara ringkas”
IS UM AT ER
bukanlah berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata uraian deskriptif namun semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat tentang kesalahan Terdakwa. Fakta dan keadaan serta alat
pembuktian
yang
diperoleh
dalam pemeriksaan
sidang,
harus
dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim ; -
Bahwa
ternyata
dalam
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 16 November 2016, Judex Facti sama
GG
sekali tidak memberikan ratio
decidendi
berupa
alasan
atau
dasar
pertimbangan hakim dalam menentukan isi putusan yang diperoleh dari fakta-fakta di persidangan ;
Bahwa adapun alasan Pembanding menyatakan putusan Judex Factie tidak
TIN
-
memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah dengan dalil-dalil sebagai berikut :
N
1. Pertimbangan Judex Facti Hanya Copy Paste Surat Tuntutan - Bahwa Judex Facti hanya mencontoh atau hanya mengcopy – paste secara
utuh
ILA
MEMBERIKAN
Surat
Tuntutan
PERTIMBANGAN
Jaksa
Penuntut
TERSENDIRI
Umum,TANPA BERDASARKAN
FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN DI DALAM PUTUSANNYA, padahal
PE
NG
AD
fakta hukum dan analisa yuridis Penuntut Umum tidak seluruhnya diperoleh dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, yaitu sebagai berikut : A. URAIAN TENTANG FAKTA HUKUM;
Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
BahwadalamPutusan Pengadilan Negeri Medanpada halaman 87
sampai dengan halaman 101yang menguraikan tentang fakta-fakta hukum, Judex Facti hanya mengutip secara utuh termasuk titik koma
atas uraian FAKTA HUKUM dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 139 sampai dengan halaman 160 ;
AU
B. URAIAN TENTANG PERTIMBANGAN UNSUR-UNSUR DAKWAAN;
Bahwa uraian pertimbangan atas unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa pada halaman 101 sampai dengan halaman 118, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan juga hanya mengcopy paste
IS UM AT ER
secara langsung atas uraian ANALISA YURIDIS Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 162 sampai dengan halaman 238,
Judex
Facti
hanya
melakukan
penambahan
kata
“Menimbang”,dan tidak memasukkan atau menguraikan tentang Faktur Pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medan yang menjadi bukti dalam perkara a quo: -
Bahwa di samping itu, pertimbangan Judex Facti juga secara nyata telah mengutip begitu saja Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ke dalam putusannya yang dapat dilihat pada halaman 112 paragrap 3 (tiga), dimana pertimbagan tersebut merupakan uraian dalam Surat Tuntutan pada halaman 186, yang berbunyi :
GG
“Menimbang, ...... dst, dengan demikian unsur inipun kami nyatakan terpenuhi”; -
Bahwa kalimat “dengan demikian unsur inipun kami nyatakan terpenuhi”
TIN
sangat tidak lazim digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya ; -
Bahwa dalam pertimbangan unsur dakwaan a quo, Judex Facti nyatanyata tidak melakukan “konfrontir” atas argumentasi fakta dan keadaan
N
serta alat pembuktian yang diajukan Terdakwa KHAIDAR ASWAN atau Penasihat Hukum dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum,
ILA
sehingga dalam putusan Judex Facti tidak tergambar dengan jelas apakah fakta dan keadaan serta alat pembuktian tersebut mendukung
PE
NG
AD
atau melumpuhkan tuntutan pidana Penuntut Umum, namun Judex Facti hanya mengutip begitu saja fakta dan keadaan serta alat pembuktian dalam
Surat
Tuntutan
Penuntut
Umum
dan
dijadikan
dasar
pertimbangannya ;
Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mengcopy paste Surat Tuntutan
TA RA
-
Jaksa Penuntut Umum, telah pula mengakibatkan terhadap hal-hal yang tidak terungkap atau merupakan fakta lain di luar persidangan
sebagaimana Surat Tuntutan pada halaman 179, juga dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti pada halaman 111 yang berbunyi :
AU
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain di luar persidangan diketahui bahwa Terdakwa Khaidar Aswan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dst....”
padahal perkara tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara tindak pidana perpajakan yang didakwakan kepada Terdakwa serta terhadap
van gewijsde) ; -
IS UM AT ER
putusan tersebut juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya mengutip begitu saja uraian fakta hukum dan analisa yuridis Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ke dalam putusannya dan selanjutnya memberikan pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan yang juga dikutip sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membuktikan putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dan oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum ;
-
Bahwa hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung
GG
Republik Indonesia Nomor 2221 K/Pid/1990, tanggal 29 Oktober 1993, yang kaidah hukumnya menyatakan : Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka hakim (Judex Facti), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di
TIN
persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (onvoldoende gemotiveerd) dan Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan Judex facti tersebut,
N
bila dimohonkan pemeriksaan kasasi.
ILA
2. Judex Facti Tidak Menguraikan Alat Pembuktian di Dalam Putusannya -
Bahwa baik dalam uraian fakta-fakta hukum pada halaman 87 sampai dengan 101 serta pertimbangan unsur-unsur dakwaan pada halaman
PE
NG
AD
118, Judex Facti sama sekali tidak menguraikan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya ada menyebutkan faktur
TA RA
-
pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medanserta Faktur Pajak PT. Mesran
Sejahtera Masa Januari, namun tidak menguraikannya secara rinci dan
lengkap tentang faktur tersebut, sehingga menjadi tidak jelas faktur-faktur apa saja yang dimaksud dalam putusan Judex Facti tersebut, yaitu
AU
sebagai berikut :
a. Dalam pertimbangan pada halaman 108 paragraf pertama,
Judex
Facti hanya menyebutkan, “.......berikut data Faktur Pajak dari Kopkar Pertamina UPMS I Medan Januari 2010-Desember 2010, dan
IS UM AT ER
berdasarkan faktur pajak tersebut di atas menjelaskan bahwa Kopkar Pertamina UPMS I Medan,....dst” ;
b. Dalam pertimbangan pada halaman 110 paragrap pertama, Judex Facti juga hanya menyebutkan, “......yakniFaktur Pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medan Masa Januari 2010 s.d. Desember tahun 2010” ;
c. Dalam pertimbangan pada halaman 112 paragrap kedua, Judex Facti hanya menyebutkan, “...... dalam surat penagihan biaya pekerjaan jasa yang diajukan oleh Kopkar Pertamina UPMS I Medan yang memuat faktur pajak PPN 10% sebagai berikut : Faktur Pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medan Masa Januari s.d. Desember tahun 2010” ;
GG
d. Bahwa pertimbangan pada halaman 114, Judex Facti menyebutkan alat pembuktian berupa : 1. Daftar Faktur Pajak Tahun 2011 yang memuat Dasar Pengenaan
TIN
Pajak (DPP) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ; 2. Daftar Faktur Pajak Tahun 2012 yang memuat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Kopkar Pertamina UPMS I Medan ;
N
3. Faktur Pajak PT. Mesran Sejahtera Masa Januari hingga Juni 2012 ;
Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menguraikan faktur-faktur apa saja
ILA
-
yang dimaksudkan dalam pertimbangan tersebut, sehingga tidak
PE
NG
AD
diketahui jumlah faktur, nomor dan tanggal faktur Pajak, dan oleh karenanya hanya dengan penyebutan faktur pajak dan daftar faktur pajak tanpa ada uraian rinci, tidak dapat menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga sangatlah beralasan putusan Judex Facti untuk Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
KUHAP ; -
TA RA
dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dimaksudPasal 197 ayat (2)
Bahwa alasan Pembanding di atas juga sesuai dengan :
a. Putusan Mahkamah Agung RINomor 1572 K/PID/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang kaidah hukumnya menyatakan :
AU
“Judex facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 197 (1) sub d KUHAP”;
b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1558.K/Pid/1987, tanggal 18
IS UM AT ER
Mei 1992, kaidah hukumnya menyatakan :
“Suatu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci terhadap semua alat-alat bukti untuk dapat membuktikan semua unsur delict yang didakwakan, merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex facti tersebut”;
3. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Bukti-bukti Terdakwa. -
Bahwa di samping Judex Facti tidak menguraikan alat pembuktian di dalam putusannya, Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan terhadap alat pembuktian yang diajukan Terdakwa/Pembanding di depan persidangan, sehingga di dalam putusan Judex Facti a quo tidak diketahui dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
-
Bahwa alat pembuktian yang diajukan Terdakwa/Pembanding yang sama
GG
sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti berupa : a. Surat Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan No : 058/SP/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditujukan kepada Direktur
TIN
Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan .................... Bukti Terdakwa 1 ; b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06679/NKEB/ WPJ.01/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Penghapusan Sanksi
N
Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib
ILA
Pajak, yang isinya :
PE
NG
AD
Mengabulkan permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya 057/SP/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 ; Menghapuskan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak 00011/109/08/123/13 tanggal 05 Juni 2013, atas Wajib Pajak KOP. KARYAWAN PERTAMINA UPPDN-I MEDAN, Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
NPWP : 01.850.772.3-123.000 sebesar Rp.2.060.349.487,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat
ratus
delapan
puluh
tujuh
rupiah),
............................................. Bukti Terdakwa 2 ; c.
