PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA

Nomor : 373/PDT/2016/PT MDN

TA RA

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AU

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

IS UM AT ER

berikut dalam perkara antara :

1. Jahoras Siregar, umur 70 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Pasar, Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I dahulu Penggugat I ;

2. Nurcahaya br. Manik, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Pasar, Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II dahulu Penggugat II:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Bonar Saragih, SH., Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Penasehat Hukum Bonar Saragih, SH., dan Rekan, berkantor di Jalan Handayani No. 9 Pematang

Maret 2016;

GG

Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Lawan

TIN

1. Darwin Erikson Siringoringo, umur 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Sitio-tio Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I dahulu Tergugat I;

N

2. Rajin Lumbantobing, umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Huta

ILA

Ganjang Jalan Sikku Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut

AD

Terbanding-II dahuluTergugat-II.;

PE

NG

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 373/PDT/2016/PT.MDN

TA RA

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

AU

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret

2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada

tanggal

10

Maret

2016

dibawah

Register

Perkara

Nomor

:

IS UM AT ER

12/Pdt.G/2016/PN.Sim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I ada memiliki tanah warisan yang diperoleh dari orangtuanya Kasiman Siregar Almarhum yang kemudian diwariskan kepada Penggugat I sebagai anak kandung dari Kasiman Siregar yang luasnya lebih kurang 14 rante.

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami istri yang memiliki tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Sikku Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

3. Bahwa atas tanah tersebut Penggugat I dan II berniat untuk menjualnya dan telah ada pembelinya yaitu Japorman Siringoringo Almarhum yaitu Bapak

GG

kandung dari Tergugat I dan Mertua kandung dari Tergugat II dimana Japorman Siringoringo telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2014.

TIN

4. Bahwa keseriusan dari Almarhum Japorman Siringoringo atas tanah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan memberikan panjar sebesar Rp. 30.0000.000,(Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut diantar langsung oleh Japorman Siringoringo Almarhum bersama-sama dengan Tergugat II

N

kemudian uang tersebut diterima oleh Penggugat I dan II serta dibuatkan tanda terima dalam Kwitansi yang diterima dan ditanda-tangani oleh

ILA

Penggugat I dan harga per rante sawah tersebut pada saat itu adalah Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Japorman Siringoringo akan melunasinya sesudah panen terhitung sejak tanggal 31

AD

Oktober 2011 dan diperkirakan panen sekitar bulan Maret tahun 2012.

5. Bahwa terhadap tanah tersebut telah disepakati pada tanggal 31 Desember

PE

NG

2011 yang menjual adalah Penggugat I disaksikan oleh istrinya Penggugat II, dan pembelinya adalah Japorman Siringoringo Almarhum dan telah juga


TA RA

disepakati oleh Japorman Siringoringo yang disaksikan oleh Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat I dan II bahwa surat jual beli diperbuat

apabila Japorman Siringoringo (Bapak Kandung Tergugat I) melunasi harga sawah sesuai dengan harga pasaran.

6. Bahwa kemudian setelah selesai panen sekitar bulan Maret 2012 Penggugat

AU

I dan II menjumpai Japorman Siringoringo agar segera menepati janjinya

untuk melunasi harga sawah sesuai dengan harga pasaran. Namun Japorman Siringoringo tidak dapat menepati janjinya hanya membayarnya

IS UM AT ER

sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) itupun di antar oleh Tergugat II saja tetap dengan membuat Kwitansi yang ditanda-tangani oleh Penggugat II dan Japorman Siringoringo berjanji akan melunasinya satu minggu kemudian.