Foto copy Notulen Rapat Tunggakan Pajak Kopkar Tahun 2008 s/d
AU
2012, tanggal 18 Maret 2014, dilaksanakan di Ruang Rapat HR Pertamina UPMS I Medan, dengan Pimpinan Rapat Chandra Budi Tupamahu selaku Unit Manager HR Sumbagut I Pertamina UPMS I Medan ........................................Bukti Terdakwa 3 ;
IS UM AT ER
d. Foto copy Surat No. 0214/KOP/BA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 kepada General Manager PT. Pertamina (Persero) UPMS I Medan yang isinya untuk membantu melunasi hutang pajak Koperasi ....... Bukti Terdakwa 4 ;
-
Bahwa Bukti 1 membuktikan bahwa Kopkar Pertamina UPMS I Medan telah melunasi hutang pajak Koperasi tahun 2008 yang didasarkan pada Surat
Ketetapan
Pajak
Kurang
Bayar
(SKPKB)
PPN
No.
00053/207/08/123/10 sebesar Rp.4.184.492.400,- (empat milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dimana pembayaran hutang pajak tahun 2008 tersebut dilakukan semasa Terdakwa/Pembanding menjabat sebagai Ketua Koperasi, yang pembayarannya dimulai dari bulan 25 Mei 2012 s/d 21
-
GG
Desember 2015 ;
Bahwa Bukti 2 membuktikan atas pelunasan hutang pajak Kopkar tahun pajak 2008 (sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kopkar) sebesar
TIN
Rp.4.184.492.400,-, permohonan
Kopkar
selanjutnya telah
Direktur
mengabulkan
Jenderal
Pajak
penghapusan
atas sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.060.349.487,- ; -
Bahwa dengan demikian, Bukti 1 dan Bukti 2 di atas sangat terkait
N
dengan besaran hutang pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medan, dan oleh karena alat pembuktian tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex
ILA
Facti, maka putusan a quo terbukti pula tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dimana Judex Facti diwajibkan untuk memeriksa seluruh alat pembuktian yang terungkap di persidangan ;
AD
4. Judex Facti Keliru Mengambil Alih Unsur ke-2 Dakwaan Pertama ke Dalam Pertimbangan Unsur ke-2 Dakwaan Kedua;
PE
NG
-
Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang fatal dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum unsur kedua Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Dakwaan Pertama ke dalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan Kedua,
sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 113, sebab unsur kedua dalam Dakwaan Pertama dengan Dakwaan Kedua memiliki perbedaan yang sangat prinsipil ; -
Bahwa unsur keduaDakwaan PertamaPasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6
AU
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah : “dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan”, sedangkan unsur kedua pada Dakwaan Kedua
IS UM AT ER
Pasal 39 Ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah : “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” ; -
Bahwa secara gramatikal sudah dapat dipahami bahwa unsur “tidak menyampaikan surat pemberitahuan” sangatlah berbeda pengertian dan maknanya dengan unsur “menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”, dimana yang satu memiliki arti “tidak menyampaikan SPT” dan satunya lagi “menyampaikan SPT, namun isinya tidak benar atau tidak lengkap” ;
-
Bahwa dengan pengertian sederhana tersebut, maka Judex Facti nyata-
GG
nyata telah melakukan kesalahan fatal dengan memberikan pertimbangan mengambil alih pertimbangan unsur kedua pada Dakwaan Pertama, sehingga menyatakan unsur kedua pada Dakwaan Kedua inipun telah
-
TIN
terpenuhi ;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang keliru atau pertimbangan yang salah di dalam putusannya, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan ;
-
N
5. Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Tentang Besaran Denda; Bahwa oleh karena Judex Facti mengutip langsung perhitungan potensi
ILA
kerugian pendapatan negara di bidang perpajakan berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanpa ada pertimbangan atau perhitungan
PE
NG
AD
baru yang dilakukan oleh Judex Facti di dalam putusannya, maka kerugian pendapatan negara dalam perkara a quo seharusnya sama dengan perhitungan dalam Surat Tuntutan, namun ternyata dalam amar putusannya Judex Facti mengemukakan besaran potensi kerugian
Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
pendapatan negara yang akan menjadi denda yang harus dibayarkan Terdakwa terjadi perbedaan jumlah ; -
Bahwa dalam Surat Tuntutan pada halaman 179 yang isinya sama
dengan putusan Judex Facti pada halaman 110 putusan, disebutkna bahwa potensi kerugian pendapatan negara di bidang perpajakan
AU
sebagai akibat tidak disampaikannya SPT PPN Kopkar Pertamina UPMS I Medan Masa Januari 2010 hingga Desember 2010 adalah : a. Dasar Pengenaan Pajak Bersih b. Pajak Pengeluaran
Rp. 3.480.785.830,-
IS UM AT ER
c. Dikurangi Kredit PPN:
Rp.34.807.858.311,-
- Pajak Masukan dan Surat Setoran Pajak d. PPN Kurang Bayar
Rp.
153.987.266,-
Rp. 3.326.798.266,-
atausetidak-tidaknya sejak menjabatnya Terdakwa sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan sejak bulan Mei 2010 sampai dengan 2010, telah berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan negara di bidang perpajakan Rp.2.632.309.941,- dengan rincian sebagai berikut : a. Dasar Pengenaan Pajak
Rp.26.323.099.401,-
b. Pajak Keluaran
Rp. 2.632.309.941,-
c. Dikurangi Kredit PPN:
- Pajak Masukan dan Surat Setoran Pajak
-
GG
d. PPN Kurang Bayar
Rp.
---
Rp. 2.632.309.941,-
Bahwa pada halaman 115 putusan sama dengan halaman 214 Surat Tuntutan, Judex Facti menguraikan PPN yang diterima Koperasi
TIN
Pertamina UPMS I Medan dan PT. Mesran Sejahtera yaitu : a. Koperasi Pertamina UPMS I Medan : Januari 2011 – Desember 2011 PPN sebesar
Rp. 3.696.181.316,-
Januari 2012 – Juni 2012 PPN sebesar
Rp. 1.754.155.770,-
N
b. PT. Mesran Sejahtera : Januari 2012 – Juni 2012 PPN sebesar
737.990.867,-
Bahwa kemudian pada halaman 116, Judex Facti menguraikan Kopkar
ILA
-
Rp.
Pertamina UPMS I Medan ada membayarkan PPN untuk Januari 2011
AD
sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 153.987.564,- dan PPN
PE
NG
-
Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 sebesar Rp. 51.682.660,- ; Bahwa oleh karena perhitungan kerugian pendapatan negara dalam putusan Judex Factie merupakan perhitungan sebagaimana Surat Tuntutan, maka seharusnya perhitungan Judex Facti tersebut sesuai Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
dengan Surat Tuntutan yaitu sebesar Rp.8.604.262.041,- (delapan milyar
enam ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya Rp. 7.909.773.716,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas
ribu rupiah), bukan Rp. 8.647.764.603,- (delapan milyar enam ratus
rupiah) ; -
AU
empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga
Bahwa di samping itu, putusan Judex Facti yang menyatakan kerugian pendapatan negara dalam perkara a quo sebesar Rp. 8.647.764.603,tentang
waktu
(tempus)
IS UM AT ER
jugatidak menguraikan
dimulainya
Surat
Pemberitahuan tidak disampaikan apakah sejak Januari 2010 sampai dengan Desember 2010, sebab Terdakwa/Pembanding menjabat sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan mulai bulan Mei 2010, sesuai pertimbangan Judex Facti pada halaman 112 ; -
Bahwa perhitungan kerugian pendapatan negara semakin tidak jelas, sebab Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan alatpembuktian yang diperlihatkan di persidangan, dimana selama Terdakwa sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan telah melakukan pembayaran atas hutang pajak Kopkar Pertamina UPMS I Medan sebagai berikut : a. Utang Pajak Tahun 2008 yang bukan
Rp.4.184.492.400,-
GG
tanggung jawab Terdakwa
b. Pembayaran PPN Masa Januari-Februari 2010
Rp. 153.987.564,121.190.447,-
d. Pembayaran Tahun Pajak 2012 ............................ Rp.
51.682.867,-
TIN
c. Pembayaran Tahun Pajak 2011 ............................ Rp.
e. Pembayaran yang Tidak Diperhitungkan Total Pembayaran
-
Rp.
200.708.315,-
Rp.4.712.061.693,-
Bahwa di samping itu, sesuai Bukti 2 berupa Keputusan Direktur Jenderal
N
Pajak Nomor KEP-06679/NKEB/ WPJ.01/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak
ILA
Karena Permohonan Wajib Pajak, telah menghapuskan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak 00011/109/08/123/13 tanggal 05
PE
NG
AD
Juni 2013, atas Wajib Pajak KOP. KARYAWAN PERTAMINA UPPDN-I MEDAN, NPWP : 01.850.772.3-123.000 sebesar Rp.2.060.349.487,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan
puluh
tujuh
rupiah),
tentunya
fakta-fakta
ini
harusnya
Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
yang akan dikenakan kepada Terdakwa/Pembanding ; -
TA RA
dipertimbangkan oleh Judex Facti untuk menentukan besaran denda
Bahwa oleh karena Judex Facti tidak memberikan alasan dan argumentasi dalam pertimbangan tentang besaran denda yang dikenakan kepada
Terdakwa/Pembanding
sebesar
Rp.
8.647.764.603,-
AU
makaberalasan hukum untuk menyatakan putusan Judex Facti kurang
pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sehingga terhadap putusan a quo haruslah dibatalkan ;
III. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN
IS UM AT ER
HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;
Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan nyata-nyata telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Judex Facti tidak Mempertimbangkan Peraturan Perpajakan Terkait Perkara A quo; -
Bahwa meski dalam putusannya Judex Facti menyebutkan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana perpajakan a quo, Judex Facti memperhatikan peraturan perundangan lain yang bersangkutan, namun faktanya Judex Facti hanya mengacu pada pasal yang didakwakan yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
GG
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Bahwa padahal terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam UU Ketentuan
TIN
-
Umum dan Tata Cara Perpajakan, maupun peraturan perundangan perpajakan lainnya yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkara a quo, sehingga Judex Facti tidak memberikan pertimbangan
N
yang komprehensif serta legal reasoningyang ilmiah, sehingga putusan Judex
Facti
benar-benar
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
ILA
argumentatif ;
-
Bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana perpajakan yang bersifat
PE
NG
AD
khusus ini, Judex Facti terkesan seperti memeriksa perkara pidana biasa dan tidak aktif untuk menggali kebenaran materil selama proses di persidangan dan hanya mengikuti alur Surat Dakwaan, hal mana terbukti dari putusan Judex Facti yang hanya copy paste dari Surat Tuntutan ;
Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa UU KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak benar
TA RA
-
dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, selayaknya dilakukan
pemeriksaan, dimana ujung dari tindakan pemeriksaan adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak ; -
Bahwa hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 15 UU KUP, yang
AU
menyatakan :
“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
IS UM AT ER
Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan” ; -
Bahwa dari ketentuan Pasal 15 UU KUP dapat dipahami bahwa kepada setiap Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) jika diketahui masih ada utang pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku ;
-
Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 15 UU KUP ini menjadi alat yang sangat ampuh bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan
GG
tindakan menagih utang pajak apabila diketahui Wajib Pajak belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik ; -
Bahwa
proses
pemeriksaan
pajak
bukanlah
dimaksudkan
untuk
TIN
memidana Wajib Pajak tetapi lebih mengutamakan pada proses administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar untuk menagih utang pajak ; -
Bahwa Wajib Pajak bisa dibawa ke pengadilan pidana jika memang pelanggaran
N
melakukan
hukum
berupa
tindak
penggelapan uang pajak. Namun dalam perkara
pidana,
misalnya
aquo, telah terbukti
ILA
merupakan perkara pajak yang bersifat administratif, sehingga menjadi tidak relevan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara a quo ke pengadilan pidana ;
PE
NG
AD
-
Bahwa penerapan sanksi pidana bagi Wajib Pajak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), juga bersesuaian dengan Pasal 13 UU KUP yang berbunyi :
Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
AU
yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur
secara
tertulis
tidak
disampaikan
pada
waktunya
c.