7. Bahwa kemudian setelah satu minggu Penggugat I dan II kembali menghubungi Japorman Siringoringo agar segera melunasinya namun Japorman Siringoringo selalu menyatakan “Tenanglah Kalian yang penting harga sawah kalian saya bayar sesuai dengan pasaran”, kemudian disuruhlah Tergugat II untuk mengantar uang sebesar Rp.4.000.000,(Empat Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan II dan terhadap uang tersebut dibuatkan Kwitansi yang ditanda-tangani oleh Penggugat II. 8. Bahwa Penggugat II semasa hidupnya Japorman Siringoringo telah

GG

berulang-ulang kali menemuinya secara langsung agar secepatnya melunasi harga sawah sesuai dengan pasaran namun Japorman Siringoringo tetap beralasan dengan mengatakan “Sabarlah Kalian Yang Penting Harga Sawah

TIN

Yang Saya Beli Dari Penggugat I dan II Adalah Sesuai Dengan Harga Pasaran”.

9. Lunasilah uangnya ujar Penggugat I dan II kepada Japorman Siringoringo agar kita buat suratnya biar diketahui Kepala Desa namun Japorman

N

Siringoringo tidak mau mengindahkannya.

ILA

10. Bahwa sewaktu Penggugat I dan II mendesak secara terus menerus pelunasan uang tersebut Japorman Siringoringo terus meninggal dunia tepatnya bulan Oktober tahun 2014.

AD

11. Bahwa semenjak diberikan panjar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2011 tanah seluas lebih kurang 14 rante langsung diusahai dan dikerjakan oleh Japorman Siringoringo semasa

PE

NG

hidupnya kemudian kepada Tergugat I.


Japorman

Siringoringo

maupun

anaknya

TA RA

12. Bahwa

Tergugat

I

telah

mengerjakan tanah milik Penggugat I dan II selama lebih kurang 4 tahun dan hasilnya telah dinikmati oleh Japorman Siringoringo Almarhum dan Tergugat I, sementara pelunasan yaitu setelah panen terhitung sejak pembayaran panjar pertama tidak pernah ditepati oleh Japorman Siringoringo (Alm)

AU

maupun Tergugat I.

13. Bahwa Penggugat I dan II jika ditotal seluruhnya telah menerima panjar sawah tersebut sebesar Rp. 54.000.000, - (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

IS UM AT ER

14. Bahwa kemudian setelah meninggal Almarhum Japorman Siringoringo Penggugat II bersama keluarga menjumpai anak kandung dari Japorman Siringoringo yaitu Tergugat I, guna penyelesaian masalah tanah tersebut tepatnya pada bulan Oktober 2015.

15. Bahwa kemudian atas kehadiran dari Penggugat II dan keluarganya tersebut Tergugat I menunjukkan surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 10 Oktober 2010 yang menjual pihak kedua Nurcahaya Manik (Penggugat II) yang membeli Japorman Siringoringo dan saksi adalah Jahoras Siregar (Penggugat I) dan Darwin Siringoringo (Tergugat I) dan Tergugat I telah memberikan fotocopy jual beli tersebut kepada Penggugat I dan II. 16. Bahwa terhadap surat yang ditunjukkan oleh Tergugat I tersebut Penggugat I dan II tidak mengakuinya sebab antara penjual dan pembeli sampai saat ini

GG

belum pernah membuat surat jual beli atas sawah milik Penggugat I dan II, karena sifatnya masih panjar, maka setiap penerimaan uang selalu dibuat di atas kwitansi dan hal ini Tergugat II yang selalu menulis Kwitansi.

TIN

17. Bahwa terhadap surat perjanjian jual beli tanah yang telah ditunjukkan oleh Tergugat I diragukan kebenarannya, selain disangkal oleh Penggugat I dan II di dalam format jual beli tetap yang menjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua, dalam hal ini justru sebaliknya pihak kedua

N

penjual dan pihak pertama sebagai pembeli dan lagipula saksi Darwin

ILA

Siringoringo (Tergugat I) tidak ada membubuhkan tanda tangannya di atas surat perjanjian jual beli tanah tersebut.

18. Bahwa setiap surat jual beli para pihak harus menanda tangani dihadapan

AD

para saksi-saksi dan kemudian juga saksi-saksi menandatanganinya, oleh karena Tergugat I tidak menandatanganinya maka surat jual beli tanah yang ditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan II

PE

NG

tersebut wajar dan patut dicurigai kebenarannya.