IS UM AT ER
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) ; Bahwa ketentuan Pasal 13 UU KUP juga bersesuaian dengan ketentuan
GG
-
Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
TIN
Perpajakan, yang berbunyi : “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
N
Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap :
AD
ILA
PE
NG
-
Surat Pemberitahuan, atau ; Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang, dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
Bahwa terkait sanksi pidana perpajakan bersifat ultimum remedium juga tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 yang berbunyi sebagai berikut : Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
“Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium) dalam usaha penegakan
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya” ;
-
Bahwa ternyata terhadap penyidikan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Penyidik Dirjend Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara I
AU
terhadap Terdakwa/Pembanding selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I
Medan, sama sekali tidak didahului dengan tindakan administrasi, dimana pemeriksaan yang dilakukan tidak diikuti dengan diterbitkannya Surat
-
IS UM AT ER
Ketetapan Pajak ;
Bahwa dari 220 (dua ratus dua puluh) set barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, tidak satupun yang membuktikan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya administratif kepada Kopkar Pertamina UPMS I Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 15 UU KUP jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007, yaitu menerbitkan SURAT KETETAPAN PAJAK ;
-
Bahwa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia memang dikenal 2 (dua) sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dimulai dengan penerbitan Surat Ketetapan
-
GG
Pajak ;
Bahwa UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, telah mengatur tentang langkah-langkah administratif yang harus dilakukan
TIN
Direktorat Jenderal Pajak sebelum Wajib Pajak dikenakan Penyanderaan dan melelang harta Wajib Pajak, yaitu dengan menerbitkan : 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;
N
2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus ; 3) Surat Paksa ;
ILA
4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ; 5) Surat Perintah Penyanderaan ; 6) Pengumuman Lelang ; Bahwa
AD
-
sementara
sanksi
pemidanaan
dimulai
dengan
proses
Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan penjatuhan sanksi pidana
PE
NG
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 13 UU KUP
TA RA
-
yang berbunyi ; (2)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
AU
a.
yang terutang tidak atau kurang dibayar ; b.
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
IS UM AT ER
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ; (3)
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;
(4)
Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau
GG
a.
kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak ;
-
Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan :
TIN
”Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan
N
dasar penagihan pajak” ;
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU KUP :
ILA
”Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang
PE
NG
AD
menyebabkan jumlah pajak yang harus dlbayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak” ;
Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa apabila ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 ayat (1) UU KUP di atas
TA RA
-
dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa utang pajak Kopkar sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa adalah utang pajak pada Tahun Pajak 2010, 2011 dan
AU
2012, maka dalam waktu 5 tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak,
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SURAT KETETAPAN PAJAK kepada Kopkar selaku Pengusaha Kena Pajak ;
Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP menekankan
IS UM AT ER
Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SURAT TEGURAN apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP ; -
Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, membuktikan Direktur Jenderal Pajak sama sekali tidak pernah memberikan Surat Teguran kepada Koperasi terkait tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) KUP, serta tidak pula menerbitkan SURAT KETETAPAN PAJAK, sebagai tindakan administratif sebelum dilakukannya penyidikan, dimana Surat Ketetapan Pajak sekaligus sarana bagi Direktur Jenderal Pajak untuk
GG
dimaksud juga
melakukan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP ;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dihubungkan dengan fakta-
TIN
-
fakta yang terungkap di persidangan,
terbukti Direktur Jenderal Pajak
sama sekali belum melakukan tindakan administratif yaitu dengan menerbitkan SURAT KETETAPAN PAJAK yang menentukan besarnya
N
jumlah pajak terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah
ILA
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar atas nama Wajib Pajak i.c. Kopkar Pertamina UPMS I Medan;
-
Bahwa baik saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di antaranya
AD
mantan Manager Kopkar Pertamina UPMS I Medan Sri Sugiartiningsih dan Nazaruddin di persidangan mengatakan tidak ada menerima Surat
PE
NG
Ketetapan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak terkait hutang Pajak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan, bahkan saksi SRI Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
SUGIARTININGSIH sama sekali tidak mengetahui bentuk dan format
Surat Ketetapan Pajak yang isinya menentukan besarnya pajak terutang Koperasi ; -
Bahwa terkait Surat Ketetapan Pajak yang wewenangnya diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah merupakan tindakan administratif yang harus
AU
dilakukan terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP berikut penjelasannya, dimana ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dimana wewenang untuk melakukan koreksi fiskal
-
IS UM AT ER
tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun ;
Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana
mestinya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan dan diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan ; -
Bahwa Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan ; Bahwa dari ketentuan di atas, maka Direktur Jenderal Pajak dapat
GG
-
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada saat :
Setelah dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang tidak
TIN
membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :
Setelah
diterbitkan
Surat
Teguran,
Wajib
Pajak
tetap
tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan ; Bahwa lebih jauh lagi, meskipun terhadap Terdakwa telah dilakukan
N
-
ILA
Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 A UU KUP, namun ketentuan Pasal 60 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 secara imperatif menyatakan bahwa Pemeriksaan Bukti
AD
Permulaan harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A UU KUP ;
PE
NG
-
Bahwa oleh karena terhadap Kopkar Pertamina UPMS I Medan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, baik pada saat tidak dibayarnya pajak, Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
setelah diterbitkannya Surat Teguran maupun pada saat dilakukannya
Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) UU KUP dan Pasal 60 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka terbukti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum adalah prematur, namunperaturan perundangan terkait perkara a
AU
quo sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan ;
2. Judex Facti Mendasarkan Pemeriksaan Perkara pada Surat Dakwaan Kabur (Obscuur Libel).
IS UM AT ER
Bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perpajakan a quo, Judex Facti mendasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kabur, dengan alasan sebagai berikut :
a. Terdakwa Didakwa Menyampaikan SPT yang Tidak Benar atas SPT Kopkar Pertamina dan PT. Mesran Sejahtera Sekaligus. -
Bahwa dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,dimana Terdakwa selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan didakwa “menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap” atas SPT PPN Masa 2011 dan Januari 2012 – Juni 2012 Kopkar Pertamina UPMS I Medan
GG
sekaligus SPT PPN Masa Januari 2012 - Juni 2012 PT. Mesran Sejahtera; -
Bahwa meskipun PT. Mesran Sejahtera merupakan unit usaha dari Pertamina
UPMS
I
Medan,
namun
menurut
hukum
TIN
Kopkar
pertanggungjawaban kedua badan hukum ini adalah berbeda satu sama lainnya, dimana untuk Kopkar Pertamina UPMS I Medan pertanggungjawabannya ada pada Pengurus (vide Pasal 34 ayat (1)
N
UU Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian)sedangkan PT. Mesran Sejahtera ada pada direksi ; (vide Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat
ILA
(1) jo. Pasal 97 ayat (3)UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;
PE
NG
AD
-
Bahwa oleh karena Kopkar Pertamina UPMS I Medan dan PT. Mesran Sejahtera merupakan dua badan hukum yang berbeda, maka Surat Dakwaan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara a quo telah disusun secara tidak cermat dengan menyatakan perbuatan menyampaikan SPT Masa Januari 2012 hingga Juni 2012 PT. Mesran Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Sejahtera yang tidak sebenarnya, merupakan tanggung jawab
Terdakwa selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan, sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur ; -
Bahwa perbuatan penyampaian laporan SPT PT. Mesran Sejahtera
AU
yang tidak sebenarnya tersebut, menurut hukum merupakan tangung
jawab Direksi PT. Mesran Sejahtera, dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada Terdakwa i.c. Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan ;
Berdasarkan uraian di atas, terbukti Surat Dakwaan Penuntut Umum
IS UM AT ER
-
tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya beralasan hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk dinyatakan batal demi hukum (null and void) ;
b. Terdakwa Didakwa Sebelum Menjabat Ketua Kopkar Pertamina UPMS I; -
Bahwa dalam Surat Dakwaan Terdakwa Khaidar Aswan juga didakwa untuk bertanggungjawab terhadap Laporan SPT PPN Kopkar Pertamina UPMS I Medan Masa Januari 2010 sampai dengan April 2010, sementara Terdakwa/Pembanding barumenjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan pada tanggal 03 Mei 2010 ;
Bahwa quod non KPP Madya Medan hanya menerima Laporan SPT
GG
-
untuk PPN Masa Januari dan Februari 2010 dari Kopkar Pertamina UPMS I Medan pada tanggal 26 Oktober 2010 atau pada masa
TIN
Terdakwa selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Medan(halaman 9 point 18 Surat Dakwaan), namun hal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, karena pada periode Januari hingga 31 April 2010 Terdakwa belum diangkat sebagai Ketua
N
Kopkar Pertamina UPMS I Medan ; -
Bahwa selanjutnya pada halaman 9 point 19 dan halaman 10 Surat
ILA
Dakwaan, terlihat ketidakjelasan dalam menentukan tempus (waktu) tentang tidak dilaporkannya SPT PPN Kopkar Pertamina UPMS I
PE
NG
AD
Medan, sebab di satu sisi dikemukakan SPT PPN yang tidak dilaporkan pada Masa Maret 2010 hingga Desember 2010 dan disisi lain pada Masa
Mei 2010 hingga Desember 2010, sehingga
ketidakjelasan tempus tersebut mengakibatkan perhitungan atas kerugian pada pendapatan negara menjadi berbeda ; Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Bahwa terjadinya perbedaan nilai kerugian pendapatan negara
TA RA
-
tersebut dapat dilihat pada halaman 10 Surat Dakwaan yang menyatakan :
Untuk SPT PPN Masa Maret 2010 hingga Desember 2010
sebesar Rp. 3.326.798.266 ;
sebesar Rp. 2.632.309.941 ; -
AU
Untuk SPT PPN Masa Mei 2010 hingga Desember 2010
Bahwa fakta tersebut membuktikan Surat Dakwaan tidak jelas dan kabur, sehingga menyulitkan Terdakwa untuk melakukan pembelaan,
IS UM AT ER
dan oleh karenanya beralasan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk dinyatakan batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ; -
Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa dan putusan hakim batal demi hukum telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2436.K/Pid/1988, tgl 30 Mei 1990, dimana kaidah hukumnya berbunyi;
Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, materinya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 8/1981 (KUHAP), eks Pasal 143(2) “b” KUHAP, yaitu jaksa dalam membuat surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat dan jelas serta lengkap
mengenai
delict
yang
didakwakan
kepada
terdakwa.
GG
Kesalahan/kekeliruan menyebutkan unsur delict dalam surat dakwaan jaksa, dinilai sebagai termasuk melanggar pasal 143 (2) “b” KUHAP. Akibat hukum dengan dilanggarnya pasal 143 (2) “b” UU No. 8/1981 KUHAP tersebut adalah Surat Dakwaa Jaksa batal demi hukum ; Dari segi pemeriksaan dipersidangan Pengadilan, maka Berita Acara
TIN
Persidangan PN yang bersandar pada Surat Dakwaan Jaksa yang batal demi hukum tersebut adalah: menjadi batal pula.
Bahwa terdakwa tidak dapat dipidana oleh Hakim PN berdasar atas
N
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum tersebut.
-
Bahwa meskipun terhadap dalil-dalil keberatan Terdakwa/Pembanding
ILA
tentang Dakwaan tidak jelas dan kabur telah ditolak oleh Judex Facti sebagaimana Putusan Sela Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal
PE
NG
AD
30 Maret 2016, namun lagi-lagi Judex Facti tidak memberikan pertimbangan
yang
cukup
dalam
menolak
keberatan/eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa, dimana putusan sela tersebut sangatlah sumir dengan pertimbangan hukum apa adanya ;
Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum di atas, maka
Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia untuk MEMBATALKAN
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 16 November 2016 yang dimohonkan
banding ini sekaligus berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya
AU
berbunyi sebagai berikut :
1. 2.
Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
IS UM AT ER
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 16 November 2016 ; 3.
Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa/Pembanding Khaidar Aswan tersebut ;
4.
Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;
Menimbang bahwa mengenai permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa
GG
dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
1. PUTUSAN JUDEX FACTI
PENGADILAN
NEGERI
MEDAN TIDAK
TIN
MEMENUHI KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H KUHAP; Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi akan
membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
N
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 16 November 2016 dan akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan unsur Pasal 64 Ayat (1)
ILA
KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut dan perbarengan (voorgezette handeling dan concursus realis), sehingga amarnya Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi seperti yang
AD
akan disebutkan dibawah ini;
PE
NG
2. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN
HUKUM
YANG
CUKUP
(ONVOLDOENDE
Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
GEMOTIVEERD) SEHINGGA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL
197 AYAT (1) HURUF D KUHAP karena Pertimbangan Judex Facti Hanya Copy Paste SuratTuntutan -
Bahwa Judex Facti hanya mencontoh atau hanya mengcopy-paste secara
utuh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengenai uraian tentang fakta
menguraikan
alat
pembuktian
di
AU
hukum, uraian tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan, judex facti tidak Dalam
Putusannya,
Tidak
Mempertimbangkan Bukti-bukti Terdakwa. Judex Facti Keliru Mengambil Alih Unsur ke-2 Dakwaan Pertama ke Dalam Pertimbangan Unsur ke-2
BERDASARKAN
IS UM AT ER
Dakwaan Kedua TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERSENDIRI FAKTA-FAKTA
DI
PERSIDANGAN
DI
DALAM
PUTUSANNYA, padahal fakta hukum dan analisa yuridis Penuntut Umum tidak seluruhnya diperoleh darifakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena masalah teknis penyusunan redaksi pertimbangan hukum dalam putusan hakim bukan merupakan hal yang dapat membatalkan putusan, yang penting adalah apakah kebenaran formil dan materiil dakwaan telah terpenuhi menurut majelis hakim;
GG
Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Terdakwa mengenai yang mengajukan Bukti 1 dan bukti 2 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;
TIN
Menimbang, bahwa menurut Terdakwa selaku Pembanding Bukti 1 membuktikan bahwa Kopkar Pertamina UPMS I Medan telah melunasi hutang pajak Koperasi tahun 2008 yang didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN No. 00053/207/08/123/10 sebesar Rp.4.184.492.400,-
N
(empat milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan pulu dua ribu empat ratus rupiah), dimana pembayaran hutang pajak tahun 2008 tersebut
ILA
dilakukan semasa Terdakwa/Pembanding menjabat sebagai Ketua Koperasi, yang pembayarannya dimulai dari tanggal 25 Mei 2012 s/d 21 Desember 2015 ;
AD
Menimbang, bahwa menurut pembanding Bukti 2 membuktikan atas
pelunasan hutang pajak Kopkar tahun pajak 2008 (sebelum Terdakwa menjabat
PE
NG
sebagai Ketua Kopkar) sebesar Rp.4.184.492.400,-, selanjutnya Direktur
Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Jenderal Pajak atas permohonan Kopkar telah mengabulkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.060.349.487,- ;
Menimbang, bahwa alasan banding tentang bukti 1 dan bukti 2 tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena bukti !