TA RA

19. Bahwa kemudian sewaktu Japorman Siringoringo dan Tergugat II datang kerumah Penggugat I dan II jelas disebutkan yang menjual adalah Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai saksi dan ternyata kemudian justru Penggugat II sebagai istri sebagai penjual dengan demikian semakin

nyatalah bahwa surat perjanjian jual beli tanah tanggal 30 Oktober 2010

AU

patut diduga direkayasa.

20. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II tidak mengakui surat tanggal 10 Oktober 2010 tersebut karena diduga direkayasa maka Penggugat I dan II

IS UM AT ER

akan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resort Simalungun. 21. Bahwa jikalau mengacu kepada surat perjanjian jual beli tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat I maka sangat jelas orang tua Tergugat I masih mempunyai hutang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), namun karena sudah diakui oleh Penggugat II telah menerima uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) maka sisa yang harus dibayar oleh Tergugat I maupun orang tuanya Japorman Siringoringo adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) lagi. Dan seandainya pun Tergugat I membayarnya Penggugat I dan II tidak akan mau menerimanya lagi karena sudah lama janji-janji orang tua Tergugat I tidak ditepatinya.

22. Bahwa kemudian karena tidak kunjung dilunasi oleh Japorman Siringoringo

GG

maupun Tergugat I pembayaran pelunasan sawahnya Penggugat I dan II yang walaupun sudah didesak terus menerus maka Penggugat I dan II menarik sawah tersebut kemudian mengerjakannya semenjak bulan

TIN

November 2015 dengan menanaminya tanaman padi sampai sekarang. 23. Bahwa niat Penggugat I dan II untuk menyelesaikan masalah ini telah ada yaitu dengan mengembalikan uang yang diterima oleh Penggugat I dan II kepada Tergugat I namun Tergugat I menolaknya padahal Tergugat I dan

N

orang tuanya Japorman Siringoringo telah mengerjakan tanah milik

ILA

Penggugat I dan II selama lebih kurang 4 tahun dan hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat I bersama-sama dengan orang tuanya.

24. Bahwa perbuatan Almarhum Japorman Siringoringo kemudian dilanjutkan

AD

oleh Tergugat I dan II yang tidak segera menepati janji-janjinya untuk melunasi harga sawah setelah panen terhitung semenjak pembayaran panjar

PE

NG

Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yaitu pada tanggal 31 Desember


TA RA

2011 dan pada bulan Maret 2012 adalah masa panen adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang mengetahui bahwa jual beli tanah tersebut belum lunas dan Tergugat I dan II tidak mau melunasinya juga adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

AU

26. Bahwa penguasaan orang tua Tergugat I dan Tergugat I atas tanah objek penjualan sawah seluas lebih kurang 14 rante yang belum juga lunas adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

IS UM AT ER

27. Demikian juga Penggugat I dan II telah mengalami kerugian material atas tidak dapatnya Penggugat I dan II mengerjakan tanah objek jual beli yaitu terhitung sejak panen pada saat pembayaran panjar pertama yang berarti sekitar bulan Maret 2012 maka kerugian material yang di alami oleh Penggugat I dan II adalah sebagai berikut :

 Terhitung sejak 31 Desember 2011 sampai dengan November 2015 berarti kurang lebih 4 tahun. Bahwa panen padi di Pardomuan Nauli adalah 3 X 2 Tahun berarti selama 4 Tahun 6 X panen, 1 X panen satu rante adalah 25 Kaleng, berarti sekali panen 14 rante X 25 kaleng = 350 Kaleng, berarti 6 X panen adalah 6 X 350 Kaleng = 2.100 Kaleng. 1 kaleng padi beratnya 12 kilogram jadi 12 kilogram X 2.100 Kaleng = 25.200 Kilogram. Harga padi 1 kilogram adalah Rp. 4.500,- (Empat Ribu

GG

Lima Ratus Rupiah) jadi harga padi selama 6 kali panen adalah Rp. 4.500,- X 25.200 Kilogram = Rp. 113.400.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

TIN

Jadi total kerugian material yang dialami oleh Penggugat I dan II adalah sebesar Rp. 113.400.000, - (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

28. Bahwa Penggugat I dan II juga mengalami kerugian moril yaitu Penggugat

N

merasa malu karena tidak dapat mengerjakan tanah miliknya sendiri akibat

ILA

perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan II yang ingkar janji terhadap pelunasan pembelian sawah milik Penggugat I dan II jikalau dihitung dengan uang sebesar Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah).

AD

29. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menyatakan tanah tersebut telah dibeli oleh orang tuanya dengan menunjukkan surat jual beli tanah tertanggal 10 Oktober 2010 tanpa dibubuhi tanda tangan oleh Tergugat I serta tidak

PE

NG

diketahui oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli adalah jelas merupakan


TA RA

perbuatan melawan hukum maka wajar dan pantas bilamana segala suratsurat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II maupun orang lain atas tanah yang belum dilunasi oleh Tergugat I harus dinyatakan batal demi hukum.

30. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat I dan II dan tidak sia-sia nantinya, Penggugat I dan II mohon agar Pengadilan Negeri

AU

Simalungun berkenan meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama rumah tempat tinggal Tergugat I.

IS UM AT ER

31. Oleh karena tuntutan Penggugat I dan II didasarkan kepada fakta hukum nyata dan tidak dapat disangkal oleh para Tergugat I dan II maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menyatakan Tergugat I dan II yang tidak melunasi pembayaran sawah tersebut tidak tepat waktu adalah perbuatan melawan hukum serta menyatakan dalam hukum panjar yang telah diberikan dan tidak dilunasi sampai dengan 4 tahun atau tidak tepat waktu adalah dianggap hangus.

32. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I dan II maka wajar dan pantas bilamana Penggugat bermohon agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

GG

33. Bahwa hak Penggugat atas penagihan pelunasan adalah didasarkan kepada fakta nyata dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga maka mohon putusan serta merta kendatipun ada Verzet, banding dan kasasi.

TIN

Berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara

N

ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum dan

ILA

selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah

AD

diletakkan.

3. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

PE

NG

dalam perkara ini.


TA RA

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau

melunasi uang penyerahan sawah tepat waktu dan sudah lebih 4 tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan dalam hukum panjar yang telah diberikan kepada Penggugat I dan II kemudian tidak dilunasi tepat waktu sampai 4 tahun adalah hangus.

AU

6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang diperbuat oleh Tergugat I dan II maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I dan II atas tanah sawah objek jual beli adalah

IS UM AT ER

batal demi hukum.

7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material berupa Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen selama 4 tahun dikerjakan oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 113.400.000, (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moral sebesar Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah). 9. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan ini.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, banding dan kasasi.

GG

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain mohon diputus seadil-

TIN

adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding /Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yaitu tertanggal 21 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat

ILA

-

N

DALAM EKSEPSI

II karena subjek perkara adalah Para Penggugat dengan Alm. Japorman Siringo-ringo sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10

AD

Oktober Tahun 2010, dan setelah meninggalnya Alm. Japorman Siringoringo adalah menjadi objek perkara milik seluruh ahli warisnya yaitu

PE

NG

Tergugat I dan ahli waris lainnya yaitu Helrida Nelva Rina Br. Siringo-ringo,


TA RA

Nurlina Ernawati Br. Siringo-ringo, Lusi Fransiska Br.Siringo-ringo, Renita Mariyati Br. Siringo-ringo dan Rista Meliana Br. Siringo-ringo. -

Bahwa Jurisprudensi Tetap MARI No. 4 K/Sip/1985, 13 Desember 1985

dalam pertimbangannya menyatakan “syarat mutlak untuk menggugat seorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah

AU

pihak” dan Jurisprudensi Tetap MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli

1971 dalam pertimbangannya menyatakan: ”Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan

IS UM AT ER

dan bukan orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” -

Bahwa Gugatan penggugat isinya tidak jelas antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena dalam posita gugatan penggugat menjelaskan perjanjian tentang wanprestasi sedangkan petitum gugatan penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum.