dan Bukti 2 tersebut merupakan bukti pelunasan utang pajak tahun 2008,
AU
sedangkan dakwaan dalam perkara a quo menyangkut perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012;
Menimbang, bahwa alasan banding Terdakwa juga menyatakan Bahwa
IS UM AT ER
Judex Facti telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang fatal dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum unsur kedua Dakwaan Pertama kedalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan Kedua, sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 113, sebab unsur kedua dalam Dakwaan Pertama dengan Dakwaan Kedua memiliki perbedaan yang sangat prinsipil ; Menimbang, bahwa alasan tersebut secara materill tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena secara factual seluruh unsur dalam dakwaan pertama dan dalam dakwaan kedua telah menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;
Pertimbangan
GG
Menimbang, bahwa menurut Pembanding Judex Facti Tidak Memberikan Tentang Besaran
Denda sebesar
Rp.8.647.764.603,-maka
beralasan hukum untuk menyatakan putusan Judex Facti kurang pertimbangan dibatalkan;
TIN
hukum (onvoldoende gemotiveerd) sehingga terhadap putusan a quo haruslah
Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dalam memori bandingnya oleh karena perhitungan kerugian pendapatan negara dalam putusan Judex Factie
N
merupakan perhitungan sebagaimana Surat Tuntutan, maka seharusnya perhit
ILA
ungan Judex Facti tersebut sesuai dengan Surat Tuntutanya itu sebesar Rp.8.604.262.041,- (delapan milyar enam ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empa tpuluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya Rp. 7.909.773.716,-
AD
(tujuh milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas ribu rupiah), bukan Rp. 8.647.764.603,- (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga
PE
NG
rupiah); Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
Menimbang, bahwa keberatan mengenai besarnya denda tersebut dapat dibenarkan, karena dalam putusan hakim tingka pertama tidak dapat ditemukan
pertimbangan yang menentukan dend asejumlahRp. 8.647.764.603,-, bukan sejumlah Rp.8.604.262.041,- (delapan milyar enam ratus empat juta dua ratus
enam puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) sebagaimana tuntutan Penuntut
AU
Umum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jumlah denda yang
harus
dibayar
kepada
Terdakwa
harus
ditetapkan
sejumlah
IS UM AT ER
Rp.8.604.262.041,- (delapan milyar enam ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap memori banding selebihnya menurut majelis hakim tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena pokok materi dakwaan telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN.MdnTanggal 16 Nopember 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
GG
dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;
TIN
Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 (1) KUHP jo Psl.65 ayat (1) KUHP
Nomor
N
dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang
ILA
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
AD
M E N G A D I L I:
PE
NG
-
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
TA RA
-
608/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 16 Nopember 2016, yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa KHAIDAR ASWAN telah terbukti secara sah dan
AU
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Perpajakan Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang
IS UM AT ER
isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan secara berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menghukum Terdakwa
membayar
denda
sebesar
3x (tiga
kali)
Rp.8.604.282.041,- (Delapan milyar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : No 1.
Uraian
Dokumen
penagihan
pekerjaan
beserta
PPN-nya kepada PT PERTAMINA (Persero)
Jumlah
Keterangan
45 (empat puluh lima)
daftar terlampir
set
2.
GG
UPMS I Medan tahun 2010. Dokumen
penagihan
pekerjaan
beserta
PPN-nya kepada PT PERTAMINA (Persero)
41 (empat puluh satu)
daftar terlampir
set
UPMS I Medan tahun tahun 2011. 3.
Dokumen
penagihan
pekerjaan
beserta
14 (empat belas) set
daftar terlampir
TIN
PPN-nya kepada PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan tahun 2012.
No
Dokumen
N
1.
Uraian
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
ILA
UPMS
I
Medan
kepada
Jumlah
Keterangan
142 (seratus empat
daftar terlampir
puluh dua) set
KOPKAR
PERTAMINA UPMS I MEDAN tahun 2010.
2.
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero)
PE
NG
AD
UPMS
I
Medan
kepada
61 (enam puluh satu)
daftar terlampir
set
KOPKAR
PERTAMINA UPMS I MEDAN tahun 2011. 3.
Dokumen
pembayaran
tagihan
dan
pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS
I
Medan
kepada
63 (enam puluh tiga)
daftar terlampir
set
KOPKAR
Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
4.
TA RA
PERTAMINA UPMS I MEDAN tahun 2012. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja antara
21 (dua puluh satu)
PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
set
dengan KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN
Uraian
Jumlah
Keterangan
AU
No
daftar terlampir
1.
SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010
1 (satu) set
Fotokopi
2.
SPT Masa PPN dan PPnBM bulan januari
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
tahun 2010 3.
SPT masa PPN dan PPnBM bulan februari
4.
IS UM AT ER
tahun 2010
SPT masa PPn dan PPnBM bulan januari
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
bulan
1 (satu) set
Fotokopi
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Oktober
1 (satu) set
Fotokopi
tahun 2011 5.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2011
6.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan maret tahun 2011
7.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan april tahun 2011
8.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan mei tahun 2011
9.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Juni tahun 2011
10.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Juli tahun 2011
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Agustus
GG
11.
tahun 2011 12.
SPT
masa
PPn
dan
PPnBM
13.
TIN
September tahun 2011
tahun 2011
14.
SPT
masa
PPn
dan
PPnBM
bulan
1 (satu) set
Fotokopi
dan
PPnBM
bulan
1 (satu) set
Fotokopi
November tahun 2011
15.
SPT
masa
PPn
N
Desember tahun 2011 SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
1 (satu) set
Fotokopi
17.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan januari
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
ILA
16.
PE
NG
AD
18.
19.
tahun 2012 SPT masa PPn dan PPnBM bulan februari tahun 2012 SPT masa PPn dan PPnBM bulan Maret tahun 2012
20.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan April tahun 2012
21.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan Mei tahun
Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
22.
SPT masa PPn dan PPnBM bulan juni tahun
TA RA
2012
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
2012 23.
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 32/BH/KWK.2/I/1998
24.
Akta Notaris Muhammad Dodi Budiantoro
1 (satu) set
Fotokopi
25.
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No.
1 (satu) set
Fotokopi
26.
Pengesahan Akta Pendirian
27.
Surat
Pendaftaran
WP
badan
dan
Pengukuhan P.K.P
AU
32/BH/KWK.2/I/1998
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Surat Pengukuhan Sebagai P.K.P
1 (satu) set
Fotokopi
29.
Tanda pengenal Khaidar Aswan
1 (satu) set
Fotokopi
No 1.
IS UM AT ER
28.
Uraian
Jawaban
Pengurus
KOPKAR
2007-2009
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) odner
Asli dan
terhadap Permasalahan Kopkar Pertamina Medan Tahun 2010-2013 2.
Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I
(Badan
Hukum
518/71/BII/PAD/II.14/ XII/KUKM/2007) 3.
Pengesahan
Akta
Pendirian
PERTAMINA
UPPDN
I
KOPKAR
MEDAN
No.
32/BH/KWK.RI/1998 4.
Akta Notaris No 19 tanggal 14 Desember 2007 tentang
Perubahan
Koperasi
Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan
Rapat Anggota Tahunan Kopkar Pertamina
GG
5.
UPMS I Tahun Buku 2009 ( Medan, 20 April 2010) 6.
Rapat
Anggota
Tahunan
(RAT)
Kopkar
TIN
Pertamina UPMS-I Tahun Buku 2010 (Medan, 10 Juni 2011)
7.
Dokumen Tender OS KOPKAR PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2012
8.
Arsip
surat-surat
penting
Fotokopi KOPKAR
1 (satu) odner
N
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010-
Asli dan Fotokopi
2011
Kontrak / Perjanjian Kerja Sewa Mobil Tangki
ILA
9.