-

Bahwa Gugatan penggugat belum dapat dikabulkan karena tergugat telah memberikan pembayaran secara bertahap dan akan terjadi pelunasan, jika penggugat memberi surat-surat tanah yang menjadi alas hak dan pengukuran luas tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat yang memeriksa dan

GG

mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok

TIN

perkara.

DALAM POKOK PERKARA -

Bahwa para Tergugat tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana

N

-

ILA

disebut diatas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini. 1. Bahwa dalil gugatan penggugat Poin 4 bertentangan dengan fakta karena Alm. Japorman Siringo-ringo bersama dengan Tergugat I datang kerumah

AD

Para Penggugat dan Tergugat I sendiri yang membuat surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tertanggal 10 Oktober 2010 tersebut kemudian Tergugat I menyerahkan uang panjar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah )

PE

NG

kepada

Para

Penggugat,

Tergugat

I

juga

ikut

menyaksikan


TA RA

penandatanganan perjanjian jual beli tanah tersebut, telah disepakati harga 1 rante tanah tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 6 tidak benar karena Alm. Japorman

Siringo-ringo ataupun ahli waris tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah).

AU

3. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 7, 8, 9 dan 10 tidak benar karena Alm.

Japorman Siringo-ringo melalui ahli warisnya untuk segera mendesak Para Penggugat agar melakukan pengukuran luas tanah dan menyerahkan surat-

IS UM AT ER

surat asli tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran dan diterima suratsurat asli bersamaan dengan itu Tergugat I menyerahkan Rp.2.000.000,(dua juta rupiah sesuai perjanjian, agar Tergugat I dapat mengurus menjadi sertifikat tanah, tetapi Penggugat II selalu menghindar dengan mencari-cari alasan untuk tidak mengukur tanah tersebut dengan mengatakan bahwa penggugat masih sibuk mau pergi kerumah anaknya dulu serta memberikan harapan-harapan palsu, agar Alm. Japorman Siringo-ringo dan Tergugat I percaya bahwa janji Penggugat akan melakukan pengukuran jika urusannya nanti selesai.

4. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 11 bertentangan dengan fakta karena pemberian panjar Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) diserahkan Alm. Japorman dan Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2010. Setelah para

GG

penggugat menerima uang panjar dari Alm. Japorman Siringo-ringo dan Tergugat I tanah tersebut belum dikelola oleh Alm. Japorman Siringo-ringo Justru orang lain yang mengkelola dikarenakan transaksi jual-beli dilakukan

TIN

pada saat situasi disawah tersebut menunggu panen dan masih dikelola saudara Saring sampai bulan Januari tahun 2011, luas tanah tersebut dikatakan para penggugat kurang lebih 12 rante bukan 14 rante. 5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 13 bertentangan dengan fakta karena

N

jumlah seluruh uang yang telah diterima Para Penggugat sebesar

ILA

Rp.82.000.000, - (delapan puluh dua juta rupiah). 6. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 14,15,16,17, dan 18 bertentangan dengan fakta karena sebelum dan setelah Alm. Japorman Siringo-ringo

AD

meninggal, Tergugat I berulang kali mendesak Para Penggugat untuk melakukan pengukuran luas tanah dan menyerahkan surat-surat asli tanah yang dijual kepada Alm. Japorman Siringo-ringo tetapi selalu memberikan

PE

NG

alasan-alasan untuk menghindari prestasi sesuai dengan Surat Perjanjian


TA RA

Jual Beli tanah tertanggal 10 Oktober 2010 yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat, Alm. Japorman Siringo-ringo dan Tergugat I. Penggugat II selalu menyebarkan Informasi tidak benar dengan mengatakan tanah tersebut tidak pernah menjual kepada Alm. Japorman Siringo-ringo.

7. Bahwa Dalil gugatan Penggugat Point 19 bertentangan dengan fakta karena

AU

Surat Perjanjian dibuat pada tanggal 10 Oktober 2010.

8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Point 21 bertentangan dengan fakta karena para penggugat telah menerima uang pembayaran tanah dari Alm.

IS UM AT ER

Japorman Siringo-ringo sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Oktober 2010 telah diterima Para Penggugat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

2. Tanggal 08 November 2010 telah diterima Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Tanggal 31 Desember 2010 telah diterima Para Penggugat sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;

4. Tanggal 23 Maret 2011 telah diterima Para Penggugat sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

5. Tanggal 26 Maret 2011 telah diterima Para Penggugat sebesar

GG

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. Bahwa Dalil gugatan Penggugat point 24,25 dan 26 tidak benar karena mengacu pada perjanjian, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum

TIN

dengan Para Penggugat dan jikalau Alm. Japorman Siringo-ringo dan Tergugat I ingkar janji maka perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi alm. Japorman Siringo-ringo dan tergugat I telah melakukan prestasi sesuai

N

dengan Surat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2010.

ILA

10. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Point 27, 28 dan 29 bertentangan dengan fakta karena Alm. Japorman Siringo-ringo dan Tergugat I mengelola tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat telah

AD

dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal 10 Oktober 2010 dan Alm. Japorman Siringo-ringo telah melakukan prestasi yaitu melakukan pembayaran sebesar Rp.82.000.000, - (delapan puluh dua juta

PE

NG

rupiah).


TA RA

11. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Point 30, 31 dan 32 bertentangan dengan

peraturan yang berlaku karena didalam Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR dinyatakan bahwa : “ Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang

sebelum

mengalahkannya

putusan

belum

atasnya

dapat

atau

sebelum

putusan

yang

dijalankan,

berdaya

upaya

akan

AU

menghilangkan...dst”:

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut yang merupakan dasar untuk peletakan sita jaminan, diisyaratkan bahwa tergugatnya haruslah orang yang

berhutang

kepada

IS UM AT ER

berhutang.Jadi oleh karena Tergugat II bukanlah pihak-pihak yang Penggugat

maka

permohonan

Penggugat

untuk

penyitaan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983, tanggal 24 Mei 1984 dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: “Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima”; DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Alm. Japorman Siringo-ringo melakukan perjanjian Jual-Beli tanah tertanggal 10 Oktober

GG

2010, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Alm. Japorman Siringoringo juga disaksikan Darwin Erikson Siringo-ringo (Anak Alm. Japorman Siringo-ringo) telah disepakati sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh

TIN

empat juta rupiah) harga pembayaran tanah seluas 12 Rante, 1 Rante dihargai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah): 2. Bahwa para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima panjar dari Alm. Japorman Siringo-ringo sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga

N

puluh juta rupiah) yang bukti penyerahan uang tersebut tertuang dalam Perjanjian jual beli tanah, setelah para Penggugat menerima uang tersebut,

ILA

Para Penggugat menyuruh Alm. Japorman Siringo-ringo mengelolah langsung tanah tersebut;

3. Bahwa para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima

AD

uang pelunasan atas tanah 12 rante dari Alm. Japorman Siringo-ringo yang diwakili oleh anak-anaknya;

PE

NG

4. Bahwa para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima uang sebesar Rp. 82.000.000,- ( delapan puluh dua juta rupiah ) yang sisa Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 373/PDT/2016/PT.MDN

TA RA

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan setelah diberikan suratsurat atas tanah 12 Rante dan melakukan pengukuran tanah tersebut;

5. Bahwa para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu memberikan

alasan-alasan untuk menghindari Prestasi dari Perjanjian Jual Beli Tanah

tersebut dengan mengatakan “tenanglah kalian gak mungkin ku toko-tokoin

AU

kalian”, dari tahun 2010 sampai 2015 bulan Desember dan bulan Desember

2015 Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengatakan “tidak pernah kami jual ke kalian”.