1 (satu) odner
dan Pengangkutan
10.
Fotokopi
Rencana Pengeluaran Keuangan KOPKAR
1 (satu) odner
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010
PE
NG
AD
11.
Laporan
Rekening
Koran
KOPKAR
Laporan
Rekening
Koran
KOPKAR
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2011
Asli dan Fotokopi
1 (satu) odner
PERTAMINA UPMS I MEDAN Tahun 2010 12.
Asli dan
Asli dan Fotokopi
1 (satu) odner
Asli dan Fotokopi
Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Uraian
Jumlah
Keterangan
1.
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Banyak
Keterangan
TA RA
No
tanggal 30 Desember 2004. 2.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6 tanggal 08 Agustus 2008.
3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 71 tanggal 29 Januari 2010.
5.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 70 tanggal 30 November 2011.
1
Nama Dokumen SPT
Masa
IS UM AT ER
No.
AU
tanggal 30 Agustus 2013.
PPN
Masa
Pajak
Januari
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Januari
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan ke 2) 2
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 3) 3
(Pembetulan ke1) 4
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2010 (Pembetulan ke2)
5
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke1) 6
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2010
1 Set
fotocopy
(Pembetulan ke 2) 7
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
April
2010
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan ke1) SPT
Masa
PPN
GG
8
(Pembetulan ke 2) 9
ke1)
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 (Pembetulan
TIN
10
ke 2)
11
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2010 (Pembetulan ke1)
12
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2010 (Pembetulan
N
ke 2)
13
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan
ILA
ke1)
14
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 (Pembetulan ke 2)
15
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010
PE
NG
AD
(Pembetulan ke1)
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2010 (Pembetulan ke 2)
17
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010 (Pembetulan ke1)
Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2010
1 Set
fotocopy
2010
1 Set
fotocopy
2010
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010
1 Set
fotocopy
TA RA
18
(Pembetulan ke 2) 19
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober (Pembetulan ke1)
20
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober (Pembetulan ke2)
21
22
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2010 (Pembetulan ke 2)
23
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010 (Pembetulan ke1) SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2010
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
IS UM AT ER
24
AU
(Pembetulan ke1)
(Pembetulan ke 2) 25
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 (Normal)
1 Set
fotocopy
26
SPT
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Masa
PPN
Masa
Pajak
Januari
(Pembetulan ke 1) 27
(Pembetulan ke 1) 28
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 (Pembetulan ke 2)
29
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan ke 1) 30
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011 (Normal)
32
SPT
GG
31
Masa
PPN
Masa
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2011
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan Ke 1) 33
SPT
Masa
PPN
34
TIN
(Pembetulan Ke 2)
Ke 1)
35
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 (Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 (Normal)
N
36 37
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 (Pembetulan
ILA
Ke 1)
38
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 (Pembetulan Ke 2)
PE
NG
AD
39
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan Ke 1)
40
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 (Pembetulan Ke 2)
41
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011 (Pembetulan Ke 1)
Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
TA RA
42
(Pembetulan Ke 2) 43
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 (Pembetulan Ke 1)
44
SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 (Pembetulan Ke 2)
45
SPT Masa PPN Masa Pajak
Oktober 2011
46
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober
2011
(Pembetulan Ke 1) 47
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober
2011
(Pembetulan Ke 2) SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Normal) 49
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
IS UM AT ER
48
AU
(Normal)
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 1)
50
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2011 (Pembetulan Ke 2)
51
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 (Normal)
52
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 (Pembetulan Ke 1)
53
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
54
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Januari
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Januari
2012
1 Set
fotocopy
56
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
57
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
SPT
(Pembetulan Ke 2) 55
SPT
Masa
PPN
GG
(Pembetulan Ke 5)
58
TIN
(Pembetulan Ke 2)
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Pembetulan Ke 5)
59 60
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
fotocopy
N
(Pembetulan Ke 2)
61
SPT
Masa
PPN
PE
NG
AD
ILA
(Pembetulan Ke 5)
62
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
63
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
Masa
Pajak
April
2012
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
(Pembetulan Ke 2)
64
SPT
Masa
PPN
(Pembetulan Ke 5) 65
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
TA RA
66
Ke 2) 67
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
68
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
69
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Pembetulan
1 Set
fotocopy
AU
Ke 5)
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
1 Set
fotocopy
Ke 1) 70
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Pembetulan Ke 4) SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
72
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 (Normal)
73
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 (Normal)
1 Set
fotocopy
74
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012
1 Set
fotocopy
1 Set
Asli
1 Set
Asli
1 Set
Asli
(Normal) 75
IS UM AT ER
71
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMS-
I Medan d.h. UPPDN-I Medan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2010 s.d. Desember 2010 76
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMS-
I Medan d.h. UPPDN-I Medan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2011 s.d. Desember 2011 77
Daftar Faktur Pajak KOPKAR PERTAMINA UPMS-
I Medan d.h. UPPDN-I Medan yang telah dilaporkan
GG
dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2012 s.d. Juni 2012
1
Uraian
Jumlah
Keterangan
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TIN
No
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000002 tanggal 01
N
februari 2012
2
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
ILA
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000003 tanggal 01
PE
NG
AD
februari 2010
3
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000005 tanggal 01 maret 2012
Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
4
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000006 tanggal 01 maret 2012 5
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan Pajak Nomor : 010.00012.00000008 tanggal 02 april 2012
6
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
1 (satu) set
IS UM AT ER
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
AU
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Fotokopi
Pajak Nomor : 010.00012.00000009 tanggal 02 april 2012 7
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000011 tanggal 01 mei 2012 8
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000012 tanggal 01 mei 2012
9
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
GG
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000013 tanggal 25 mei 2012 10
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
TIN
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000014 tanggal 25 mei 2012
11
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
N
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
ILA
Pajak Nomor : 010.00012.00000015 tanggal 25 mei 2012
12
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
PE
NG
AD
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000016 tanggal 25 mei 2012
13
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
TA RA
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000017 tanggal 25 mei 2012 14
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000018 tanggal 25 mei
15
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur 2012
16
1 (satu) set
IS UM AT ER
Pajak Nomor : 010.00012.00000019 tanggal 30 mei
AU
2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
Fotokopi
Fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
Pajak Nomor : 010.00012.00000020m tanggal 30 mei 2012 17
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000021 tanggal 01 juni 2012
18
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur 2012
19
GG
Pajak Nomor : 010.00012.00000022 tanggal 01 juni
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
TIN
Pajak Nomor : 010.00012.00000023 tanggal 20 juni 2012
20
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur
N
Pajak Nomor : 010.00012.00000024 tanggal 20 juni 2012
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
ILA
21
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000025 tanggal 20 mei
PE
NG
AD
2012
22
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000026 tanggal 20 juni
Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
23
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
TA RA
2012
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000027 tanggal 20 juni 2012 24
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000028 tanggal 20 juni 2012
25
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
IS UM AT ER
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
AU
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
Fotokopi
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000029 tanggal 20 juni 2012 26
Dokumen pembayaran tagihan dan pembayaran
1 (satu) set
Fotokopi
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
fotokopi
1 (satu) set
fotokopi
Jumlah
Keterangan
SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011.
1 (satu) set
Fotokopi
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 s.d Mei
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PEM-
1 (satu) set
Fotokopi
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
PPN PT PERTAMINA (Persero) UPMS I Medan
kepada PT MESRAN SEJAHTERA atas Faktur Pajak Nomor : 010.00012.00000030 tanggal 21 juni 2012
No 1.