IS UM AT ER

6. Bahwa para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai tanah yang telah di jual kepada Alm. Japorman Siringo-ringo sesuai Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2010 dengan merusak dan menghancurkan kolam ikan yang didalamnya ada bibit ikan di objek perkara tersebut, selanjutnya penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi menanami padi....................

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut: PRIMAIR

GG

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

TIN

2. Menyatakan gugatan penggugat kabur ( Obscuur Libel); 3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam putusan sela (provisi); DALAM POKOK PERKARA

N

1. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;

ILA

2. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 2010 di hadapan para Penggugat, Alm. Japorman

AD

Siringo-ringgo dan Tergugat I;

3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Tergugat Konvensi/ Penggugat

PE

NG

Rekonvensi yang diajukan dalam Perkara ini;


TA RA

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat untuk seluruhnya;

AU

2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Pemilik

Sah atas tanah seluas 12 rante terletak di Huta Siku Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang ditandatangani Penggugat Rekonvensi dan

IS UM AT ER

Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Oktober 2010;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi atau Cidera

Janji

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Jual

Beli

Tanah

yang

ditandatangani tanggal 10 Oktober 2010;

4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) akibat dari pengrusakan kolam ikan yang dilakukan Penggugat Konvensi II sehingga bibit ikan yang berada didalamnya musnah di Objek Perkara secara langsung dan tunai;

GG

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.00,-(lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum

TIN

tetap ( inkracht van gewijsde);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali; 8. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari

N

perkara ini.

ILA

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi mohon putusan

PE

NG

AD

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);


Simalungun

bahwa

atas

gugatan

tersebut

TA RA

Menimbang,

Pengadilan

telah menjatuhkan putusan nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Sim.-

tanggal 06 September 2016 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

IS UM AT ER

Dalam Pokok Perkara

AU

Dalam Konvensi

-

Negeri

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi -

Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

GG

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 September 2016. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Akte

Banding

Nomor

TIN

12/Pdt.G/2016/PN-Sim tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 6 September 2016 dan permohonan banding

N

tersebut telahdiberitahukan kepada

Para Terbanding semula Para Tergugat

ILA

melaluiKuasa Hukumnya pada tanggal 13Oktober 2016; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum

Para Pembanding semula Para

AD

Penggugat tidak ada menyerahkan memori bandingnya ; Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah

menyerahkan

Relas Pemberitahuan

untuk mempelajari Berkas Perkara

NG

Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan masing-masing kepada

PE

Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 373/PDT/2016/PT.MDN

TA RA

Nopember 2016 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugatpada tanggal 9 Nopember 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan

tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebutsebelum dikirim ke

AU

Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

IS UM AT ER

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Secara materiil terbukti dalam perkara ini Orang tua Tergugat mau membeli tanah sengketa seharga Rp.84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah) dan sudah bayar uang muka Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta).kurang bayar Rp.54.000.000.-(lima puluh empat juta rupiah). Secara formal

GG

cara menyusun gugatan dipandang obscuur libel karena perbuatan yang digugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, padahal mestinya wanprestasi.

TIN

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding perbuatan Tergugat mengerjakan sawah dan menikmati hasilnya sampai 4 tahun lebih tanpa melunasi pembayaran sudah merupakan perbuatan melawan hukum.Oleh karena itu Penggugat berhak untuk meminta untuk meneruskan jual beli atau

N

membatalkannya,

dalam hal

ini

Penggugat

meminta

pembatalan

dan

berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup berkeadilan bila pembatalan

ILA

tersebut dikabulkan. Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan

dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara

AD

ini karena tidak dibantah maka cukup alasan untuk dikabulkan; Menimbang bahwa petitum Penggugat untuk menyatakan dalam hukum

NG

perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau melunasi uang penyerahan sawah

PE

tepat waktu dan sudah lebih 4 tahun adalah merupakan perbuatan melawan Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 373/PDT/2016/PT.MDN

TA RA

hukum, meskipun perumusannya perlu dilengkapi dengan uraian mengenai

pengerjaan sawah dan pengambilan hasilnya namun karena uraian tersebut sudah dimuat dalam posita gugatan dan dengan mudah dapat dipahami, maka petitum tersebut cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

AU

mempertimbangkan mengenai status panjar yang telah dibayarkan oleh Orang Tua Tergugat;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam

IS UM AT ER

hukum adat Indonesia yakni perikatan panjer.Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia (hal. 213-214) mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa panjer itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak.Panjer itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjer” atau tanda jadi.Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.Dengan demikian apabila tidak diberi panjer, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan.Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan (red-dalam hukum adat).

Menimbang bahwa menurut hukum adat apabila yang memberikan

GG

panjer tidak menepati kesepakatan, maka panjer itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjer yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjer itu dan ditambah lagi dengan

TIN

membayar uang sebesar panjer yang diberikan. Menimbang bahwa Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)sama dengan hukum adat Indonesia, “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan

N

pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”

ILA

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum nomor 4 mengenai panjar cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum mengenai

AD

ganti rugi berupa hasil sawah selama 4 tahun sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya, yaitu mengenai ganti

PE

NG

rugi immaterial, dwangsom dan uitvoerbaarbij vorraad, serta sita jaminan oleh


tidak

didasari

alasan

hokum

yang

cukup

maka

dipertimbangkan lagi;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

TA RA

karena

pertimbangan

tidak

tersebut

perlu

maka

permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat dibenarkan,

12/Pdt.G/2016/PN.Sim

dan

putusan

Pengadilan

tanggal 6 September 2016

Negeri

Simalungun

AU

dapat

harus dibatalkan serta

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan

IS UM AT ER

disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum peraturan

perundang-undangan lain

yang

bersangkutan

dan

serta

peraturan

GG

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-

TIN

MENGADILI

Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat

-

Membatalkan

putusan

N

12/Pdt.G/2016/PN.Sim

Pengadilan

Negeri

Simalungun

Nomor

tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan

ILA

banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

AD

Dalam Eksepsi

PE

NG

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


TA RA

Dalam Pokok Perkara -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-

Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau

melunasi uang penyerahan sawah tepat waktu dan sudah lebih 4 tahun

-

AU

adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan dalam hukum panjar yang telah diberikan kepada Penggugat I dan II kemudian tidak dilunasi tepat waktu sampai 4 tahun adalah hangus.

Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang

IS UM AT ER

-

diperbuat oleh Tergugat I dan II maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I dan II atas tanah sawah objek jual beli adalah batal demi hukum. -

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material berupa Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen selama 4 tahun dikerjakan oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 113.400.000, - (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dalam Rekonvensi -

Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan;

GG

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang

TIN

dalam tingkat hingga sekarang ini berjumlah Rp 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 2. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan

ILA

N

sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 7 MARET 2017 oleh kami : YANSEN

AD

PASARIBU,SH.- sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH, MHum.- dan SUWIDYA,SH.LLM.-

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 9 Januari 2017

PE

NG

Nomor : 373/Pdt/2016/PT-Mdn.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang


TA RA

terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 10 MARET 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

AU

Hakim Anggota,

2. SUWIDYA, SH, LLM.

YANSEN PASARIBU, SH

IS UM AT ER

1. SUMARTONO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO,SH Rincian biaya perkara:

GG

: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp.139.000,: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N

TIN

- Meterai - Redaksi - Pemberkasan Jumlah


PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA

Recommend Documents