Uraian
Kontrak
No.
212/F31200/2011-S0
tanggal
28
Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan
Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina
2.
Kontrak
GG
(Persero) Region I – Propinsi Kepulauan Riau No.
214/F31200/2011-S0
tanggal
09
Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 2011 S/D tahun 2012 di PT Pertamina
No 1.
Uraian
N
2.
TIN
(Persero) Region I - Propinsi Sumatera Utara
2012
SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2012
ILA
3.
s.d Juni 2012
4.
Surat
Keterangan
Terdaftar
No.
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
PE
NG
AD
5.
PEM-00553/WPJ.01/KP.0203/2013 6.
Akta Pendirian PT MESRAN SEJAHTERA No 09 tanggal 23 Maret 2007
7.
Profil ringkas PT MESRAN SEJAHTERA
Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran dan/ Atau
1 (satu) set
Fotokopi
Jumlah
Keterangan
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
8.
Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Tahun Pajak 2008 s.d 2011
No 1.
Uraian Surat
KAP
DARWIN
S.
MELIALA
No.
2.
Surat Permintaan Untuk Melaksanakan Audit pada PT. Mesran Sejahtera Tahun Buku 31 Desember 2012 (Medan, 20 Agustus 2013)
3.
Surat
Perjanjian
Kontrak
Kerja
Audit
No.
4.
Surat
KAP
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
008/X/SPKK/DSM/2013
AU
44/IXDSM/2013 Tanggal 02 September 2013
DARWIN
S.
MELIALA
No.
1 (satu) set
Fotokopi
Laporan Audit PT Mesran Sejahtera untuk tahun
1 (satu) set
Fotokopi
Uraian
Jumlah
Keterangan
Surat Permintaan Proses Pembayaran Hutang
1 (satu) set
Fotokopi
No.
1 (satu) set
Fotokopi
Laporan Kegiatan PT. Mesran Sejahtera periode
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Rekening Koran Mandiri No.Rek: 105-00.0558902.7
1 (satu) set
Fotokopi
Surat keputusan Pengangkatan Manajer KOPKAR
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
43/VIII/DSM/2013 (Medan, 30 Agustus 2013) 5.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
No 1.
Pajak No : 031/SP3/PT.Mesran/IX.2013-KO-2 2.
Surat
Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
214/F31200/2011-S0 3.
2008, 2010, 2013.
Rekening Koran Giro Mandiri tahun 2012 No.Rek :
GG
4.
119-00-0589838-0 5.
Rekening koran Bank ICB Bumiputera tahun 2012 No.Rek : 100010000073922 Rekening Koran Mandiri No.Rek : 105-00-0990936-
TIN
6.
1
7. 8.
PERTAMINA UPMS I MEDAN No. Kpts-018/SK-
N
KOPKAR/I/2013
9.
Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol :
ILA
17 Tahun 2006 (Latar belakang terbentuk PT. Mesran Dan Izin Mabes pengelolaan Satpam)
10.
Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina Upms I
PE
NG
AD
Dengan Direktur PT Mesran Sejahtera
11.
Perjanjian Kerja Manager Kopkar Pertamina Upms I Dengan Direktur Utama PT Mesran Sejahtera
12.
Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Manajer koperasi karyawan PT PERTAMINA (Persero) No. Kpts-044/SK-KOPKAR/VI/2011
Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
Surat
Keputusan
Tentang
No.Kpts-10/F11100/2010-S0
Penetapan
Pengurus
Dan
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
TA RA
13.
Badan
Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Periode 2010 S.d 2013 14.
Akte Notaris No. 44 tanggal 19 Juli 2011 tentang Akta
Penegasan
Keputusan
RAT
KOPKAR
15.
Jaminan Bank (Garansi Bank) Performance Bond ICB BUMIPUTERA No. 137/0077/BG/10
16.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 00553/WPJ.01/KP.0203/2013
17.
Surat
Keterangan
Terdaftar
NO.
PEM-
18.
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
IS UM AT ER
213/B4/WPJ.01/KP.0203/2007
AU
PERTAMINA UPMS I MEDAN.
Surat Permohonan Perpanjangan Surat-Surat PT
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
Uraian
Jumlah
Keterangan
Akte Notaris Ny. SULAMI MUSTAFA SH, No 9
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
1 (satu) set
Fotokopi
MESRAN SEJAHTERA No. 705.Si.X.2015 KO-2 19.
Surat Permohonan Pembayaran Bunga Pajak PPN No. 509.Si/VIII.2013 KO-2
20.
Faktur Pajak Standar PT MESRAN SEJAHTERA tahun 2012.
21.
Surat
Perjanjian
Kerja
/
Kontrak
No
115/F31200/2012-SO
No 1.
tanggal 30 Desember 2004.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 6
GG
2.
tanggal 08 Agustus 2008. 3.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 15 tanggal 30 Agustus 2013.
4.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 1
5.
TIN
tanggal 06 Oktober 2010.
Akte Notaris YULKHAIZAR PANUH SH, No 67 tanggal 30 November 2011.
Nama Dokumen
Banyak
Keterangan
1
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
ILA
N
No
2
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Januari
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Januari
2012
1 Set
Fotocopy
4
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
5
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
1 Set
Fotocopy
(Pembetulan Ke 2)
3
SPT
Masa
PPN
PE
NG
AD
(Pembetulan Ke 5)
(Pembetulan Ke 2)
Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2012
1 Set
Fotocopy
TA RA
6
(Pembetulan Ke 5) 7
SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
8
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
Masa
Pajak
Maret
2012
1 Set
Fotocopy
(Pembetulan Ke 2) 9
SPT
Masa
PPN
10
SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012 (Normal)
11
SPT
Masa
PPN
Masa
Pajak
April
2012
Masa
Pajak
April
2012
(Pembetulan Ke 2) SPT
Masa
PPN
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
IS UM AT ER
12
AU
(Pembetulan Ke 5)
(Pembetulan Ke 5) 13
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
14
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan
1 Set
Fotocopy
1 Set
fotocopy
Ke 2) 15
SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012 (Pembetulan Ke 5)
16
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
17
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Pembetulan
1 Set
Fotocopy
1 Set
Fotocopy
Ke 1) 18
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 (Pembetulan Ke 4)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
20
SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
21
SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 (Normal)
1 Set
Fotocopy
22
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012
1 Set
Fotocopy
1 Set
Asli
GG
19
23
TIN
(Normal)
Daftar Faktur Pajak PT MESRAN SEJAHTERA yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PERTAMINA (persero) Masa Januari 2012 s.d Juni 2012
N
Tetap terlampir dalam berkas perkara Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
ILA
5.
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
AD
Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 8 MARET 2017 oleh kami: YANSEN
PE
NG
PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR,SH, Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
dan
SUWIDYA,SH.LLM.-
masing-masing sebagai
Hakim Anggota,
TA RA
MH.-
berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 754/Pid.Sus/2016/PT-Mdn.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal
9 MARET 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim
AU
Anggota serta AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua,
IS UM AT ER
Hakim Anggota,
1. ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.-
2. SUWIDYA,SH,LLM
YANSEN PASARIBU,SH.-
GG
Panitera Pengganti
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
AGUS IBNU SUTARNO, SH
Halaman 108 dari 108 Putusan Nomor : 754/PID.SUS/2016/PT.MDN
